Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

Uncategorized

Lima Pelanggaran Berat, Gubernur Koster Perintahkan Bongkar Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking

BALIILU Tayang

:

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster telah menerima rekomendasi dari Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali. Selanjutnya, Koster memerintahkan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group segera membongkar proyek lift kaca di Kelingking Beach Nusa Penida Klungkung. Gubernur Koster memerintah agar segera menghentikan seluruh kegiatan pembangunan Lift Kaca (Glass Viewing Platform).

Perusahan bersangkutan harus membongkar secara mandiri dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan melakukan pemulihan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group ditemukan melakukan lima pelanggaran berat di Pantai Kelingking, Nusa Penida.

Hal ini disampaikan Gubernur Koster didampingi Bupati Klungkung I Made Satria, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, Kasat Pol. PP Bali I Dewa Nyoman Rai Darmadi, dan Karo Hukum IB Sudarsana, Minggu, 23 November 2025 di Jaya Sabha Denpasar.

“Dalam hal PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Gubernur Koster.

Koster mengatakan, lima jenis pelanggaran berat yang dilakukan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group diantaranya, pertama Pelanggaran Tata Ruang, yang diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali 2009-2029.

Bentuk pelanggarannya, pembangunan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) dengan luas 846 m2 dan tinggi ±180 m beserta bangunan pendukung kepariwisataan berada pada kawasan sempadan jurang, tidak memiliki Rekomendasi Gubernur Bali sebagaimana syarat yang ditentukan.

Pondasi (bore pile) bangunan jembatan dan Lift Kaca berada di wilayah pantai dan pesisir, tidak mendapat Rekomendasi Gubernur Bali dan tidak mendapat Izin Pemanfaatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak memiliki Rekomendasi Gubernur Bali terhadap kajian kestabilan jurang. Tidak ada validasi terhadap KKPR bagi PMA yang terbit otomatis melalui OSS, sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2025. Sebagian besar bangunan Lift Kaca berada di wilayah perairan pesisir yang tidak memiliki perizinan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sanksi tegas dari pelanggaran berat pertama ini yakni sanksi administratif pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang.

Pelanggaran berat kedua, jelas Gubernur Koster, yakni pelanggaran Lingkungan Hidup, yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam peraturan, pelanggaran yang terjadi disana yakni bentuk Pelanggaran Tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Hanya memiliki Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Sanksinya yakni sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran.

Pelanggaran berat ketiga kata Gubernur Koster, yakni pelanggaran Perizinan, yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bentuk pelanggarannya, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.  Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya untuk bangunan Loket Tiket (Entrance dan Ticketing) dengan luas 563,91 m2, yang tidak mencakup bangunan Jembatan Layang Penghubung dengan panjang 42 m dan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) dengan luas 846 m2 dan tinggi ±180 m. Sanksinya, penghentian seluruh kegiatan.

Koster mengatakan, pelanggaran berat keempat yakni Pelanggaran Tata Ruang Laut, yang diatur dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Bali No. 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali.

Bentuk pelanggarannya, bangunan pondasi beton (bore pile) yang terbangun, berada di Kawasan Konservasi Perairan, pada zona perikanan berkelanjutan, subzona perikanan tradisional, tidak diperbolehkan pembangunan bangunan wisata termasuk bangunan lift. Sanksinya, sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.

Pelanggaran berat kelima tegas Gubernur Koster, yakni pelanggaran pariwisata berbasis budaya, yang diatur dengan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Bentuk pelanggarannya, merubah keorisinilan Daerah Tujuan Wisata (DTW). Sanksinya, sanksi pidana.

Hasil Rekomendasi DPRD Provinsi Bali dan Pansus TRAP

Dalam kesempatan ini, Gubernur Koster juga menyampaikan hasil rekomendasi DPRD Bali dan Pansus TRAP diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Rekomendasi tersebut yakni, pertama, menghentikan segala bentuk kegiatan pembangunan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) di Banjar Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung oleh PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group.

Kedua, melakukan penutupan dan pembongkaran pembangunan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) di Banjar Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung oleh PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group.

Ketiga, segala biaya yang timbul dalam pembongkaran Lift Kaca (Glass Viewing Platform) di Banjar Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group, sebagaimana batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, apabila pembongkaran Lift Kaca (Glass Viewing Platform) di Banjar Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tidak dilaksanakan oleh PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group sebagaimana batas waktu yang sudah ditentukan, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama-sama Pemerintah Provinsi Bali, akan melakukan pembongkaran konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Investasi Harus Didasari Cinta Budaya, Alam dan Segala Isinya, Bukan Orientasi Eksploitasi

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Pemerintah Provinsi Bali mengambil pilihan tindakan tegas agar ke depan penyelenggaraan usaha/investasi di Bali benar-benar memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan, pelestarian ekosistem alam, budaya, serta kearifan lokal Bali.

Upaya ini merupakan penegasan agar ke depan tidak terjadi kembali berbagai bentuk pelanggaran oleh para pemangku kepentingan.

“Pemerintah Provinsi Bali sangat membutuhkan dan mendukung investasi di Bali yang diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip legalitas, kepatutan, dan kepantasan dalam rangka memajukan pariwisata dan perekonomian Bali secara berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” jelas Koster.

Koster menegaskan, kegiatan investasi di Bali ke depan, hendaknya didasarkan atas niat baik, mencintai Bali, menjaga Bali, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara bijak, bukan berorientasi pada eksploitasi yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem alam, budaya, dan kearifan lokal, serta masa depan generasi Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gubernur Koster Tinjau Terminal BBM, Minta Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Bali Cukupi hingga Dua Pekan ke Depan

Published

on

By

RAPAT TERBATAS: Gubernur Bali Wayan Koster saat menggelar rapat terbatas bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dan jajaran terkait di Depot BBM PT Pertamina Patra Niaga, Pesanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pertamina (Persero) mempercepat pemulihan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali dalam beberapa hari terakhir. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menggelar rapat terbatas bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dan jajaran terkait di Depot BBM PT Pertamina Patra Niaga, Pesanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas kondisi pasokan dan kendala distribusi BBM di Bali sekaligus merumuskan langkah percepatan penanganan agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera kembali normal. Seusai rapat, Gubernur Koster bersama Direktur Utama Pertamina dan jajaran terkait meninjau langsung fasilitas sandar dan bongkar muat kapal tanker BBM di Pelabuhan Benoa.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya memastikan kelancaran distribusi BBM dari terminal penyimpanan menuju SPBU. Menurutnya, ketersediaan pasokan harus diimbangi dengan sistem distribusi yang efektif agar masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah tanpa harus mengantre dalam waktu lama.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Pertamina, ketersediaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Bali dipastikan mencukupi kebutuhan hingga dua pekan ke depan, dengan dukungan pasokan tambahan yang akan terus dikirim secara bertahap. Gubernur Koster menyampaikan informasi tersebut sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM.

“Yang pertama ingin saya pastikan, ketersediaan BBM Pertalite dan Pertamax itu ada sampai dua minggu ke depan. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Pasokan tersedia dan akan terus datang secara bertahap,” tegasnya.

Pertamina melaporkan bahwa pada Selasa (13/10), kapal tanker yang membawa pasokan BBM telah tiba di Terminal BBM Manggis dan Pesanggaran. Pasokan Pertalite yang tiba mencapai 19,2 juta liter atau diperkirakan mencukupi kebutuhan selama enam hingga tujuh hari. Sementara itu, tambahan Pertamax sebanyak 3 juta liter diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan sekitar tiga hari.

Pasokan berikutnya dijadwalkan kembali tiba pada 15, 16, dan 17 Oktober 2026, dengan tambahan Pertalite sebanyak 25 juta liter. Pasokan Pertamax juga akan diperkuat melalui kedatangan kapal berikutnya. Pengiriman secara bertahap tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pasokan BBM selama proses pemulihan distribusi berlangsung.

Untuk mempercepat penanganan antrean, Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina memprioritaskan pemulihan distribusi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat aktivitas dan kebutuhan BBM yang tinggi serta mengalami antrean kendaraan yang cukup panjang di sejumlah SPBU.

Sebanyak 92 SPBU menjadi fokus percepatan pelayanan, terdiri atas 54 SPBU di Kota Denpasar dan 38 SPBU di Kabupaten Badung. Pertamina menyiapkan operasional SPBU selama 24 jam secara bertahap setelah kesiapan tenaga kerja dan sarana pendukung terpenuhi. Selain itu, fasilitas penyimpanan dan distribusi BBM di Manggis dan Pesanggaran juga dioptimalkan untuk beroperasi selama 24 jam guna memperlancar penyaluran pasokan.

Pertamina juga menambah jumlah armada mobil tangki pengangkut BBM dari sekitar 90 unit menjadi 105 unit. Penambahan 15 armada tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan frekuensi pengiriman dari terminal BBM menuju SPBU, khususnya di wilayah yang mengalami kendala distribusi.

Guna mendukung kelancaran pengiriman, Gubernur Koster juga mengoordinasikan bantuan Polda Bali untuk melakukan pengawalan mobil tangki BBM menuju SPBU. Dukungan pengawalan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas armada, mempersingkat waktu tempuh, dan mempercepat penyaluran BBM ke lokasi yang membutuhkan.

Gubernur Koster menegaskan bahwa penyelesaian persoalan distribusi BBM memerlukan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ia mengingatkan agar penanganan tidak dilakukan secara parsial karena gangguan distribusi berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, pekerja transportasi, pelaku usaha, serta sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian Bali.
“Ini bukan hanya urusan Pertamina atau satu instansi saja. Ini urusan kita bersama. Kalau kita saling melempar tanggung jawab, masyarakat yang akan kesulitan. Karena itu, kita selesaikan bersama-sama dan kita tuntaskan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Koster juga mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan energi, mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Menurutnya, persoalan distribusi yang terjadi saat ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat perencanaan, kesiapan operasional, dan sistem pengelolaan distribusi BBM agar kejadian serupa dapat diantisipasi ke depannya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas ketidaknyamanan akibat antrean panjang di sejumlah SPBU. Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala distribusi dipengaruhi gangguan dalam proses bongkar muat kapal tanker akibat persoalan pada jangkar kapal. Kondisi tersebut menyebabkan jadwal yang semula direncanakan sekitar pukul 06.30 tertunda hingga sekitar pukul 22.00.

Simon menegaskan bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah langkah penanganan disiapkan, mulai dari penguatan pasokan, percepatan pengiriman BBM, penambahan armada dan tenaga operator, hingga optimalisasi jam operasional SPBU.

Selain di Denpasar dan Badung, Pertamina juga merencanakan penerapan pelayanan SPBU selama 24 jam di Kabupaten Tabanan dan Gianyar dalam satu hingga dua hari berikutnya. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan operasional dan perkembangan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Pertamina akan terus memantau kondisi distribusi dan perkembangan antrean di lapangan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas langkah penanganan yang dilakukan. Pemantauan tersebut juga menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu pengembalian pelayanan SPBU ke jam operasional normal setelah kondisi distribusi stabil.

Gubernur Koster mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pengisian secara bersamaan apabila belum mendesak, mengingat penumpukan kendaraan justru dapat memperpanjang antrean dan menghambat kelancaran pelayanan di SPBU.

Pemerintah Provinsi Bali akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memantau perkembangan penanganan di lapangan. Gubernur Koster menekankan bahwa langkah-langkah yang telah disepakati harus dilaksanakan secara optimal agar masyarakat segera merasakan perbaikan pelayanan.

“Yang terpenting, kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. Kita pastikan pasokannya tersedia, distribusinya dipercepat, dan pelayanan diperbaiki. Kita bekerja bersama-sama agar kondisi ini segera normal dan tidak terulang kembali,” tegasnya.

Peninjauan fasilitas sandar dan bongkar muat kapal tanker BBM di Pelabuhan Benoa yang dilakukan seusai rapat menjadi bagian dari upaya Gubernur Koster untuk melihat langsung kondisi operasional penerimaan pasokan BBM. Melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pertamina, dan instansi terkait, percepatan pemulihan distribusi diharapkan dapat segera mengurangi antrean serta mengembalikan kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Jaga Eksistensi Adat, Pemkab Badung Dukung “Karya Agung Menawa Ratna“ di Pura Ratu Pasek

Published

on

By

SERAHKAN DANA HIBAH: Bupati Wayan Adi Arnawa menyerahkan dana hibah saat menghadiri Karya Agung Menawa Ratna Ngeteg Linggih, Padudusan Agung di Pura Ratu Pasek, Banjar Pasekan, Desa Adat Munggu, Mengwi, Selasa (15/9). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan adat, agama, dan kebudayaan Bali melalui dukungan nyata terhadap pelaksanaan Puncak Karya Agung Menawa Ratna Ngenteg Linggih, Padudusan Agung di Pura Ratu Pasek, Banjar Pasekan, Desa Adat Munggu, Mengwi, Selasa (15/9).

Langkah ini ditunjukkan langsung lewat kehadiran Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, yang juga bertindak sebagai upasaksi sekaligus menyerahkan bantuan stimulus pemerintah secara simbolis kepada pihak pengempon.

Bantuan untuk menyukseskan karya tersebut diterima langsung oleh Ketua Panitia Karya, I Ketut Pujarsana, disaksikan tokoh adat serta masyarakat setempat. Upacara berskala utama ini dipuput oleh empat sulinggih, yakni Ida Sulinggih Sinuhun dari Griya Bongkasa, Ida Sulinggih dari Griya Buduk, Ida Sulinggih dari Griya Abianbase, dan Ida Sulinggih dari Griya Sempidi. Agenda keagamaan ini turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Bali I Wayan Bawa, Anggota DPRD Badung I Wayan Edy Sanjaya dan I Made Rai Wirata, Camat Mengwi, serta Perbekel Desa Munggu.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan rasa sukacita serta apresiasi tinggi kepada seluruh krama pengempon Pura Ratu Pasek Banjar Pasekan atas semangat kebersamaan dan gotong-royong yang terjaga.

“Pelaksanaan karya bukan semata-mata merupakan rangkaian ritual keagamaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat jati diri masyarakat Bali yang berlandaskan adat, agama, tradisi, dan budaya. Nilai-nilai inilah yang harus terus kita jaga dan wariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pelestarian tradisi leluhur membutuhkan sinergi yang kokoh antara kebijakan pemerintah daerah dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat desa adat di tengah perkembangan zaman.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pelestarian adat dan budaya membutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kami di Pemerintah Kabupaten Badung akan terus hadir memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah, sekaligus memastikan nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan masyarakat Bali tetap terjaga,” kata Bupati Adi Arnawa.

Melalui pelaksanaan yadnya utama ini, Bupati berharap vibrasi spiritualnya mampu membawa dampak positif bagi keselamatan krama dan keharmonisan daerah secara luas. “Selain sebagai sarana ngatag katatwaning agama, karya ini tentu kita maknai sebagai upaya memohon keselamatan, keharmonisan, dan kerahayuan bagi Jagat Badung, Bali, hingga Nusantara. Semoga seluruh rangkaian karya berjalan lancar, memberikan ketentraman bagi krama, dan membawa kebaikan bagi kehidupan bersama,” pungkas Adi Arnawa.

Di sisi lain, Ketua Panitia Karya I Ketut Pujarsana menyampaikan terima kasih mendalam atas perhatian penuh dari Pemkab Badung dan Pemerintah Desa Munggu. Menurutnya, sokongan ini melipatgandakan semangat krama dalam bergotong-royong secara swadaya demi mensukseskan upacara suci tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Bupati Badung beserta jajaran dan Pemerintah Desa yang telah memberikan perhatian serta dukungan nyata, sehingga karya agung ini dapat terlaksana dengan lancar dan labda karya,” ungkap Ketut Pujarsana.

Rangkaian upacara besar ini sendiri dijadwalkan masih akan berlangsung hingga prosesi penutupan atau Penyineban, Rsi Bojana, dan Nuek Bagia pada Kamis, 12 November 2026 mendatang. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kukuhkan 72 Anggota Paskibraka, Gubernur Koster: Bertugas Penuh Tanggung Jawab, Kompak dan Cinta Tanah Air

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan 72 anggota Paskibraka Provinsi Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswasabha Utama, Denpasar.
KUKUHKAN PASKIBRAKA: Gubernur Bali Wayan Koster saat mengukuhkan 72 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Sabtu (15/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan 72 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Bali Tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Sabtu (15/8/2026).

Ke-72 anggota Paskibraka tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Bali. Mereka terbagi dalam Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan 45, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan Sang Merah Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster berpesan agar seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan rasa cinta Tanah Air. Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta membentuk generasi muda Bali yang berkarakter dan berintegritas.

“Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan sebagai anggota Paskibraka dan jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk terus mengabdi kepada bangsa dan daerah,” pesan Gubernur Koster. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca