Denpasar, baliuilu.com – PT Bali Turtle Island Development (BTID) tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Bali. Ketidakhadiran BTID tak sekadar memicu polemik politik, tetapi juga memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan kawasan pesisir Serangan.

Padahal, sejatinya menjadi forum penting untuk membahas isu strategis terkait tukar guling lahan mangrove. Agenda ini dinilai krusial karena menyangkut keberlanjutan ekosistem, tata ruang wilayah, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Hal tersebut mengemuka, saat RDP Pansus TRAP DPRD Bali di ruang rapat gabungan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Senin, 4 Mei 2026.

Namun, absennya pihak pengembang justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik menilai momentum klarifikasi yang seharusnya dimanfaatkan untuk membuka informasi justru terlewatkan.

Alasan yang disampaikan BTID terkait agenda kunjungan Komisi VII DPR RI turut menuai sorotan publik. Pasalnya, jadwal kunjungan tersebut diketahui berlangsung pada sore hari sekitar pukul 15.00 WITA, sehingga tidak beririsan langsung dengan agenda RDP yang digelar pagi hari.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha menegaskan bahwa forum RDP merupakan ruang resmi yang harus dihormati semua pihak, terlebih dalam isu yang sensitif seperti pengelolaan mangrove.

“Ketidakhadiran BTID dalam rapat resmi DPRD Bali ini sangat kami sesalkan. Kami melihat ini sebagai sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai proses yang sedang berjalan,” tegas Made Supartha.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama dalam meredam polemik yang berkembang di masyarakat. Terlebih, isu mangrove di kawasan Serangan kini menjadi perhatian luas karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan Bali.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dan terbuka. Ketika mereka tidak hadir, tentu ini menimbulkan pertanyaan besar,” lanjut Made Supartha.

Terkait ketidakhadiran dalam RDP, Kepala Komunikasi PT Bali Turtle Island Development (BTID), Zefri Alfaruqy menyatakan pihaknya menghargai undangan dari DPRD Bali terkait dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan hari ini.

Namun, ia mengaku belum dapat memenuhi undangan tersebut dikarenakan pada saat yang bersamaan pihaknya tengah mempersiapkan kunjungan kerja resmi dari Komisi VII DPR RI yang sudah direncanakan dari beberapa minggu yang lalu. “Kami telah menyampaikan permohonan kepada DPRD Bali untuk penjadwalan ulang RDP tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, DPRD Bali melalui Pansus TRAP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini. Langkah lanjutan bahkan disiapkan, apabila BTID tetap tidak menunjukkan itikad kooperatif dalam menjawab berbagai kekhawatiran publik.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen semua pihak dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam di Bali. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang pendapatan yang lebih layak bagi mitra pengemudi yang selama ini menanggung beban potongan platform cukup besar.

Menanggapi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penyesuaian skema potongan aplikator tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan memberi manfaat langsung bagi para pengemudi ojol karena porsi pendapatan yang diterima mitra dapat menjadi lebih besar dan proporsional.

“Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi, maka seluruh perusahaan aplikator wajib menjalankannya secara konsisten. Ia menilai kebijakan itu tidak boleh berhenti sebagai wacana, melainkan harus diikuti dengan komitmen pelaksanaan yang jelas agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi di lapangan.

Menurut Ridwan, keputusan pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi. Oleh karena itu, ia menilai pelaksanaan aturan harus disertai pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.

“Kalau aturan ini sudah ditetapkan, maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten,” tegas Politisi asal Dapil Sulawesi Tenggara itu.

Ridwan pun menambahkan, Komisi V DPR mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mitra pengemudi. Pihaknya juga berencana memanggil mitra terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan berpihak pada pengemudi.

Selain mendorong penyesuaian potongan aplikator, Ridwan menilai pemerintah juga perlu memperkuat skema perlindungan sosial bagi para pekerja gig economy, termasuk pengemudi ojol. Baginya, pekerja sektor digital perlu mendapatkan jaminan perlindungan dasar seperti asuransi kerja dan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara,” jelasnya.

Menutup pernyataan, ia mengingatkan supaya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja tidak berhenti pada sektor transportasi digital semata melainkan juga diperluas ke sektor produktif lain. Satu di antaranya nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan keberpihakan negara dalam memperkuat kesejahteraan dan perlindungan sosial mereka. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Turnamen Ceki tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Generasi Muda Pande (GEMPA) Banjar Pande, Desa Abiansemal, Abiansemal, yang ditandai dengan pemukulan gong, pada Minggu (03/05/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Banjar Pande, Desa Abiansemal.

Pada kesempatan ini, sebagai bentuk dukungan dan motivasi Pemkab Badung melalui Wabup Bagus Alit Sucipta menyerahkan bantuan secara simbolis sebasar Rp. 30 juta diikuti oleh anggota DPRD Badung Dapil Abiansemal Putu Yunita Oktarini sebesar Rp. 5 juta.

Wabup Bagus Alit Sucipta dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada GEMPA yang telah melaksanakan kegiatan ini yang mana memiliki tujuan yang sangat positif. Disampaikan lebih lanjut, melalui kegiatan ini diharapkan persatuan dan kebersamaan antar-Pemuda dan Pemudi bisa terjaga.

“Sebagai salah satu cabang olah raga rekreasi, permainan ceki dianggap sebagai permainan tradisional yang bertujuan untuk melestarikan budaya. Saya sangat mengapresiasi semangat persatuan dan kebersamaan anak-anak muda di Banjar Pande ini. Jika sudah bersatu dan bersama, astungkara pasti pemerintah selalu hadir untuk masyakat,” ucapnya.

Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua STT. Taruna karya, Banjar Pande Kadek Irvan Sasmika mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mendukung kegiatan ini. Disampaikan lebih lanjut kegiatan ini bertujuan untuk penggalian dana untuk menunjang kegiatan kepemudaan di Banjar Pande.

“Saya ucapakan terima kasih kepada Pemkab. Badung dalam hal ini Bapak Wakil Bupati yang selalu mensupport kegiatan kami. Sebagai pemuda kami harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Camat Abiansemal I Wayan Bagiarta beserta unsur tripika kecamatan, dan Perbekel Desa Abiansemal Ida Bagus Bisma Wikrama beserta Kelian Dinas dan Kelian Adat se-Desa Abiansemal. (gs/bi)