Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

KPBU Pengembangan RSUD Wangaya Masuki Tahap Penjajakan Minat Pasar

Walikota Jaya Negara Tekankan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Berkelanjutan

Loading

BALIILU Tayang

:

PENJAJAKAN MINAT PASAR: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede saat menghadiri Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) serangkaian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan RSUD Wangaya Kota Denpasar di Jakarta, Rabu (10/12). (Foto: Hms Dps)

Jakarta, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) serangkaian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan RSUD Wangaya Kota Denpasar di Jakarta, Rabu (10/12). Hal tersebut menandakan keseriusan Pemkot Denpasar dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan berkelanjutan bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar AA Putu Gede Wibawa, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar I Wayan Sutama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Alit Adhi Merta, Asisten Administrasi Umum Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kepala Bappeda I Wayan Putra Sarjana, dan Direktur Utama RSUD Wangaya dr. AA Made Widiasa.

Selain itu, hadir pula Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Heri Setiawan, Direktur Keuangan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia, Donny Hamdani, Direktur Pendapatan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, Ferry Akbar Pasaribu serta investor peserta Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding).

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas kehadiran dari berbagai Kementerian, Lembaga, calon investor dan pemangku kepentingan dalam Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) awal KPBU Pengembangan RSUD Wangaya Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen bersama dalam membangun infrastruktur kesehatan bagi masyarakat Bali, khususnya Kota Denpasar.

Lebih lanjut dijelaskan, kondisi infrastruktur dan fasilitas kesehatan di RSUD Wangaya saat ini membutuhkan pengembangan yang komprehensif. Hal ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan, baik secara kualitas dan kuantitas yang berkelanjutan.

“Melalui skema KPBU kami berharap mampu menghadirkan efisiensi pembiayaan, percepatan pembangunan, transfer teknologi serta peningkatan pelayanan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca Juga  Diiringi Lagu Puputan Badung, Walikota Jaya Negara Buka Gelaran D'Youth Fest 3.0

Jaya Negara menekankan bahwa Pemkot Denpasar memberikan dukungan penuh, termasuk jaminan dari PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia. Sehingga melalui forum Penjajakan Minat Pasar awal ini diharapkan dapat melahirkan komunikasi yang konstruktif untuk mendukung optimalisasi KPBU ini.

“Kami optimis KPBU ini akan memberikan dampak nyata, dan menjadi model berkelanjutan pengembangan infrastruktur kesehatan di daerah dengan membangun kemitraan pemerintah dengan badan usaha untuk kepentingan masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Direktur Utama RSUD Wangaya dr. AA Made Widiasa menambahkan bahwa RSUD Wangaya Kota Denpasar terus berbenah. Berbagai inovasi pelayanan terus diluncurkan guna memberikan jaminan kesehatan optimal bagi masyarakat. Kali ini, selain membangun gedung poliklinik terpadu yang pengerjaan fisiknya akan dimulai pada tahun 2026 mendatang, RSUD Wangaya juga masih berproses dalam peningkatan infrastruktur melalui skema KPBU.

Dikatakannya, adapun pengembangan RSUD Wangaya secara berkelanjutan membutuhkan dana di kisaran Rp. 800-900 miliar. Hal tersebut meliputi pengembangan ruang rawat inap, penambahan layanan terpadu, pembangunan rumah duka hingga peningkatan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan.

“Saat ini kita market sounding awal, nanti dilanjutkan dengan persiapan transaksi dan market sounding final, setelahnya baru penandatanganan perjanjian serta financial close, sesuai timeline, maka pelaksanaan konreuksi akan dimulai pada kwartal III tahun 2027, dan tuntas pada tahun 2029 untuk selanjutnya memasuki tahap operasional,” ujar Widiasa.

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Heri Setiawan didampingi Direktur Keuangan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia, Donny Hamdani menjelaskan bahwa Market Sounding merupakan salah satu tahapan yang wajib dilalui dalam skema KPBU. Dimana, kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan bahwa proyek KPBU yang akan dilaksanakan adalah proyek yang layak dan memiliki potensi keberhasilan yang tinggi.

Baca Juga  Pembukaan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Walikota Jaya Negara Sampaikan LKPJ TA 2021

“Kami bersyukur dalam hal ini bisa turut berpartisipasi dan dipercaya Menkeu untuk memberikan dukungan penyiapan proyek dan pendampingan dalam KPBU ini. Kegiatan ini juga untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang akan dilaksanakan adalah proyek yang layak dan memiliki potensi keberhasilan yang tinggi, dengan demikian dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan proyek KPBU,” ujarnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian Pria Lanjut Usia yang Hilang di Gunung Batukaru

Published

on

By

batukaru
HENTIKAN PENCARIAN: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) menghentikan upaya pencarian dan pertolongan terhadap pria lanjut usia Made Dibya (84) yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada Sabtu (2/5/2026). (Foto: Hms SAR)

Tabanan, baliilu.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) menghentikan upaya pencarian dan pertolongan terhadap pria lanjut usia Made Dibya (84) yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada Sabtu (2/5/2026). Penghentian pencarian ini dilakukan mengingat selama tujuh hari pencarian tim SAR Gabungan belum menemukan tanda – tanda baru keberadaan korban.

“Sampai pencarian terakhir hari ini, tim SAR gabungan belum menemukan indikasi korban ditemukan,” terang Kepala Seksi Operasi Basarnas Bali I Wayan Juni Antara.

Ia menambahkan, sejak hari pertama, tim SAR gabungan yang melibatkan unsur TNI/Polri, instansi pemerintah, perangkat desa, relawan, masyarakat setempat dan kelurga korban, telah menyisir hutan dan area perbukitan yang dicurigai menjadi titik hilangnya korban, namum pencarian tetap nihil.

Tak hanya itu, saksi mata yang ikut dalam rombongan pendakian, Negah Susana Yasa (61) juga dilibatkan kembali dalam upaya pencarian.

Kondisi curah hujan yang tinggi disertai kabut menyebabkan jalur pendakian menjadi licin dan jarak pandang tim SAR gabungan menjadi terbatas.

“Sesuai dengan regulasi Undang – Undang Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, pencarian dengan pengerahan unsur SAR gabungan dapat dihentikan apabila selama 7 hari pencarian korban tidak ditemukan,” ungkap Juni Antara.

Meski demikian, Operasi SAR dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan tanda – tanda yang mengarah pada bukti baru yang ditemukan di lokasi kejadian.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan tugas kemanusian yang dilakukan sejak hari pertama hingga terakhir ini, pencarian kita lanjutkan dengan pemantauan dan akan berkoordinasi dengan pemandu – pemandu yang melaksanakan pendakian di Gunung Batukaru untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” tutupnya. (gs/bi)

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Percepat Revitalisasi SPAM melalui Kerja Sama KPBU

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Revitalisasi Bahasa Pedawa Digelar, Sekolah Adat Manik Empul Libatkan Lintas Generasi

Published

on

By

Sekolah Adat Desa Pedawa
REVITALISASI: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sekolah Adat Manik Empul Desa Pedawa Kecamatan Banjar menyelenggarakan kegiatan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Lisan Pedawa. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sekolah Adat Manik Empul Desa Pedawa Kecamatan Banjar menyelenggarakan kegiatan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Lisan Pedawa sebagai upaya menjaga keberlangsungan bahasa daerah di tengah arus modernisasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pengimbasan program revitalisasi yang selama ini secara berkelanjutan dilakukan oleh Manik Empul, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan Balai Bahasa Provinsi Bali. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap bahasa Pedawa.

Berbagai materi disajikan dalam kegiatan ini, di antaranya mesatua (bercerita), banyolan atau lawakan menggunakan bahasa Pedawa, pembacaan puisi, serta pidato (pidarta) berbahasa Pedawa. Ragam kegiatan tersebut dirancang untuk menghidupkan kembali tradisi lisan yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Sekolah Adat Mani Empul, Wayan Sadnyana ditemui saat kegiatan, Sabtu (2/5) menyampaikan kegiatan revitalisasi ini memiliki dua tujuan utama, yakni memperkuat keberadaan bahasa Pedawa sebagai salah satu dialek Bahasa Bali, serta menggali kembali kearifan lokal yang terkandung dalam berbagai istilah khas Pedawa yang kini mulai terlupakan.

“Banyak istilah lokal yang sesungguhnya sarat makna, namun sudah jarang dipahami generasi muda. Melalui kegiatan ini, kami ingin menjembatani transfer pengetahuan antar generasi,” ujar Sadnyana.

Secara teknis disampaikan, kegiatan dilaksanakan di wantilan Desa Adat Pedawa setiap akhir pekan sepanjang bulan Mei, dengan melibatkan instruktur dari kalangan relawan serta tokoh adat setempat. Peserta kegiatan mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak tingkat sekolah dasar, remaja SMP dan SMA, hingga mahasiswa dan masyarakat umum.

“Pelibatan lintas generasi ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan bahasa dan sastra lisan Pedawa sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat ikatan komunitas berbasis tradisi,” pungkasnya.

Baca Juga  Libatkan Ribuan Penari, Menteri PPPA Buka “Naluriku Menari 3" Peringati Hari Tari Sedunia

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Sekolah Adat Manik Empul berharap bahasa Pedawa tidak hanya bertahan, tetapi juga kembali hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hari Buruh: DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Tata Aturan Outsourcing

Published

on

By

outsourcing
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Munchen/dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua DPR RI Puan menyambut positif langkah Pemerintah yang dalam rangka Hari Buruh 2026 menerbitkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Salah satu poin dalam Permenaker ini adalah pembatasan jenis pekerjaan dalam outsourcing.

Menurut Puan, penataan aturan outsourcing juga perlu memastikan bahwa fleksibilitas hubungan kerja tidak berkembang menjadi ruang yang memperbesar kerentanan pekerja terhadap kehilangan pekerjaan mendadak.

Puan memandang pembatasan outsourcing pada jenis pekerjaan tertentu pun harus diikuti kejelasan implementasi. “Ini diperlukan agar aturan tersebut tidak menimbulkan pola baru yang justru memindahkan ketidakpastian ke bentuk hubungan kerja lain yang belum sepenuhnya terlindungi,” imbaunya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).

Kemudian mengenai isu perlindungan pekerja transportasi digital, Puan menilai hal tersebut menjadi bagian dari perubahan struktur kerja yang perlu dibaca lebih luas. Pada peringatan May Day kali ini, Pemerintah disebut akan memberi kejutan bagi para buruh dan pengemudi ojek online (ojol).

“Perlindungan terhadap penghasilan, kepastian hubungan kerja, dan jaminan sosial bagi pengemudi layanan transportasi online menjadi penting karena sektor digital kini menjadi penopang ekonomi banyak keluarga,” ucap Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan semua upaya regulasi yang ada bermuara pada satu hal yakni memastikan masyarakat bekerja tetap memiliki rasa aman terhadap masa depannya dan keluarga.

“Karena ketika ketidakpastian kerja meningkat, tekanan sosial akan jauh lebih cepat dirasakan di tingkat keluarga. Ini tentang kebutuhan pokok rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan berbagai kebutuhan hidup lain,” tegas Puan.

Puan lalu menyinggung 2 kejadian yang menjadi perhatian beberapa waktu terakhir yakni kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, dan kasus kekerasan pada anak di Tempat Penitipan Anak atau Daycare di Yogyakarta.

Baca Juga  Pembukaan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Walikota Jaya Negara Sampaikan LKPJ TA 2021

“Dalam sepekan terakhir, kita melihat berbagai potret memilukan yang dihadapi pekerja. Kecelakaan kereta baru-baru ini dialami oleh mayoritas pekerja saat hendak pulang ke rumah,” kata Puan.

“Lalu kasus kekerasan pada Daycare, ini juga menjadi keprihatinan kita bersama karena tempat penitipan anak kita ketahui sekarang menjadi alternatif pengasuhan bagi orangtua pekerja,” lanjutnya.

Untuk itu, Puan mendorong agar Pemerintah semakin meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan untuk mendukung pekerja. Termasuk keamanan pada transportasi dan kenyamanan pada kebutuhan domestik.

Puan menyatakan, DPR akan terus mengawal setiap kebijakan bagi pekerja, dan mendorong adanya peningkatan kesejahteraan untuk semua masyarakat bekerja. Bahkan DPR juga baru-baru ini mengesahkan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) untuk keadilan bagi pekerja di sektor domestik.

“Pengesahan UU PPRT yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan berdekatan dengan momen May Day, kita harapkan menjadi sebuah bentuk perjuangan nyata dari DPR untuk pekerja,” jelas Puan.

Puan menegaskan, semua pekerja berhak memperoleh perlindungan yang layak. “Baik itu pekerja formal, pekerja informal, pekerja di sektor konvensional, pekerja di sektor domestik, freelancer dan kreatif, guru, driver ojek online, PRT, petani gurem, buruh harian, hingga pekerja kaki lama, dan lain-lain, semuanya berhak mendapat perlindungan dari Negara,” urai cucu Bung Karno itu.

“Peringatan Hari Buruh harus dipahami sebagai pengingat bahwa menjaga kualitas hidup pekerja berarti juga menjaga landasan sosial yang menopang pembangunan nasional,” tutup Puan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca