Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kapolri dan Panglima TNI Melihat Langsung Kesiapan Venue GWK

BALIILU Tayang

:

kesiapan venue gwk
TINJAU VENUE: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media. (Foto: Hms Polri)

Badung, baliilu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau kesiapan sejumlah venue perhelatan KTT World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.

Salah satu venue penyelenggaraan KTT WWF ke-10 yang akan digunakan adalah Garuda Wisnu Kencana (GWK). GWK nanti akan digunakan untuk acara gala dinner bagi para delegasi. Sebelumnya, Kapolri telahmelihat langsung kegiatan tactical floor game (TFG) yang menjadi strategi dalam pelaksanaan pengamanan event internasional ini.

“Tentunya kami dengan Panglima dalam hal ini melihat langsung TFG maupun pelaksanaan kegiatan pengamanan di lokasi-lokasi mulai dari kedatangan kemudian venue yang digunakan termasuk juga tempat di titik ini (GWK), untuk memastikan bahwa pengamanan di ring 1, ring 2 dan ring 3 semuanya berjalan aman dan lancar,” kata Kapolri di GWK.

Jenderal Sigit berujar, suatu kehormatan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah acara internasional. Untuk itu dirinya ingin memastikan semua kegiatan berjalan aman dan lancar. Apalagi Indonesia, khususnya Bali sudah menjadi pusat event internasional untuk membicarakan isu-isu strategis.

“Tentunya kegiatan agenda ini kita harapkan menunjukan bahwa Indonesia memang saat ini menjadi salah satu center untuk kegiatan-kegiatan nternasional untuk bicara hal-hal strategis seperti lingkungan, air, kedepan yang tentunya menjadi kebutuhan untuk masyrakat ini,” ucapnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Ada Penyelenggaraan WWF Ke-10, Pelaku UMKM di Bali ‘Kecipratan’ Dampak Positifnya
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bupati Sanjaya Terima Monitoring KPK, Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Tabanan

Published

on

By

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menerima audiensi Tim KPK dalam monitoring pencegahan korupsi di Ruang Rapat Bupati Tabanan
TERIMA AUDIENSI: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menerima audiensi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka monitoring tindak lanjut terhadap SPI, MCSP, SPBE, ITKP, serta Indeks Merit, yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Kamis (8/10). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat. Hal tersebut ditunjukkan melalui penerimaan audiensi Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka monitoring tindak lanjut terhadap SPI, MCSP, SPBE, ITKP, serta Indeks Merit, yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Kamis (8/10).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta para Asisten Setda, Inspektur Kabupaten Tabanan dan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bupati bersama jajaran menyambut baik kehadiran Tim KPK yang melaksanakan monitoring sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi secara terintegrasi di tingkat daerah.

Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa Pemkab Tabanan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional. Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam berbagai indikator penilaian yang saling berkaitan.

“Kami di Tabanan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami mohon arahan dan bimbingan dari KPK agar langkah pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan dapat terus ditingkatkan,” ujar Bupati Sanjaya.

Sementara itu, Tim KPK menjelaskan bahwa kegiatan monitoring tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional yang ditugaskan oleh Bappenas dalam melakukan kajian terkait pencegahan korupsi secara terintegrasi. Melalui kegiatan ini, KPK ingin memperoleh masukan serta informasi mengenai pelaksanaan program pencegahan korupsi yang telah berjalan di daerah, baik yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat maupun inovasi yang dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan, tercermin dari berbagai capaian yang diraih dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Di bawah kepemimpinan Bupati Sanjaya, Tabanan tercatat berhasil masuk Tiga Besar Monitoring Center for Prevention (MCP) di Provinsi Bali pada 2020, serta kembali menorehkan capaian dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024.

Baca Juga  Jelang Pembukaan KTT World Water Forum Ke-10, Presiden Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi

Konsistensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Pemkab Tabanan dan KPK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bentuk kepercayaan dan kolaborasi tersebut juga tercermin melalui penyerahan hibah berupa tanah seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Marga, melalui serah terima Barang Milik Negara (BMN) eks barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Selasa (6/10) lalu.

Berbagai capaian dan sinergi tersebut menjadi penguat komitmen Pemkab Tabanan untuk terus membangun pemerintahan yang berintegritas, memperkuat pencegahan korupsi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan terpercaya bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tiga Fraksi DPRD Tabanan Sepakati Ranperda APBD 2027

Bupati Sanjaya Tekankan Pengelolaan Anggaran Berorientasi Masyarakat

Loading

Published

on

By

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan tentang Ranperda APBD 2027
RAPAT PARIPURNA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Tabanan, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (8/10). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Tabanan, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Pidato Pengantar Bupati Tabanan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (8/10).

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah bersama para Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, pimpinan instansi vertikal, serta undangan terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, pemandangan umum disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra yang secara umum menyatakan persetujuan serta memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Fraksi Partai Gerindra melalui I Wayan Wiryadana menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, APBD tidak sekadar menjadi dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan APBD dinilai perlu dilakukan secara realistis, transparan, produktif, dan akuntabel. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya ketepatan pendapatan, belanja dan pembiayaan, keberpihakan anggaran pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pengendalian inflasi serta pemerataan pembangunan, hingga memastikan setiap program memiliki target hasil dan mekanisme yang terukur.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Made Suryani memandang APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat dan tepat sasaran agar mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melanjutkan prioritas pembangunan dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabanan.

Baca Juga  Jelang Pembukaan KTT World Water Forum Ke-10, Presiden Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi

Atas pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya diproses sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui I Wayan Sukaja, yang menyatakan sepakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya. Fraksi Partai Golkar menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dengan adanya penyampaian pandangan umum dari ketiga fraksi tersebut, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan berproses sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD Kabupaten Tabanan terus membangun sinergi dalam memastikan arah kebijakan anggaran dapat mendukung prioritas pembangunan daerah, penguatan pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Tabanan secara terukur dan bertanggung jawab. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

KPU RI dan KPU Bali Perkuat Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Sasar Pemilih Muda di Bangli

Published

on

By

KPU Gelar Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Bangli
SOSIALISASI: KPU RI dan KPU Bali bersama KPU Bangli memperkuat pendidikan pemilih berkelanjutan dengan menyasar generasi muda melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Museum Geopark Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Kamis (8/10/2026). (Foto: Hms KPU Bali)

Bangli, baliilu.com – KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Bali bersama KPU Kabupaten Bangli memperkuat pendidikan pemilih berkelanjutan dengan menyasar generasi muda melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Museum Geopark Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Kamis (8/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 peserta dari berbagai kalangan, terutama siswa SMA/SMK se-Kabupaten Bangli, serta pemilih dari segmen disabilitas, kelompok marginal, dan perempuan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan kepemiluan sekaligus menyiapkan pemilih yang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Dari kalangan pelajar, peserta berasal dari berbagai SMA dan SMK di Kabupaten Bangli, di antaranya SMA Negeri 1 Bangli, SMA Negeri 2 Bangli, SMA Negeri 1 Susut, SMA Negeri 1 Kintamani, SMA Negeri 1 Tembuku, SMK Negeri 1 Bangli, SMK Negeri 2 Bangli, SMK Negeri 3 Bangli, SMK Negeri 4 Bangli, SMK Negeri 1 Susut, SMK Negeri 1 Tembuku, serta sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Bangli.

Ketua KPU Kabupaten Bangli, I Kadek Adiawan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk memperoleh pengetahuan kepemiluan yang belum tentu didapatkan secara khusus di lingkungan sekolah. Ia berharap peserta dapat memanfaatkan kegiatan untuk memperluas wawasan sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat di Kabupaten Bangli. Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih di Bangli mencapai 86 persen, sedangkan pada Pilkada 2024 mencapai 78,40 persen. Capaian tersebut menempatkan Bangli sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di Bali.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengajak generasi muda untuk tidak menjadikan pemberian materi atau iming-iming lainnya sebagai dasar dalam menentukan pilihan politik. Pemilih, menurutnya, perlu menggunakan hati nurani dengan mempertimbangkan kapabilitas, integritas, serta rekam jejak calon pemimpin. Ia juga mendorong lahirnya bibit-bibit pemimpin baru dari Bangli yang memahami kepemiluan dan memiliki komitmen terhadap demokrasi. Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar pemilih tidak menggadaikan masa depan daerah hanya karena kepentingan sesaat.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Sampaikan Kesiapan Bali Jadi Tuan Rumah World Water Forum ke-10

Sementara itu, Anggota KPU RI Idham Holik menekankan pentingnya pendidikan pemilih di tengah perubahan lingkungan informasi yang semakin cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan Artificial Intelligence (AI) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa informasi yang tidak akurat, hoaks, maupun konten yang dapat memengaruhi nalar masyarakat. Karena itu, pemilih perlu memiliki kemampuan untuk menelaah informasi, memeriksa sumber, dan tidak menerima setiap informasi secara mentah. Menurutnya, akses informasi yang tidak terbatas tidak selalu menghasilkan informasi yang tepat, sehingga pengetahuan menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat.

Penguatan pendidikan pemilih juga diarahkan untuk membangun kesadaran demokrasi sejak usia muda. Para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai prinsip dan mekanisme kepemiluan, tetapi juga diajak mengenali calon pemimpin, mencermati visi dan misi, serta melakukan penelusuran informasi sebelum menentukan pilihan. Dalam kegiatan tersebut disampaikan pula bahwa KPU Kabupaten Bangli sebelumnya telah melaksanakan pemilihan ketua OSIS (pemilos) secara serentak di SMA/SMK se-Kabupaten Bangli dengan konsep yang menyerupai proses pemilu, mulai dari pencalonan hingga debat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengalaman praktis bagi pelajar untuk mengenal proses demokrasi sejak dini.

Materi pendidikan pemilih disampaikan oleh Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si. dan Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. Keduanya memberikan perspektif mengenai pentingnya menjadi pemilih yang kritis, mengenali calon dan memahami informasi yang menjadi dasar dalam menentukan pilihan. Pendidikan pemilih tidak berhenti pada pemahaman mengenai teknis pemungutan suara, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap arah kepemimpinan dan pembangunan daerah.

Baca Juga  Persiapan Polri Amankan Opening Ceremony World Water Forum ke-10 di Bali

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif. Sejumlah siswa menyampaikan pertanyaan mengenai pentingnya menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), makna satu suara dalam pemilu, penggunaan AI, kualitas calon pemimpin, perubahan sikap pejabat sebelum dan sesudah menjabat, hingga dampak golput. Para narasumber juga mengingatkan peserta untuk menyampaikan kembali pengetahuan yang diperoleh kepada lingkungan sekitarnya dengan cara berdiskusi dan menggunakan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pendidikan pemilih berkelanjutan, KPU mendorong terbentuknya pemilih yang tidak hanya hadir menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara, tetapi juga memahami alasan pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi. Pemilih yang memiliki pengetahuan, kritis terhadap informasi, mampu mengenali calon, serta menentukan pilihan berdasarkan hati nurani dan rekam jejak menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Kegiatan di Bangli diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus investasi demokrasi untuk melahirkan generasi pemilih dan calon pemimpin masa depan yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah serta bangsa. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca