Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional pada triwulan I tahun 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).

“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I-2026 tetap dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik Timur Tengah,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu menjelaskan, memasuki April 2026 dinamika konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar keuangan global, terutama melalui lonjakan harga energi. Oleh karena itu, KSSK akan terus melakukan asesmen secara forward looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan guna memitigasi berbagai risiko ketidakpastian global.

Di sisi domestik, Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat cukup baik. Meski demikian, Menkeu menyampaikan akan terus waspada terhadap semua kendala  yang mungkin timbul

“Untuk ekonomi domestik kita lihat triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen. Tapi kita akan lihat seperti apa di triwulan kedua tahun ini. Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026.

“Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 6,4 persen tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun ini,” imbuhnya.

Pada penutup konferensi pers, KSSK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat coordinated policy response serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan,” tutup Menkeu. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali guna menyerap masukan langsung terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Kunjungan ini krusial mengingat Bali memiliki struktur sosial masyarakat adat yang sangat stabil dan telah diakui secara tradisional namun masih kerap menghadapi tantangan dalam sinkronisasi regulasi nasional.

Anggota Badan Legislasi DPR RI, I Nyoman Parta, menjelaskan bahwa pemilihan Bali sebagai lokasi kunjungan didasari oleh sistem desa adatnya yang sudah tertata dengan baik. Di Bali, terdapat sekitar 1.500 desa adat yang memiliki institusi stabil, lengkap dengan konstitusi adat (Awig-awig), pemerintahan adat, serta kekayaan sendiri.

“Bali kita jadikan tempat untuk kita kunjungi berkaitan dengan persoalan penyusunan undang-undang tentang masyarakat adat. Karena kita tahu Bali memiliki struktur sosial yang memang sudah ada sejak dulu. Di Bali ini ada tiga desa; desa dinas administratif, dan desa adat dengan institusi yang sudah sangat stabil,” ujar Nyoman Parta di sela pertemuan dengan pemangku kepentingan di Denpasar, Bali, Kamis (7/5/2026).

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyoroti bahwa meskipun Bali sudah memiliki peraturan daerah dan gubernur tentang perlindungan desa adat, posisi masyarakat adat sering kali masih terabaikan ketika berhadapan dengan kebijakan investasi atau perizinan negara. Ia menekankan bahwa RUU ini harus mampu memberikan kepastian hukum agar masyarakat adat tidak selalu menjadi pihak yang kalah dalam konflik agraria atau perizinan.

“Sering sekali ketika modal datang, ketika peraturan-peraturan datang, sering sekali mengabaikan posisi masyarakat adat, mengabaikan desa adat, terutama sekali berkaitan dengan persoalan perizinan dan politik perizinan negara. Ini sering sekali masyarakat adat merasa diabaikan dan akhirnya konflik yang berkembang,” tegas Nyoman Parta.

Lebih lanjut, Nyoman Parta memaparkan tiga alasan utama mengapa RUU Masyarakat Adat ini mendesak untuk segera disahkan. Pertama, proses pembahasannya yang sudah berjalan sangat lama hingga 22 tahun. Kedua, masyarakat adat merupakan ciri asli Indonesia yang sudah eksis jauh sebelum kemerdekaan. Ketiga, peran vital masyarakat adat dalam isu lingkungan global.

“Dalam konteks kekinian, jika kita bicara tentang urusan perubahan iklim, kita bicara tentang tabungan karbon, yang paling berjasa dalam merawat alam dan lingkungan adalah masyarakat adat. Maka dengan undang-undang ini, mungkin nanti masyarakat adat itu cukup deklarasi saja, selanjutnya dilakukan verifikasi untuk mendapatkan pengesahan,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini juga membahas integrasi RUU Masyarakat Adat dengan urgensi Satu Data Indonesia. Nyoman Parta meyakini bahwa dengan adanya undang-undang ini, pendataan wilayah adat, hutan adat, dan wilayah administrasi akan menjadi lebih rapi dan sinkron, sehingga dapat menunjang sektor pariwisata yang berbasis pada kelestarian budaya masyarakat adat. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Bupati Gianyar, I Made Mahayastra menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta di Ruang Kerja Bupati Gianyar, Kamis (7/5). Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antardaerah serta memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas berbagai hal terkait tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Bupati Mahayastra menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kunjungan tersebut. “Terima kasih atas kebanggaannya dan terima kasih atas kunjungannya ke Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mahayastra memaparkan perkembangan pembangunan di Kabupaten Gianyar. Pada periode pertamanya menjabat, Pemerintah Kabupaten Gianyar mulai merancang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan aplikasi. Inovasi tersebut berhasil meningkatkan PAD hingga mencapai sekitar Rp 600 miliar.

Selain itu, pada tahun 2019 Pemkab Gianyar juga melakukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI guna mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. “Saya selesaikan pembangunan Alun-alun Gianyar, RSUD Sanjiwani, dan RSU Payangan,” jelasnya.

Mahayastra juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei perekonomian di Bali, Kabupaten Gianyar menjadi daerah dengan tingkat penurunan ekonomi paling kecil saat pandemi Covid-19. Bahkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gianyar diwajibkan menggunakan sistem aplikasi digital dalam pelaksanaan pelayanan dan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Rombongan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Hj. Yuke Yurike, ST, MM, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan berbagai informasi yang diperoleh selama kunjungan di Kabupaten Gianyar. “Kami datang awalnya ingin belajar satu atau dua hal, tetapi ternyata mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Sekda atas sambutan serta penjelasannya,” ujarnya.

Yuke Yurike juga mengapresiasi berbagai inovasi dan gebrakan program pembangunan yang dinilai mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Gianyar.

Usai diterima di Ruang Kerja Bupati Gianyar, Kunjungan DPRD Provinsi DKI Jakarta kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Gianyar. (gs/bi)