Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kunker Hari Pertama di Wilayah Barat, Bupati Buleleng Tinjau Pembangunan Sekolah hingga Infrastruktur Desa

BALIILU Tayang

:

Bupati Sutjidra dan Wabup Supriatna Tinjau Pembangunan di Gerokgak
KUNJUNGAN: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra beserta Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna saat melakukan peninjauan sejumlah program pembangunan di wilayah barat Kabupaten Buleleng, Senin (16/11). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Mengawali rangkaian kunjungan kerja (kunker) tahun 2026, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra beserta Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama rombongan melakukan peninjauan sejumlah program pembangunan di wilayah barat Kabupaten Buleleng. Pada hari pertama Senin (16/11), kunjungan dipusatkan di Kecamatan Gerokgak untuk melihat langsung program pemerintah yang telah selesai dikerjakan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Sutjidra meninjau berbagai sektor, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, bantuan sosial, penataan kawasan tempat ibadah, hingga program pembangunan berbasis kebutuhan desa.

Bupati Sutjidra menyampaikan, pemerintah daerah terus meningkatkan perhatian terhadap kualitas sarana pendidikan. Pada tahun 2026, lebih dari 100 sekolah telah mendapatkan program rehabilitasi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Rehabilitasi menyasar berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Menurutnya, meskipun sejumlah sekolah telah mendapatkan perbaikan, masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang membutuhkan penanganan lanjutan. Kondisi bangunan yang sudah berusia cukup lama menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

“Kita akan terus melakukan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah. Harapannya, seluruh sekolah di Buleleng memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman,” ujarnya.

Selain infrastruktur pendidikan, Bupati juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah, salah satunya di SD Negeri 2 Gerokgak. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan akan melakukan evaluasi dan mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi. Sementara itu, pemanfaatan tenaga pendidik yang tersedia juga menjadi salah satu langkah sementara agar anak-anak tetap memperoleh pelayanan pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sutjidra juga melihat pelaksanaan sejumlah program sosial, di antaranya pemberian seragam sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Baca Juga  Komitmen Nyata Pemkab Buleleng, Salurkan Rp 516 juta untuk Ngaben Massal Sepanjang 2026

Di sektor keagamaan dan penataan kawasan tempat ibadah, Bupati meninjau hasil penataan area parkir di Pura Kerta Kawat yang dikerjakan secara bertahap. Penataan tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk bersembahyang.

Penataan ini diperlukan untuk mengatasi kondisi area pemedek yang selama ini becek ketika hujan dan berdebu saat musim panas. Bupati Sutjidra mengatakan, penataan kawasan tempat ibadah akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

“Yang kita harapkan adalah masyarakat yang datang untuk bersembahyang bisa merasa lebih nyaman. Karena itu, penataan akan terus kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menjelaskan pelaksanaan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Program ini memberikan ruang bagi desa untuk menyampaikan dan memperjuangkan kebutuhan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Melalui PIWK, masing-masing kecamatan memperoleh alokasi anggaran indikatif yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh para kepala desa. Dengan demikian, program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Adapun program prioritas yang dapat diusulkan desa meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanganan sampah. Program ini juga diharapkan dapat membantu desa menggerakkan kegiatan prioritas di tengah keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Melalui PIWK, desa memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan bersama. Jadi, apa yang dilaksanakan nantinya benar-benar berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan masing-masing wilayah,” ungkapnya.

Perhatian terhadap pelestarian seni dan budaya lokal juga menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja tersebut. Bupati Sutjidra mengapresiasi penampilan anak-anak dari Sanggar Sari Kencana yang dinilai memiliki potensi dalam melestarikan seni tradisional Buleleng.

Baca Juga  Gerak Jalan Kocak di Buleleng Hadirkan Tawa dan Kreativitas Warga

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah daerah berkomitmen membantu penyediaan sarana kesenian berupa gong agar para generasi muda dapat berlatih dan tampil dengan lebih baik. Dukungan ini sekaligus menjadi persiapan bagi kelompok seni tersebut untuk mengikuti ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) tahun 2027.

Selain itu, rencana pembangunan rumah sakit menjadi salah satu hal yang sedang dipertimbangkan, termasuk terkait penentuan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

Melalui kunjungan kerja hari pertama ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng ingin memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus menyerap langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah barat. Kunjungan kerja tersebut juga menjadi sarana evaluasi bagi perangkat daerah untuk memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Gerak Jalan Kocak di Buleleng Hadirkan Tawa dan Kreativitas Warga

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Komitmen Nyata Pemkab Buleleng, Salurkan Rp 516 juta untuk Ngaben Massal Sepanjang 2026

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Kominfosanti Buleleng Apresiasi Desa Digital Tinga-Tinga, Siap Perkuat SDM dan Keamanan Sistem
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Kominfosanti Buleleng Apresiasi Desa Digital Tinga-Tinga, Siap Perkuat SDM dan Keamanan Sistem

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca