Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Menperin dan Gubernur Bali Resmikan Program Kredit Padat Karya, Gairahkan IKM dan UMKM

Harap Syarat Penerima Disesuaikan dengan Kondisi Bali

Loading

BALIILU Tayang

:

Gubernur Koster
SOSIALISASI: Gubernur Bali Wayan Koster saat mendampingi Menperin RI, Agus Gumiwang Kartasasmita saat Launching dan Sosialisasi Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK), di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (4/9). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com –  Gubernur Bali Wayan Koster dampingi Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita saat Launching dan Sosialisasi Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK), di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (4/9).

Membuka sambutan, Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya Program KIPK oleh Kementerian Perindustrian yang tentunya akan angat membantu pemerintah daerah Bali dan masyarakat Bali. Khususnya pelaku usaha yang bergerak di sektor IKM dan UMKM.

Wayan Koster menjelaskan Bali sangat tergantung dari sektor pariwisata, namun ketika terjadinya pandemi Covid – 19 membuka kesadaran semua pihak bahwa Bali tidak boleh hanya tergantung dari satu sektor.

Peran IKM dan UMKM di Bali begitu menonjol  khususnya saat terjadi pandemi Covid -19, dimana banyak masyarakat yang beralih ke usaha tersebut. Sampai ke desa – desa, ekonomi berbasis IKM dan UMKM terus menggeliat seperti kerajinan perak, tenun, makanan, minuman, warung, yang sangat kental dengan konsep ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, Gubernur Wayan Koster pun menggagas restrukturisasi perekonomian melalui transformasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan enam sektor lainnya, dimana sektor IKM dan UMKM masuk didalamnya, yakni : 1. Pertanian, khususnya pertanian organik; 2. Kelautan dan Perikanan; 3. Industri manufaktur berbasis budaya branding Bali; 4. IKM, UMKM, dan Koperasi; 5. Ekonomi Kreatif dan Digital,  serta 6. Pariwisata

Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan fiskal daerah. Penerimaan daerah masih sangat tergantung pada transfer pusat, sehingga kemampuan Bali untuk mengembangkan daya dukung pariwisata secara mandiri masih terbatas. Termasuk pengembangan IKM dan UMKM.

“Salah satu kendala yang kami hadapi dalam mendorong pertumbuhan IKM dan UMKM adalah; Permodalan, yang kami teliti dari hulu ke hilir. Dimana bank -bank nasional maupun swasta sebagai penyalur kredit masih mengenakan bunga yang relatif tinggi. Sehingga belum terjangkau oleh para pelaku IKM/ UMKM, ” ujar Gubernur Bali.

Baca Juga  Dewan Setujui Perda PWA, Gubernur Koster Apresiasi dan Segera Tindaklanjuti ke Pusat

Melalui Program KIPK dirasa akan sangat membantu pemerintah daerah Bali dan masyarakat, khususnya pelaku usaha yang bergerak di sektor UMKM dan IKM.

Gubernur Wayan Koster lebih jauh menyoroti sisi persyaratan untuk  bisa mengikuti program ini yakni IKM dan UMKM yang memiliki pekerja diatas 50 orang. Sedangkan Di Bali, mayoritas IKM dan UMKM mempekerjakan orang dibawah 50 orang. Jumlahnya memang banyak, tetapi sebagian besar skalanya masih kecil. Kalau secara umum di Indonesia, mungkin ada IKM besar dengan jumlah pekerja yang banyak. Sementara di Bali, kebanyakan IKM pekerjanya di bawah 50 orang.

“Kalau tetap diterapkan akan susah menemukannya, kalau bisa regulasinya sedikit dirubah menyesuaikan kondisi di Bali agar bisa menjangkau semuanya. Kalau yang dijangkau yang pekerjanya dibawah 50, saya pastikan di Bali ini akan banyak yang ikut. Dan Bapak Menteri juga beramal untuk masyarakat Bali. Pahala terbesar adalah menolong orang kecil, orang susah, Pak Menteri,” pungkas Gubernur Bali, disambut riuh dukungan dari peserta.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Pemerintah hadir melalui KIPK untuk memperkuat struktur industri nasional dan daerah. “Program ini menjadi tonggak penting karena memberikan akses pembiayaan dengan subsidi bunga sehingga pelaku industri padat karya bisa meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menperin.

Lebih jauh, Menperin menjelaskan Program KIPK menyediakan fasilitas pinjaman mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, dimana pemerintah memberikan subsidi bunga atau marjin sebesar 5%. Jangka waktu pinjaman fleksibel hingga delapan tahun, sehingga memberi ruang bagi pelaku industri untuk melakukan ekspansi maupun modernisasi peralatan produksi dan modal kerja.

Baca Juga  Dekan FIB Unud: Haluan Pembangunan Bali Wujud Serius Gubernur Koster Jaga Esistensi Budaya Bali

Sosialisasi KIPK di Bali turut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) antara Kementerian Perindustrian dengan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) sebagai bank penyalur. Secara simbolis, juga diberikan penyaluran perdana KIPK dari BPD Bali. Tiga pelaku industri yakni CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur) telah menerima penyaluran perdana KIPK dari BPD Bali. Momentum ini diharapkan memicu semakin banyak industri untuk segera memanfaatkan fasilitas kredit tersebut. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo: Hukum Harus Ditegakkan Secara Adil Melindungi Seluruh Lapisan Rakyat

Published

on

By

presiden prabowo
AMANAT: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanat pada Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Bogor, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi penegakan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam amanatnya pada Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026.

“Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah,” ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk membela kepentingan kelompok tertentu.

“Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum,” lanjut Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling lemah. “Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menegaskan bahwa Indonesia terus membangun kehidupan demokrasi dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap kritik. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa kualitas demokrasi harus tetap dijaga.

Baca Juga  Dekan FIB Unud: Haluan Pembangunan Bali Wujud Serius Gubernur Koster Jaga Esistensi Budaya Bali

“Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia,” ucapnya.

Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengedepankan persatuan dan kerukunan. Dalam hal ini, Presiden menegaskan bahwa Polri memiliki peran sebagai penjaga demokrasi yang dewasa.

“Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor

Published

on

By

Hari Bhayangkara
PIMPIN UPACARA: Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Bogor, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. Presiden Prabowo tiba di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob sekitar pukul 07.35 WIB.

Rangkaian upacara dimulai dengan masuknya Komandan Upacara ke lapangan, dilanjutkan dengan masuknya Lambang Kesatuan Polri Tri Brata serta penghormatan kepada Lambang Kesatuan Polri Tri Brata. Bertindak selaku Komandan Upacara yakni Irjen Pol. Suhendri.

Sekitar pukul 07.55 WIB, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden menuju mimbar kehormatan. Presiden kemudian menerima laporan Perwira Upacara Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra P.J., sebelum menuju mimbar upacara selaku Inspektur Upacara, didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Prosesi upacara diawali dengan penghormatan kebesaran, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, serta pemeriksaan pasukan. Presiden Prabowo kemudian memimpin mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan pengucapan Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada sejumlah satuan dan personel Polri. Presiden turut menganugerahkan Pangkat Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah purnawirawan.

Usai rangkaian penganugerahan, Presiden Prabowo menyampaikan amanat selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Tema peringatan tahun ini, ‘Polri untuk Masyarakat’ adalah sangat tepat, ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara,” ujar Presiden.

Setelah upacara pokok, Presiden Prabowo didampingi Panglima TNI menuju ke depan pasukan untuk menerima Penganugerahan Medali Keamanan dan Keselamatan Publik atau Loka Praja Samrakshana yang disematkan oleh Kapolri. Prosesi tersebut dilanjutkan dengan foto bersama Presiden dengan pasukan.

Baca Juga  Gubernur Koster Tandai Pembangunan PJT RSUD Sanjiwani, Mahayastra: Bukti Komitmen Pemprov Bali untuk Warga di 4 Kabupaten

Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan sejumlah peragaan kemampuan dan keterampilan personel Polri. Presiden dan Wakil Presiden menyaksikan penampilan Drum Corps Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian, kolone senapan, peragaan penyelamatan sandera, terjun payung, serta aksi trail cross jumping dan smoke bomb.

Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden juga menyaksikan defile pasukan yang melintas di hadapan mimbar upacara. Defile tersebut menampilkan kesiapan, disiplin, serta soliditas jajaran Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Setelah rangkaian upacara dan defile, acara dilanjutkan dengan syukuran Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026. Dalam prosesi syukuran tersebut, Presiden Prabowo melakukan pemotongan tumpeng yang kemudian diberikan kepada Kapolri.

Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 menjadi momentum bagi Polri untuk terus memperkuat komitmen pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Peringatan ini mencerminkan semangat Korps Bhayangkara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung pembangunan Indonesia. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hari Bhayangkara Ke-80, Polri Tegaskan Komitmen Pengabdian melalui Tema “Polri untuk Masyarakat”

Published

on

By

hari bhayangkara
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. (Foto: Hms Polri)

Bogor, Jabar, baliilu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7). Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, usia ke-80 bukan sekadar perjalanan waktu bagi institusi Polri, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Hari Bhayangkara ke-80 memiliki makna yang sangat penting. Delapan puluh tahun bukan sekadar perjalanan usia sebuah institusi, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Momentum ini menjadi refleksi untuk memperteguh semangat dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Johnny.

Menurutnya, melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri terus memperkuat transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, profesional, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.

Johnny menegaskan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” dipilih karena masyarakat merupakan kekuatan utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ sangat relevan karena kami menyadari bahwa kekuatan sejati Polri adalah masyarakat. Oleh karena itu, orientasi kepada masyarakat menjadi komitmen dalam setiap pelaksanaan tugas, baik pelayanan publik, perlindungan, pengayoman, maupun penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Ia menambahkan, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus menghadirkan Polri yang semakin profesional, humanis, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan keamanan yang terus berkembang. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster Sepakat Revisi Perda PWA, Harap DPRD Ikut Sosialisasi SE Gerakan Bali Bersih Sampah

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca