Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Jaga Ketersediaan Pangan, Sekda Dewa Indra Minta Kabupaten/Kota Miliki Perumda Pangan

BALIILU Tayang

:

perumda pangan di bali
RAKOR: Sekda Bali Dewa Indra saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah TPID Bali Nusra, di Hotel Laguna Nusa Dua, Bali, Jumat, Sukra Umanis, Langkir (15/3). (Foto: Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta kepada Kabupaten yang belum memiliki Perumda Pangan untuk segera membentuknya. Hal ini dimaksudkan untuk berkolaborasi ketahanan/ketersediaan pangan antar-Kabupaten/ Kota.

“Saya minta seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali memiliki Perumda Pangan. Apabila di satu Kabupaten/ Kota kekurangan bahan pokok beras misalnya, bisa bertukar atau membeli dari kabupaten lain yang ketersediaan berasnya masih aman, sehingga tidak akan terjadi kekurangan stok pangan, dan tidak menyebabkan harga yang tinggi. Hal ini penting untuk menjaga inflasi agar tetap stabil,” ungkap Sekda Dewa Indra dalam wawancaranya sesaat setelah memberikan paparan, serangkaian Rapat Koordinasi Wilayah TPID Bali Nusra, di Hotel Laguna Nusa Dua, Bali, Jumat, Sukra Umanis, Langkir (15/3).

Selain itu, keberadaan Perumda Pangan bertujuan untuk menyerap hasil pertanian dari masyarakat setempat, sehingga selain stok pangan aman, perekonomian masyarakatnya juga akan berputar secara sehat.

Dalam Rapat Koordinasi Wilayah Bali Nusra yang mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/ Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerjasama Antardaerah (KAD) di Wilayah Bali Nusra” ini kita bersama berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat lembaga-lembaga pangan ekonomi lokal, dan mendorong kerja sama lintas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat betapa pentingnya stabilitas harga pangan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan tantangan global.

Dijelaskannya lagi, bahwa pada bulan Februari tahun 2024 ini, inflasi di Bali tercatat 2,98% (yoy) dan secara bulanan Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm).

Untuk inflasi yoy, angka ini masih dalam range target inflasi yaitu 2,5±1%. “Terkendalinya inflasi tidak terlepas dari sinergi yang baik antar-stakeholder melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan mengimplementasikan kerangka strategi 4K yakni, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif,” ucapnya.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Hadiri HLM TPID Provinsi Bali

Rakorwil ini merupakan wadah yang tepat untuk berbagi pengalaman, menyusun strategi bersama, dan memperkuat kerja sama antardaerah dalam hal pengendalian inflasi dan pengembangan kelembagaan sektor pangan. Oleh sebab itu, sangatlah penting apabila upaya pengendalian inflasi bisa dilakukan secara ngrombo bersama-sama antar-stakeholder tidak hanya dalam lingkup antar-Kabupaten/ Kota se-Bali namun antarwilayah khususnya Bali Nusra.

Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerjasama antardaerah untuk menjaga kelancaran distribusi.

Diungkapkannya lagi, bahwa kolaborasi merupakan kunci sukses dalam menjaga stabilitas harga pangan. Baik itu melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya, kita dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menghadapi tantangan bersama.

“Saya harapkan, pelaksanaan KAD tidak hanya melalui skema government to government (G2G) tapi berkembang menjadi business to business (B2B) dimana Perumda Pangan dan Koperasi memegang peranan penting sebagai mitra strategis dalam menyalurkan komoditas pangan pada daerah surplus dan memperoleh komoditas pangan pada daerah defisit,” ujar Dewa Indra.

“Perlu kami sampaikan bahwa seluruh Perumda Pangan se-Bali telah membentuk Paiketan Perumda Pangan yang bertujuan untuk berkolaborasi mendorong perekonomian dan pengendalian harga pangan di Provinsi Bali. Hal ini merupakan salah satu program penguatan kelembagaan Perumda Pangan yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam melakukan upaya-upaya konkrit pengendalian inflasi di Provinsi Bali,’’ imbuhnya lagi.

Ahli Utama Itjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rolekson Simatupang yang pada kesempatan ini turut hadir langsung, mengatakan ada enam (6) upaya konkrit Pemda dalam penanganan Inflasi Daerah, diantaranya melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menimbun atau menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta memberikan dukungan transportasi dari APBD. (gs/bi)

Baca Juga  Hadiri HLM TPID Bali, Sekda Dewa Indra Pastikan Ketersediaan Pangan dan Kebutuhan Masyarakat Tetap Aman

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Ketua TP PKK Denpasar Hadiri “Soft Opening” Haidilao Bali di Living World

Published

on

By

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Soft Opening Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8).
SOFT OPENING: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, saat menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). Kehadiran restoran hotpot asal Tiongkok ini diharapkan dapat menambah pilihan kuliner sekaligus memberikan pengalaman bersantap baru bagi masyarakat Kota Denpasar dan wisatawan.

Soft Opening Haidilao Bali tersebut turut dihadiri Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, General Manager Living World Denpasar, Maria Lucia Murti Dewi Lazuardi, Leasing Associate Dewi Arya Wati, Manager Regional Haidilao Mi Xue Zheng, Outlet Manager Lidya, Manager Haidilao Bali Ryan Tancya Liputra, General Manager Haidilao Mi Xuez, Jajaran Konsulay Jendral Republik Rakyat China dan Jajaran Perhimpunan Tionghoa.

Dalam rangkaian soft opening tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara turut mengikuti prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus atas dibukanya gerai Haidilao Bali.

Selanjutnya, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama jajaran manajemen turut melakukan prosesi pembukaan gerai Haidilao Bali sebagai tanda resmi dimulainya operasional gerai tersebut untuk menyambut masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas hadirnya Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar. Menurutnya, kehadiran restoran tersebut turut memperkaya pilihan kuliner yang dapat dinikmati masyarakat.

“Semoga kehadiran Haidilao Bali dapat menambah warna dan pilihan makanan bagi masyarakat Kota Denpasar. Mudah-mudahan ke depannya dapat berkembang dan memberikan pengalaman kuliner yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Manager Haidilao Bali, Ryan Tancya Liputra, mengatakan Haidilao merupakan restoran yang menyajikan konsep hotpot atau steamboat, yakni hidangan rebusan yang memungkinkan pelanggan memasak sendiri berbagai bahan makanan seperti daging, makanan laut, dan sayuran ke dalam panci berisi kuah kaldu yang mendidih.

Baca Juga  TPID Gianyar Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi Melalui Mekanisasi Pertanian Sebagai Upaya Mendorong Produktivitas Hasil Panen

Ia menjelaskan, Soft Opening Haidilao Bali menjadi langkah awal sebelum memasuki periode operasional baru pada September mendatang. Pihaknya berharap Haidilao Bali dapat menjadi salah satu ikon kuliner sekaligus destinasi kuliner yang menarik di Bali.

“Melalui soft opening ini kami ingin memperkenalkan pengalaman Haidilao kepada masyarakat. Kami ingin menghadirkan makanan yang enak, ekonomis, mengenyangkan, serta mengutamakan kebersihan dan pelayanan,” ungkapnya.

Selain menawarkan sajian hotpot, Haidilao Bali juga menghadirkan berbagai fasilitas dan hiburan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada para pengunjung. Salah satunya adalah pertunjukan Bian Lian, seni pertunjukan tradisional Tiongkok yang dikenal dengan aksi pergantian topeng secara cepat. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu hiburan yang menarik perhatian para tamu undangan dan pengunjung.

Suasana Soft Opening Haidilao Bali juga semakin meriah dengan penampilan dancer anak-anak. Para penari cilik tampil dengan penuh semangat melalui gerakan koreografi yang enerjik dan menghibur. Penampilan tersebut turut memberikan suasana ceria, khususnya bagi pengunjung yang datang bersama keluarga dan anak-anak.

Tak hanya itu, Haidilao Bali juga dilengkapi hiburan lainnya. Beragam fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman bersantap yang lebih lengkap bagi para pengunjung.

Dengan konsep tersebut, Haidilao Bali tidak hanya menawarkan sajian hotpot, tetapi juga menghadirkan perpaduan kuliner, pelayanan, fasilitas, dan hiburan dalam satu tempat.

Kehadiran Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar diharapkan semakin memperkaya ragam destinasi kuliner di Kota Denpasar sekaligus mendukung pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi kreatif di daerah. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Deklarasi Damai Calon Perbekel, Wujudkan Pilkel yang Aman dan Demokratis

Published

on

By

Deklarasi Damai Calon Perbekel Gianyar
DEKLARASI DAMAI: Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8).

Mengusung semangat Abhipraya Nayaka Dharma Rakshaka Desa, yang bermakna tekad mulia untuk mencari pemimpin yang mampu menjaga kebenaran, melindungi, serta memajukan desa. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh calon perbekel untuk menyatakan komitmen bersama dalam mengikuti seluruh tahapan Pilkel secara damai, tertib, jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan bahwa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat paling bawah. Pemilihan langsung di tingkat desa menjadi bukti bahwa demokrasi telah berjalan dan diuji mulai dari tingkat paling bawah. “Pemilihan langsung itu meniru pemilihan perbekel. Artinya, demokrasi sudah diuji dari paling bawah,” ujar Mahayastra.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kemajuan Kabupaten Gianyar secara keseluruhan. “Karena desa atau siapa pun yang memimpin, kalau desanya maju, kabupatennya juga maju,” ungkapnya.

Mahayastra berharap pesta demokrasi di tingkat desa dapat melahirkan pemimpin yang handal, mampu bekerja dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Pemimpin terpilih nantinya diharapkan dapat berjalan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gianyar, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Bagaimana bisa melayani masyarakat, bisa mengabdikan dirinya, totalitas waktu, pikiran dan tenaga. Siapa pun yang menang, saya akan dorong visi dan misinya,” tegasnya.

Ia menekankan, perbekel terpilih nantinya memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gianyar, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga  Hadiri HLM TPID Bali, Sekda Dewa Indra Pastikan Ketersediaan Pangan dan Kebutuhan Masyarakat Tetap Aman

Terkait pelaksanaan tahapan kampanye, Mahayastra mengingatkan seluruh calon agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Para calon diharapkan menyampaikan program dan visi-misinya secara baik kepada masyarakat tanpa melakukan kampanye di luar ketentuan. “Kampanye harus sesuai dengan regulasi. Jangan ada black campaign. Kampanyekan program sebaik-baiknya dan pelajari pengelolaan fiskal desa,” pesannya.

Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana Pilkel tetap aman, tertib dan kondusif. Perbedaan pilihan hendaknya tidak mengganggu hubungan sosial maupun kenyamanan masyarakat. “Proses Pilkel ini jangan sampai mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Mari kita jaga bersama agar pesta demokrasi di desa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Kota Denpasar Periode 2026-2031

Published

on

By

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Denpasar
LANTIK: Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026).

Mereka yang duduk dalam keanggotaan BPSK Kota Denpasar periode lima tahun ke depan terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Anggota yang mewakili unsur pemerintah adalah Luh Hety Veronika, I Made Era Naya Supatha dan Ni Luh Putu Darwati. Berikutnya, Nur Harianto, Ketut Udi Prayudi dan I Made Agus Wirajaya mewakili unsur konsumen. Sementara unsur pelaku usaha diwakili I Gede Jelantik Purwaka, I Wayan Indra Adhi Suputra dan Budiman Antonius Sinaga.

Gubernur Koster dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada sembilan anggota BPSK Kota Denpasar yang baru dilantik. Seluruh anggota BPSK diminta bekerja dengan penuh dedikasi karena lembaga ini punya peran penting di tengah dinamisnya perkembangan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam pengamatannya, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen tak jarang menimbulkan konflik baik yang timbul akibat sistem maupun karena kasus yang menimpa konsumen. Menurut dia, dalam situasi inilah kehadiran BPSK sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi berimbang yang tak merugikan konsumen, namun tak memberatkan pelaku usaha.

“Harus diatur agar berimbang, tak boleh berat ke konsumen sehingga pelaku usaha menjadi korban. Disinilah pentingnya regulator,” ungkapnya sembari mengatakan bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata sangat membutuhkan lembaga ini.

Mengingat strategisnya peran lembaga ini, Gubernur Koster berkomitmen untuk memberi perhatian berupa peningkatan honor bagi anggota BPSK. “Ini institusi penting yang bertugas melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa yang muncul karena interaksi pelaku usaha dan konsumen. Kita patut apresiasi supaya mampu menjalankan tugas dengan baik,” imbuhnya.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Kunjungi Pasar Murah Jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan

Masih dalam sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini berpesan agar BSPK segera membuat rancangan program kerja dalam lima tahun ke depan. Selain itu, lembaga ini juga diminta memetakan potensi permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen sehingga ke depannya punya manajemen antisipatif untuk menjaga Bali dari berbagai aspek. Sebagai penutup, Gubernur Koster berharap lembaga ini bisa terbentuk di seluruh kabupaten.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menambahkan, keberadaan tiga unsur dalam wadah BPSK diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSK serta menghadirkan proses penyelesaian sengketa konsumen yang objektif, adil, dan berintegritas.

“BPSK diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi sengketa, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen. Anggota BPSK harus menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Serta memetakan potensi masalah serta menyusun program kerja selama 5 tahun ke depan dalam rangka pelindungan konsumen di Provinsi Bali,” urainya.

Ditambahkan olehnya, dengan dilantiknya anggota BPSK ini, masyarakat akan memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, sederhana, cepat, dan berkeadilan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca