Thursday, 23 January 2025
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Hadiri Pertemuan APCAT, Walikota Jaya Negara Bahas Penciptaan Generasi Bebas Tembakau

BALIILU Tayang

:

Walikota
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri pertemuan Konferensi Aliansi Kota Asia Pasifik untuk pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit tidak menular Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control and NCDs Prevention (APCAT). (Foto : ist)

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka pengendalian dan pengontrolan tembakau di dunia, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri pertemuan Konferensi Aliansi Kota Asia Pasifik untuk pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit tidak menular Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control and NCDs Prevention (APCAT). Acara yang dihadiri ratusan delegasi berbagai negara dan Kabupaten/Kota se-Indonesia ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 1-3 Desember 2022 di Prime Plaza Hotel Sanur Bali.

Dalam acara tersebut hadir juga Walikota Bogor yang sekaligus menjadi Co-Chair APCAT Bima Arya, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta serta undangan walikota lainnya yang tergabung ke dalam The Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT).

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan, sebagai wilayah yang banyak dikunjungi wisatawan asing dan domestik, Pemerintah Kota Denpasar berusaha membangun kota menjadi kota yang layak huni dan sehat serta terus meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan upaya – upaya seperti diantaranya  menetapkan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Lebih lanjut dikatakan, pada tanggal 19 Mei 2022 lalu, Pemerintah Kota Denpasar meluncurkan Program Destar (Denpasar Kota Sehat Tanpa Asap Rokok) dengan acuan kerangka kerja Program Denpasar Tanpa Asap Rokok ini meliputi langkah penerapan dan penegakan kebijakan KTR yang efektif di seluruh wilayah KTR, yakni sekolah, fasilitas kesehatan, serta seluruh fasilitas umum di Kota Denpasar yang terdapat tanda larangan merokok, dengan target pencapaian lebih dari 85% kepatuhan terhadap kebijakan KTR di Kota Denpasar di tahun 2022. Serta larangan untuk iklan rokok luar ruang dengan moratorium iklan rokok berlaku di seluruh kawasan luar ruang Kota Denpasar.

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Hadiri "Karya Ngeratep" Sesuhunan Pura Kahyangan Desa Adat Sanur

Sementara Walikota Bogor yang juga menjabat sebagai Co-Chair APCAT (The Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT), Bima Arya mengatakan, aliansi ini konsisten mencegah dampak negatif dari industri tembakau. Tercatat hingga Bulan November 2022 sudah ada 360 kota dan kabupaten telah mengadaptasi Perda pengontrolan tembakau.

“Kami semakin menjadi mitra yang strategis bagi Kemenkes, APCAT ingin menciptakan kegiatan menarik untuk mencegah efek negatif penggunaan tembakau,” kata Bima Arya.

Bima Arya menambahkan, APCAT bertujuan membawa komitmen untuk memperkuat kolaborasi, mengakselerasi kemajuan, mencegah beban Penyakit Tidak Menular -PTM, menghapuskan Tuberculososis TBC dan meningkatkan sinergi.

“Saya melihat taktik terbaik, para pemimpin daerah di negara Asia Pasifik dari isu pengendalian tembakau, dan untuk konteks lokal, menciptakan kota bebas asap rokok, melarang iklan rokok, advokasi meningkatkan cukai,” katanya.

Selain itu, pihaknya ingin memastikan intervensi dari industri tembakau. Dia mengingatkan, mendekati pemilu biasanya setiap perusahaan tembakau mendekati kandidat. “Saya sarankan untuk hati-hati,” tandas Bima Arya pada even dunia yang merupakan kolaborasi The Union, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Central Udayana itu.

Hal penting lainnya, ditekankan APCAT ingin menciptakan generasi bebas tembakau, menciptakan kegiatan menarik untuk mencegah efek negatif penggunaan tembakau. Sejauh ini prioritas APCAT, lanjut Bima Arya, benar-benar menekankan pentingnya kepemimpinan dan menguatkan komitmen untuk pengendalian atau kontrol tembakau.

Demikian juga, mendorong akuntabilitas pemerintah subnasional, seperti vaksinasi dan mencegah pengaruh industri komoditas tembakau. Penting juga untuk keberlanjutan, upaya pemerintah memperkuat kemampuan layanan kesehatan di daerah. Di Indonesia, Aliansi Walikota semakin diperkuat, dibangun sejak 2011.

“Saya dengan bangga mengatakan aliansi ini akan mencegah dampak negatif dari industri tembakau,” tegasnya. 

Baca Juga  Warga Denpasar Selatan Sambut Baik Penyelenggaraan Posyandu Paripurna oleh TP PKK Kota Denpasar

Pada tahun 2016, tercatat hanya ada 12 kota di kawasan Asia Pasifik namun sekarang sudah ada 82 walikota di 12 negara yang memberi dukungan dalam pengendalian tembakau. Pihaknya juga menyadari betapa pentingnya peran sosial media peran komunitas memperkuat kolaborasi, tidak hanya Program G to G (Government to Government), B2B atau Business to Business namun juga kalangan muda dan media yang harus fokus pada pentingnya kesehatan. (eka/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gubernur dan Bupati serta Walikota Terpilih Dilantik Serentak 6 Februari Mendatang

Foto kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Published

on

By

pelantikan gubernur
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada Rabu, 22 Januari 2025. (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada Rabu, 22 Januari 2025 menyetujui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 pada 6 Februari 2025 mendatang.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 bagi kepala daerah yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan Oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di lbu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat yang dipimpin ketua rapat Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, SH, MH bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagia, SH, LL.M. serta Ketua DKPP RI Heddy Lugito meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (gs/bi)

Baca Juga  Sebagai Ajang Pelestarian Budaya, Wawali Arya Wibawa Buka Sempol Festival 2024

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Satu Izin Pangkalan LPG 3 Kg di Gianyar Dicabut

Dari Sidak Tim Pengawas Terpadu Provinsi Bali di Gianyar

Published

on

By

sidak pangkalan lpg di gianyar
SIDAK: Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan Satpol PP saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tujuh pangkalan LPG 3 kg di Desa Medahan, Gianyar, Rabu (22/1/2025). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Gianyar, baliilu.com – Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan Satpol PP melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tujuh pangkalan LPG 3 kg di Desa Medahan, Gianyar, Rabu (22/1/2025). Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan kelangkaan LPG yang sebelumnya telah diinvestigasi oleh Disperindag Kabupaten Gianyar.

Koordinator Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Wayan Pasek Putra, mengungkapkan bahwa beberapa pangkalan terbukti melakukan praktik penjualan di luar ketentuan atau canvassing. “Sejumlah pangkalan ini mendistribusikan LPG 3 kg ke warung-warung dan pengecer, yang berakibat pada distribusi yang tidak terkontrol. Padahal, LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, seperti rumah tangga dan pelaku Usaha Kecil Mikro (UMKM),” jelasnya.

Selain itu, tim juga menemukan sejumlah pelanggaran lainnya, seperti pangkalan yang tidak memasang papan nama di lokasi yang mudah terlihat. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengetahui lokasi resmi pangkalan.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Pengawasan Terpadu mewajibkan pemilik pangkalan menandatangani kesepakatan kepatuhan terhadap aturan distribusi LPG 3 kg. Sementara itu, PT Pertamina memberikan sanksi tegas bagi pangkalan yang melanggar, termasuk pemberian Surat Peringatan pertama, pemotongan alokasi agen, serta kemungkinan pengembalian nilai subsidi kepada negara dan denda selisih nilai subsidi.

Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menegaskan bahwa pelanggaran serius akan berujung pada pemutusan kerja sama dengan PT Pertamina. “Pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi akan dikenakan sanksi tegas hingga pemutusan hubungan kerja sama,” ujarnya.

Dalam sidak kali ini selain penandatanganan kesepakatan juga terdapat pencabutan izin terhadap salah satu pangkalan yang jumlah pendistribusian LPG 3 kg-nya tidak sesuai.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Pimpin Rapat Evaluasi Pemkot Denpasar

Sebagai langkah pengawasan lebih lanjut, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan agen akan meningkatkan pembinaan terhadap pangkalan di wilayah Gianyar. Saat ini, terdapat 476 pangkalan LPG 3 kg di Kabupaten Gianyar yang akan terus diawasi untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan mencegah kelangkaan di lapangan. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tandai 100 Hari Kerja Presiden Prabowo, Waskita Karya Sebut Bendungan Rukoh dan Jlantah Siap Diresmikan

Published

on

By

Presiden Prabowo
Bendungan Rukoh dan Jlantah siap memperkuat infrastruktur air Indonesia. (Foto: dok Waskita Karya)

Jakarta, baliilu.com – Ada dua proyek bendungan yang sudah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengungkapkan proyek tersebut adalah Bendungan Rukoh di Aceh dan Bendungan Jlantah di Jawa Tengah.

Kedua bendungan ini dipastikan dapat mendorong sasaran swasembada pangan, karena mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Bendungan Rukoh misalnya, akan mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektar (ha) dengan pola tanam padi-padi-palawija dan intensitas tanam 300 persen. Sementara Bendungan Jlantah, akan menyuplai air ke lahan persawahan seluas 1.494 ha di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo.

Keberadaan bendungan di Kabupaten Karanganyar ini juga bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 172 persen menjadi 272 persen pada lahan seluas 806 ha. Lalu pada lahan seluas 688 ha pun, IP berpotensi mencapai 272 persen.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, sebagai BUMN Konstruksi, Perseroan selalu mendukung program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Maka melalui proyek bendungan, lanjut dia, Waskita ikut mendorong ketahanan pangan dan hilirisasi yang tengah menjadi fokus pemerintah sekarang.

“Memasuki 100 Hari Kerja Kementerian BUMN yang dipimpin Pak Erick Thohir, Waskita terus mengerjakan berbagai proyek bendungan yang memiliki sejumlah manfaat sesuai Asta Cita Presiden. Terutama terkait pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru,” ujar Ermy dalam keterangan resmi, Selasa (21/1/2025).

Ia menambahkan, Bendungan Rukoh dan Jlantah pun ikut mendukung ketahanan air dan energi karena, tidak hanya berfungsi menyediakan air baku tapi juga berpotensi menjadi pembangkit listrik. Ermy menyebutkan, Rukoh mampu menyediakan air baku sebanyak 0,90 meter kubik per detik (m3/dt) dan berpotensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 140 MegaWatt (MW).

Baca Juga  Pemkot Denpasar Dukung Pelaksanaan Musprovlub WHDI Provinsi Bali

“Sedangkan Jlantah, dapat menyuplai air baku hingga 150 liter per detik. Kemudian berpotensi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) sebesar 0,625 Megawatt,” kata Ermy dikutip dari laman bumn.go.id.

Sejalan pula dengan Astra Cita Presiden, Waskita turut menyerap banyak tenaga lokal. Sesuai arahan pemerintah, penyerapan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan guna memperluas lapangan pekerjaan di Tanah Air.

Ke depannya, kata Ermy, Waskita akan terus berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur agar dapat mendukung berbagai program pemerintah. Diharapkan, seluruh proyek yang dikerjakan Perseroan dapat memberikan multiplier effect terhadap masyarakat.

Sebagai informasi, saat ini Waskita masih mengerjakan beberapa proyek bendungan seperti Bener, Tiga Dihaji, Mbay, Jragung, Cibeet, serta Karangnongko. Sebelumnya sepanjang 2024, ada empat bendungan garapan Perseroan yang diresmikan mencakup Karian pada Januari, Margatiga dan Leuwikeris pada Agustus, serta Temef pada Oktober. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca