Tuesday, 23 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Hari Pertama MIPC 2024 di Buleleng Fokus pada Konsultasi Kekayaan Intelektual

BALIILU Tayang

:

MIPC buleleng
Kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) 2024 DJKI Kemenkumham RI di Gedung Gede Manik, Singaraja. (Foto: bulelengkab.go.id)

Buleleng, baliilu.com – Kabupaten Buleleng dengan bangga memulai pelaksanaan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) 2024 yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2024, di Gedung Gede Manik, Singaraja.

Pada hari pertama, fokus kegiatan adalah pada layanan konsultasi dan sosialisasi tentang hak kekayaan intelektual (HKI). Analis Kebijakan Balitbang Inovda Buleleng, Made Roy Astika, Rabu (19/6) mewakili Kaban Balitbang Inovda Buleleng, menjelaskan bahwa MIPC ini merupakan kegiatan strategis untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pendaftaran hak kekayaan intelektual.

“Dengan didapatkannya hak kekayaan intelektual, masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum atas karya inovasi dan kreasi mereka, yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk lokal,” kata Made Roy Astika, dikutip dari bulelengkab.go.id.

Hari pertama MIPC menghadirkan tim ahli dari DJKI yang memberikan konsultasi tentang berbagai aspek hak kekayaan intelektual, termasuk hak paten, desain industri, dan merek dagang. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang proses pendaftaran dan manfaat memiliki sertifikat KI. Selain itu, diselenggarakan sesi manajemen KI dan informasi mengenai sentra KI, yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat umum dalam mengelola dan melindungi kekayaan intelektual mereka.

Pelaksanaan MIPC hari pertama juga menampilkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Buleleng, termasuk produk-produk UMKM dan ekspresi budaya tradisional. Gedung Gede Manik dipenuhi dengan pameran kuliner khas Buleleng dan pertunjukan seni seperti Tari Teruna Jaya dan Tari Pancasila, yang menggambarkan kekayaan budaya dan warisan daerah ini.

Baca Juga  Angka Prevalensi Stunting Buleleng 2024 Turun Drastis Sentuh 3,5%

Pembukaan resmi MIPC akan dilaksanakan besok, tanggal 20 Juni 2024, dan diharapkan akan dihadiri oleh pejabat tinggi dari DJKI serta undangan dari seluruh Bali, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Muspida dari Kabupaten Buleleng. Sebanyak 28 sertifikat hak kekayaan intelektual akan diserahkan kepada para pemilik karya, meliputi hak merek, hak cipta, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik.

Made Roy Astika menegaskan bahwa MIPC ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak kekayaan intelektual. “Kami berkomitmen untuk terus mendorong pendaftaran dan sertifikasi kekayaan intelektual di Buleleng, agar masyarakat dapat menikmati perlindungan hukum dan manfaat ekonomi dari karya mereka,” ujarnya.

Pihaknya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan memanfaatkan layanan yang tersedia di MIPC 2024 ini. Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran dan perlindungan atas kekayaan intelektual demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

Tingkatkan Keselamatan Penerbangan, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Tingkatkan Sinergi dengan Stakeholder Bandara Ngurah Rai

Published

on

By

layang
TERIMA KOMANDAN LANUD: Pj. Gubernur Mahendra Jaya saat menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, menegaskan akan segera mengambil langkah strategis guna menghindari terulangnya peristiwa helikopter jatuh akibat lilitan tali layangan belum lama ini.

Hal ini tercetus saat Pj. Gubernur menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7).

Pj. Gubernur menekankan kembali Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-layang dan Permainan Sejenis di Bandar Udara Ngurah Rai dan sekitarnya.

“Tentu ini akan kita sosialisasikan dengan lebih intensif lagi, melibatkan kabupaten/kota dan desa adat serta Satpol PP. Bahwa sudah ada aturan mengenai dimana, pada ketinggian berapa, dan kapan boleh menaikkan layangan,” tandasnya.

Mahendra Jaya mengakui bahwa layang-layang merupakan bagian dari kearifan lokal, budaya yang mengakar dan bahkan menjadi daya tarik pariwisata di Bali. Namun, ia menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan dan nyawa manusia harus menjadi prioritas.

“Penting untuk dilakukan tindakan pencegahan, dan ditekankan bahwa hanya di tempat-tempat tertentu saja yang dilarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak terkait berkomitmen untuk melakukan sinergi guna mencegah hal yang sama terulang kembali.

Sebagai informasi, Perda Nomor 9 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah dalam radius 5 mil laut atau 9 kilometer dari bandar udara. Selanjutnya, dalam ayat 2 disebutkan dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah di antara radius 5 mil laut atau 9 kilometer sampai dengan 10 mil laut atau 18 kilometer dengan ketinggian melebihi 100 meter atau 300 kaki. (gs/bi)

Baca Juga  Merokok di KTR Singaraja, Divonis 2 Bulan Penjara Percobaan
Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Produksi Lele Capai 339,1 Ton, Pemkot Denpasar Dorong Peningkatan Kelompok Budidaya

Published

on

By

lele
Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa. (Foto: dok baliilu)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan Kota Denpasar terus mendorong peningkatan kelompok budidaya yang ada. Dari langkah dan upaya yang telah dilakukan, Dinas Perikanan Denpasar mencatat produksi ikan lele mencapai 339,1 ton pada tahun 2023 lalu.

“Produksi jenis ikan air tawar ini akan terus digenjot sehingga untuk mencukupi konsumsi masyarakat di Kota Denpasar,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa, yang ditemui di Denpasar, Senin (22/7).

Lebih lanjut dikatakan, kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Denpasar membutuhkan 8 ton ikan per harinya untuk dikonsumsi. Sementara untuk produksi baru 50 persennya atau sekitar 4 ton per hari. Sisa kebutuhan tersebut selama masih disuplai dari luar kota atau provinsi. Seperti Banyuwangi, Jawa Timur yang masuk melalui Kedonganan.

Untuk itu beragam upaya dilakukan untuk menggejot produksi. Salah satunya mendorong terbentuknya kelompok budidaya lele dan nila. Terlebih hal ini dalam pelaksanaan produksi ikan lele tidaklah sulit dan tidak membutuhkan lahan besar. Sehingga memberikan peluang bagi masyarakat, terlebih serapannya di Denpasar juga cukup tinggi.

“Selain lele, prokduksi ikan di Kota Denpasar ada dari perairan tangkap yang mencapai 3 ton per hari. Kemudian ada pula kerapu yang ada di Serangan. Produksi ikan kerapu inipun akan digenjot dengan menumbuhkan kelompok pembudidaya di wilayah tersebut,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Usung Tagline Buleleng Berbangga, HUT Ke-420 Kota Singaraja Targetkan 3.000 Pengunjung Perhari
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemkot Komit Cegah dan Tangani Kasus Stunting

Pemkot Denpasar Rancang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting

Published

on

By

wawali
PIMPIN RAPAT: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar, Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam mencegah dan menangani kasus stunting di Kota Denpasar. Pada Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha, Pemkot Denpasar menggelar rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kadis Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, IGA Sri Wetrawati, Perbekel/Lurah, OPD terkait, serta stakeholder lainnya.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar melalui OPD dan seluruh stakeholder terkait terus menggencarkan upaya pencegahan stunting berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Kota Denpasar bebas stunting.

“Sebelumnya dari data kegiatan intervensi serentak yang dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Kota Denpasar terdapat 450 kasus stunting. Karenannya, berbagai upaya terus digalakkan, mulai dari optimalisasi peran posyandu hingga jemput bola dengan door to door di kediaman masyarakat,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Lebih lanjut Wawali Arya Wibawa yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Denpasar menyampaikan, bahwa penanganan stunting sebagai program nasional harus ditindaklanjuti secara serius. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Denpasar bebas stunting. Komitmen yang kuat sangat penting dalam mengerahkan upaya penurunan stunting di Kota Denpasar dengan upaya intervensi yang konvergen.

Langkah tersebut meliputi intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung, dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.

Hal ini, berkaitan dengan balita yang mengalami stunting akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Sehingga penanganannya harus lebih fokus melalui pendekatan keluarga dengan menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Baca Juga  Merokok di KTR Singaraja, Divonis 2 Bulan Penjara Percobaan

“Dalam pertemuan ini nantinya dapat melakukan perumusan pencegahan stunting dari tahapan pra nikah, menikah, hingga ketika sudah punya anak. Serta harus ditingkatkan akselerasi agar zero stunting, termasuk optimalisasi program posyandu serta jemput bola pendataan dengan menyasar masyarakat, dan kami mengajak semua pihak, baik OPD, perbekel/lurah, keluarga hingga masyarakat umum ikut andil untuk terus menggelorakan cegah stunting,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB Kota Denpasar IGA Sri Wetrawati menjelaskan, dari hasil kegiatan intervensi serentak menyasar sebanyak 23.311 balita. Dari kegiatan tersebut terdapat sebanyak 450 kasus stunting dengan persentase sebanyak 1,9 persen.

“Dari jumlah tersebut tercatat 273 kasus ber KTP Denpasar dan sebanyak 177 kasus non ber-KTP Denpasar. Kami juga mengimbau untuk masyarakat khususnya para ibu-ibu yang memiliki balita, di bulan Agustus mendatang agar membawa anaknya yang  balita hadir ke posyandu terdekat karena ada bulan vitamin A,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati mengatakan, beragam upaya telah dilaksanakan, dimulai dari pendataan sasaran Balita dan Ibu Hamil, Kick Off Posyandu Intervensi penanganan stunting. Di samping itu dilakasanakan kegiatan sweeping dengan menyasar Balita dan Ibu Hamil yang tidak hadir pada Posyandu serentak, serta pendampingan dari Dokter Spesialis dengan menyasar seluruh Puskesmas secara bertahap.

“Semoga dengan beragam upaya ini stunting di Kota Denpasar dapat ditangani dengan baik, dan kami mengajak masyarakat yang memiliki Balita dan Ibu Hamil untuk aktif mengikuti kegiatan Posyandu sebagai upaya dini dalam mencegah stunting,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca