Denpasar, baliilu.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster bersama Prof. I Made Damriyasa selaku Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan dan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Prof. Wayan Adnyana menjadi narasumber dalam acara Perempuan Bali Bicara di Studio Bali TV, Jumat (3/2/2023).
Mengawali arahannya, Ny. Putri Koster menyampaikan, PKK dalam pergerakannya akan melakukan aksi sosial dan sosialisasi, dan kehadiran PKK kali ini dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan adat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal Bali. Dimana tahun ini merupakan tahun kelima kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan dalam kepemimpinannya telah berhasil membangun peradaban dengan 44 tonggak penanda Bali Era Baru. Hal ini merupakan hasil kerja keras semua elemen baik pemerintah dan dukungan masyarakat.
Wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri ini menambahkan di tahun akhir periode pertama kepemimpinan Wayan Koster, banyak hal yang sudah dilakukan bersama para jajaran pemerintah termasuk di dalamnya para kelompok ahli Gubernur Bali yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan berbagai kebijakan maupun peraturan baik itu Pergub maupun Perda. Jadi Pergub maupun Perda yang dihasilkan merupakan hasil pemikiran, diskusi yang panjang dari ratusan orang yang berkompeten di dalamnya, bukan keputusan sendiri atau orang perorangan. Adanya Perda dan Pergub sangatlah penting sehingga segala kebijakan memiliki payung hukum yang jelas.
Bunda Putri menambahkan PKK sebagai mitra kerja dari pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan, peraturan ataupun hasil kerja pemerintah sehingga diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat menjadi paham dan turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program program yang tercakup dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. PKK melakukan sosialisasi dengan menghadirkan para akademisi maupun praktisi yang paham betul terkait kebijakan yang diambil sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan pemahaman yang benar sehingga masyarakat yang sejahtera akan terwujud sejalan dengan tujuan dari pergerakan PKK yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari terwujudnya kesejahteraan di tingkat keluarga lalu di tingkat desa, kabupaten, dan akhirnya terwujud kesejahteraan kita bersama. Di hulu, pemerintah menyiapkan regulasi, rencana dan kebijakan, lalu di tengah masyarakat mendukung dan melaksanakannya dan akhirnya di hilir akan terwujud kesejahteraan bersama.
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster bersama Prof. I Made Damriyasa dan Prof. Wayan Adnyana saat menjadi narasumber dalam acara Perempuan Bali Bicara, Jumat (3/2/2023). (Foto: ist)
Sementara itu, Prof. Damriyasa menyampaikan, terdapat tiga aspek utama yaitu manusia, alam dan budaya yang dituangkan dalam 44 tonggak penanda Bali era baru untuk membangun Bali, membangkitkan Taksu Bali. Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajarannya bekerja keras menata Bali baik secara fundamental dan komprehensif berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sat Kerthi. Untuk itu, diperlukan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun kembali Taksu Bali. Hal-hal lama yang mungkin hilang atau berubah tergerus baik oleh kemajuan zaman ataupun regulasi yang kurang mendukung, kita tata kembali, bangkitkan dan perkuat keberadaannya. Seperti penguatan kedudukan desa adat, perlindungan terhadap pratima, penggunaan garam lokal Bali dan termasuk salah satunya minuman tradisional Bali yaitu arak Bali.
Dengan pemanfaatan produk lokal kita akan mampu menggerakkan roda perekonomian kita mengingat kita memiliki pasar dan potensi yang luar biasa yang jika kita kembangkan dan tata kembali akan menjadi sumber kesejahteraan yang luar biasa bagi kita bersama.
Hal senada juga disampaikan Prof. Wayan ‘Kun’ Adnyana dimana keberpihakan Gubernur Bali terhadap pembangunan budaya seni, adat dan tradisi diwujudkan secara nyata dalam 44 tonggak sebagai penanda Bali era baru.
Dari 44 tonggak tersebut sekurangnya ada 19 yang masuk dalam rumpun penguatan budaya, dimana pondasi pembangunan Bali berbasis pada penguatan budaya Bali. Memasuki dunia era baru, kemajuan kebudayaan Bali telah mampu membentuk karakter manusia Bali. Misalnya saja penggunaan pakaian adat setiap hari Kamis, kita lihat di lingkungan sekolah misalnya lintas agama menggunakan busana adat ke sekolah dimana hal ini menunjukkan toleransi dan harmoni antarpemeluk agama. Tidak itu saja, rasa bangga kita menggunakan kain tenun Endek beberapa tahun lalu mungkin berbeda dengan saat ini dimana kita bangga menggunakan kain tenun kita dalam berbagai kesempatan dan bahkan kain tenun kita tidak hanya digunakan dalam skala lokal tetapi juga nasional dan bahkan digunakan oleh para pemimpin dunia.
Untuk itu mari kita Bersama-sama mendukung berbagai program yang dicanangkan pemerintah karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkannya. Dengan demikian akan terwujud masyarakat Bali yang metaksu dan di sisi lain dapat mengikuti kemajuan perkembangan yang ada tanpa meninggalkan nilai adat, budaya dan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. (gs/bi)
RAKOR: Rapat Koordinasi Akselerasi Layanan Peralihan Hak digelar di Ruang Rapat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buleleng pada Kamis (13/8/2026). (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Kabupaten Buleleng resmi ditunjuk pemerintah pusat menjadi salah satu dari 15 daerah di Indonesia sekaligus lokasi percontohan (pilot project) di Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung dalam pelaksanaan uji coba nasional Layanan Peralihan Hak (Balik Nama) Sertifikat Tanah dengan target waktu penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Program inovatif yang digagas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ini siap diluncurkan (kick-off) secara serentak pada momentum Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026 mendatang.
Kepastian tersebut dicapai melalui Rapat Koordinasi Akselerasi Layanan Peralihan Hak yang digelar di Ruang Rapat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buleleng pada Kamis (13/8/2026). Pertemuan lintas sektor ini dihadiri oleh Kabid PHP Kanwil BPN Provinsi Bali Dr. I Made Sumadra, Kepala Kantah Buleleng I Wayan Budayasa, perwakilan KPPN Pratama Singaraja, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buleleng, Dinas Kominfosanti Buleleng, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Buleleng.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, I Wayan Budayasa, A.Ptnh., M.H., menegaskan bahwa skema 10 hari kerja ini merupakan bentuk integrasi layanan dan pemangkasan birokrasi yang melibatkan tiga pilar utama. “Target 10 hari kerja ini merupakan akumulasi terpadu, yang mencakup verifikasi BPHTB oleh Bapenda Pemkab Buleleng selama maksimal 3 hari kerja, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT maksimal 2 hari kerja, serta pemrosesan administrasi dan penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan maksimal 5 hari kerja,” ujar Budayasa saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi.
Dukungan penuh dan komitmen sinergis ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyukseskan program prioritas nasional ini melalui penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) antarinstansi demi membangun budaya kerja publik yang terukur, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem pemantauan terpadu secara real-time, potensi kendala atau keterlambatan di setiap alur pelayanan dapat diidentifikasi secara akurat untuk langsung ditindaklanjuti.
Puncak komitmen bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bapenda yang mewakili Pemkab Buleleng dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Kesepakatan ini mengikat seluruh pihak untuk secara konsisten menjaga integritas serta kecepatan layanan selama tiga bulan masa uji coba, sebelum nantinya dievaluasi secara berkala oleh Kementerian ATR/BPN guna perluasan dan peresmian program secara nasional.
Budayasa menambahkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Buleleng sebagai lokasi percontohan nasional merupakan amanah besar untuk membuktikan kualitas pelayanan publik di Bali. “Kami bersama Pemkab Buleleng dan rekan-rekan PPAT menyatakan siap lahir batin melaksanakan kick-off pada 17 Agustus 2026. Ini adalah wujud nyata komitmen sinergi daerah dalam mendukung program pusat untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat, pasti, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” pungkas Budayasa. (gs/bi)
PENCARIAN: Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban insiden terbakarnya kapal penumpang di perairan Selat Lombok terus berlanjut hingga Kamis (13/8). (Foto: Hms SAR)
Mataram, baliilu.com – Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban insiden terbakarnya kapal penumpang di perairan Selat Lombok terus berlanjut hingga Kamis (13/8). Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap lima penumpang yang dilaporkan belum ditemukan.
Kantor SAR Mataram bersama Kantor SAR Denpasar memperluas area pencarian dengan mengerahkan alat utama berupa KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram. Penyisiran dilakukan dari lokasi kejadian menuju arah barat daya.
Selain penyisiran di permukaan air, Tim SAR Gabungan juga melakukan pemapelan atau penyebarluasan informasi dan imbauan kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar perairan Selat Lombok. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian sekaligus mengantisipasi apabila terdapat kapal yang menemukan korban di sekitar wilayah operasi.
Hingga Kamis (13/8), total korban yang telah berhasil dievakuasi mencapai 212 orang, dengan rincian 211 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara itu, lima orang lainnya masih dalam pencarian.
Operasi SAR melibatkan berbagai unsur, antara lain Basarnas melalui Kantor SAR Mataram dan Kantor SAR Denpasar, Lanal Mataram, Polda NTB, KSOP Lembar, KKP Lembar, KP3 Lembar, RS Kota Mataram, RSUD Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Lombok Barat, Jasa Raharja, SGi Air Bali, serta unsur SAR gabungan lainnya.
Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, mengatakan upaya pencarian dilakukan secara paralel melalui penyisiran menggunakan alat utama di permukaan air serta koordinasi dengan kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian.
“Selain penyisiran langsung, kami juga menginstruksikan pemapelan kepada kapal-kapal yang melintas di Selat Lombok agar dapat memberikan bantuan awal atau segera menginformasikan kepada posko apabila menemukan korban,” tegas Muhamad Hariyadi.
Tim SAR Gabungan akan terus melakukan pencarian dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia serta memperluas koordinasi dengan unsur pelayaran di sekitar perairan Selat Lombok. (gs/bi)
HARI UMKM: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ibu Putri Koster saat menghadiri peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2026 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Kamis (13/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Denpasar, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mengapresiasi Gerakan Memajukan Bisnis Rakyat (GEMBIRA) yang digagas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Gerakan tersebut dinilai mampu merangkul pelaku UMKM agar terus maju dan bertahan dalam berbagai kondisi, salah satunya dengan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk tumbuh dan memperluas pemasaran melalui platform digital maupun luring. Hal tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat menghadiri peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2026 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Kamis (13/8).
Ibu Putri Koster menambahkan, dalam upaya memajukan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki minat di bidang kuliner, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali juga terus berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Salah satunya melalui kegiatan Bergerak dan Berbagi TP PKK yang menghadirkan chef ke desa-desa untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berminat mengasah keterampilan memasak.
Dalam kegiatan tersebut, chef yang hadir di masing-masing desa akan memilih 30 peserta sehingga dalam satu hari, dengan pelaksanaan di tiga desa, sebanyak 90 orang memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan. Program ini secara tidak langsung turut mendorong tumbuhnya pelaku UMKM baru sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menghasilkan dan memperkenalkan olahan pangan berbahan baku khas dari wilayah masing-masing.
Selain itu, pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner, juga diberikan kesempatan untuk turut meramaikan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang diselenggarakan setiap tahun. Kolaborasi tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sekaligus menjadi ruang untuk membangkitkan dan memperkenalkan produk kerajinan serta olahan pangan UMKM Bali kepada masyarakat yang lebih luas.
Ibu Putri Koster menekankan pentingnya menjaga mutu dan kualitas produk, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan pengolahan, kelayakan konsumsi, serta pemanfaatan bahan baku hasil pertanian maupun potensi khas daerah masing-masing.
Dengan keterlibatan dan pembinaan dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam aspek keamanan dan kelayakan konsumsi, Ibu Putri Koster meyakini pelaku UMKM Bali akan mampu mengepakkan sayap dari tingkat lokal menuju tingkat nasional. Pembinaan UMKM juga diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, sehingga UMKM dapat terus menjadi pelita di tengah berbagai tantangan perekonomian.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, atas dukungan yang terus diberikan terhadap perkembangan UMKM di Bali. Menurutnya, pendampingan Dekranasda memberikan semangat dan motivasi kepada para pelaku UMKM dan IKM untuk terus maju, berkarya, serta mengembangkan diri menuju pasar yang lebih luas.
Peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2026 untuk pertama kalinya dirayakan di Bali. Momentum tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada pelaku UMKM kuliner tradisional yang berpartisipasi dalam PKB XLVIII Tahun 2026. Apresiasi ditandai dengan pemberian penghargaan kepada 20 UMKM dengan nilai penjualan tertinggi selama penyelenggaraan PKB XLVIII. (gs/bi)