Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron memberikan penghargaan kepada Pemprov Bali, Pemkab Badung, Kota Denpasar dan Pemkab Gianyar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Road To Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Kamis (24/11/2022). (Foto: gs)
Badung, baliilu.com – Mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memilih Bali dan beberapa Kabupaten Kota yaitu Badung, Kota Denpasar dan Gianyar sebagai tempat rangkaian acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI.
“Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mencanangkan dan mempersiapkan acara ini di tengah situasi pascapandemi Covid-19,’’ ujar Gubernur Wayan Koster saat memberikan sambutan pada pembukaan Road To Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang meliputi Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat bertempat di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Kamis (24/11/2022).
Pada acara tersebut hadir Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron beserta jajaran, para Gubernur Wilayah Direktorat V, Bupati/Walikota pada Wilayah Direktorat V, para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota beserta anggota pada Wilayah Direktorat V, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota beserta jajaran Penanggung Jawab Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi Bali, jajaran PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Bali, dan undangan.
Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: gs)
Gubernur Wayan Koster lanjut menyampaikan pembangunan Bali dilaksanakan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dalam visi ini akan mengisi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta bersih dalam meningkatkan pelayanan publik yang terpadu secara cepat, pasti dan murah.
‘’Dalam pelaksanaan visi inilah sesuai juga dengan arahan KPK, BPK dan BPKP, kami berupaya keras untuk melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya korupsi di wilayah Provinsi Bali,’’ ujar mantan anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan.
Berdasarkan atas arahan dan bimbingan secara terus-menerus dari KPK maka pencapaian tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditandai dengan pencapaian dari pemeriksaan BPK mencapai prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut.
“Dan WTP ini kami terus tingkatkan kualitasnya, bukan sekedar pencapaian administratif tapi betul-betul akan mencapai secara substansial dan dapat dipertanggungjawabkan,’’ ujar Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.
Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron dan Gubernur Koster saat mengamati sepeda motor listrik di pameran Road To Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Kamis (24/11/2022). (Foto: gs)
Kemudian juga mendapat penilaian pencapaian cukup baik dari program Monitoring Center for Prefention (MCP) yang dilaksanakan KPK tahun 2020 dimana Provinsi Bali mencapai MCP 98,5 persen tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 98,8 persen juga tertinggi di Indonesia.
Dalam upaya mencegah korupsi, Pemprov Bali juga melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pada tahun 2021 mencapai skor 3,68 tertinggi di Indonesia dan satu-satunya provinsi yang mencapai katagori sangat baik. Juga melaksanakan administrasi dengan sistem digitalisasi, menerapkan sistem merit juga mencapai katagori terbaik di Indonesia.
“Astungkara sampai saat ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan ke depan juga dapat dipertahankan agar apa yang diharapkan KPK dan juga masyarakat Indonesia dan Bali khususnya dapat kita penuhi. Oleh karena itu, melalui Hakordia dengan tema ‘Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi, saya mendukung sepenuhnya dan mengajak semua jajaran pemerintahan Provinsi Bali maupun pemerintahan kabupaten kota se-Bali mari kita dukung semangat yang dikibarkan oleh KPK yang juga menjadi harapan masyarakat Bali,’’ ajaknya.
Sementara itu Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengatakan KPK hadir melaksanakan Hakordia 2022 dari Bali untuk memberikan warna dan budaya baru bahwa pemerintahan Indonesia kedepannya memiliki budaya antikorupsi, dengan membumikan MCP ke seluruh pelosok negeri. “MCP dengan mengharmoniskan tata kelola pemerintahan mulai dari anggaran, deal antara Eksekutif dan Legislatif. Yang harapannya prorakyat itu ajeg konsisten,” katanya.
Nurul Ghufron juga mengungkapkan Hakordia tidak hanya sebatas seremonial belaka, tetapi merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya antikorupsi yang menjadi identitas bangsa ini. “Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah. KPK di Bali hadir bukan hanya untuk menyemarakkan Hakordia semata, akan tetapi KPK hadir di daerah sejalan dengan tugas dan fungsi KPK sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya seraya berharap Bali menjadi pioneer daerah yang bebas dari korupsi. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik empat pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026, yakni Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik empat pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Mereka yakni Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pengangkatan Listyo Sigit Prabowo dan Dedi Prasetyo didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Sementara itu, pengangkatan Ariyanto Wibowo dan Muhammad Fadil Imran didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Kedua Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. Para pejabat mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para pejabat yang dilantik.
Pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh para pejabat yang dilantik. Rangkaian acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan yang hadir.
Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia menggantikan Dudung Abdurachman yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Sementara itu, Dedi Prasetyo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Ariyanto Wibowo dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP dan Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Merah Putih, dan sejumlah tamu undangan lainnya. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Kris/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Pelantikan Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan 97/POLRI Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026.
Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.
“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.
Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta, 14 Juli 1973. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional sejak 25 Agustus 2025.
Sementara Wahyu Hadiningrat lahir di Bandung, 4 Juni 1970. Wahyu merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992. Sebelumnya, Wahyu menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena Kapolri).
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi turut mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri. Suyudi memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi. Selanjutnya, Suyudi akan langsung bertugas sebagai Kapolri untuk menggantikan Kapolri sebelumnya, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.
Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara dan sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. (gs/bi)
SAPA VETERAN: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyapa para anggota veteran usai memimpin apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Denpasar yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis (1/10). (Foto: bi)
Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Denpasar yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis (1/10).
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, LVRI Kota Denpasar, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta peserta apel yang berasal dari berbagai unsur. Rangkaian apel diawali dengan mengumandangkan lagu-lagu perjuangan. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.
“Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian kutipan akhir Ikrar Hari Kesaktian Pancasila yang dibacakan Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di hadapan seluruh peserta apel.
Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila merupakan refleksi dan bentuk penghormatan terhadap seluruh pejuang yang telah gigih mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.
Pelaksanaan peringatan ini diharapkan mampu menanamkan ajaran Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai ideologi bangsa.
“Saya berharap para generasi muda mampu mengimplementasikan ajaran Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Arya Wibawa.
Pihaknya juga mengajak semua pihak untuk menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam menciptakan persatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan spirit Pemerintah Kota Denpasar yakni Vasudhaiva Kutumbakam yang bermakna kita semua bersaudara.
“Sehingga secara berkelanjutan dapat mewujudkan Denpasar Maju yang sejalan dengan Pancasila sebagai perekat bangsa menuju Indonesia Emas,” katanya. (eka/bi)