Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

KESEHATAN

Konferensi Wilayah X PPTI Bali di Gedung DPRD Badung, Tingkatkan Peran PPTI Wujudkan Eleminasi TBC 2030

BALIILU Tayang

:

de
KONFERENSI: Konferensi Wilayah X PPTI Bali dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya mewakili Gubernur Bali, dihadiri Sekretaris Komisi IV DPRD Badung Rara Hita Sukma Dewi, dan Kadis Kesehatan Badung di di Ruang Madya Gosana III Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Jumat, 3 November 2021. (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Konferensi Wilayah X Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Wilayah Bali dengan mengusung tema ‘’Dengan Konferensi Wilayah X PPTI Bali Kita Tingkatkan Peran PPTI Dalam Mewujudkan Eliminasi TBC Tahun 2030’’ dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya mewakili Gubernur Bali, di Ruang Madya Gosana III Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Jumat, 3 November 2021.

Hadir dalam Konferensi Wilayah X PPTI Bali yakni Bupati Badung diwakili Kadis Kesehatan Badung, Ketua DPRD Badung diwakili Sekretaris Komisi IV, Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, S.E., Pengurus PPTI Wilayah Provinsi Bali, pengurus PPTI Cabang Kab/Kota, dan peserta konferensi.

Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Kadis Suarjaya mengatakan di masa pandemi Covid-19 banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan termasuk penanggulangan TBC. Di tengah perjuangan ini kita semua juga harus tetap memperhatikan program-program kesehatan, salah satunya yang belum tuntas yakni tuberkulosis atau TBC.

Dikatakan, saat ini Indonesia berada pada nomor dua dengan beban TBC terbesar di seluruh dunia.  Dengan situasi saat ini tantangan ini akan semakin berat baik untuk negara Indonesia maupun negara-negara lain yang memiliki beban. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia sudah memiliki role MAP menuju Indonesia eliminasi TBC tahun 2030.

Dalam rencana strategis nasional terdapat enam strategi utama yang diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, penguatan kepemimpinan program TBC di kabupaten kota; kedua, peningkatan akses layanan TOS (temukan obati sampai sembuh TBC) yang mencakup aktive case  finding dan intensifikasi kolaborasi layanan; ketiga, pengendalian faktor resiko; keempat, peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TBC; kelima, peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC; dan keenam, penguatan manajemen program. Strategi ini untuk menjawab tantangan target sustainability development goals atau SDG tahun 2030 yakni mengakhiri epidemi TBC.

‘’Sesuai dengan role MAP eliminasi TBC sampai 2030 posisi kita saat ini pada fase akselerasi untuk menemukan 70 persen kasus TBC dari estimasi yang ada melalui upaya penemuan intensif, aktif dan massif. Dengan angka keberhasilan pengobatan kesembuhan 90 persen maka eliminasi TBC dapat tercapai. Namun sampai di masa pandemi ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, khususnya untuk penemuan kasus TBC. Hal ini tak hanya di Bali juga di tingkat nasional,’’ ujarnya.

Di Provinsi Bali tahun 2019 kita mencapai kiss detection rate sebesar 34 persen dari 44 persen yang ditargetkan. Sedangkan pada 2020 capaian KDR di Bali menurun menjadi hanya 23 persen. Sungguh luar bisa besar dampak pandemi Covid terhadap penemuan kasus kita. ‘’Namun berkat kerja keras bapak ibu, rekan faskes, masyarakat tetap mampu mempertahankan angka keberhasilan progam TBC sampai dengan 90 persen,’’ katanya.

Salah satu upaya penting akselerasi penemuan dan pengobatan kasus TBC di Indonesia dan Provinsi Bali adalah memperluas dan memperkuat layanan diagnostik dan pengobatan TBC. Dan upaya yang tak kalah penting adalah kegiatan mitra potensial dalam penemuan dan pengobatan kasus TBC, baik kelompok masyarakat, LSM termasuk PPTI, pihak swasta termasuk kelompok masyarakat lainnya.

‘’Selama ini PPTI Wilayah Bali maupun PPTI Kab/Kota telah mengambil peran penting dalam pengendalian TBC di Provinsi Bali khsususnya penemuan dan pendampingan minum obat pasien TBC. Untuk itu besar harapan saya pengurus PPTI Bali yang terpilih nantinya juga dapat meningkatkan perannya dalam penemuan dan pengobatan pasien TBC di wilayah Bali sehingga target Indonesia termasuk Bali mencapai eleminasi TBC 2030 dapat tercapai,’’ ucapnya berharap.

Sebelumnya, Ketua Panitia dr. Gde Wira Sunetra, MPPM dalam laporannya menyampaikan rasa terimakasih kepada Gubernur Bali atas perhatian dan dukungannya. ‘’Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada bapak Ketua DPRD Kabupaten Badung yang telah membantu kami dengan mengijinkan pemakaian gedung yang mewah ini yang berkah ini serta dengan konsumsinya,’’ ucapnya.

Dengan mengusung tema ‘’Dengan Konferensi Wilayah X PPTI Bali Kita Tingkatkan Peran PPTI Dalam Mewujudkan Eliminasi TBC Tahun 2030’’, konferensi ini digelar untuk mempertemukan pengurus wilayah dengan para pengurus Cabang PPTI se-Bali dan peserta konferensi serta narasumber lainnya untuk saling tukar pikiran pendapat dan pengalaman dalam upaya meningkatkan gerak langkah PPTI sebagai mitra kerja pemerintah dalam penanggulangan epidemi di Bali.

Selain itu, tujuannya untuk pengesahan pertanggungjawaban pengurus PPTI Bali 2016-2021, tersusunnya pokok-pokok program kerja PPTI Wilayah Bali 2022-2026 dan terlipihnya pengurus dan ketua badan pengawas PPTI Wilayah Bali masa bakti 2021-2026.

Wira Sunetra juga memaparkan sekilas PPTI Bali merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bersifat sosial kemanusiaan, suatu wadah mitra pemerintah untuk ikut menggerakkan peran serta masyarakat dan memelihara Kesehatan seluruh rakyat Indonesia khususnya dalam penanggulangan TBC.

PPTI secara nasional lahir pada 20 Mei 1968 dan telah diakui sebagai badan hukum melalui Penetapan Menteri Kehakiman RI pada 6 Oktober 1969.  PPTI Wilayah Bali terbentuk 28 September 1971 diikuti dengan PPTI di tingkat kabupaten se-Bali tahun 1972/1973 serta tahun 1996 PPTI Cabang Denpasar.  

Sementara di tempat terpisah Sekretaris Komisi IV DPRD Badung mewakili Ketua DPRD Badung,  Rara Hita Sukma Dewi menyampaikan DPRD Badung dalam konferensi wilayah PPTI Bali hanya memfasilitasi penyelenggaraan konferensi baik menyediakan tempat acara maupun hal-hal lainnya. (gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KESEHATAN

Satu Suntikan Vaksin Heksavalen, Gabungkan Enam Perlindungan Penyakit

Bali Jadi Daerah Percontohan Vaksin Heksavalen

Loading

Published

on

By

Vaksin Heksavalen
Balita saat menerima suntikan Vaksin Heksavalen. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Orang tua kini bisa sedikit bernapas lega. Keluhan tentang banyaknya suntikan saat imunisasi dasar pada bayi akhirnya direspons pemerintah dengan meluncurkan Vaksin Heksavalen, inovasi yang menggabungkan enam perlindungan penyakit ke dalam satu suntikan.

Provinsi Bali menjadi salah satu dari tiga wilayah percontohan nasional bersama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mulai mengimplementasikan vaksin pada bulan Oktober tahun ini, dan menyasar bayi yang lahir setelah 9 Juli 2025.

Vaksin Heksavalen memberikan perlindungan terhadap Difteri, Pertusis, TetanusH hepatitis B, Haemophilus Influenzae tipe B (Hib), dan Polio, serta menggantikan jadwal imunisasi dasar pada usia 2, 3, dan 4 bulan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Gede Nyoman Sebawa, menyebut terobosan ini merupakan hasil evaluasi lapangan terhadap berbagai keluhan masyarakat.

“Kami menemukan banyak orang tua mengeluhkan anaknya terlalu sering disuntik saat imunisasi. Kalau dulu dua jenis vaksin disuntikkan terpisah, sekarang cukup satu kali,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/10).

Menurutnya, pengurangan jumlah suntikan tidak hanya mengurangi rasa sakit dan trauma pada bayi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan orang tua untuk menuntaskan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Selain dari sisi kenyamanan, vaksin kombinasi ini juga menjadi langkah strategis untuk menutup kesenjangan cakupan imunisasi yang sebelumnya kerap muncul antara vaksin Pentavalen dan Polio injeksi.

“Dengan dijadikan satu dosis Heksavalen, cakupannya akan sama. Ini langkah penting agar semua bayi mendapat perlindungan penuh,” jelas dr. Sebawa.

Dari sisi pelaksanaan, pihaknya menambahkan efisiensi juga dirasakan oleh tenaga kesehatan. Pemberian vaksin kini lebih praktis dan efektif, sehingga pelayanan dapat dioptimalkan di berbagai fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, klinik, bidan praktik mandiri, hingga posyandu.

“Untuk Kabupaten Buleleng, sasaran awal bayi usia 2 bulan sampai 2 bulan 29 hari sudah terdata sekitar 2.450 bayi,” tambahnya.

Dr. Sebawa berharap, dengan penerapan vaksin Heksavalen ini, pemerintah menargetkan capaian IDL sebesar 95 persen, sekaligus mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat enam penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Pastikan Kesehatan, Dinkes Denpasar Rutin Cek Kesehatan Warga Terdampak Banjir

Published

on

By

SAFARI KESEHATAN: Pelaksanaan safari kesehatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan menyasar wilayah terdampak pada Minggu (14/9). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar terus berupaya memastikan kesehatan warga yang terdampak banjir melalui program Safari Kesehatan yang digelar secara rutin. Giat tersebut dikemas dengan sistem jemput bola yang menyasar titik-titik wilayah terdampak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Agung Candrawati saat dikonfirmasi Minggu (14/9) menyatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk memantau dan menjaga kesehatan warga yang berada di kantong-kantong pengungsian akibat banjir.

“Sebagai upaya memastikan kesehatan warga terdampak banjir, Pemkot Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara rutin menggelar Safari Kesehatan. Pemeriksaan menyasar kantong-kantong pengungsian, dengan menerjunkan Tim Kesehatan Puskesmas yang mewilayahi,” kata Agung Candrawati.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kesehatan warga terdampak banjir tetap terjaga dan dapat segera mendapatkan penanganan jika ditemukan masalah kesehatan.

“Harapannya dapat memastikan kesehatan warga terdampak,” ujarnya.

Bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Agung Candrawati mengimbau untuk menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat, atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus di wilayah masing-masing.

“Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan Safari Kesehatan, tim kesehatan juga memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan kepada warga terdampak, termasuk cara pencegahan penyakit yang umum terjadi pasca-banjir seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, dilakukan juga distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan dasar untuk mendukung pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.

Dengan upaya ini, Dinkes Denpasar berharap dapat meminimalisir risiko kesehatan bagi warga terdampak banjir dan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Kerja sama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kesehatan warga terdampak dan mempercepat proses pemulihan pasca-banjir,” ujarnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Kunjungan Spesialis Obgyn ke Puskesmas, Tingkatkan Keterampilan Nakes untuk Pelayanan Prima bagi Ibu Hamil

Published

on

By

obgyn puskesmas buleleng
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Program ini tidak hanya memberikan akses pemeriksaan bagi ibu hamil oleh dokter spesialis, tetapi juga bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dalam memberikan pelayanan prima kepada ibu hamil.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Nyoman Budiastawan, menjelaskan bahwa melalui kunjungan ini, dokter umum dan bidan di Puskesmas mendapatkan pelatihan langsung dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam hal pemeriksaan kehamilan, deteksi risiko tinggi, serta penggunaan USG dasar.

“Diharapkan setelah mendapatkan pendampingan dari dokter spesialis, tenaga medis di Puskesmas mampu melakukan pemeriksaan dengan USG secara mandiri. Ini akan sangat membantu dalam deteksi dini risiko kehamilan, sehingga ibu hamil dapat memperoleh penanganan yang tepat sejak awal,” ujar Budiastawan, Jumat (14/3).

Budiastawan menjelaskan, pada semester pertama, program ini telah dilaksanakan di 16 Puskesmas, dengan setiap Puskesmas memeriksa 10 ibu hamil oleh dokter spesialis. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir 90% ibu hamil mengalami kehamilan berisiko tinggi, terutama akibat kurangnya perencanaan kehamilan, usia di atas 35 tahun, serta anemia.

Dengan adanya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima secara mandiri, mulai dari deteksi dini, pemeriksaan rutin, hingga penanganan awal bagi ibu hamil. Jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut akan segera disiapkan.

Selain itu, Budiastawan mengimbau pasangan usia subur untuk merencanakan kehamilan dengan baik, termasuk memperhatikan usia dan kondisi kesehatan sebelum hamil. Bagi ibu hamil, pemeriksaan rutin ke Puskesmas setiap bulan sangat dianjurkan agar potensi risiko dapat terdeteksi sejak dini.

“Dengan peningkatan keterampilan tenaga medis di Puskesmas, kami berharap ibu hamil dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tepat. Langkah ini juga berkontribusi dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah risiko seperti bayi lahir dengan berat badan rendah, gizi buruk, dan stunting,” tutup Budiastawan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca