Connect with us

EKONOMI & BISNIS

Jadi Soko Guru Perekonomian Desa Adat, Penguatan LPD Mutlak Dilakukan

BALIILU Tayang

:

de
Dialog BALI KEDAT menghadirkan dari kanan ke kiri, Patajuh Bandesa Agung Bidang Perekonomian dan Keuangan Adat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, I Ketut Madra, S.H.,M.M., Pemerhati LPD Bali Ir. AA. Rai Astika, Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Provinsi Bali, I Nengah Karma Yasa, S.E., dan Wayan Rayun selaku Kepala LPD Kesiman Denpasar, Rabu (7/4) di rumah Joglo Sedap Malam, Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Penguatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai soko guru perekonomian desa adat mutlak dilakukan. Salah satunya, dengan pembentukan perarem khusus (peraturan khusus desa adat) terfokus mengatur LPD di tiap-tiap desa adat. 

Keberadaan perarem ini menjadi hal mendasar, mengingat LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang dikecualikan dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Demikian salah satu kesimpulan mengemuka dalam dialog ‘BALI KEDAT’ di Joglo Sedap Malam Denpasar, Rabu (7/4).

Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Provinsi Bali, I Nengah Karma Yasa, S.E., sebagai salah satu narasumber dialog mengungkapkan, dari 1.493 desa adat di Bali terdapat 1.436 desa adat telah memiliki LPD.

Nengah Karma mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pendampingan secara teratur terhadap permasalahan yang muncul di LPD. 

“Karena bila ada sedikit kelengahan maka dinamika isu keuangan tersebut akan bergerak begitu cepat,” ungkapnya.

Lanjut Nengah Karma menyatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, sekitar 25 LPD akan diupayakan untuk dibangkitkan kembali. “Hal itu tentu membutuhkan peran penting dari prajuru desa adat untuk membangkitkan,” jelasnya.

Kesempatan sama, Patajuh Bandesa Agung Bidang  Perekonomian dan Keuangan Adat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, I Ketut Madra, S.H.,M.M, mengakui, masih kurangnya regulasi khusus mengatur LPD diharapkan ke depan bisa disempurnakan. Termasuk akan kesadaran warga adat sendiri akan pentingnya LPD dalam menjaga eksistensi yadnya budaya Bali.

Ia mengaku pihaknya masih terus mendata dan memantau agar semua desa adat di Provinsi Bali memiliki pararem yang mengatur terkait LPD. “Karena terpantau hanya beberapa desa adat saja yang baru mempunyai pararem tersebut,” jelasnya.

Ketut Madra menjelaskan meskipun MDA sebagai paiket yang menaungi desa adat di Bali, namun MDA tidak dapat langsung menyelesaikan masalah yang ada di LPD.  

“Karena LPD merupakan milik dari desa adat, sehingga bila terdapat masalah di LPD seharusnya diselesaikan di tingkat desa adat dulu, karena majelis desa adat hanya dapat menghormati keputusan yang dihasilkan dari desa adatnya,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Pemerhati LPD Bali Ir. AA. Rai Astika, yang menyatakan banyak desa adat yang belum memiliki pararem, serta masih banyak pararem yang dimiliki belum mampu melindungi LPD serta sumber daya manusia (SDM) dirasa belum memadai.

Rai Astika juga mengharapkan terciptanya kualitas SDM yang dimiliki masing-masing LPD, sehingga tercipta SDM yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan lingkungan.

“Seperti halnya pandemi Covid-19 ini, diharapkan SDM tersebut mampu berinovasi untuk membangun LPD tersebut. Karena kebanyakan LPD yang tidak berkembang adalah LPD yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rai Astika mengharapkan dapat membangun sistem pengawasan berbasis risiko di tingkat LPD. 

“Astungkara kami masih berjuang di tahun 2021 ini, dapat membangun Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat di setiap LPD. Sehingga, dapat memperkuat sistem pengawasan dan mendorong LPD mempunyai panureksa untuk melakukan pengawasan internal,” paparnya.

Dalam sesi sama, tips kesuksesan pengelolaan LPD sebut Wayan Rayun selaku Kepala LPD Kesiman Denpasar mengatakan, bahwa secara teknis LPD harus memanfaatkan teknologi karena mempercepat proses dan layanan, juga meningkatkan sistem panureksa (pengawasan) internal.

“Teknologi IT akan membawa keuntungan termasuk aplikasi samsat online, ATM, penjualan token dan pembayaran listrik, PAM (pembayaran air) dan lainnya selain itu juga memperkuat sistem pengawasan internal oleh panureksa dan setiap akhir tahun kita menunjuk auditor publik untuk mempertanggungjawabkan kinerja LPD,” tandas Wayan Rayun. (Tim BK)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

BI Jamin Kecukupan Uang Rupiah Dalam Menghadapi Hari Raya

Published

on

By

de
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho

Denpasar, baliilu.com – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan pada periode Galungan, Kuningan dan Idul Fitri 2021, kebutuhan uang tunai masyarakat diperkirakan mencapai sebesar Rp. 2,2 triliun. Untuk menjamin kebutuhan tersebut, Bank Indonesia menyediakan sebanyak Rp. 4,6 triliun atau sebesar 189% dari uang yang dibutuhkan.

‘’Selain itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan menyediakan 227 titik penukaran yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali untuk menjamin kelancaran ketersediaan uang di masyarakat,’’ ujar Trisno Nugroho kepada awak media, Selasa (13/4) melalui pesan WhatsApp.

Trisno Nugroho lanjut mengatakan, dalam rangka menyambut hari raya Galungan, Kuningan dan Idul Fitri 2021, Bank Indonesia membuat kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat memiliki Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI dengan nominal Rp 75.000 (UPK 75). Kebijakan tersebut adalah 1 KTP dapat menukarkan maksimal sebanyak 100 (lembar) setiap harinya dan dapat diulang pada hari berikutnya. UPK 75 dapat diperoleh di kantor Bank Indonesia atau kantor bank terdekat. ‘’Masyarakat dapat juga melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi PINTAR, pada hari yang sama apabila pemesanan dilakukan sebelum pukul 11.30 Wita,’’ katanya.

Dikatakan, UPK 75 merupakan alat pembayaran yang sah, dapat digunakan sebagai uang THR saat lebaran, berbelanja memenuhi kebutuhan, disimpan sebagai koleksi, dan fungsi lainnya sebagaimana Rupiah dalam pecahan yang lain. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat untuk menerima apabila terdapat pembayaran dengan menggunakan UPK75.

‘’Bank Indonesia selalu mengingatkan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI yang harus kita banggakan dan kita jaga bersama dengan Cinta, Bangga, serta Paham Rupiah,’’ ungkap Trisno.

Trisno Nugroho menyatakan pandemi Covid-19 yang masih melanda di wilayah Indonesia saat ini dinilai turut mempengaruhi kebutuhan uang yang beredar di masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Pada Triwulan I 2021, permintaan uang atau outflow tercatat sebesar Rp. 1,75 triliun atau turun sebesar 55% dibandingkan Triwulan I 2020 yang tercatat sebesar Rp. 4 triliun. Sedangkan jumlah uang yang disetorkan masyarakat ke Bank Indonesia atau Inflow tercatat sebesar Rp. 4 triliun atau turun sebesar 31% dibandingkan Triwulan I 2020 yang tercatat sebesar Rp. 5,7 triliun.

Dengan demikian selama Triwulan I 2021 uang yang disetorkan atau inflow lebih besar daripada uang yang didistribusikan atau terjadi Net Inflow sebesar Rp 2,25 triliun. (gs)

Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Pengukuhan Ketua Kadin, Arya Wibawa: Bangun Perekonomian yang Inovatif dan Kreatif di Masa Pandemi

Published

on

By

de
Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa menandatangani surat keputusan susunan pengurus Kadin Kota Denpasar masa bakti 2020-2025 bertempat di Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar, Jumat (9/4).

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa hadir menyaksikan pengukuhan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Denpasar masa bakti 2020-2025 bertempat di Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar, Jumat (9/4).

Dalam kegiatan ini hadir Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa sekaligus menandatangani surat keputusan susunan pengurus. Hadir juga dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kota Denpasar I Gst Ngurah Gede, Ketua Umum Kadin  Bali Made Ariandi, Ketua Kadin Kota Denpasar Putu Arnawa, dan segenap pengurus Kadin Kota Denpasar.

Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan Kadin merupakan suatu wadah bagi pengusaha Indonesia yang menjadi induk organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam bidang perekonomian. Kadin di Kota Denpasar peranannya sangatlah tinggi dan harus tetap berperan, apalagi di masa pandemi sekarang ini.

 “Kita harus siap di masa pandemi ini, karena ini bukan hal yang biasa-biasa melainkan ini merupakan hal yang luar biasa yang harus dihadapi dan juga harus ada langkah-langkah besar dari pengusaha yang bisa difasilitasi oleh Kadin itu sendiri untuk membangkitkan perekonomian yang kreatif dan inovatif di masa pandemi,” ujarnya sambil mengajak Kadin bekolaborasi dengan Pemkot Denpasar.

Lebih lanjut Arya Wibawa mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar akan terus mendorong dan memfasilitasi dalam tujuan pembangunan perekonomian rakyat dalam menghadapi Covid – 19. Kadin Kota Denpasar sebagai wadah bagi pelaku usaha diharapkan juga menjadi jembatan untuk dapat memasarkan produk-produk unggulan Kota Denpasar ke pasar luar negeri melalui program pengembangan produk berstandar ekspor. 

“Kami mengucapkan terimakasih karena keberadaan pertumbuhan perekonomian yang ada di Kota Denpasar ini merupakan pergerakan dari mereka juga dan peranan Pemerintah Kota Denpasar sebagai fasilitator dan mediator sangatlah penting serta diharapkan Kadin harus lebih baik dalam meningkatkan Kompetensi dikarenakan kompetensi sangat berperanan penting dalam memegang kunci dari kelanjutan sebuah organisasi maupun perusahaan,” katanya.

Sementara Ketua Umum Kadin Bali, Made Ariandi mengatakan, Musyarawah Kota (Mukota) memilih Putu Arnawa secara aklamasi yang digelar Selasa (14/7) tahun yang lalu. Dimana Mukota merupakan suatu ajang demokrasi yang tidak hanya sekedar memilih dan mengangkat pengurus, melainkan lebih penting lagi menjadi perhelatan penyusunan program kerja dan arah kebijakan strategis organisasi semua tingkatan lima tahun ke depan.

Ariandi mengharapkan kepada seluruh peserta yang telah dilantik hendaknya dapat bekerjasama yang harmonis dan bahu-membahu dengan sesama pengurus, Pemerintah Kota Denpasar maupun dengan seluruh elemen terkait dan dihimbau untuk selalu mendukung kebijakan Walikota Denpasar terutama kebijakan program kerja dalam pengembangan pemerataan pertumbuhan perekonomian serta program kerja yang berkaitan dengan pengembangan pertumbuhan wirausaha-wirausaha baru yang sejalan dengan program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Denpasar. (eka)

Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Ketua Dekranasda Bali Ajak Perajin UMKM Turut Lestarikan Warisan Leluhur

Published

on

By

de
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster

Badung, baliilu.com – Kesejahteraan menjadi faktor utama bagi setiap generasi untuk dapat meneruskan warisan leluhur, salah satunya kain tenun. Keadaan saat ini yang menunjukkan semakin banyaknya produksi kain tenun tiruan, menjadikan harga endek jatuh dan kualitas yang tidak sesuai dengan kerajinan daerah Bali yang pada zamannya memiliki kualitas tinggi.

Kondisi ini diminta menjadi perhatian bagi perajin Bali khususnya kain tenun endek, agar ikut bertanggung jawab dalam pelestarian, bukan hanya mengutamakan perkembangan tenun secara bisnis saja.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster saat diundang sebagai narasumber utama pada acara Gebyar Wirausaha Muda “Gebyar Wirausaha Muda Menuju IKM/ UMKM Unggul dan Mandiri”, di Gedung Widyasabha Universitas Udayana, Badung, Jumat (9/4).

Saat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir, mengakibatkan sulitnya perputaran ekonomi di tengah masyarakat, karena untuk ekspor impor produksi kerajinan juga belum memiliki celah yang baik, yang mana setiap negara di dunia sedang berfokus kepada penanganan virus Covid-19 dan kelanjutan hidup warganya.

Lebih lanjut, Ny. Putri Koster meminta kepada pelaku IKM/ UMKM untuk lebih kreatif memanfaatkan peluang yang ada sekaligus menguasai informasi teknologi dalam melakukan promosi. “Peran kami sebagai Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali adalah memberikan peluang dan menjembatani pelaku IKM dan UMKM di Bali, karena di masa pandemi ini kita tidak boleh diam, harus bergerak terus namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Ny. Putri Koster.

Ditambahkannya, salah satu peluang yang diberikan Dekranasda Bali kepada perajin atau pelaku IKM/ UMKM adalah membuka pameran kerajinan yang bergandengan dengan CEO Bali Mall dalam bentuk e_market place sekaligus mengajak Bank BPD Bali bekerja sama dalam upaya menyiapkan peluang dari segi permodalan dan sistem pembayaran non-tunai.

Sementara itu, pihak akademisi pun memperhatikan agar perajin IKM/ UKM Bali, terkait perubahan yang dari hari ke hari semakin menurun kualitasnya akibat semakin beralihnya penggunaan bahan. Pada zaman dahulu kain tenun dibuat dengan kualitas yang luar biasa, namun saat ini kain tenun layaknya sudah jatuh tertimpa tangga pula, di mana jumlah para penenun semakin minim yang diakibatkan kurangnya generasi muda yang berminat untuk meneruskan warisan leluhur. Sehingga perlu dikawal dari hulu ke hilir, yakni mulai dari pemberian pemahaman taktik, teknik dan strategi pemasaran yang nantinya akan mampu mensejahterakan hidup mereka dengan maksud mampu merevolusi hasil produksi yang dibuat.

Dalam gebyar wirausaha muda menuju IKM/ UMKM unggul dan mandiri yang dilaksanakan secara hibrid ini, melibatkan perajin dan juga mahasiswa yang tergabung ke dalam unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan, diisi dengan pameran yang melibatkan lima (5) perajin UMKM Bali, dua (2) UMKM binaan Bank BPD, dan juga dari pihak kampus Unud.

Pada kesempatan ini, Ny. Putri Koster mengajak pihak akedemisi untuk membuat segitiga sama sisi (pariwisata, pertanian dan UMKM Bali) yang berdiri sama kuat dan saling menopang, apabila ada satu (1) yang terpuruk maka yang dua masih bisa menopang.

Dengan menjaga warisan leluhur berupa kerajinan, maka secara tidak langsung juga memberikan peluang bagi pengrajin Bali untuk menikmati setiap rupiah dari jerih payahnya. “Untuk menjaga kekayaan dan daya saing kain khas daerah, maka warga kita harus turut melestarikan penggunaannya. Di mana kain endek digunakan oleh semeton Bali, kain batik digunakan oleh semeton di Jawa dan songket Palembang digunakan oleh semeton Palembang. Namun jika orang Bali ingin menggunakan batik, maka kita wajib membeli kerajinan batik hasil asli karya semeton Jawa, begitu juga sebaliknya. Hal ini tentu saja memberi peluang tumbuhnya perekonomian masyarakat secara masif,” ujar Ny. Putri Koster.

Rektor Universitas Udayana Anak Agung Raka Sudewi menambahkan, pihaknya sangat mendukung upaya pelestarian warisan leluhur dengan melibatkan dan menanamkan keahlian sejak dini kepada generasi muda. Dan melalui gebyar wirausaha muda menuju IKM/ UMKM unggul dan mandiri ini diharapkan mampu membangkitkan pemahaman bahwa pentingnya upaya menggerakkan atau mengolah kemampuan dalam menciptakan kreasi karya seni sehingga mampu memperkaya khasanah budaya yang ada.

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan rasa jengah kepada generasi muda untuk turut berperan aktif melestarikan warisan leluhur. (gs)

Lanjutkan Membaca