Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Jaga Stabilitas Harga Jelang Idul Fitri, Wabup Suiasa Pimpin Rakor TPID Badung

BALIILU Tayang

:

tpid badung
Wabup Ketut Suiasa memimpin Rapat High Level Meeting TPID Kabupaten Badung di Ruang Rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Selasa (11/4). (Foto: ist)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung sekaligus memberikan arahan terkait ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Selasa (11/4).

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung IB Gede Arjana, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Badung IGA Agung Trisna Dewi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Bali, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung I Wayan Wijana, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung I Made Widiana, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Badung AA Sagung Rosyawati, Perwakilan Polres Badung, OPD terkait di lingkup Pemkab Badung.

Dalam arahannya Wabup Ketut Suiasa menyampaikan, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Kabupaten Badung melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap peningkatan harga-harga dan melakukan pengendalian Inflasi yang baik di daerah khususnya di Kabupaten Badung.

“Ini tidak hanya sebatas untuk dikondisikan dalam jangka pendek seperti Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga tidak terlepas dari kondisi global. Jadi kondisi global, kondisi nasional, kondisi lokal yang terjadi di Badung ini menjadi tantangan berat kita dalam rangka menanggulangi inflasi dalam jangka pendek. Oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya dengan cepat, tepat dan efektif,” jelasnya.

Wabup Suiasa selaku pengarah tim penanganan inflasi Kabupaten Badung sudah memerintahkan kepada Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar secara rutin ke pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Badung dan meminta tim TPID melakukan monitoring secara intens ke pasar-pasar rakyat dan ke distributor-distributor.  Monitoring ke distributor ini penting dilakukan karena jangan sampai kelancaran dari komoditas ini telat atau sengaja diendapkan barang-barangnya.

Baca Juga  Bulan Bung Karno VI di Kabupaten Badung Resmi Ditutup

Pihaknya juga sudah memerintahkan Kadis Pertanian dan Pangan agar mengintensifkan dan mengefektifkan kembali kerja sama antardaerah sebagai penghasil antarkomoditas sehingga pasokan barang-barang cukup tersedia. Kadis Pertanian agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan budaya menanam kebutuhan-kebutuhan pokok.

Untuk Kabag Sumber Daya Alam juga diminta untuk bersinergi dengan satgas pangan, dalam hal ini di Kepolisian bagaimana ketahanan pangan produsen-produsen dan distributor ini agar mereka tidak melakukan upaya-upaya atau sengaja mendiamkan komoditas untuk menunggu momentum pada saatnya nanti seperti perayaan Idul Fitri baru dikeluarkan untuk mendapatkan harga yang tinggi atau seperti kenakalan masyarakat mengoplos gas-gas elpiji dan sebagainya.

“Itu harus kita awasi agar tidak terjadi kenakalan di masyarakat dan inilah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh tim TPID dalam rangka untuk antisipasi kita bisa melakukan stabilitas inflasi kita di Kabupaten Badung dan mudah-mudahan skenario, skema ini berjalan dengan baik dan kita berharap mendapatkan hasil dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu Asisten Perekonomian Sekda Kabupaten Badung IB Gede Arjana selaku Ketua Tim TPID Badung mengupayakan pengendalian inflasi pada triwulan I tahun 2023 dengan melaksanakan Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan bekerjasama dengan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, Perum Bulog Divisi Regional Bali, PT Pertamina Cabang Denpasar dan para UMKM. Pelaksanaan operasional pasar/pasar murah menjelang bulan Ramadhan, pada tanggal 7 Maret 2023 dilaksanakan operasi pasar di Jaba Sisi Pura Puseh Desa Adat Padang Luwih Kecamatan Kuta Utara. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 dilaksanakan operasi pasar di lapangan Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara dan yang terakhir dilaksanakan tanggal 17 Maret 2023 pasar murah di lapangan pusat Pemerintahan Kab. Badung.

Baca Juga  Wabup Suiasa Buka Lomba Futsal OMK Santa Theresia Cup 2023

Pihaknya juga berupaya melaksanakan pemantauan tentang ketersediaan pasokan harga dan kebutuhan pokok secara langsung pada setiap hari Senin dan Kamis, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Serta menindaklanjuti kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan kerja sama ini antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten Banyuwangi. Komoditas yang dipasok dari Kabupaten Banyuwangi ke Kabupaten Badung antara lain cabai, sayuran, buah pisang, buah jeruk, jagung dan lainnya.

“Serta kerja sama antar-Kabupaten Badung dengan Kabupaten Buleleng, komoditas yang dipasok dari Kabupaten Buleleng ke Kabupaten Badung antara lain cabai dan sayuran. Selain itu juga Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan Badung mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan menanam untuk meningkatkan ketahanan pangan di lingkungannya sendiri,” imbuhnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

Balinomics Bank Indonesia Rekomendasikan Langkah Taktis Dorong Pemerataan Ekonomi Bali Utara–Selatan

Published

on

By

Forum Diskusi Balinomics Bank Indonesia di Buleleng
BALINOMICS: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. (Foto: ist)  

Buleleng, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. Penyelenggaraan kegiatan Balinomics di Buleleng merupakan salah satu perwujudan semangat mendorong penguatan ekonomi di Bali Utara. Forum dibuka oleh Bupati Buleleng yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni. Forum BALINOMICS kali ini mempertemukan perwakilan instansi vertikal seperti Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, OPD Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, perwakilan akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha, media, dan perwakilan asosiasi pengusaha.

Dalam pembukaannya, Putu Ayu menyampaikan bahwa tantangan ekonomi Bali saat ini yakni masih terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Wilayah Bali Selatan. ”Ke depan, pengembangan Bali Utara sangat esensial yang sejatinya merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi Bali secara keseluruhan, agar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan di seluruh wilayah Bali,” tutur Putu Ayu. Putu Ayu menekankan tiga strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan yakni Penguatan Konektivitas Bali Utara–Selatan, (ii) Pengembangan Pariwisata Bali Utara yang Berkualitas dan Berkelanjutan, (iii) Peningkatan Nilai Tambah Sektor Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Melalui Hilirisasi.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Provinsi Bali, Achris Sarwani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Balinomics kali ini merupakan penyelenggaraan keempat di tahun ini yang berfokus pada perumusan strategi taktis untuk mendukung pemerataan ekonomi Bali Utara dan Selatan. Achris menyebutkan kinerja perekonomian Bali tahun 2026 tetap kuat dengan pertumbuhan yang diprakirakan berada pada batas atas kisaran 5,4–5,9% (yoy). Namun demikian, potensi ekonomi Bali belum sepenuhnya optimal karena aktivitas ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Bali Selatan. Hal ini tercermin dari, kontribusi PDRB Wilayah Bali Selatan (Daerah Sarbagia) mencapai 58% terhadap PDRB Bali. Realisasi penanaman modal juga terkonsentrasi di Daerah Sarbagia mencapai Rp 30,49 triliun (pangsa 81,64%) sepanjang 2026. Pada Balinomics kali ini, Achris menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah komoditas unggulan daerah sebagai langkah pemerataan ekonomi, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu pada Balinomics kali ini terdapat sharing dari pengusaha yang telah sukses meningkatkan nilai tambah komoditas lokal unggulan.

Baca Juga  Wabup Suiasa Terima Audiensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Badung

Sharing session disampaikan oleh Founder & CEO PT. Haldin Pacific Semesta, PT. Talasi Tru Origin, Alisjahbana Haliman. Ali menyampaikan Bali memiliki berbagai komoditas unggulan daerah yang sangat dibutuhkan oleh pasar domestik dan internasional, mulai dari kopi, rumput laut, anggur, dsb. Ketersediaan produk lokal menjadi modal untuk meningkatkan value ekonomi melalui strategi substitusi impor. Sebagai contoh, Ali menyebutkan mapple syrup yang selama ini banyak diimpor, dapat disubstitusi dengan aren syrup. Namun Ali menegaskan yang masih menjadi PR untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal adalah penguatan value chain, mulai dari jaminan mutu, keberlanjutan supply, dan perluasan market.

Sejalan dengan Ali, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, Dedy Arief Hendriyanto memaparkan komoditas perikanan Bali telah mampu bersaing di pasar global seperti ikan tuna, udang, dsb yang selalu dijaga mutunya, namun perlu juga untuk dilakukan perluasan pasar ekspor. Turut hadir, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, menyampaikan harapan kedepannya dapat dibangun satu ekosistem pertumbuhan Bali Utara sehingga lebih banyak nilai ekonomi yang tinggal di Bali Utara.

Penguatan konektivitas fisik, digital, pariwisata, serta penguatan value chain komoditas lokal menjadi langkah taktis untuk pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan. Ke depan, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan mitra kerja, BALINOMICS dapat menjadi katalis penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan Bali yang tumbuh lebih merata, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan akan menjadi fondasi penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI Bali: Inflasi Oktober 2026 Terkendali, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat Jelang Akhir Tahun

Published

on

By

Infografis Inflasi Provinsi Bali Oktober 2026 dari Bank Indonesia Bali
Infografis Inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat perkembangan inflasi di wilayah Bali pada Oktober 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan penguatan sinergi lintas instansi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis pada 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,32 persen (mtm).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Senin (2/11), menjelaskan bahwa inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya komoditas hortikultura.

“Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño. Selain itu, gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah,” ujar Achris.

Ia menambahkan, kenaikan harga daging babi juga terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79 persen pada September 2026 menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Capaian tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/ytd), inflasi Bali naik dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen (ytd).

Melihat perkembangan tersebut, BI menilai pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.

Perkembangan Spasial dan Komoditas Penyumbang

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,16 persen (yoy).

Baca Juga  Wabup Ketut Suiasa Terima Pendiri Media Sosial Melajah

Kota Denpasar menyusul dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) atau 3,63 persen (yoy), Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau 3,67 persen (yoy).

Secara komoditas, inflasi bulanan pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Mitigasi Risiko dan Strategi 4K

Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar.

Ke depan, Achris memaparkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utama seperti padi.

Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. Kendati demikian, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan mampu menahan tekanan inflasi pada November 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi publik. Melalui langkah-langkah komprehensif ini, inflasi Bali pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Baca Juga  Bulan Bung Karno VI di Kabupaten Badung Resmi Ditutup

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Dunia Usaha Bali Terus Menguat di Tengah Kinerja Pariwisata dan Sektor Jasa yang Tetap Solid

Published

on

By

Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali
Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha di Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terus menguat. Perbaikan tersebut sejalan dengan terjaganya kinerja ekonomi Bali yang didukung oleh tingginya mobilitas wisatawan, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas berbagai sektor jasa. Kondisi tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 63,06%, meningkat dibandingkan 49,32% pada Triwulan II 2026. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pariwisata dan sektor jasa yang memiliki keterkaitan luas dengan aktivitas ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan persnya mengatakan bahwa hasil SKDU Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa optimisme dunia usaha Bali tetap terjaga dan semakin tersebar pada berbagai sektor ekonomi. “Temuan ini memperkuat indikasi bahwa perekonomian Bali masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid dengan dukungan kinerja pariwisata, konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas jasa yang tetap kuat,” ujarnya.

Menguatnya aktivitas pariwisata tercermin dari peningkatan SBT LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 14,62% pada Triwulan II 2026 menjadi 19,12% pada Triwulan III 2026. Penguatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata pada awal Triwulan III 2026.

Achris Sarwani mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli–Agustus 2026 mencapai sekitar 691,9 ribu kunjungan per bulan, meningkat 19,5% dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 578,9 ribu kunjungan per bulan. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Juli–Agustus 2026 juga meningkat menjadi 67,74%, dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 61,32%.

Baca Juga  Wabup Suiasa Terima Kunjungan Konjen Jepang

Menguatnya aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, tetapi juga mendorong aktivitas usaha pada sektor transportasi, perdagangan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perbaikan SBT dari -1,39% menjadi 0,00%, sedangkan LU Jasa Lainnya meningkat dari 0,00% menjadi 1,57%. Perkembangan tersebut mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha pada sejumlah sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata.

Selain pariwisata, sebut Achris Sarwani, aktivitas pada sektor jasa juga menunjukkan penguatan. SBT LU Informasi dan Komunikasi meningkat dari 3,14% pada Triwulan II 2026 menjadi 6,27% pada Triwulan III 2026, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas masyarakat serta kegiatan ekonomi. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga meningkat dari 3,33% menjadi 5,55%. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan data DJPb, realisasi belanja daerah di Bali hingga Agustus 2026 tumbuh 9,45% (yoy), termasuk peningkatan belanja operasi sebesar 9,75% (yoy). Sementara itu, LU Jasa Pendidikan meningkat dari 2,39% menjadi 4,78%, sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026 yang mendorong aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan layanan pendukungnya. Di luar sektor tersebut, mayoritas LU lainnya juga mencatat peningkatan SBT, antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Keuangan yang mengindikasikan perbaikan persepsi pelaku usaha yang lebih luas, tidak hanya terkonsentrasi pada sektor pariwisata dan jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Bali semakin terdiversifikasi dan ditopang oleh semakin luasnya sumber pertumbuhan antar lapangan usaha.

Baca Juga  Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Badung 2024

Ke depan, kata Achris Sarwani, dunia usaha pada Triwulan IV 2026 di Bali diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dari Triwulan III dengan SBT sebesar 47,76%. Optimisme pelaku usaha didorong oleh prospek konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang periode akhir tahun, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat seiring penguatan permintaan domestik dan distribusi barang, sementara Lapangan Usaha Industri Pengolahan didukung oleh kenaikan permintaan terhadap produk makanan-minuman dan produk industri lokal. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan juga diperkirakan mendorong aktivitas Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali hingga akhir tahun 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca