Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kabupaten Gianyar Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi Melalui Mekanisasi Pertanian

BALIILU Tayang

:

TPID Gianyar
HLM: Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gianyar saat menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) sebagai forum strategis untuk melakukan asesmen bersama terhadap perkembangan inflasi serta memetakan risiko pengendalian inflasi ke depan yang dilaksanakan pada Senin, 11 Agustus 2025, bertempat di Kantor Bupati Gianyar. (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Peningkatan produktivitas pertanian merupakan isu strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di Provinsi Bali tidak terkecuali di Kabupaten Gianyar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gianyar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) sebagai forum strategis untuk melakukan asesmen bersama terhadap perkembangan inflasi serta memetakan risiko pengendalian inflasi ke depan.

Kegiatan HLM TPID tersebut dilaksanakan pada Senin, 11 Agustus 2025, bertempat di Kantor Bupati Gianyar. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, dengan narasumber Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Advisor Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Indra Gunawan Sutarto; Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gianyar, Direktur Operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gianyar, termasuk Kapolres Gianyar dan Pengadilan Negeri Gianyar, dan seluruh anggota TPID Gianyar.

HLM diawali dengan sambutan Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, yang menegaskan bahwa kebijakan TPID Gianyar terus difokuskan pada empat pilar utama (4K), yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif kepada masyarakat. HLM dilanjutkan dengan pemaparan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang mengulas perkembangan inflasi, risiko ke depan, dan rekomendasi strategi pengendalian inflasi.

Kabupaten Gianyar, khususnya Ubud, merupakan daerah pariwisata internasional dengan permintaan pangan yang tinggi. Kondisi ini menuntut langkah strategis, terlebih dengan menurunnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, sehingga diperlukan optimalisasi produktivitas melalui pemanfaatan lahan tidur, penggunaan bibit unggul, mekanisasi pertanian, serta pembentukan Perumda Pangan sebagai offtaker hasil panen yang turut mendistribusikan pangan strategis.

Baca Juga  Aktivasi IKD bagi Penerima PKH di Desa Temesi

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga menyampaikan, meskipun Kab. Gianyar bukan merupakan daerah sampel inflasi, namun letak geografis Kab. Gianyar yang berdekatan dengan Denpasar, Badung, dan Tabanan menjadikan perkembangan inflasi di ketiga daerah sampel inflasi tersebut relevan sebagai acuan perkembangan harga di Kab. Gianyar.

Data BPS menunjukkan bahwa pada Juli 2025, inflasi Provinsi Bali meningkat menjadi 3,16% (yoy) dari 2,94% (yoy) pada bulan sebelumnya. Ke depan, sejumlah risiko berpotensi mendorong tekanan inflasi di Provinsi Bali, di antaranya fenomena kemarau basah yang dapat meningkatkan risiko serangan hama dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), faktor musiman meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara pada periode liburan musim panas, serta tekanan tambahan pada kelancaran distribusi yang dipengaruhi oleh perbaikan jalan nasional Banyuwangi sebagai jalur logistik ke Provinsi Bali dengan angkutan laut.

Dalam rangka mitigasi risiko-risiko inflasi ke depan, HLM TPID Gianyar menghasilkan beberapa rekomendasi penguatan implementasi strategi 4K, yakni percepatan pembentukan Perumda Pangan di Gianyar untuk mendukung intensifikasi pasar murah dan operasi pasar, penguatan peran offtaker, dan ekosistem pangan closed-loop; peningkatan produktivitas melalui mekanisasi dan digitalisasi pertanian, peningkatan pemanfaatan lahan tidur, mitigasi alih fungsi lahan, penggunaan bibit unggul, dan regenerasi petani; perluasan dan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan sentra produksi di dalam maupun luar Bali, disertai efisiensi rantai distribusi melalui penguatan peran offtaker maupun digitalisasi pemasaran dari petani ke konsumen; serta penguatan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap pasokan yang tersedia dan inflasi yang terkendali, termasuk melalui sosialisasi pasar murah dan harga jual komoditas.

Strategi pengendalian inflasi juga diperkuat dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kabupaten Gianyar 2025–2027 yang turut mencakup pengembangan program unggulan Puspa Aman (Pusat Pangan Alami, Mandiri, Asri dan Nyaman) yang memfasilitasi tanam pekarangan masyarakat dengan pupuk organik hasil pengolahan sampah.

Baca Juga  Tinjau Pasar Bulan di Gianyar, Presiden Jokowi Dorong Perbanyak Suplai Beras

Momentum strategis HLM TPID Gianyar sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada empat kelompok tani. Bentuk dukungan tersebut meliputi: alat mekanisasi pertanian kepada 4 (empat) kelompok tani dan subak melalui Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sekaligus mendorong hilirisasi komoditas pangan. Melalui sinergi dan kolaborasi strategis ini, diharapkan produktivitas pertanian di Kabupaten Gianyar dapat terus meningkat secara berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberdayakan petani menuju kesejahteraan yang lebih baik. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pansus DPRD Badung Gelar Rapat, Masukkan Unsur Budaya Bali dalam Ranperda Ormas

Published

on

By

ranperda ormas badung
RAPAT PANSUS: Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung saat menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung pada Senin, 20 April 2026. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung pada Senin, 20 April 2026 menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pansus menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dengan kearifan lokal Bali.

Rapat yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung tersebut, dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara juga dihadiri Wakil Ketua Pansus I Made Ponda Witawan, Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara dan Anggota Pansus di antaranya I Made Rai Wirata, I Wayan Sandra, I Putu Sika Adi Putra, I Made Yudana, I Made Tomi Martana Putra, serta I Putu Dendy Astra Wijaya. Turut hadir OPD terkait, Tim Penyusun Naskah Akademik, Tim Ahli Komisi dan Tim Ahli Bapemperda.

Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memastikan peran Ormas sejalan dengan program pembangunan daerah. Ia menegaskan agar keberadaan Ormas tidak justru mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Badung.

Lanang menyebutkan Bali hanya memiliki sektor pariwisata, terlebih khusus sektor pariwisata itu 80%-nya ada di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pariwisata itu perlu keamanan dan kenyamanan. Sehingga sangat urgent sekali membentuk ranperda tentang pemberdayaan Ormas ini.

“Kita tidak ingin organisasi kemasyarakatan yang tujuannya membantu Pemerintah justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu stabilitas,” ujar Lanang Umbara.

Lebih lanjut, Lanang menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini wajib berlandaskan pada undang-undang yang lebih tinggi. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai penerapan prinsip Tri Hita Karana dan kearifan lokal sebagai syarat pendaftaran maupun rekomendasi berdirinya sebuah Ormas di Badung.

“Jangan sampai Ormas yang berdiri di Badung tidak mengenali budaya dan kehidupan sosial kita. Jika tidak selaras dengan kearifan lokal, potensi benturan dan gesekan akan besar. Inilah yang kita sinkronisasikan,” katanya.

Baca Juga  Pengurusan PBG di Gianyar Hanya 14 Menit, 18 Detik, Menteri PKP dan Mendagri Apresiasi

Selain aspek pendaftaran, Pansus juga menyoroti pengaturan sanksi bagi Ormas yang melanggar ketentuan.

Selain merujuk pada PP No. 58 tentang sanksi pembekuan hingga pembubaran, Perda ini nantinya akan memasukkan komponen pelanggaran terhadap kearifan lokal sebagai salah satu dasar pemberian hukuman (punishment).

Melalui regulasi ini, DPRD Badung berharap Ormas dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah yang harmonis dengan adat dan budaya Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Sampaikan Pengarahan pada Ketua DPRD Seluruh Indonesia

Published

on

By

Presiden Prabowo
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.

“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.

Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.

Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

Baca Juga  Tinjau Pasar Bulan di Gianyar, Presiden Jokowi Dorong Perbanyak Suplai Beras

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Kembang Padukan Pembangunan Infrastruktur dan Edukasi Sampah Berbasis Sumber di Baler Bale Agung

Published

on

By

Pemkab Jembrana
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).

Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.

“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.

Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.

“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.

Baca Juga  BI Bali Dukung Budaya Literasi, Kearifan Lokal dan Keseimbangan Hidup dalam ‘’World Book Day 2025’’

Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca