Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Kuatkan Ketahanan Bisnis LPD 2022: BKS LPD Bali, Bank BPD dan PT Ussi Arwic Technology Jalin Kerja Sama Teknologi Digitalisasi

BALIILU Tayang

:

de
BERI KETERANGAN: Ketua BKS-LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan saat memberikan keterangan pers usai pertemuan, Kamis (16/12) di Kantor BKS-LPD Kabupaten Gianyar. (Foto: gs)

Gianyar, baliilu.com – Untuk menjaga dan menguatkan ketahanan bisnis lembaga perkreditan desa (LPD) di tahun 2022, Badan Kerja Sama LPD (BKS-LPD) Provinsi Bali dengan Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) dan PT Ussi Arwic Technology melakukan kerja sama dalam bidang teknologi digitalisasi, menindaklanjuti kerja sama yang sudah dilakukan selama ini.

Pertemuan itu dihadiri Ketua BKS-LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan, wakil dari Bank BPD Bali, Direktur PT Ussi Arwic Technology Maman Tirta Rukmana dan pengurus LPD di Bali di Kantor BKS-LPD Kabupaten Gianyar di Jalan Banteng Gianyar, Kamis (16/12/2021).

Usai pertemuan, Ketua BKS-LPD Bali Nyoman Cendikiawan menyampaikan, pertemuan ini untuk menindaklanjuti kerja sama antara antara BKS-LPD dengan PT Ussi Arwic Tehnology dan Bank BPD Bali, dimana kerja sama ini sudah dilakukan sejak lama. Pada kesempatan tersebut sekaligus dilakukan evaluasi dan juga penyegaran untuk menguatkan ketahanan bisnis LPD menyongsong tahun 2022 mendatang.

Kerja sama ini, lanjut Cendikiawan prinsipnya dari awal berteknologi barat tetapi berjiwa timur. Artinya, bagaimana roh LPD dengan desa adatnya paras paros sarpanaya selunglung sebayantaka tetap dilakukan. Tetapi secara teknologi mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang merambah begitu cepatnya.

‘’Itu poin kerja sama yang dilakukan hari ini. Tentu harapan kita, karena LPD dikelola oleh hukum adat, bagaimana LPD mampu memberikan kontribusi kepada desa adatnya baik dana pembangunan dan dana sosialnya,’’ papar Cendikiawan.

Meskipun demikian, Cendikiawan tidak memungkiri ada LPD yang bermasalah atau oknum pengurus LPD yang bermasalah. ‘’Tentu kita tetap mengedepankan prasangka, praduga tak bersalah. Sebelum inkrah ke proses hukum tolong LPD selaku lembaganya jangan dikait-kaitkan. Seperti sering kita bilang. Kalau di lumbung ada tikus silakan tikusnya diberantas, lumbungnya mari kita tetap jaga. Artinya lembaga LPD yang sudah berumur 37 tahun dari tahun 1984 sampai 2021 ngiring kita sareng-sareng jaga terutama teman di medsos, media konvensional karena LP sangat rentan isu, mohon dengan hormat mari kita jaga bersama,’’ ucapnya seraya menegaskan silakan kalau ada proses pidana secara perorangan, oknum durusang. Tetapi LPD-nya mari kita tetap jaga.  ‘’Itu harapan kita ke depan, terima kasih kepada pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat di seluruh Bali, Bank BPD, LP LPD, termasuk juga PT Ussi kita tetap jalin kerja sama saling menguntungkan,’’ imbuhnya.

Pengurus BKS-LPD Bali, Bank BPD Bali, PT Ussi Armac Tehnology serta pengurus LPD lakukan foto bersama usai pertemuan. (Foto: gs)

Cendekiawan memaparkan, keberadaan BKS-LPD sifatnya badan koordinasi untuk meningkatkan kinerja LPD. Sementara LPD sifatnya otonomi artinya di desa adat punya perarem, awig awig selain perda dan pergub. Karena itu, BKS-LPD yang sifatnya koordinatif tidak mencampuri urusan intern LPD. Kalau sifatnya pembinaan, pelatihan dan audit ada perannya LP LPD. Tetapi lagi-lagi karena 1.436 LPD di seluruh Bali dengan tim LP LPD hanya 70 orang tentu secara rasio masih perlu ditingkatkan.

Soal tugas pengawasan, pembinaan, pelatihan di LPD ada eksternal dari LP LPD, dan internalnya ada pengawas selaku ex officio bendesa adat dan tokoh-tokoh yang paham tentang LPD di desa adat. Tetapi soal pengawasan melekat, nasabah krama mesti ikut mengawasi sesuai yang tertuang dalam paruman desa. Kalaupun nanti ada audit eksternal sesuai kepentingan desa adat memungkinkan dilakukan oleh desa adat, tetapi juga perlu biaya proses. ‘’Sesenggak Bali, mangde ten mekecuh arep menek. Mari semua permasalahan LPD diselesaikan di hukum adat tanpa langsung ke hukum positif,’’ ujarnya.

Terkait kerja sama, Cendikiawan menjelaskan kerja sama yang sudah terjalin sejak dulu baik komputerisasi termasuk kelanjutan digitalisasi. Program cornya dipercayakan kepada PT Ussi dimana hampir 600 LPD memakai program ini. Sementara BKS-LPD hanya mensubsidi dari program itu 40 persen dari dana setoran yang dikumpulkan LPD seluruh Bali. Saat ini program ATM sudah berjalan hampir di 20 LPD, dan kini Bank BPD Bali juga memberikan hibah mesin tentu akan dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan LPD masing-masing.

Sementara itu, Direktur PT Ussi Armac Tehnology Maman Tirta Rukmana menambahkan, teknologi digitalisasi pada LPD memberikan manfaat baik aspek operasional, aspek layanan, aspek bisnis dan aspek kepatuhan. Penguatan teknologi digital bisa meningkatkan bisnis LPD. Bukan hanya beaya tetapi justru menjadi profit center. Bagaimana laporan bisa dipantau real time dari pemangku kepentingan karena semua laporan bisa on line, mudah menarik dana karena ada layanan ATM.

Kelebihan dengan teknologi digital di antaranya efisiensi, laporan cepat dikerjakan, nasabah bisa lebih terpuaskan, sejak 2016 sudah launching mobile banking untuk LPD. Dari aspek bisnis, LPD bukan hanya mengandalkan tabungan atau kredit, tetapi ada layanan transfer, pembayaan listrik, pulsa dll. ‘’Soal program yang kemungkinan ada yang meng-hack, PT Ussi memberikan garansi terhadap program yang digunakan,’’ pungkas Maman Tirta Rukmana. (gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Survei Penjualan Eceran Bali Juni 2026: Optimisme Penjualan Eceran Tetap Kuat Didorong Momentum Hari Raya

Published

on

By

Infografis Indeks Penjualan Riil Provinsi Bali dari Bank Indonesia Bali
Infografis indek penjualan riil Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Mei 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 125,7 dan masih berada di level optimis (>100). Kinerja tersebut meningkat sebesar 0,3% (mtm), terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan pada kategori barang lainnya 4,1% (mtm), sandang 3,7% (mtm), serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,9% (mtm). Peningkatan tersebut sejalan dengan menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat pada periode Mei 2026 didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata, momentum libur panjang HBKN, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga yang menopang permintaan di berbagai sektor ritel. Kinerja penjualan eceran pada Juni 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Juni 2026 diprakirakan sebesar 126,3, atau meningkat 0,4% (mtm), ditopang oleh prakiraan peningkatan penjualan pada kategori barang budaya dan rekreasi, kategori makanan, minuman, dan tembakau serta kategori barang lainnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya bahwa perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat di tengah periode Hari Raya Galungan dan Kuningan pada Juni 2026. Sementara itu, ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Agustus 2026 dan November 2026 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2026 dan November 2026 masing-masing sebesar 188 dan 200.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Achris Sarwani, inflasi Bali pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Optimisme penjualan ritel ke depan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP tiga bulan mendatang yaitu Agustus 2026 sebesar 190,0, meningkat dari IEP Juli 2026 sebesar 172,0. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang, yaitu November 2026 tercatat sebesar 190,0, masih sama dibandingkan IEP Oktober 2026 sebesar 190,0. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100) yang menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek penjualan ritel Bali tetap terjaga.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani menegaskan bahwa keyakinan pelaku usaha tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga Mei 2026 tercatatat tumbuh sebesar 1,95% (yoy). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga (pro stability) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapai inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Inflasi Provinsi Bali Juni 2026 Terkendali di Tengah HBKN

Published

on

By

inflasi bali
Infografis inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Juli 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Mei sebesar 0,42% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh permintaan barang/jasa akibat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,99% (yoy) pada Mei 2026 menjadi 3,27% (yoy), masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% serta berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026 yakni Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,92% (mtm) atau 3,43% (yoy).

Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,75% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,46% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan sebesar 0,69% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,80% (yoy), dan selanjutnya Kabupaten Buleleng yang juga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,46% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,26% (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Juni 2026 bersumber dari kenaikan harga bensin, bawang merah, bawang putih, wortel, dan buncis. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, dan telur ayam ras. “Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%,” ujarnya.

Ke depan, kata Achris Sarwani, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode high season wisatawan nusantara (libur sekolah), ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino moderat yang memengaruhi produksi pertanian, serta potensi peningkatan biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.

Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkahlangkah implementasinya diantaranya melalui intensifikasi operasi pasar murah, pemantauan harga secara berkala, monitoring serta sidak distribusi LPG bersubsidi, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Keyakinan Konsumen Bali Tetap Terjaga pada Mei 2026

Published

on

By

ikk bali
Infografis indeks konsumen. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada di level optimis sebesar 121,9 (nilai indeks > 100). Meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya (124,09), IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 120,9. Optimisme konsumen pada Mei 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran Rp 6-7 juta sebesar 21% (mtm), Rp 5-6 juta sebesar 11% (mtm), Rp 2-3 juta sebesar 9% (mtm), dan Rp 3-4 juta sebesar 8% (mtm). Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor informal (124,7) dan sektor formal (119,3), sebagaimana hasil Survei Konsumen Bank Indonesia.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan pers mengatakan bahwa perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari 120,7 pada April 2026 menjadi 117,5 pada Mei 2026 atau menurun sebesar 2,7% (mtm).

Penurunan IKE bersumber dari seluruh komponen utama, yaitu konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (105,0), ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (125,0), serta penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (122,5).

Sementara, kata Achris Sarwani, komponen kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu relatif stabil pada level 100,0. Di sisi lain, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan menjadi 126,3 atau turun 0,9% (mtm) dibandingkan IEK April 2026. Penurunan terutama terjadi pada komponen prakiraan penghasilan (125,5) dan kegiatan usaha (127,5).

Sementara itu, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang masih menunjukkan peningkatan sebesar 0,8% (mtm) atau menjadi 126,0. “Penurunan IKK pada periode awal hingga pertengahan Mei 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan domestik, antara lain meningkatnya kekhawatiran kenaikan harga pangan global dan perlambatan kunjungan wisatawan, akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah,“ ujar Achris Sarwani.

Selain itu, inflasi Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,42% (mtm) dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas seperti beras, cabai rawit, cabai merah yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Sebagai respons, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, pengawasan harga komoditas strategis, serta penguatan distribusi pangan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca