Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

KPK, Kemendagri, BPKP dan Pemprov Bali Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi dan Sosialisasi Program MCP untuk Pemda Se-Bali

BALIILU Tayang

:

inspektorat
Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi dan Sosialisasi Pedoman Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah di Wilayah Bali pada Selasa (4/4) pagi di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bali, di Jakarta. (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan BPKP Perwakilan Provinisi Bali serta Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi dan Sosialisasi Pedoman Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah (Pemda) di Wilayah Bali pada Selasa (4/4) pagi di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bali, di Jakarta.

Kegiatan ini sebagai tindaklanjut atas Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nomor : B/1637/KSP.00/70-76/03/2023, tanggal 29 Maret 2023.

Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada dalam sambutannya menyampaikan Pedoman Monitoring Center for Prevention (MCP) sangat penting bagi kita semua karena terdapat perubahan-perubahan yang mendalam tidak seperti pelaksanaan MCP 2022 dan sebelumnya. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada KPK RI yang selama ini telah membantu baik dalam pendampingan, memberikan arahan dan bimbingan kepada Provinsi Bali.

“Saya juga mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan arahan KPK RI selama ini. Perkembangannya cukup pesat dan signifikan berkaitan dengan pemenuhan dokumen,” ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muh. Masykur mengatakan kita semua memiliki semangat yang sama untuk mengamankan APBD maupun APBN. Terdapat 8 intervensi yang harus dilakukan untuk mendapatkan indeks ataupun skor yang tinggi. Diharapkan ke depan capain yang telah baik saat ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi.

“Tidak saja dari sisi skornya, tapi riil di lapangan juga kita bisa menjaganya baik dari sisi governernya, menjaga dari sisi akuntabilitasnya. Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan akhirnya terjadi tindak korupsi. Nilainya sudah tinggi, semestinya itu menggambarkan riil di lapangan juga demikian. Karena itu, kami juga sangat mendukung programnya KPK ini terkait dengan MCP ini,” jelasnya dan berharap, ke depan capaian Provinsi Bali bisa lebih baik lagi dan BPKP siap untuk bersinergi, memfasilitasi serta siap untuk memberikan pendampingan kepada seluruh Pemerintah Daerah se-Bali.

Baca Juga  Pemprov Bali Perkuat Sinergi dengan Ombudsman RI demi Tingkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

PIC MCP Kementerian Dalam Negeri Joko Kartiko Krisno menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh Provinsi Bali sebagai daerah dengan capaian tertinggi terkait nilai MCP-nya. Ia menjelaskan bahwa MCP di-creat oleh KPK berkolaborasi dengan Kemendagri dan BPKP dengan tujuan utama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah terjadinya tindakan korupsi.

“Kemendagri berkomitmen dalam mengawal MCP ini. Kita telah melaksanakan rapat koordinasi awal untuk pembentukan tim verifikasi dan tim asistensi di tingkat pusat. Sekarang dalam proses penandatanganan oleh Pak Sekjen melalui Biro Hukum,” ungkapnya.

Tugas tim asistensi untuk melakukan monitoring kepatuhan pemerintah daerah atas penyampaian laporan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang disampaikan melalui aplikasi JAGA.ID secara periodik. Kemudian melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen dan penilaian kualitas dokumen untuk bukti pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang disampaikan melalui aplikasi JAGA.ID.

“Selanjutnya melakukan koordinasi dengan KPK maupun dengan Badan Pengawas Keuangan serta instansi terkait dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian mengusulkan calon penerima dana insentif daerah kepada Menteri Dalam negeri bagi pemerintah daerah yang memenuhi kriteria terkait dengan indeks pencegahan korupsi. Terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang relevan dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, melalui MCP ini, diharapkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terwujud dengan baik,” imbuhnya.

Direktur Korsup KPK Wilayah V Budi Waluya menyampaikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kepala daerah berkomitmen untuk mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Baca Juga  Bali Jadi Pionir Industri Kendaraan Listrik dan Energi Bersih, Gubernur Koster Dorong Percepatan Ekosistem e-Mobility

“Kepala daerah juga melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme agar terwujud perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi serta kepala daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara objektif dan transparan,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah dengan Indeks Pencegahan Korupsi tertingggi secara Nasional. Penilaian tersebut terdiri atas 8 indikator yakni: (1) Perencanaan dan Penganggaran; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Perizinan; (4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); (5) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); (6) Optimalisasi Pendapatan Apajak; (7) Pengelolaan BMD; dan (8) Tata Kelola Keuangan Desa.

Hadir pada acara ini yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana, Sekda Kota/Kabupaten se-Bali, Inspektur Kota/Kabupaten se-Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

PLN Mengajar Hadir di SMA Negeri 1 Kerambitan, Kenalkan Dunia Ketenagalistrikan kepada Pelajar

Published

on

By

PLN Mengajar di SMA Negeri 1 Kerambitan
PLN MENGAJAR: Manajer PLN ULP Tabanan I Wayan Murtika bersama siswa SMA Negeri 1 Kerambitan dalam kegiatan PLN Mengajar di Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026. (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tabanan kembali menghadirkan program PLN Mengajar bagi generasi muda. Kali ini, sebanyak 50 siswa SMA Negeri 1 Kerambitan, Tabanan, mendapatkan pembelajaran mengenai dunia ketenagalistrikan, keselamatan penggunaan listrik, serta pemanfaatan layanan digital PLN.

Kegiatan PLN Mengajar yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kerambitan, Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026 itu berlangsung interaktif dan mendapat sambutan antusias dari para siswa. Tidak hanya menerima materi, siswa juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan insan PLN mengenai kelistrikan, keselamatan dalam menggunakan listrik, hingga kemudahan mengakses layanan PLN melalui PLN Mobile.

Dalam kegiatan tersebut, tim PLN ULP Tabanan memberikan materi terkait informasi ketenagalistrikan, keselamatan dan potensi bahaya listrik, serta pengenalan PLN Mobile sebagai salah satu kanal layanan digital PLN.

Materi PLN Mengajar disampaikan oleh I Wayan Murtika selaku Manajer ULP Tabanan, I Komang P. Juniarta selaku Team Leader PP, dan I Komang Sutarjana selaku Team Leader K3L & KAM. Penyampaian materi dikemas secara interaktif sehingga siswa memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan berdasarkan pengalaman maupun hal-hal yang mereka temui dalam keseharian.

Selain sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan kuis interaktif. Para siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan mengikuti kuis yang diberikan oleh tim PLN. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi siswa, PLN juga memberikan merchandise kepada peserta yang berpartisipasi dalam sesi interaktif tersebut.

Manager PLN UP3 Bali Selatan, Alexander J. Manuhuwa, mengatakan bahwa PLN Mengajar menjadi salah satu ruang bagi PLN untuk berbagi pengetahuan dan memperkenalkan dunia ketenagalistrikan kepada pelajar dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami.

Baca Juga  Pemprov Bali Dorong E-Katalog dan Transaksi Cashless dalam Pelayanan Samsat serta Perizinan

“PLN Mengajar merupakan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kelistrikan secara langsung kepada para siswa. Kami ingin mereka memahami bahwa listrik memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, namun penggunaannya juga harus disertai dengan pengetahuan mengenai keselamatan,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, pengenalan mengenai PLN Mobile dalam kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda lebih mengenal perkembangan layanan PLN yang semakin memanfaatkan teknologi digital.

“Di sisi lain, kami juga ingin memperkenalkan bagaimana masyarakat saat ini dapat mengakses layanan PLN melalui kanal digital. Harapannya, siswa mengenal PLN bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai perusahaan yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan,” lanjutnya.

Sementara itu, Waka Humas SMA Negeri 1 Kerambitan, Ni Made Utami Asih, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada PLN atas pelaksanaan program PLN Mengajar di sekolahnya.

“Pihak sekolah berterima kasih atas kegiatan edukasi yang diberikan kepada siswa-siswi. Kegiatan seperti ini memberikan pengetahuan tambahan bagi mereka, khususnya agar lebih memahami keselamatan ketenagalistrikan dan lebih berhati-hati dalam menggunakan listrik,” ungkap Ni Made Utami.

Antusiasme siswa selama kegiatan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan PLN Mengajar. Melalui sesi diskusi dan kuis, siswa tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi turut terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

PLN berharap program PLN Mengajar dapat terus menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda, sekaligus membangun kesadaran mengenai penggunaan listrik yang aman serta memperkenalkan perkembangan layanan kelistrikan dan digitalisasi PLN kepada masyarakat sejak lingkungan pendidikan. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo dan Wakil PM Malaysia Perkuat Kerja Sama Penanganan Karhutla

Published

on

By

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia
TERIMA KUNJUNGAN: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Hambalang, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid membahas sejumlah hal, termasuk kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Beliau kawan lama, jadi beliau berkunjung ke saya dan kita bahas berbagai masalah, yang pertama dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menyebut bahwa bantuan tersebut akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.

“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh, supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi, muncul lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menilai dukungan dari negara-negara sahabat menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak hanya menjadi perhatian Indonesia. Selain Malaysia, Indonesia juga telah menerima bantuan dari Jepang dan sejumlah negara lain yang menawarkan dukungan dalam penanganan karhutla.

“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang memengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik,” lanjutnya.

Selain penanganan karhutla, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid juga bertukar pandangan mengenai peluang kerja sama lainnya, termasuk pada bidang industri halal. Kepala Negara pun menegaskan pentingnya untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Baca Juga  Gubernur Koster Siap Kawal Percepatan Transformasi Digital Pemerintah melalui Adopsi Infrastruktur Digital Publik

“Jangan sampai kita, hal-hal yang mengganggu kita menjadi masalah yang dibesar-besarkan, Indonesia dan Malaysia adalah saudara, kita harus bekerja sama, kita harus pelihara hubungan yang sangat baik saya kira itu, terima kasih,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Jamin Stok BBM Bersubsidi, Menteri ESDM: Berikan Hak Subsidi kepada Rakyat yang Membutuhkan

Published

on

By

Menteri ESDM Bahlil Beri Keterangan soal BBM Bersubsidi
BERIKAN KETERANGAN: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus menyiapkan stok bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong agar penyaluran subsidi dapat makin tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang memang berhak.

“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Menteri ESDM dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menyoroti adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang memadai perlu ikut menjaga agar BBM bersubsidi tidak digunakan oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa BBM subsidi disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pengelolaan BBM bersubsidi.

“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan penguatan regulasi, Menteri ESDM mengatakan pemerintah akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena perubahan aturan membutuhkan proses. Namun, menurutnya, imbauan kepada masyarakat mampu tetap penting disampaikan sejak sekarang.

“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.

Baca Juga  Kementrian PUPR Tegaskan Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Berjalan Terus

Menteri ESDM pun mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.

“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga pasokan BBM sekaligus membenahi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dukungan negara dapat diterima secara adil oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca