Denpasar, baliilu.com – Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu kembali digelar serentak di sembilan kabupaten/kota di Bali pada Minggu (4/10). Di Desa Sidakarya, Kota Denpasar, kegiatan dipusatkan di kawasan Hutan Bakau Pantai Sidakarya dengan melibatkan TP PKK Provinsi Bali, TP PKK Kota Denpasar, TP PKK Desa Sidakarya, TP Posyandu Provinsi Bali, TP Posyandu Kota Denpasar, Sungai Watch, masyarakat, serta relawan.

Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu dilaksanakan secara rutin pada Minggu pertama setiap bulan dengan mengajak masyarakat membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya. Gerakan ini tidak sekadar menjadi kegiatan bersih-bersih, tetapi diarahkan untuk membangun kesadaran dan membentuk kebiasaan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu dilaksanakan serentak di sembilan kabupaten/kota di Bali. Langkah ini dilakukan untuk memastikan gerakan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan tumbuh menjadi kebiasaan yang memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, interaksi sosial, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Manajer Lapangan Sungai Watch, Made Dwi Bagiasa, mengapresiasi kolaborasi dalam kegiatan di Sidakarya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kolaborasi perdana Sungai Watch bersama TP PKK dan TP Posyandu Provinsi Bali serta Kota Denpasar dalam membersihkan aliran sungai di kawasan pesisir Kota Denpasar.

“Harapannya ke depan tidak hanya bersih-bersih saja, tetapi bagaimana kita mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai karena semua akan bermuara ke pantai selatan kita,” ujar Made Dwi Bagiasa.

Ia menegaskan, penanganan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sampah dari permukiman maupun sungai berpotensi terbawa hingga kawasan pesisir dan laut. Karena itu, edukasi mengenai pengelolaan dan pengurangan sampah perlu dilakukan secara konsisten kepada seluruh lapisan masyarakat.

Made Dwi Bagiasa juga mengapresiasi keterlibatan Ketua TP PKK dan Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, dalam menggerakkan masyarakat, khususnya kader dan anggota PKK, untuk menjaga kebersihan lingkungan secara rutin. “Kita lihat semangat Ibu, Bunda Putri ini sebagai semangat untuk memobilisasi ibu-ibu PKK agar rutin membersihkan lingkungan di sekitarnya. Bagaimanapun juga, kita harus bijak memperlakukan sampah,” ungkapnya.

Melalui Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu, TP PKK Provinsi Bali terus mendorong budaya bersih dan semangat gotong royong menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gerakan dimulai dari lingkup terkecil, yakni telajakan dan lingkungan rumah masing-masing, kemudian meluas hingga ruang publik yang digunakan bersama. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut kedatangan Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Republik Demokratik Timor-Leste beserta delegasi Bali–Timor-Leste Business Forum di Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Atas nama Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, Gubernur Koster menyambut baik dipilihnya Provinsi Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan Bali–Timor-Leste Business Forum bertajuk Connecting Opportunities, Building Prosperity yang berlangsung pada 2–3 Oktober 2026.

Gubernur Koster mengungkapkan, hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste selama ini terjalin sangat baik. Secara geografis, Timor-Leste sangat dekat dengan Indonesia dan kedua negara memiliki hubungan historis. Sesuai amanat konstitusi, kita harus membangun kerja sama dengan berbagai negara untuk menatap masa depan yang lebih kuat.

“Kami sangat bahagia bisa duduk bersama dalam suasana hangat malam ini. Kami berharap setelah pertemuan ini, Bali dan Timor-Leste dapat bekerja sama mengembangkan berbagai sektor potensial, khususnya pariwisata, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Sinergi dan kolaborasi yang kuat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,“ ujar Koster.

Koster menyebutkan bahwa Bali memang kecil, tetapi dianugerahi kekayaan yang luar biasa, seperti salak Bali, jeruk Bali, manggis Bali, mangga Bali, beras Bali, ayam Bali, babi Bali, hingga sapi Bali yang telah dikenal luas.

“Khusus sapi Bali, sampai saat ini keberadaannya terus kami jaga dengan baik. Sapi dari luar Bali tidak diizinkan masuk. Pemerintah Pusat juga mendukung upaya perlindungan sapi Bali agar kemurnian dan keasliannya tetap terjaga,“ ujar Koster.

Terkait sektor pariwisata, hingga 30 September 2026 tercatat sebanyak 4,6 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Bali, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 ribu wisman berasal dari Timor-Leste.

“Dengan terselenggaranya Bali–Timor-Leste Business Forum, ke depan saya berharap Bali dan Timor-Leste dapat maju bersama, saling mendukung, dan saling menopang dalam mewujudkan kemajuan. Kami siap melanjutkan dan memperkuat hubungan baik yang telah terjalin selama ini,“ pungkasnya.

Sementara Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Republik Demokratik Timor-Leste, Marcos da Cruz menyampaikan Bapak Wakil Perdana Menteri sebelumnya direncanakan hadir di Jaya Sabha, tetapi batal karena harus melanjutkan tugas negara. Karena itu, beliau menitipkan pesan kepada Gubernur Bali Wayan Koster berupa ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Gubernur Bali, atas sambutan hangat serta dukungan terhadap penyelenggaraan Bali–Timor-Leste Business Forum.

Marcos da Cruz mengatakan ada tiga hal penting yang dibahas dalam Bali–Timor-Leste Business Forum, yaitu Blue Economy, Green Economy, dan Gold Economy.

Dalam pengembangan Green Economy, Timor-Leste memiliki lahan pertanian yang subur dan luas dengan berbagai komoditas, seperti padi, jagung, kopi, dan buah-buahan. Namun, sektor pertanian di Timor-Leste masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, terutama terkait kualitas sumber daya manusia.

“Melalui pertemuan ini, kami ingin mempelajari bagaimana memulai dan mengelola sektor pertanian dengan baik agar mampu memberikan hasil yang maksimal,” ujar Marcos.

Mengenai Blue Economy, Timor-Leste memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan hasil studi, potensi stok ikan mencapai sekitar 700 ribu ton per tahun. Namun, potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perekonomian. Ia berharap besarnya sumber daya laut tersebut juga diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Terkait Gold Economy, kami datang bersama sejumlah pengusaha ke Bali untuk berdiskusi, melihat, dan mendengar secara langsung mengenai pengembangan bisnis. Harapannya, kami dapat belajar menjalankan bisnis dengan baik, sebagaimana telah banyak dicontohkan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Bali,“ ujarnya.

“Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali. Pertemuan ini memberikan manfaat besar bagi Timor-Leste karena melalui forum ini kita dapat saling belajar. Dengan suasana Bali yang aman dan damai, kami berharap kerjasama dan hubungan antara Timor-Leste dan Bali semakin kuat dan terus berkembang. Berbagai praktik baik yang kami temukan di Bali diharapkan dapat diterapkan di Timor-Leste dengan menyesuaikan peluang dan potensi yang ada,“ katanya lagi.

Kedatangan Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Republik Demokratik Timor-Leste ke Jaya Sabha turut didampingi Wakil Presiden Veteran (Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional de Timor-Leste), Mario Nicolao dos Reis; Koordinator Jenderal Bidang Ekonomi, Jorge; serta Presiden Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araujo Serrano. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penguatan infrastruktur pariwisata di Bali untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperpanjang masa tinggal wisatawan. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai, pengembangan pariwisata Bali tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan jumlah kunjungan, tetapi perlu diarahkan agar wisatawan lebih lama tinggal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Muhidin dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026). Menurutnya, dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui kebijakan fiskal, perlu diarahkan untuk memperkuat infrastruktur yang menunjang sektor pariwisata.

“Peringkatan pariwisata di Bali ini khususnya terkait dengan bagaimana memperbaiki infrastruktur. Saya kira begitu Pak Gubernur ya. Jadi kalau itu kita bisa perbaiki, bukan hanya sekadar banyaknya kedatangan. Tetapi bagaimana pariwisata itu bisa lebih lama tinggal di Bali,” ujar Muhidin.

Infrastruktur Topang Pariwisata

Muhidin mengatakan, masa tinggal wisatawan yang lebih panjang dapat memperluas manfaat ekonomi bagi berbagai sektor, termasuk hotel dan UMKM. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik.

“Jadi kalau hanya jumlahnya tetapi tinggalnya kurang, UMKM-nya juga bisa mandek. Hotelnya juga, unit hotelnya juga bisa terbatas. Jadi saya kira inti daripada itu bagaimana merangsang mereka itu bisa senang tinggal di Bali,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pariwisata juga perlu didukung dengan tata kelola lingkungan yang baik. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar pertumbuhan kunjungan, tetapi juga mendukung kenyamanan dan keberlanjutan aktivitas pariwisata.

Muhidin juga membuka kemungkinan adanya insentif khusus bagi pembangunan di Bali. Menurutnya, penguatan infrastruktur dapat mendukung kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian, termasuk melalui peningkatan devisa.

“Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan mungkin ada sesuatu insentif khusus terkait dengan pembangunan dari Provinsi Bali ini,” katanya.

Ruang Fiskal Daerah Diperkuat

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto mengatakan hubungan pemerintah pusat dan daerah tetap perlu diperkuat melalui dukungan APBN terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Ia menyebut dukungan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar.

Pada tahun 2027, menurut Wihadi, pemerintah daerah dapat mengajukan pemanfaatan DBH kurang bayar dalam bentuk program pembangunan sesuai kebutuhan daerah, seperti jalan, flyover, rumah sakit, maupun infrastruktur lainnya.

“Jadi pembangunan itu jelas ada untuk dana bagi hasilnya. Saya kira, ini sudah mungkin bisa mulai dengan Kementerian Keuangan dibuka ruang untuk komunikasi hal seperti itu,” ujar Wihadi.

Wihadi menambahkan, pemerintah pusat juga menyiapkan sekitar Rp 23 triliun untuk pembiayaan PPPK pekerja paruh waktu. Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu ruang fiskal pemerintah daerah sehingga anggaran dapat diarahkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

“Dananya itu kalau saya nggak salah Rp 23 triliun yang kita siapkan untuk seluruh PPPK dengan pekerja paruh waktu. Jadi amanlah, fiskalnya Bapak agak terbantu lah sekarang ini,” pungkasnya. (gs/bi)