Klungkung, baliilu.com – Dalam rangka mengantisipasi inflasi jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan 10-20 November 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung menggelar Rapat High Level Meeting (HLM) Selasa, 2 November 2021 di ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung. Rapat HLM-TPID dipimpin langsung Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, serta diikuti anggota TPID Kabupaten Klungkung.
Mengawali pemaparan perkembangan inflasi di Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nugroho mengapresiasi kehadiran Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta selaku pemimpin rapat. Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di mana kehadiran Bupati/Wakil Bupati dalam rapat TPID sebagai wujud komitmen kepala daerah atas pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah, serta akan mendapat penilaian sempurna pada aspek proses dalam penilaian TPID Award. Terlebih lagi, penilaian Bali sudah dianggap sama dengan kelas Jawa, ia berharap Provinsi Bali bisa semaju Jawa.
PAPARKAN INFLASI: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nugroho saat memaparkan perkembangan inflasi di Bali saat HLM TPID Klungkung, Selasa (2/11) di ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung.
Secara administrasi, lanjut Trisno Nugroho, program TPID Kabupaten Klungkung sudah bagus. Tinggal programnya mesti inovatif. Seperti hidup harus selalu naik kelas, tak ada sesuatu yang tetap, tak ada sesuatu yang status quo termasuk inflasi. Kita tahu caranya tetapi kita tidak melakukan sesuatu untuk menghindari terjadinya inflasi.
‘’Bapak Bupati mesti punya BUMD pangan. Sepanjang bapak tak punya maka bapak akan tergantung kepada pengusaha. Mereka tak tahu masyarakat susah karena mereka cari untung. Melalui BUMD pangan, koperasi, atau dalam bentuk PT atau CV, minimal bapak intervensi pasar 10-15- sampai 20 persen,’’ ujar Trisno Nugroho kepada Bupati.
Trisno menambahkan, Indonesia mengalami inflasi tak terlalu membahayakan karena ada stok dan permintaan turun. Provinsi Bali misalnya mencatatkan deflasi sebesar -0,19% (mtm) pada Oktober 2021, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,10% (mtm). Secara spasial, deflasi terjadi di Kota Denpasar sebesar -0,23% (mtm), sementara Kota Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm).
Penurunan tekanan harga terjadi pada kelompok core inflation dan volatile food, sedangkan kelompok administered price tercatat meningkat. Secara tahunan, Bali mengalami inflasi sebesar 1,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,40% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 1,66% (yoy).
‘’Tahun lalu juga sama, deflasi di bulan Oktober, nanti di November harga mulai naik dan Desember akan mulai tinggi. Jadi kita perlu siap-siap menuju ke November, Desember, Januari, Februari dan Maret yang masih naik,’’ ucap Trisno, seraya menegaskan kembali untuk mengantisipasi inflasi, instrumen pemerintah mengintervensi melalui BUMD dan koperasi.
Terkait pengendalian inflasi, BI merekomendasikan, mendorong kerjasama antardaerah, terutama dengan wilayah produsen di Bali maupun luar Bali. Pemanfaatan Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA) untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak. Adopsi digitalisasi di sektor pertanian, peternakan dan, perikanan, baik bagian hulu maupun hilir. Dan pelaksanaan progranm pengendalian inflasi (4K), sesuai kewenangan masing-masing OPD termasuk program seperti pasar murah, operasi pasar, sidak pasar untuk mencegah penimbunan barang, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Hal ini sesuai arahan Presiden bahwa untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah. Melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta usai rapat menyampaikan, bagaimana peran swasta di dalam pendistribusian barang yang mempengaruhi inflasi sangat kuat. ‘’Nah hanya lewat usaha-usaha di bawah kendali pemerintah daerah yang bisa kita atur, itupun tidak semua. Saya gregetan, karena dulu biasa melakukan begitu. Bahkan peran koperasi benar-benar menstabilkan harga, menjaga harga, dan menahan harga juga bisa,’’ ujar Bupati.
Oleh karena itu, dalam rangka pengendalian pasar, dalam dua tahun sisa masa kepemimpinannya, Bupati Suwirta langsung membentuk Satgas Pangan. ‘’Kami akan menugaskan dinas koperasi untuk mengambil tindakan, tidak bisa diam begini,’’ ujarnya.
Bupati Klungkung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov Bali, Ekonom Ahli Kantor BI Bali, Sekda Klungkung saat meninjau Koperasi di Desa Takmumg Klungkung
Ditegaskan, Satgas Pangan itu akan bertugas mengatur dari hulu-produksi sampai ke hilir-pasarnya. Biasanya pascapanen harga kacau kalau panennya tinggi harga turun. Hal ini tak boleh terjadi lagi sehingga inovasi dilakukan. Misalnya jika panen cabai tidak ada yang beli dengan harga standar, maka kita beli jadikan saos cabai atau bubuk cabai.
Ditanya soal TPID Award, Bupati mengaku hanya berperan ikut mengendalikan inflasi. Pertama menjaga masyarakat petani bisa menikmati harga yang wajar dan masyarakat juga menikmati harga yang wajar. Kalau memang juara itu adalah bonus. ‘’Saya tetap berbuat karena saya merasa belum mampu melakukan itu secara maksimal, baru satu komoditi beras,’’ pungkasnya.
Sebelumnya Sekda Klungkung Ir. I Gede Putu Winastra, M.Ma, dan Kepala BPS Klungkung Ir. Ni Putu Minarni S, M.M.A. memaparkan kondisi pasar komoditi bahan pangan pokok di Klungkung. Hadir pula Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Donny H Heatubun, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kadis Koperasi dan pimpinan OPD terkait. Usai rapat, TPID Klungkung meninjau salah satu koperasi unit desa di wilayah Desa Takmung, Klungkung. (gs)
Infografis indeks penjualan riil Provinsi Bali bulan Agustus 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Juli 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,6 dan meningkat 1,7% (mtm), sekaligus mempertahankan level optimis (indeks >100). Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori sandang sebesar 7,9% (mtm), kategori makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,9% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,5% (mtm). Penguatan tersebut mencerminkan tetap kuatnya permintaan ritel pada periode libur sekolah serta meningkatnya aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode peak season. Kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan membaiknya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas sektor pariwisata yang tetap kuat. Di sisi lain, inflasi Bali pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi ini mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode puncak kunjungan pada Juli-September 2026 turut mendorong permintaan barang dan jasa serta menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengungkapkan bahwa kinerja penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Agustus 2026 yang diprakirakan berada pada level 129,2, atau meningkat 0,5% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, serta suku cadang dan aksesori. Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata selama periode peak season, meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Hari Kemerdekaan RI, serta tingginya kegiatan sosial dan adat yang mendorong permintaan berbagai komoditas ritel.
Sementara itu, Achris Sarwani menegaskan bahwa ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Oktober 2026 dan Januari 2027 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2026 dan Januari 2027 masing-masing sebesar 198 dan 200. Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Bali pada Agustus 2026 sebesar 3,45% (yoy) masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Kondisi tersebut mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi konsumsi rumah tangga untuk tetap tumbuh.
Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin pada Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) yang masih berada pada level optimis (indeks >100), baik untuk tiga bulan maupun enam bulan mendatang. IEP enam bulan mendatang (Januari 2027) lebih rendah menjadi 188 dari 198 pada survei sebelumnya.
Sementara itu, Achris Sarwani menyampaikan bahwa IEP tiga bulan mendatang (Oktober 2026) tercatat sebesar 180, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebelumnya sebesar 184. Meskipun mengalami moderasi jangka pendek, pelaku usaha tetap meyakini prospek penjualan ritel Bali akan meningkat, terutama didukung aktivitas pariwisata dan konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy).
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan menopang momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (gs/bi)
Infografis indeks keyakinan konsumen di Provinsi Bali. (Foto; Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada Agustus 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada pada level optimis sebesar 123,1 (indeks >100), serta lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 118,5. Sejalan dengan proses normalisasi aktivitas ekonomi pasca periode libur sekolah dan tingginya basis keyakinan pada bulan sebelumnya, IKK Bali mengalami penyesuaian terbatas dari 126,3 pada Juli 2026 menjadi 123,8 pada Agustus 2026. Optimisme konsumen tetap terjaga terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp 8 juta, Rp 6-7 juta, dan Rp 3-4 juta per bulan.
Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (128,3) dan sektor informal (116,8). Optimisme yang terjaga didukung oleh membaiknya kinerja pariwisata dan tetap kuatnya aktivitas sektor jasa.
Lebih detail, penurunan IKK pada periode Agustus 2026 turut dipengaruhi oleh penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 122,3 pada Juli 2026 menjadi 118,0 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 3,5% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (128,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (124,5), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (101,5). Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan dari 130,3 pada Juli 2026 menjadi 128,2 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 1,7% (mtm). Penurunan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (127,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (129,5) dan perkiraan kegiatan usaha (128,0).
Kepala kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa meskipun mengalami penyesuaian, tingkat keyakinan konsumen Bali masih berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi pasca periode libur sekolah dan tingginya aktivitas konsumsi pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat tetap menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan seiring dengan masih kuatnya aktivitas sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian Bali.
Tetap terjaganya optimisme konsumen juga sejalan dengan berbagai indikator ekonomi Bali yang masih menunjukkan kinerja positif. Aktivitas pariwisata yang memasuki periode peak season pada Juli-September 2026 turut mendorong peningkatan mobilitas wisatawan dan permintaan barang serta jasa di Bali. Di sisi lain, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,45% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian Bali ke depan.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, TP2ED, TPID, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global, sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga optimisme masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi Bali ke depan. (gs/bi)
Infografis inflasi Provinsi Bali pada Agustus 2026. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 September 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm), berbeda arah dibandingkan bulan Juli yang mengalami deflasi sebesar 0,51% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali terutama didorong oleh masuknya peak season pariwisata yang meningkatkan permintaan tiket pesawat dan bahan pangan seperti daging ayam ras di tengah permintaan yang tinggi dari penyelenggaraan pernikahan, upacara adat dan ngaben, serta normalisasi permintaan MBG pasca libur sekolah.
Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,42% (yoy) pada Juli 2026 menjadi 3,45% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19% namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.
Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Agustus 2026 yakni Kabupaten Buleleng dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12% (mtm) atau 3,61% (yoy). Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,65% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,64% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan sebesar 0,35% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,86% (yoy), dan selanjutnya kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,33% (mtm) atau inflasi tahunan 3,59% (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis Rabu (2/9/2026) mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Agustus 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, tarif angkutan udara, buncis, nasi dengan lauk, dan biaya sekolah dasar. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah, bawang putih, bensin, tomat, dan baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria.
Achris Sarwani lanjut menyampaikan Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain berlanjutnya permintaan barang dan jasa yang tinggi pada periode peak wisatawan mancanegara (Juli – September), berlanjutnya musim kemarau panjang disertai El Nino kuat yang memengaruhi produksi pertanian, serta tetap tingginya biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, sebut Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)