Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga Provinsi Bali pada September 2024 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat dari 2,32% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 2,67% (yoy), didorong peningkatan permintaan pada Hari Raya Galungan. Capaian inflasi Provinsi Bali tersebut berada di atas Nasional yang mengalami deflasi bulanan -0,12% (mtm) dan inflasi tahunan 1,84% (yoy). Oleh karenanya, langkah-langkah pengendalian inflasi perlu terus diperkuat melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat Provinsi Bali maupun kota/kabupaten.

Secara spasial, peningkatan inflasi bulanan terjadi di Kota Singaraja dan Kab. Badung, sementara Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan mencatat penurunan inflasi bulanan. Kota Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm) atau 1,78% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Badung mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm) atau 2,53% (yoy). Lebih lanjut, Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm) atau 2,99% (yoy). Adapun Kabupaten Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm) atau 2,98% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang utama inflasi bulanan September 2024. Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga canang sari, daging babi, pisang, bawang merah, dan sigaret kretek mesin (SKM). Kenaikan harga canang sari, daging babi, dan pisang didorong meningkatnya permintaan untuk Hari Raya Galungan. Sementara, kenaikan bawang merah sejalan dengan menurunnya panen di Bali maupun NTB. Lebih lanjut, kenaikan harga SKM dilakukan oleh produsen secara bertahap setiap bulan pasca-kenaikan cukai rokok di awal tahun 2024.

Pada Oktober 2024, sebut Erwin Soeriadimadja, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Kuningan, berlanjutnya kenaikan harga daging babi akibat masih tingginya permintaan dari luar Bali, berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia, dan potensi berlanjutnya kenaikan harga bawang merah seiring dengan berakhirnya masa panen raya.

‘‘Meski demikian, beberapa faktor diprakirakan dapat mendukung terkendalinya inflasi, yakni penurunan harga cabai seiring dengan berlanjutnya masa panen, penurunan kembali harga BBM non-subsidi, dimulainya panen gadu komoditas padi, dan beroperasinya (Rice Milling Unit) RMU Modern di Badung pasca-diresmikan pada Agustus 2024,‘‘ ujar Erwin Soeriadimadja.

Untuk merespons potensi risiko inflasi ke depan, KPw BI Provinsi Bali terus mengajak seluruh Kabupaten/Kota di Bali untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara konsisten, serta memperkuat inovasi dan sinergitas. Konsistensi seluruh TPID di Bali dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui kebijakan 4K, antara lain operasi pasar murah dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) di lahan milik Pemerintah Provinsi.

Langkah lain yang dilakukan termasuk penguatan pemantauan ketersediaan stok, perluasan distribusi cadangan pangan pemerintah melalui mitra distributor, toko pangan kita, dan pengecer, optimalisasi bantuan transportasi untuk mendorong kelancaran distribusi pangan, peningkatan sarana dan prasarana produksi pangan, serta penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar murah kepada masyarakat diiringi imbauan belanja bijak. ‘‘Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%,‘‘ pungkas Erwin Soeriadimadja. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah terus mengoptimaliasasi penerimaan pajak daerah. Hingga Triwulan III Tahun 2024 atau Bulan September, Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar mencapai Rp. 1.021.016.818.431,22. Jumlah tersebut setara dengan 92,82 Persen dari target yang telah ditetapkan yakni Rp. 1,1 triliun. Capaian tersebut tak lepas dari beragam inovasi dan terbosan berkelanjutan yang digencarkan Bapenda Kota Denpasar.

Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya didampingi Sekretaris Bapenda, I Dewa Gede Rai saat dijumpai di Denpasar pada Senin (23/9) menjelaskan, saat ini realisasi penerimaan pajak daerah pada Triwulan III Tahun 2024 telah mencapai Rp. 1.021.016.818.431,22 atau 92,82 persen. Dimana, pada APBD Perubahan Tahun 2024, penerimaan pajak daerah telah ditingkatkan dengan target sebesar Rp. 1,1 triliun.

Dimana, jumlah penerimaan pada Triwulan III tersebut terdiri atas Pajak Hotel sebesar Rp. 182.195.504.186,30. Pajak Restoran sebesar Rp. 252.416.078.517,00. Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp. 33.303.637.851,42. Pajak Reklame sebesar Rp. 2.543.193.903,50. Pajak PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp. 168.924.246.892,00. Pajak Air Tanah sebesar Rp. 6.927.063.782,00. Pajak PBB-P2 sebesar Rp. 108.578.434.297,00. Pajak BPHTB sebesar Rp. 260.871.130.908,00. dan Pajak Jasa Parkir sebesar Rp. 5.257528.094,00.

Lebih lanjut pihaknya mengaku optimis mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan dengan beragam inovasi dan terobosan. Beberapa terbosan yang dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yakni melalui Inovasi Pajak Digital (Pagi) Denpasar, Inovasi Unggulan Renon Digital Area (Reditia). Untuk wilayah Sanur juga telah diluncurkan inovasi Melodi (melayani obyek digital) Sanur.

Selanjutnya, pengembangan klasterisasi pelayanan pajak daerah ini akan menyasar kawasan ekonomi di jalan Teuku Umar Timur, Teuku Barat dan jalan Gatot Subroto. Selain ini kata Eddy Mulya untuk optimalisasi pajak daerah juga ditetapkan dengan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi, jemput bola pelayanan pembayaran pajak daerah ke desa/kelurahan untuk PBB-P2 serta Pendataan Potensi Objek Pajak Baru dengan melibatkan kepada desa lurah.

“Tentunya dengan beragam inovasi ini kami optimis penerimaan dari sektor pajak daerah di Kota Denpasar terus meningkat, dan kami mengajak serta mengimbau kepada wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu guna mendukung pembangunan dalam mewujudkan kemajuan di Kota Denpasar, dengan tag line ‘Fiskal Kuat, Denpasar Maju’,” ujarnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali pada Agustus 2024 diprakirakan melanjutkan peningkatan dari bulan sebelumnya, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali pada Agustus 2024 yang diprakirakan sebesar 116,7 atau secara tahunan tumbuh 12,3% (yoy).

Hal ini menunjukkan kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali masih tetap terjaga atau berada di level optimis (>100). IPR Bali tetap dalam tren peningkatan selama 31 (tiga puluh satu) bulan terakhir. Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa perkiraan meningkatnya penjualan eceran tersebut didorong oleh pertumbuhan Sub-Kelompok Suku Cadang dan Aksesori meningkat sebesar 4,5% (mtm), Barang Budaya dan Rekreasi sebesar 4,2% (mtm), Peralatan Informasi dan Komunikasi sebesar 3,5% (mtm) dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 3,2% (mtm). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan pada peak season sehingga mendorong meningkatnya kegiatan pariwisata di Bali.

Sementara itu pada Juli 2024, IPR tercatat sebesar 114,8 atau secara tahunan tumbuh 11,9% (yoy). Peningkatan kinerja penjualan didorong oleh kenaikan permintaan dalam rangka persiapan tahun ajaran baru 2024/2025.

Sejalan dengan Bali, penjualan eceran secara nasional pada Juli 2024 juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,5% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan eceran di Bali diprakirakan terus mengalami peningkatan pada Oktober 2024 dan Januari 2025. Responden memprakirakan penjualan pada 3 dan 6 bulan ke depan akan mengalami kenaikan yang ditunjukkan oleh Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) Oktober 2024 dan Januari 2025 tercatat masing-masing sebesar 184,0 dan 194,0 atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 178,0 dan 190,0.

Dalam menjaga kinerja penjualan eceran dan tingkat konsumsi masyarakat, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali senantiasa berkoordinasi erat dalam menjaga stabilitas harga komoditas agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi Bali tetap tumbuh kuat. (gs/bi)