Saturday, 13 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Korlantas Polri Luncurkan ETLE Face Recognition untuk Tilang Elektronik Berbasis Pengenalan Wajah

BALIILU Tayang

:

sistem tilang poin
Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso saat menjelaskan teknologi ETLE face recognition pada Selasa (18/6). (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah meluncurkan teknologi baru dalam sistem tilang elektronik, yakni Electronic Traffic Law Enforcement berbasis pengenalan wajah (ETLE face recognition). Teknologi ini menggunakan kamera canggih yang mampu mengidentifikasi identitas pelanggar lalu lintas sebagai dasar pemberian sistem tilang poin.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso, menjelaskan bahwa ETLE face recognition nantinya akan dapat mencatat sikap berlalu lintas masyarakat melalui pencocokan wajah.

“ETLE face recognition dapat mencatat sikap berlalu lintas masyarakat dari pencocokan wajah,” ungkap Slamet, Selasa (18/6/2024), dikutip dari humas.polri.go.id.

Hasil pencocokan wajah yang telah terkonfirmasi akan disimpan dalam Traffic Attitude Record (TAR), sebuah sistem yang mencatat perilaku pengemudi di jalan secara lengkap. TAR mencatat dan memberikan penilaian pada kualifikasi dan kompetensi pengemudi, terutama yang terlibat dalam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. “Sistem TAR ini bertujuan memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran pentingnya kepatuhan dan ketertiban dalam berlalu lintas,” tambahnya.

Menurut Slamet, TAR mencatat, mendata, dan memberi tanda dengan pemberian poin. Pelanggaran ringan diberikan poin 1, pelanggaran sedang 3 poin, dan pelanggaran berat 5 poin. Pelaku kecelakaan ringan diberikan 5 poin, kecelakaan sedang 10 poin, dan kecelakaan berat 12 poin. “Begitu juga pelaku kecelakaan ringan diberikan poin 5, sedang 10, dan berat 12,” jelas Slamet.

Tilang Poin

Aturan mengenai tilang poin ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan SIM yang telah diundangkan pada 19 Februari 2021. Namun, regulasi yang ditandatangani Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini sejauh ini belum diterapkan.

Berdasarkan aturan tersebut, ada tiga pengenaan poin tilang: 1 poin, 3 poin, dan 5 poin, tergantung pada jenis pelanggaran lalu lintas. Jika total poin mencapai 12, SIM pelanggar dapat dikenakan dua sanksi: penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara hingga putusan pengadilan. Pemilik SIM yang telah dikenai sanksi tersebut bisa mendapatkan kembali SIM-nya setelah melakukan pendidikan dan pelatihan mengemudi. Jika akumulasi poin pelanggaran mencapai 18 poin, SIM pelanggar akan dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Untuk mendapatkan SIM kembali, pelanggar harus mengikuti prosedur pembuatan SIM baru.

Baca Juga  7 Orang Meninggal Dunia, Kakorlantas Turun Langsung ke Lokasi Kecelakaan Bus KM 370 Tol Batang-Semarang

Daftar Tilang Poin Sesuai Perpol 5/2021

1 Poin:
– Pasal 275 ayat (1): Mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan.
– Pasal 276: Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.
– Pasal 278: Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih tanpa perlengkapan wajib.
– Pasal 282: Tidak mematuhi perintah polisi.
– Pasal 285 ayat (1): Mengemudikan sepeda motor tanpa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
– Pasal 287 ayat (3), (4), (6): Melanggar tata cara berhenti, parkir, tidak mengindahkan kendaraan prioritas, dan melanggar aturan penggandengan kendaraan.
– Pasal 288 ayat (2): Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah.
– Pasal 289: Penumpang di samping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan.
– Pasal 290: Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm.
– Pasal 291: Pemotor dan penumpang tidak mengenakan helm standar.
– Pasal 292: Mengangkut penumpang lebih dari satu orang tanpa kereta samping.
– Pasal 293: Mengemudi tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari atau kondisi tertentu.
– Pasal 294: Tidak memberikan isyarat saat akan membelok atau berbalik arah.
– Pasal 295: Tidak memberikan isyarat saat berpindah lajur atau bergerak ke samping.

3 Poin:
– Pasal 279: Mengemudi dengan kendaraan dipasangi perlengkapan yang mengganggu keselamatan.
– Pasal 280: Kendaraan tidak dilengkapi pelat nomor yang sesuai.
– Pasal 284: Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.

5 Poin:
– Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1): Mengemudikan kendaraan tanpa SIM.
– Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1): Mengemudi secara tidak wajar dan mengganggu konsentrasi.
– Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2): Mengemudi motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
– Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3): Mengemudi kendaraan beroda empat atau lebih tanpa memenuhi persyaratan laik jalan.
– Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c: Melanggar aturan perintah atau larangan dengan lampu lalu lintas.
– Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a: Menerobos palang pintu kereta.
– Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b: Melakukan balapan di jalan raya.

Baca Juga  Kakorlantas Apresiasi Komitmen VW Club Menjadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

Implementasi teknologi ETLE face recognition ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga keselamatan di jalan raya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

BI Bali Buka QRIS Jelajah Indonesia dengan Tagline “Wisata Bali Makin Praktis Pakai QRIS”

Published

on

By

QRIS Jelajah Indonesia bali
QRIS JELAJAH INDONESIA: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali pada Jumat (12/7) di Pantai Sanur, Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dalam rangka mengkampanyekan perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia khususnya di Provinsi Bali.

Program ini dikemas dalam bentuk kompetisi yang bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat Bali terhadap QRIS dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran lainnya. QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dibuka secara resmi pada Jumat (12/7) yang dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari, Direktur Bisnis BPD Bali, I Nyoman Sumanaya di Pantai Sanur, Denpasar.

Program QRIS Jelajah Indonesia bertujuan untuk mengakselerasi digitalisasi pembayaran melalui perluasan akseptansi, sinergi, literasi, dan diseminasi kebijakan, yang dikemas dalam bentuk kompetisi dimana peserta akan melalui berbagai misi terkait inisiatif/kebijakan digitalisasi sistem pembayaran di lokasi yang telah ditentukan. QRIS Jelajah Indonesia serentak dilaksanakan di 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tagline “Jelajah Indonesia Makin Praktis Pakai QRIS” yang merupakan sebuah kegiatan dengan format kompetisi untuk mengkampanyekan QRIS dan inisiatif digitalisasi SP lainnya seperti APU PPT, Cinta Bangga Paham Rupiah, dan Pelindungan Konsumen.

Erwin mengatakan, “Khusus Provinsi Bali, QRIS Jelajah Indonesia 2024 mengangkat tema Start with Sunrise and End with Sunset dengan maksud agar peserta dapat merasakan pengalaman menggunakan transaksi nontunai serta turut mendiseminasikan kebijakan Bank Indonesia lainnya pada destinasi-destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Bali. Kami berharap para peserta juga menggencarkan inisiatif sistem pembayaran lainnya seperti Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah dan Pelindungan Konsumen serta paham akan penggunaan KUPVA BB berizin.”

Baca Juga  Korlantas Polri: Pelat Khusus ZZ Tidak Kekebalan Aturan Ganjil Genap di Jakarta

Melalui QRIS Jelajah Indonesia 2024, KPw BI Provinsi Bali optimis untuk meningkatkan capaian target QRIS di 2024. Saat ini QRIS diterima dengan baik di Provinsi Bali dengan total pengguna sebanyak 1.032.894. Pengguna baru QRIS di 2024 sebanyak 39.479 pengguna baru atau telah tercapai 45,26% dari target, serta volume transaksi mencapai 54,59 juta transaksi atau telah tercapai 120,52% dari target. Hal ini menandakan sebagai salah satu destinasi utama pariwisata, eksosistem pariwisata di Bali antusias menerima wisatawan yang mau bertransaksi menggunakan QRIS.

Nyoman Sumanaya menyampaikan ”Kegiatan QRIS Jelajah Indonesia merupakan langkah penting bagi perluasan akses pembayaran dan menjadi game changer untuk upaya pulih bersama dan membangun ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat. Saat ini, QRIS dapat dikatakan sebagai powerful tool yang dapat mendukung digitalisasi di Provinsi Bali”.

QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dilakukan pada 12-13 Juli 2024. Peserta akan menjelajahi 5 titik pusat wisata di Provinsi Bali dimulai dari Pantai Sanur, Tanah Lot, Pasar Seni Ubud, Pesta Kesenian Bali dan ditutup di Pantai Kuta. Salah satu peserta, Mila, menyampaikan kesan bahwa penyelenggaraan QRIS Jelajah Indonesia 2024 merupakan bentuk sosialisasi inisiatif sistem pembayaran Bank Indonesia yang seru dan keren karena mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan wisatawan mancanegara dan masyarakat umum terkait pentingnya sistem pembayaran nontunai dengan cara-cara yang aman.

“Terima kasih QRIS Jelajah Indonesia 2024, kejar-kejaran waktu buat ngerjain misi di destinasi-destinasi keren buat pengalaman yang gak bakal kami lupakan!” ujar Mila. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polisi Bubarkan Kerumunan PSHT di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung

Published

on

By

kerumunan psht
BUBARKAN: Personil gabungan dari Polresta Denpasar, Dit Samapta Polda Bali, Polsek Kuta dan Polsek Denpasar Selatan saat membubarkan kerumunan dan mengimbau anggota PSHT untuk pulang. (Foto: Hms Polresta Dps)

Denpasar, baliilu.com – Polsek Denpasar Selatan mendapat pengaduan melalui call center 110 terkait adanya kerumunan orang di depan Kantor KIR, Simpang Jalan Hutan Mangrove – Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (12/7/24) sekira pukul 01.00 Wita.

Peristiwa ini sempat di viral di media sosial dimana kerumunan tersebut telah dibubarkan oleh personil Gabungan Polsek Kuta.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut Perwira pengawas Polsek Denpasar Selatan Iptu Nur Habib A, S.Tr.K, S.I.K, M.H. bersama piket fungsi dibackup Patroli Polresta Denpasar dan Patroli Dit Samapta Polda Bali mendatangi TKP dan mendapati sekitar kurang lebih 500 orang anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sedang berkumpul melaksanakan kegiatan Pengesahan Warga Baru PSHT Wilayah Provinsi Bali Tahun 2024.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kegiatan ini sebanyak 85 orang warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) cabang Gianyar, Badung dan Klungkung dilakukan pengesahan saat itu, namun ratusan anggota PSHT yang ingin memasuki lokasi acara dihadang panitia penyelenggara untuk tidak memasuki lokasi acara sehingga berkumpul, berkerumun dan konvoi di depan Kantor KIR, Simpang Jalan Hutan Mangrove – Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh.

Dalam kesempatan tersebut Pawas melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Penasehat PSHT Kangmas H. Djuworo dan Ketua Panita Mas Adam agar mengimbau anggotanya supaya membubarkan diri

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi, membenarkan peristiwa tersebut dan personil gabungan dari Polresta Denpasar, Dit Samapta Polda Bali, Polsek Kuta dan Polsek Denpasar Selatan berhasil membubarkan kerumunan tersebut dan mengimbau anggota PSHT untuk pulang.

Kemudian sekitar pukul 03.30 Wita seluruh anggota PSHT membubarkan diri meninggalkan lokasi kegiatan. (gs/bi)

Baca Juga  Korlantas Polri: Pelat Khusus ZZ Tidak Kekebalan Aturan Ganjil Genap di Jakarta

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Viral Konvoi Atribut PSHT, Polsek Kutsel Jalin Koordinasi dengan Pengurus PSHT Badung

Published

on

By

konvoi di kuta
PERTEMUAN: Pertemuan antara Polsek Kuta Selatan dan PSHT Badung, pada Sabtu, 13 Juli 2024 terkait konvoi menggunakan atribut PSHT. (Foto: Hms Polresta Dps)

Badung, baliilu.com – Menanggapi berita viral mengenai konvoi yang dilakukan oleh sekelompok orang menggunakan atribut PSHT di jalanan utama, Kapolsek Kuta Selatan, Kompol I Gusti Ngurah Yudistira, S.H., M.H., mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSHT Badung Sigit Suwarsono, dan Ketua 1 PSHT Badung  Kasno, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk silaturahmi dan koordinasi terkait kegiatan konvoi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek Kuta Selatan menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak negatif dari kegiatan konvoi yang dapat mengganggu kamtibmas. Ia mengimbau pengurus PSHT untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Umum PSHT Badung, Sigit Suwarsono, menjelaskan bahwa organisasi PSHT bertujuan untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anggotanya. Ia menegaskan bahwa pengurus PSHT selalu mengingatkan anggotanya untuk taat aturan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Lebih lanjut, Sigit Suwarsono menjelaskan bahwa kegiatan konvoi tersebut tidak dilakukan oleh anggota resmi PSHT yang terdaftar dalam undangan kegiatan wisuda pengesahan dan kelulusan warga baru. Pengurus PSHT telah melarang anggota yang tidak terdaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Pengurus PSHT juga memiliki aturan tegas bagi anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pihak kepolisian dipersilahkan untuk memproses mereka sesuai hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari organisasi.

Terkait komunitas-komunitas yang dibentuk oleh anggota PSHT tanpa sepengetahuan pengurus, Sigit Suwarsono mengakui kesulitan dalam melakukan pengawasan. Ia mengimbau agar masyarakat dapat membantu dengan melaporkan kepada pengurus resmi PSHT jika melihat adanya kegiatan yang mencurigakan.

Pertemuan antara Polsek Kuta Selatan dan PSHT Badung ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam menjaga kondusifitas wilayah. Pengurus PSHT berkomitmen untuk terus membina anggotanya agar menjadi warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. (gs/bi)

Baca Juga  Masih Bandel Melanggar, Polresta Denpasar Beri Tindakan Tilang

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca