Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan menggelar Pekan Kebudayaan Daerah Jantra Tradisi Bali Kabupaten Badung tahun 2024 di Lapangan Mangupraja Mandala, Puspem Badung, Kamis (18/4).

Pekan kebudayaan jantra melalui perlombaan tajog dan megala-gala diikuti siswa-siswi SMP se-Badung. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa ditandai pelepasan balon. Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan SK Pengukuhan Kepengurusan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) Kabupaten Badung masa bakti 2024-2029 yang diketuai I Gusti Agung Anom Gumanti. Jantra Tradisi Bali merupakan kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Dalam sambutannya, Wabup Suiasa merasa bangga dengan digelarnya pekan kebudayaan daerah Jantra Tradisi Bali di Kabupaten Badung. Suiasa menilai perlombaan olahraga tradisi sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional nusantara yang saat ini mulai ditinggalkan karena pengaruh budaya luar.

“Perlombaan Tradisi Bali Jantra ini sejalan dengan enam prinsip dasar pembangunan di Badung salah satunya dalam upaya melestarikan adat, tradisi, seni dan budaya Bali dengan mengutamakan kearifan lokal atau pro culture. Selain itu permainan tradisional jantra tradisi Bali juga dapat menjadi obyek wisata, sebagai atraksi dalam pementasan seni,” terangnya, seraya mengharapkan lomba jantra tradisi Bali dapat dilaksanakan setiap tahun dan dapat pula dilaksanakan dalam kegiatan porsenicam, porsenijar maupun porseni desa.

Kadis Kebudayaan Badung I Gede Eka Sudarwitha menjelaskan, kegiatan pekan kebudayaan daerah Jantra Tradisi Bali ini digelar dalam upaya melestarikan Jantra Tradisi Bali. Tujuannya melestarikan permainan rakyat sebagai warisan budaya leluhur. Selain itu guna menyiapkan duta Badung yang akan mengikuti pekan daerah Jantra Provinsi Bali tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung selama lima (5) hari dari 17-21 April dengan kegiatan perlombaan seperti lomba megala-gala/hadang, lomba tajog dan lomba terompah panjang. Dilaksanakan pula atraksi pencak silat dan panahan tradisional. “Kami Dinas Kebudayaan bersama KPOTI Badung juga siap menggelar lomba layang-layang Badung,” tambahnya.

Hadir Ketua DPRD Badung diwakili Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Suwardana, Ketua Harian KPOTI Bali I Gede Sukrawan serta Widya Sabha Badung. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada penutupan Rapat Paripurna Kamis, 18 April 2024, menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2023 di Ruang Sidang Utama Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Penutupan Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama 2024 tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta bersama segenap pimpinan dan anggota DPRD Badung. Hadir Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa. Turut hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Forkopimda Badung, OPD Badung, serta Tenaga Ahli DPRD Badung.

Usai acara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta dan Sekwan DPRD Badung I Gusti Agung Made Wardika kepada awak media menyampaikan, bahwa Masa Sidang Pertama 2024 dalam LKPJ Bupati Badung tahun 2023 digunakan sebuah mekanisme Tata Tertib DPRD Kabupaten Badung.

“Jadi, kuorum sebuah Sidang Paripurna sejumlah 3/4 Anggota DPRD Badung harus hadir dan hari ini, Sidang Paripurna telah kami nyatakan kuorum sesuai dengan Tata Tertib, karena yang hadir 30 orang dari 40 orang. Artinya telah melebihi daripada ketentuan yang diatur oleh Tata Tertib,” kata Putu Parwata.

Selain dari segi persidangan, Putu Parwata juga menyoroti hasil kajian berdasarkan Rapat Tim oleh Alat Kelengkapan DPRD Badung, terutama Tim Banggar DPRD Badung melakukan analisis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung.

“Jadi, kami melihat bahwa terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Bupati Badung bersama dengan jajarannya sangat luar biasa,” terangnya.

Bahkan, disebutkan APBD 2023 tercapai dengan SILPA sebesar Rp 1,95 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu adalah Rp 7,2 triliun, sehingga seluruh program yang ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Badung ini semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga anggaran terserap hampir 97 persen.

Oleh karena itu, pihaknya dari DPRD Badung terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Bupati Badung melalui LKPJ tahun 2023 telah berjalan dengan baik, terutama hasil audit BPK itu tidak ada temuan yang janggal dan aneh.

Maka dengan spirit yang sama antara Pemerintah dan DPRD Badung, Putu Parwata selaku Ketua DPRD Badung mendorong apa yang dilihat real di lapangan.

“Yang pertama, kami menyarankan soal pendidikan, kami minta supaya sarana prasarana terus ditingkatkan. Yang kedua, masalah kesehatan, supaya RSUD atau Rumah Sakit Mangusada betul-betul mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, termasuk peralatan kesehatan yang dibutuhkan,” tambahnya.

Dalam saran dan masukan DPRD Badung ke Pemerintah, pihaknya juga mendorong, agar rumah sakit ini bisa berkualitas. “Maka jika ada alat-alat yang kurang itu dapat digunakan kerja sama dengan pihak ketiga atau KSU. Hal ini kami dorong, sehingga semua sarana prasarana itu bisa melayani masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta rumah sakit ini melakukan prioritas untuk mereka yang mau bersekolah atau mencari spesialis.

Kemudian masalah pariwisata, Dewan terus mendorong supaya Pemerintah Badung menghidupkan kembali destinasi wisata atau pariwisata desa, yang kemudian dijadikan unggulan. “Kami mengharapkan setiap tahun, Badung punya destinasi baru agar tidak bosan dengan destinasi yang ada, tapi punya varian-varian destinasi lainnya, misalnya Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, Petang, ini supaya tumbuh,” terangnya. Bahkan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus mendorong supaya semuanya tumbuh, sehingga pendapatan ini akan stabil.

“Apa yang disampaikan pak Bupati, 1,7 juta itu bisa datang tamunya. Nah, hal ini sangat luar biasa. Jadi, kami dorong itu,” kata Putu Parwata.

Lalu, soal infrastrukturnya supaya dicek terus, agar tidak ada kemacetan lalu lintas dan banjir. Hal tersebut terus didorong sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Bahkan, pihaknya juga memberikan catatan-catatan khusus rekomendasi strategis, untuk dilakukan ke depan oleh pemerintah. Meski demikian, Putu Parwata memberikan apresiasi, bahwa 95 persen hasil rekomendasi sudah dilakukan oleh Bupati Badung. Sedangkan pada tahun 2022, hanya ada beberapa saja belum direkomendasi.

“Rekomendasi akan disampaikan, supaya dicek trotoar, kemudian lapangan golf, sanitasi itu supaya dicek semuanya serta penampungan air hujan, termasuk embung-embung di Kuta, sering banjir supaya dilakukan pengecekan, termasuk sampah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Putu Parwata juga menyoroti masalah sampah secara merata di Kabupaten Badung per kecamatan dan per desa, agar desa itu bisa menangani dengan baik.

“Nah, sekarang ini fokus bagaimana kita tangani sampah dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah melalui DLHK. Saya kira itu catatan-catatan khusus yang strategis dilakukan. Semoga di 2024 akan lebih bagus lagi,” pungkasnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menilai dukung mendukung dalam setiap kontes demokrasi merupakan hal biasa. Begitupun dengan ASN menurutnya tentu memiliki hak politis, namun ia menegaskan agar hal tersebut hanya dilakukan di bilik TPS.

“Tidak ada aktivitas berlebih selain di TPS,” tegas Dewa Made Indra saat membuka Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (18/4) pagi.

Ia berharap seluruh ASN baik di Provinsi Bali maupun ASN Kabupaten/Kota dapat menjaga netralitas dengan baik dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi. Sementara terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah mendatang, Dewa Made Indra menilai tantangan netralitas ASN yang dihadapi akan lebih berat dibandingkan dengan Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Dewa Made Indra menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 lalu netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota sudah sangat baik. “Secara umum ASN di Pemprov Bali dan Kabupaten/Kota sudah dapat menjaga netralitasnya dengan baik,” jelasnya.

Namun ia mengungkapkan masih terdapat pelanggaran netralitas yang terjadi seperti yang dilakukan oleh pejabat di salah satu SMK di Bali dan pelanggaran netralitas oleh ASN di Kabupaten Buleleng. “Untuk di Pemprov Bali hanya ada satu dan itu tidak ada ampun. Kita jatuhkan sanksi berat berupa penurunan pangkat dan mutasi ke tempat yang jauh dari lokasi tempat tinggal yang bersangkutan,” tegas Dewa Made Indra.

Menurutnya penjatuhan sanksi tegas perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Sementara pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Buleleng juga telah mendapatkan sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian setempat.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang dinilai sudah sangat baik. Ia menjelaskan pelanggaran netralitas ASN berdampak negatif terhadap pelaksanaan pemerintahan. Sementara bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain rekayasa regulasi, mobilisasi SDM, alokasi dukungan anggaran untuk kepentingan politis, bantuan program hingga penggunaan fasilitas sarana dan prasarana pemerintah.

Di sisi lain, berdasarkan data KASN telah terjadi penurunan jumlah pelanggaran netralitas ASN pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dari 489 pelanggaran yang dilaporkan pada tahun 2024, 278 di antaranya terbukti melanggar dan dijatuhkan sanksi sementara pada pemilu sebelumnya di tahun 2020, jumlah pelanggaran yang dilaporkan mencapai 2.034 kasus dengan 1.597 di antaranya terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi.

Walaupun telah terjadi penurunan namun pelanggaran netralitas ASN masih sering terjadi. Agus Pramusinto berharap ke depan netralitas ASN dapat terus dijaga untuk mewujudkan birokrasi yang independen dan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. (gs/bi)