Klungkung, baliilu.com – Mencuatnya informasi di beberapa media yang menyebutkan sejumlah warga pemilik lahan di areal bekas galian C Gunaksa, Kabupaten Klungkung menuntut ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung menyampaikan klarifikasi.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung yang juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah I Made Herman Susanto lewat keterangan tertulis menjelaskan pengadaan tanah untuk Pusat Kebudayaan Bali dalam pelaksanaannya telah melibatkan aparat Pemkab Klungkung, Camat, dan Perbekel sebagai Anggota Tim Pengadaan Tanah. Di samping itu juga terdapat Pendampingan Hukum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan telah disetujui melalui Surat No. B-1658/N.1.1/Gph.2/07/2021 tanggal 8 Juli 2021.
“Kami selalu berkoordinasi dengan Pemkab Klungkung, Polres Klungkung dan Kejari Klungkung dalam setiap pelaksanaannya, seperti dalam kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi, Musyawarah Ganti Rugi, Pembayaran Ganti Rugi,” tandas Herman Susanto.
Di samping itu dalam pelaksanaan konsinyasi Herman menjelaskan pihaknya juga berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Klungkung untuk bidang tanah yang tidak mau menerima nilai besaran ganti rugi, bidang tanah dalam sengketa dan bidang-bidang tanah lainnya yang sesuai peraturan UU No. 2 Tahun 2012, UU No.11 Tahun 2020, PP No. 19 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021.
“Kami tegaskan di sini bahwa tidak ada intimidasi atau ancaman kepada masyarakat dari Panitia Pengadaan Tanah, karena semua mekanisme memakai prosedur dan aturan hukum yang berlaku,” tegasnya lagi.
Apalagi terkait informasi yang berkembang mengenai adanya pemotongan 18% atas nilai ganti rugi, Herman membantah hal tersebut. “Perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa itu tidak benar dan haruslah dipahami bahwa dalam rangkaian kegiatan pengadaan tanah haruslah melalui tahapan Identifikasi dan Inventarisasi,” tukasnya.
Dijelaskannya proses tersebut yang terdiri dari Satgas A yang melakukan identifikasi dan inventarisasi data fisik bidang tanah meliputi pengukuran batas keliling dan batas rincik bidang tanah dan Satgas B yang melakukan identifikasi dan inventarisasi data yuridis seperti bukti penguasaan dan pemilikan berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), dan pendukung lain.
Setelah data-data tersebut terkumpul menjadi satu dokumen (berkas), lanjut Herman, dilakukan pengumuman selama 14 hari kerja di kantor desa lokasi letak tanah. Adapun tujuan pengumuman ini adalah untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bilamana ingin mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan.
“Jika tidak terdapat keberatan atau sanggahan, maka terhadap hasil tersebut kami sampaikan kepada Penilai Tanah atau Penilai Publik (KJPP) untuk dilakukan penilaian tanah sesuai dengan aturan dan metode penilaian tanah dari KJPP. Setelah melakukan penilaian, KJPP akan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan instansi yang memerlukan tanah (Dinas PUPRKIM Prov. Bali) mengenai besaran nilai ganti rugi masing-masing bidang tanah sebagai dasar untuk melakukan musyawarah mengenai bentuk dan besaran ganti rugi kepada pemilik tanah,” urai pejabat asal Tabanan ini.
Selanjutnya, setelah disepakati bentuk dan besaran ganti rugi maka dilakukan pelepasan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi oleh instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini Dinas PUPRKIM Prov. Bali melalui rekening bank masing-masing pihak yang berhak.
“Kami tegaskan mengenai penataan bidang tanah secara proporsional dengan luas 82 % dari alas hak adalah kesepakatan para warga pemilik tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018, sehingga tidak ada kaitannya dengan Pengadaan Tanah Tahun 2020 dan 2021,” tambah Herman Susanto.
Terkait dengan permohonan ganti rugi telah ditangani oleh tim pengadaan tanah sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah, Herman Susanto menuturkan terhadap pihak-pihak yang mengklaim belum mendapat ganti rugi, sebelumnya telah dilakukan upaya identifikasi meskipun obyek dan subyek dimaksud tidak ada dalam Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah (DPPT), namun saat dilakukan identifikasi oleh Satgas A, yang bersangkutan tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukkan lokasi bidang tanahnya.
Lebih jauh, Herman Susanto menuturkan, dalam identifikasi bidang tanah juga bertujuan untuk mengetahui apakah yang diklaim oleh 34 orang dengan luas ± 69 hektar yang terletak di Subak Tangkas adalah sama dengan hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Subak Tangkas, mengingat tanah di Subak Tangkas luasnya hanya ± 56 hektar (klaim 34 orang tersebut dengan luas ± 69 hektar).
“Namun mereka tidak bisa menunjukkan lokasi tanah dimaksud, tetapi hanya memperkirakan saja,” ujar Herman Susanto sembari mengingatkan permohonan ganti rugi yang diajukan tidak dilengkapi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Tahun 2021, dimana sporadik ini merupakan alas hak yuridis dalam pengadaan tanah yang bertujuan untuk mengetahui pemilik tanah, penguasaan tanah dan tanam tumbuh di atas tanah saat dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi.
“Oleh karenanya, dengan tidak dilengkapinya dokumen yang dipersyaratkan maka proses Inventarisasi dan Identifikasi dalam Tahapan Pengadaan Tanah tidak dapat dilaksanakan. Upaya-upaya penanganan oleh Tim Pengadaan Tanah sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan tetap memakai prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku,” jelas Herman Susanto.
Dengan demikian, tandas Herman Susanto, terkait pemberian ganti rugi tanah yang dalam bentuk uang kepada masyarakat yang berhak maka sekaligus ada pelepasan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Tim Pengadaan Tanah.
Berdasarkan rekap laporan pada Penlok Pengendali Banjir Tahun 2020 Bidang Tanah tervalidasi dan dibayar sebanyak 187 bidang dengan luas 23,54 hektar dengan nilai ± Rp 46 miliar yang memakai dana APBD. Tahun 2021 bidang tanah telah validasi sebanyak 1.058 bidang tanah dengan luas 237,71 hektar dan telah dilakukan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang berhak sebanyak 858 bidang luas 100,73 hektar dengan nilai ± Rp 248,07 milyar. Bidang tanah yang dalam upaya Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Klungkung sebanyak 182 bidang luas 22,41 hektar dengan nilai uang ± Rp 40 miliar.
“Dari jumlah bidang tanah yang terdata di dalamnya ada juga bidang tanah aset Provinsi Bali, aset Kabupaten Klungkung, rampasan Kejaksaan Negeri dan aset lainnya hampir seluas 93,99 hektar yang tidak perlu dilakukan pemberian ganti rugi. Dari semua kegiatan pemberian ganti rugi sebagaimana kami sampaikan di atas, tidak ada bidang tanah masyarakat yang tidak diproses pemberian ganti ruginya, kecuali bidang tanah yang sedang dilakukan upaya Konsinyasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian juga pembangunan Pengendali Banjir yang sedang berlangsung telah dilakukan pelepasan hak dan pemberian ganti rugi dilakukan tahun 2020 seperti uraian tersebut di atas,” jelas Herman Susanto.
Berdasarkan pantauan, terjadi aksi puluhan warga dengan memasang spanduk bertuliskan tuntutan kepada pemerintah di sebelah selatan jembatan, tepat di areal proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, pada Minggu (24/10).
Berdasarkan pengakuan peserta aksi, masih ada puluhan warga, baik dari Desa Tangkas maupun Gunaksa yang belum menerima ganti rugi dan sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah. Sementara, mayoritas pemilik tanah di areal eks galian C sudah menerima ganti rugi itu. Peserta aksi juga menyebut adanya potongan 18 persen dari total ganti rugi yang harus diterima. (gs)
