Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Lovina Festival 2026 Resmi Dibuka, Bupati Buleleng Tegaskan Kolaborasi dan Inklusivitas sebagai Kunci Penguatan Pariwisata Bali Utara

BALIILU Tayang

:

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra memukul cengceng di main stage Pantai Lovina saat pembukaan Lovina Festival 2026.
LOVINA FESTIVAL: Lovina Festival 2026 resmi dibuka Jumat (24/7) dengan pemukulan cengceng di main stage kawasan Pantai Lovina oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Lovina Festival 2026 resmi dibuka Jumat (24/7) dengan pemukulan cengceng di main stage kawasan Pantai Lovina oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra. Mengusung tema Theatre of Dolphins, festival tahun ini hadir dengan semangat baru berupa kolaborasi lintas daerah dan keterlibatan komunitas yang lebih luas untuk memperkuat posisi Bali Utara di peta pariwisata dunia.

Dalam sambutannya, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa Lovina Festival bukan sekadar agenda tahunan. Festival ini telah menjadi panggung kebanggaan Kabupaten Buleleng untuk menampilkan kekayaan budaya, kreativitas, serta potensi pariwisata Bali Utara kepada dunia.

“Kami mengajak seluruh pelaku pariwisata di kawasan Lovina untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari para pelaku pariwisata, baik pengelola hotel, restoran, pemandu wisata, hingga pelaku usaha lainnya, pelaksanaan Lovina Festival 2026 tidak akan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Bupati Sutjidra.

Apresiasi khusus disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha menjadi fondasi utama agar festival dapat memberi dampak nyata.

Tahun ini, Lovina Festival menghadirkan pembeda utama. Pemerintah Kabupaten Buleleng membangun kolaborasi lintas OPD se-Bali. Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari seluruh kabupaten/kota di Bali, serta Kabupaten Banyuwangi, bersinergi mempromosikan Lovina Festival 2026.

“Kolaborasi ini bukan hanya untuk memperkenalkan Lovina atau Buleleng semata, tetapi juga untuk memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata yang utuh, beragam, dan saling terhubung. Ini adalah wujud nyata semangat kebersamaan dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing,” tegas Sutjidra.

Semangat inklusivitas juga menjadi sorotan. Festival tahun ini merangkul berbagai komunitas, mulai dari komunitas pelari, fotografer, pelaku tradisi sampi gerumbungan, sanggar seni, hingga musisi dari seluruh Kabupaten Buleleng. Partisipasi beragam komunitas menunjukkan bahwa festival ini adalah milik bersama, ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku kreatif.

Baca Juga  Pemkab Buleleng Bentuk Gugus Tugas Pencegahan Pornografi untuk Perlindungan Anak dan Remaja

Pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkenalkan pendekatan baru dalam mengukur dampak ekonomi festival. Pendataan dilakukan melalui pengelompokan target wisatawan berdasarkan kategori UMKM industri dan UMKM lokal. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar pemetaan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal mereka di Buleleng selama festival berlangsung. Dengan begitu, kebijakan pengembangan pariwisata ke depan dapat lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Melalui Lovina Festival 2026 “Theatre of Dolphins”, Pemkab Buleleng berharap mampu menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, memperkuat identitas budaya, serta memperluas jangkauan promosi pariwisata Bali, khususnya Bali Utara.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Lovina Festival 2026 berjalan lancar, sukses, dan memberikan kesan yang mendalam bagi seluruh pengunjung,” tutup Bupati Sutjidra.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Lovina Festival 2026 sekaligus Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, menyampaikan bahwa tema Theatre of Dolphins dipilih untuk menegaskan bahwa kawasan Lovina bukan sekadar destinasi wisata, melainkan sebuah “panggung alam” yang menampilkan harmoni antara laut, lumba-lumba sebagai ikon utama, serta kekayaan seni dan budaya masyarakat lokal.

Dalam laporan yang disampaikan saat pembukaan festival di Pantai Lovina, Reika menjelaskan tema tahun ini mencerminkan kolaborasi antara alam dan manusia.

“Tema ini mencerminkan kolaborasi antara alam dan manusia yang menghadirkan pengalaman wisata yang hidup, dinamis, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, Lovina Festival 2026 dirancang sebagai etalase pariwisata Bali Utara untuk mempromosikan destinasi wisata, budaya, dan potensi unggulan Kabupaten Buleleng kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Konsep festival dibuat lebih terarah agar memberikan pengalaman yang berkesan sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan.

Baca Juga  Buleleng Matangkan Rencana Induk Pariwisata Berbasis Budaya

Untuk pertama kalinya, kegiatan festival dibagi ke dalam dua segmentasi panggung. Panggung di kawasan Tasikmadu berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026 dan menyasar wisatawan mancanegara. Sementara panggung di kawasan Binaria berlangsung pada 26 hingga 28 Juli 2026 dengan fokus pada wisatawan domestik.Durasi festival juga diperpanjang menjadi lima hari.

“Perpanjangan ini diharapkan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata,” ungkapnya.

Reika menyebutkan target kunjungan tahun ini mencapai 25.000 pengunjung selama lima hari pelaksanaan, dengan rata-rata 5.000 kunjungan per hari. Target tersebut disusun sebagai upaya nyata meningkatkan daya tarik Lovina sebagai destinasi unggulan Bali Utara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Untuk mendukung target tersebut, Lovina Festival 2026 melibatkan lebih dari 250 pengisi acara yang terdiri dari artis nasional dan kolaborasi talenta lokal. Selain itu, festival ini juga melibatkan 82 pelaku UMKM sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebanyak 44 komunitas dari bidang seni, olahraga, lingkungan, dan industri kreatif turut berpartisipasi aktif menyemarakkan rangkaian kegiatan.

Dari sisi pendanaan, penyelenggaraan didukung melalui tiga sumber utama yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, sponsorship dari pelaku industri pariwisata, serta dukungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui program Karisma Event Nusantara (KEN).

“Sinergi pendanaan ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan pariwisata daerah secara berkelanjutan,” kata Reika.

Mengacu pada capaian tahun sebelumnya, Lovina Festival 2025 berhasil menarik lebih dari 20.000 pengunjung dengan komposisi 47% wisatawan mancanegara dan 53% wisatawan domestik. Total transaksi ekonomi mencapai lebih dari Rp 600.000.000. Tingkat hunian hotel di kawasan Lovina rata-rata mencapai 82%, bahkan beberapa hotel mencapai 100% selama pelaksanaan kegiatan.

Baca Juga  Disnaker Buleleng Buka Pelatihan Bahasa Jepang Gratis di BLK Lovina

Capaian itu juga didukung penataan kawasan Lovina yang telah diselesaikan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kini kawasan Lovina tampil lebih indah, asri, aman, dan nyaman bagi pengunjung.

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Buleleng optimis Lovina Festival kembali menjadi magnet utama kunjungan wisatawan ke Bali Utara. Optimisme tersebut didukung berbagai destinasi unggulan di sekitar Lovina, mulai dari wisata pantai, air terjun, danau, pegunungan, hingga wisata religi, budaya, dan pusat oleh-oleh.

Turut hadir dalam pembukaan festival, Direktur Poltekpar Bali Ida Bagus Putu Puja, Asisten Perekonomian dan Pengembangan Sekda Provinsi Bali Luh Ayu Aryani, Wakil Bupati Gede Supriatna, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb David Dwi Martin Warginanto, Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya, Anggota DPRD Buleleng, Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten Buleleng, Sekda Buleleng Gede Suyasa, Ketua TP PKK Buleleng Ny. Wardhany Sutjidra, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, Camat, Perbekel, Kelian Desa Adat dan undangan lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Terpilih Aklamasi, Made Winingsih Pimpin PWI Buleleng Periode 2025-2028

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Disnaker Buleleng Buka Pelatihan Bahasa Jepang Gratis di BLK Lovina

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Tekan Kasus GHPR, Dinkes Buleleng Gandeng Kemenko PMK RI Adakan Asesmen Implementasi PHBS

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana

Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.

Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.

Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Baca Juga  Tiga OPD Buleleng Terima Penghargaan Inovasi Terbaik Perangkat Daerah 2025

I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.

Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.

Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.

Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca