Badung, baliilu.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) terkait Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu, 26 Agustus 2026.

Raker Komisi IV DPRD Badung menghadirkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan Direktur Utama Rumah Sakit (RS) Kasih Ibu Kedonganan, dr. Ni Putu Ayu Utari Laksmi beserta Direksi.

Raker DPRD Badung dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Wakil Ketua Komisi IV I Made Suwardana serta dihadiri sejumlah Anggota Komisi IV DPRD Badung, yakni I Nyoman Sudana, I Wayan Joni Pargawa dan Ni Putu Sekarini.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana menyampaikan Komisi IV DPRD Badung mengadakan rapat koordinasi dan pengawasan bersama manajemen Rumah Sakit Kasih Ibu di Badung Selatan.

Menurutnya, Raker Komisi IV DPRD Badung bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait penanganan pelayanan kesehatan, diantaranya lambatnya respons pelayanan dalam penanganan saat masyarakat membutuhkan ambulans.

“Jadi seperti tadi ada pelayanan yang kurang sigap ketika warga masyarakat membutuhkan ambulans,” kata Graha Wicaksana.

Terkait ​kebijakan pembayaran emergensi, Graha Wicaksana menyebutkan adanya ketentuan pasien darurat yang diwajibkan membayar uang muka (down payment) sebesar 50% terlebih dahulu. Demikian pula, waktu tunggu diagnosa juga lambat penanganan pasien yang mengalami penurunan kesadaran, karena menunggu proses diagnosa dari dokter spesialis.

“Tadi sudah kita cross-check, nah pihak manajemen sudah siap untuk melaksanakan perbaikan. Itu sudah diklarifikasi tadi, dan harapan kami untuk kedepannya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi,” kata Graha Wicaksana.

Pihak manajemen rumah sakit telah mengklarifikasi hal tersebut dan berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan agar kendala serupa tidak terulang kembali. Oleh karena itu, pihaknya dari Komisi IV DPRD Badung mendorong terciptanya sinergi yang kuat antara masyarakat lokal, rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Graha Wicaksana berharap akses pelayanan kesehatan dapat berjalan cepat dan lancar tanpa terhambat oleh urusan administratif yang memberatkan pasien pada kondisi darurat. Terkait pelaksanaan program kesehatan daerah, contoh Mangupura Kerti Badung Sehat (KBS) saat ini fasilitas tersebut baru dapat diakses di RSUD Mangusada.

Komisi IV DPRD Badung meminta Dinas Kesehatan Badung untuk mengkaji kemungkinan kerja sama dengan rumah sakit swasta, khususnya di wilayah Badung Selatan, dengan pertimbangan

​aksesibilitas wilayah, lantaran jarak Kuta dan Kuta Selatan menuju RSUD Mangusada cukup jauh, sehingga menyulitkan penanganan kasus-kasus darurat (emergency).

Selain itu, keadilan layanan, karena Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan merupakan kontributor utama PAD Kabupaten Badung, sehingga masyarakat setempat berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas program kesehatan daerah secara merata.

Graha Wicaksana juga menyebutkan prinsip kesetaraan atas program pemerintah seharusnya bersifat inklusif dan tidak membedakan antara rumah sakit negeri maupun swasta demi pelayanan masyarakat. “Harapan kami sebagai wakil masyarakat, tidak ada diskriminasi. Kalau sudah program, ya itu bisa menyentuh semua, baik swasta maupun negeri, khan ini namanya program,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD., MARS., FINASIM., menjelaskan bahwa Pemkab Badung memiliki program MANTAP Badung sebagai kelanjutan dari 13 manfaat Krama Badung Sehat. Ia mengatakan sejumlah manfaat dalam program tersebut sebelumnya sudah terakomodasi melalui BPJS Kesehatan. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada di Ruang Rapat Gosana II Sekretariat DPRD Badung, Rabu (26/8/2026). Raker tersebut membahas pelayanan kesehatan di RSD Mangusada. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua Komisi IV I Made Suwardana dan dihadiri Anggota Komisi IV I Nyoman Sudana, Wayan Joni Pargawa dan Putu Sekarini.

Raker menghadirkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD.,MARS.,FINASIM., Direktur RSUD Mangusada dr. I Wayan Darta, M.H.Kes.. beserta Direksi RSUD Mangusada dan Dewan Pengawas RSUD Mangusada.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana menyampaikan Raker Komisi IV DPRD Badung membahas implementasi program kesehatan sekaligus pengaduan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di RSD Mangusada.

Salah satu pengaduan yang dibahas berkaitan dengan pasien yang hendak menjalani operasi patah kaki, tetapi mengalami penundaan akibat miskomunikasi mengenai cakupan program Mantap Nak Badung.

“Bagus di tataran presentasi, implementasinya juga harus bagus,” kata Graha Wicaksana dalam mengawali pembukaan Raker Komisi IV DPRD Badung.

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di RSD Mangusada, khususnya dalam penerapan program Mantap Nak Badung.

Untuk itu, Graha Wicaksana meminta rumah sakit memastikan program kesehatan tersebut benar-benar dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seluruh tenaga kesehatan. Menurutnya, program Mantap Nak Badung merupakan program yang dibuat Bupati Badung Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Badung, termasuk kebutuhan yang tidak terlayani melalui BPJS Kesehatan.

“Bupati Adi Arnawa dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuat program Mantap Nak Badung, dimana program ini mengcover hal-hal yang tidak terlayani di BPJS Kesehatan. Kami mengharapkan seluruh komponen kesehatan dapat mengimplementasikan program ini dengan baik agar tidak ada mis-pemahaman, utamanya pelayanan bagi warga Badung,” kata Graha Wicaksana.

Komisi IV DPRD Badung menilai persoalan pemahaman program di tingkat tenaga kesehatan perlu segera dibenahi. Sosialisasi dinilai tidak cukup hanya dilakukan di tingkat manajemen, tetapi harus sampai kepada petugas yang berhadapan langsung dengan pasien.

Graha Wicaksana mengatakan masih terdapat tenaga kesehatan yang belum memahami secara utuh program Mantap Nak Badung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan miskomunikasi dan berdampak terhadap pelayanan pasien.

“Ke depan tidak ada lagi Nakes tidak paham akan Program Mantap Nak Badung, terlebih ini menjadi program prioritas kerja Adi Cipta,” kata Graha Wicaksana.

Graha Wicaksana juga menegaskan bahwa pasien yang datang ke instalasi gawat darurat harus mendapatkan prioritas pelayanan. “Bilamana masyarakat masuk ke UGD, prioritaskan pelayanan,” tegasnya.

Selain persoalan implementasi Mantap Nak Badung, Komisi IV DPRD Badung juga mendorong peningkatan akses pelayanan di RSD Mangusada.

Graha Wicaksana berharap pelayanan kesehatan di RSD Mangusada dapat menjadi wajah pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai program Mantap Nak Badung kepada tenaga kesehatan dan pegawai perlu terus dilakukan.

“Kami juga dorong pembukaan layanan poli pada Sabtu dan Minggu. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurai antrean pasien sekaligus memberikan pilihan waktu pelayanan yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSD Mangusada Kabupaten Badung, dr. I Wayan Darta, M.H.Kes., menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi terkait pelayanan kesehatan yang masuk dalam program Mantap Nak Badung.

“Ke depan, kami sebagai provider pelayanan kesehatan siap akan membenahi untuk pelayanan yang lebih baik,” ujar Wayan Darta.

Terkait program Mantap Nak Badung, kata dr. Wayan Darta, perlunya ada sosialisasi lebih intens. “Jadi perlu sosialisasi lebih intens untuk menghindari miskomunikasi antara manajemen dan pelaksanaan pelayanan,” ucapnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD.,MARS.,FINASIM., mengatakan manajemen pasien perlu diperbaiki. Ia menekankan agar penerapan program dilakukan dengan melihat kondisi masing-masing kasus. “Kita harus upayakan masyarakat kita mendapatkan pelayanan dengan baik, jika tidak tercover oleh BPJS Kesehatan pasti larinya ke Mantap Nak Badung,” pungkasnya. (gs/bi)

Bima, NTB, baliilu.com – Harapan masyarakat Desa Mawu untuk memiliki akses jembatan yang lebih layak kembali mendapat perhatian. Melalui Program Pegadaian Peduli, PT Pegadaian (Persero) Cabang Rasanae menyalurkan bantuan senilai Rp 275 juta untuk mendukung pembangunan Jembatan Raba Sa’u, Desa Mawu.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat setempat. Selama puluhan tahun, keberadaan Jembatan Raba Sa’u menjadi harapan warga karena akses tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Bagi masyarakat, jembatan bukan hanya menjadi sarana penghubung, tetapi juga akses penting untuk menjalankan berbagai aktivitas, termasuk mobilitas anak-anak sekolah yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk berangkat dan pulang sekolah.

Kondisi akses yang belum memadai selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama ketika anak-anak harus melintasi jalur tersebut untuk menuntut ilmu. Dengan adanya pembangunan jembatan yang lebih layak, masyarakat berharap aktivitas anak-anak sekolah dapat berlangsung dengan lebih aman dan nyaman.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil Bali Nusra, Edy Purwanto, mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Raba Sa’u memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung akses pendidikan dan aktivitas warga.

“Kami melihat pembangunan Jembatan Raba Sa’u ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Desa Mawu. Selama puluhan tahun, jembatan ini menjadi harapan masyarakat. Terlebih, akses ini juga digunakan anak-anak sekolah dalam aktivitas mereka sehari-hari. Karena itu, melalui Program Pegadaian Peduli, kami berupaya mengambil bagian untuk mendukung terwujudnya akses yang lebih baik dan aman bagi masyarakat,” ujar Edy Purwanto, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurut Edy, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kami berharap bantuan ini dapat mendukung proses pembangunan Jembatan Raba Sa’u sehingga nantinya masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Semoga jembatan ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Mawu,” tambahnya.

Sementara itu, Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Rasanae, Taufikurrahman, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut telah lama dinantikan masyarakat.

“Jembatan ini sudah menjadi harapan masyarakat selama puluhan tahun. Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah aktivitas anak-anak sekolah yang menggunakan akses ini setiap hari. Kami berharap dengan adanya pembangunan jembatan ini, mereka bisa berangkat dan pulang sekolah dengan lebih aman dan nyaman,” ujar Taufikurrahman.

Ia menambahkan, keberadaan jembatan yang lebih layak juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas lainnya.

“Bukan hanya anak-anak sekolah, masyarakat secara umum akan merasakan manfaatnya. Aktivitas ekonomi, sosial, maupun mobilitas warga akan menjadi lebih mudah. Kami bersyukur PT Pegadaian (Persero) dapat ikut mengambil bagian dalam mewujudkan harapan masyarakat Desa Mawu melalui Program Pegadaian Peduli,” tambahnya.

Jembatan Raba Sa’u diharapkan dapat menjadi akses penghubung yang memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Mawu dan wilayah sekitarnya. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaan jembatan yang layak juga diharapkan dapat mendukung akses pendidikan bagi anak-anak serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari Program Pegadaian Peduli, sebagai wujud kepedulian sosial PT Pegadaian (Persero) terhadap masyarakat di wilayah kerja perusahaan.

Melalui program tersebut, PT Pegadaian (Persero) terus berupaya mengambil peran dalam mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan.

PT Pegadaian (Persero) berharap pembangunan Jembatan Raba Sa’u dapat segera terwujud dan menjadi akses yang aman, nyaman, serta bermanfaat bagi masyarakat Desa Mawu, khususnya bagi anak-anak sekolah yang setiap hari mengandalkan jalur tersebut.

Dari harapan yang dinantikan puluhan tahun, menuju akses yang lebih aman bagi generasi masa depan. (eka/bi)