Jakarta, baliilu.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Gianyar turut berpartisipasi dalam Kriyanusa 2026 yang berlangsung pada 26–30 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kriya dan wastra Gianyar melalui ajang pameran kerajinan berskala nasional.

Kriyanusa 2026 menghadirkan beragam program yang memadukan pameran kerajinan, wastra, kreativitas, dan teknologi, antara lain Pameran Kerajinan Nusantara, Panggung Lokakarya, Digital Immersive Experience, Fashion DNA, Wastra Holo, Membatik Digital, Fashion Show, Talk Show, dan Mini Workshop. Kegiatan pameran diikuti oleh ratusan peserta dengan total 410 stan.

Dalam pameran tersebut, Dekranasda Gianyar menampilkan tiga produk kriya dari pelaku usaha lokal, yakni Krishna Shoes, Wira’s Silver, dan Srisedana Tenun.

Krishna Shoes menghadirkan produk sandal yang memanfaatkan kain endek sebagai motif. Penggunaan wastra lokal pada produk alas kaki tersebut menjadi salah satu bentuk pengembangan kain endek ke dalam produk fungsional yang lebih dekat dengan kebutuhan dan gaya masyarakat masa kini.

“Harapan saya dengan keikutsertaan pada pameran Kriyanusa ini, produksi sandal kami yang bermotif kain endek bisa semakin dikenal ke luar daerah,” ujar Ni Luh Putu Krisna Udayani, pelaku usaha Krishna Shoes.

Sementara itu, Wira’s Silver menampilkan produk kerajinan perak yang dibuat secara handmade dengan mengedepankan keterampilan dan ketelitian dalam proses pengerjaannya. Produk yang ditampilkan menunjukkan karakter kerajinan perak yang memadukan keterampilan kriya dengan nilai estetika.

Produk lainnya, Srisedana Tenun, menampilkan kain tenun ikat dengan teknik pewarnaan air brush serta motif yang memiliki karakter khas Gianyar. Produk tersebut memperlihatkan kreativitas dalam mengembangkan teknik dan motif tenun tanpa meninggalkan identitas lokal yang menjadi bagian dari kekuatan wastra Gianyar.

Mewakili Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar, Wakil Ketua Ny. Diana Dewi Agung Mayun, mengatakan bahwa keikutsertaan Gianyar dalam Kriyanusa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan keragaman dan kualitas produk kriya daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

“Melalui Kriyanusa 2026, kami ingin menunjukkan bahwa kriya dan wastra Gianyar memiliki potensi untuk terus berkembang dan dikenal lebih luas. Kreativitas para perajin perlu terus didorong agar mampu menghadirkan produk yang tetap berakar pada budaya lokal, namun dapat mengikuti perkembangan selera dan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Ny. Diana Dewi Agung Mayun.

Selain mengikuti pameran, Ny. Diana Dewi Agung Mayun juga berpartisipasi dalam Parade Pakaian Daerah Dekranasda Kabupaten dan Kota yang berlangsung pada Senin, 28 September 2026 di Panggung Utama Hall B JICC. Dalam kesempatan tersebut, ia tampil mengenakan wastra endek dengan konsep kasual, yang memadukan karakter kain tradisional dengan gaya busana yang lebih modern dan praktis. Program parade tersebut diikuti oleh Ketua atau Wakil Ketua Dekranasda kabupaten/kota peserta Kriyanusa.

Keikutsertaan Dekranasda Gianyar dalam Kriyanusa 2026 menjadi bagian dari upaya memperluas ruang promosi bagi pelaku kriya daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan wastra dan kerajinan Gianyar kepada masyarakat dari berbagai daerah. Melalui pameran dan berbagai program yang dihadirkan, produk kriya lokal memperoleh kesempatan untuk tampil, dikenal, dan menjangkau pasar yang lebih luas. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat langkah menuju era digitalisasi pemerintahan. Kali ini melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buleleng, percepatan dan efisiensi tata kelola keuangan daerah direncanakan dikemas dalam aplikasi DIGILAKU (Digitalisasi Layanan Keuangan). Demikian terungkap dalam Sosialisasi DIGILAKU yang dibuka langsung oleh Kepala BKAD Buleleng, Made Pasda Gunawan di Ruang Rapat BKAD Buleleng, Selasa (29/9).

Kaban Made Pasda menerangkan DIGILAKU merupakan sebuah platform inovasi digital yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan layanan dan mempercepat pengelolaan tata kelola keuangan OPD Lingkup Pemkab Buleleng. Pihaknya menyebutkan kehadiran aplikasi DIGILAKU menjadi solusi strategis untuk mendigitalisasi proses administrasi keuangan yang sebelumnya kerap berjalan secara konvensional atau manual, khususnya dalam hal penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

“Selama ini, proses penyusunan laporan keuangan di tingkat OPD sering kali menghadapi hambatan teknis, terutama terkait mekanisme penandatanganan dokumen yang masih bersifat manual. Sering kali, proses penatausahaan keuangan terkendala oleh kesibukan atau mobilitas kepala OPD yang membuat kehadiran fisik untuk penandatanganan menjadi sulit dipenuhi tepat waktu. Nah DIGILAKU ini nantinya akan hadir untuk percepatan urusan laporan keuangan itu,” ujarnya.

Kaban yang akrab disapa Pasda itu menambahkan, fitur tanda tangan elektronik yang ada dalam DIGILAKU memungkinkan proses pengesahan dokumen menjadi jauh lebih cepat, praktis, efektif, serta efisien dari segi waktu. Selain itu, aplikasi itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung gerakan ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan alat tulis kantor secara masif.

“Kompleksitas hal-hal positif inilah yang kemudian kita kemas dalam program aplikasi DIGILAKU, di mana rancangan jangka pendek dan jangka panjangnya telah kami sesuaikan agar penerapannya ke depan bisa sepenuhnya menggunakan sistem digital,” terang Kaban Pasda.

Pihaknya menekankan melalui DIGILAKU, Pemkab Buleleng menaruh harapan besar agar aplikasi berbasis website itu mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan dalam tata kelola keuangan daerah. Inovasi itu diyakini mampu memangkas kendala jarak, keterbatasan waktu, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Melalui sistem itu, seluruh OPD dapat memproses dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan secara real-time selama jam kerja kepada BKAD Buleleng selaku Bendahara Umum Daerah dan pengelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Buleleng. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Asistensi dan Supervisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Denpasar Tahun 2026 di Gedung Graha Sewaka Dharma, Selasa (29/9). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam penerapan SPM guna memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana, dalam laporannya mengatakan, Bimtek ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan SPM semakin meningkat sehingga pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan SPM, sehingga pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Hendaryana.

Lebih lanjut disampaikan, Bimtek dilaksanakan selama dua hari, yakni 29–30 September 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Peserta terdiri atas pimpinan perangkat daerah, tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta tim teknis penerapan SPM di Kota Denpasar.

Kegiatan turut menghadirkan sejumlah narasumber, baik secara langsung maupun daring, yakni Perencana Ahli Madya pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Benjamin Sibarani; Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Maddaremmeng, M.Si.; serta Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Gunawan Eko Movianto, S.E., M.M.

Sementara itu, Walikota Denpasar dalam sambutan yang dibacakan Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, disampaikan bahwa penerapan SPM merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat.

“Penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan. Kita patut bersyukur, pada SPM Award Tahun 2025, Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih peringkat ketujuh secara nasional untuk tahun anggaran 2024, sekaligus menjadi yang terbaik di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, bagi Pemerintah Kota Denpasar, penerapan SPM merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

“Melalui Bimtek ini yang menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, saya berharap seluruh peserta dapat semakin memahami kebijakan dan mekanisme penerapan SPM serta mampu menindaklanjuti berbagai kendala dalam penerapan SPM. Dengan demikian, penerapan SPM di Kota Denpasar dapat semakin terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya. (eka/bi)