Denpasar, baliilu.com – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster memimpin aksi penanaman mangrove di Mangrove Arboretum Park, Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu (10/6). Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, serta berbagai pemangku kepentingan ini menjadi simbol kuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim.

Aksi penanaman mangrove tersebut merupakan tindak lanjut dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove.

Kegiatan berlangsung sejak pagi hari dan dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Walikota Denpasar, perwakilan Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Bupati Badung, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Danrem 163/Wira Satya, Kepala BIN Daerah Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, serta jajaran TNI dan Polri serta kalangan pelajar, mahasiswa dan komunitas pecinta lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa aksi penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata keseriusan seluruh elemen bangsa dalam mengabdi kepada lingkungan.

Menurutnya, berbagai bencana yang terjadi saat ini sebagian besar merupakan dampak dari ketidakseimbangan hubungan manusia dengan alam.

“Kita mulai merasakan gangguan akibat ketidaksopanan kita kepada lingkungan. Banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi karena cara kita memperlakukan alam. Karena ulah manusia, maka alam memberikan responsnya,” ujar Menteri LH.

Jumhur mencontohkan berbagai kejadian banjir dan bencana alam yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebagai peringatan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus dilakukan secara lebih serius dan berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah pusat berkomitmen mengintensifkan gerakan penanaman mangrove di berbagai daerah, termasuk Bali yang dinilai memiliki posisi strategis sebagai destinasi wisata dunia.

Bali Jadi Contoh, Semua Bersatu dan Kolaborasi Lestarikan Lingkungan

Menteri LH juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga lingkungan hidup. Menurutnya, Bali menunjukkan contoh bagaimana seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam gerakan pelestarian lingkungan.

“Di Bali saya melihat semua kalangan bisa bersatu. Ini contoh yang sangat baik dan saya yakin akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam menjaga lingkungan hidup,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat berencana kembali menggelar aksi penanaman mangrove dalam skala lebih besar di Bali pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 28 Juli mendatang.

Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan berbagai kementerian, serikat pekerja, organisasi masyarakat, serta komunitas lingkungan guna memperkuat kampanye pelestarian ekosistem pesisir.

Apresiasi Langkah Cepat Pemprov Bali Tangani Sampah

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah yang sempat menjadi perhatian publik.

Berdasarkan laporan yang diterima kementerian, sejumlah daerah di Bali telah berhasil menekan timbunan sampah hingga mencapai kondisi yang jauh lebih terkendali.

Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan akan berdampak langsung terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

“Ketika suatu daerah serius menjaga lingkungan, masyarakat internasional akan memberikan penghormatan dan simpati. Hal itu justru akan memperkuat sektor pariwisata,” ujarnya.

Menteri LH juga menyoroti peluang besar pengembangan ekonomi hijau melalui pelestarian hutan dan mangrove.

Ia menjelaskan kawasan mangrove memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon sehingga berpotensi menjadi bagian penting dalam skema perdagangan karbon internasional. Menurutnya, jika pengelolaan dilakukan secara baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal, maka nilai ekonomi dari jasa lingkungan tersebut dapat meningkat secara signifikan. Karena itu, upaya menjaga mangrove tidak hanya penting untuk konservasi lingkungan, tetapi juga berpotensi mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai skema ekonomi berkelanjutan.

Gubernur Koster: Penanaman Mangrove Program Prioritas Bali

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup yang dinilainya menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap pelestarian lingkungan di Pulau Dewata.

Menurut Koster, kegiatan penanaman mangrove sejalan dengan berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan alam.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri yang berkenan hadir di Bali sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup di Provinsi Bali,” ujarnya.

Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali secara rutin melaksanakan gerakan penanaman pohon dan mangrove di berbagai wilayah setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memenuhi target minimal kawasan hijau dan kawasan hutan di Bali.

Gubernur Bali mengungkapkan bahwa kawasan mangrove di wilayah Denpasar dan Badung sempat mengalami kerusakan cukup signifikan. Tercatat sekitar 18 hektar kawasan mangrove ada yang mengalami kerusakan yang kini terus dipulihkan secara bertahap sejak tahun 2019. Melalui program rehabilitasi yang berkelanjutan, pemerintah berharap kawasan tersebut dapat kembali berfungsi optimal sebagai pelindung pesisir, penyerap karbon, dan habitat berbagai jenis biota.

“Semoga mangrove yang ditanam hari ini dapat tumbuh dengan baik sehingga kawasan ini kembali pulih seperti sedia kala dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” kata Koster.

Melalui rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan, pengelolaan sampah yang semakin baik, serta penguatan ekonomi hijau, Bali diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal Bali. Pada pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, seluruh stan pameran IKM Bali Bangkit dan UMKM Kuliner dipastikan dapat digunakan secara gratis tanpa biaya sewa.

Kebijakan tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat memimpin Rapat Teknis Pameran IKM Bali Bangkit dan Pameran Kuliner Tradisional Bali dalam rangka PKB XLVIII Tahun 2026 di Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (9/6). Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaku usaha lokal agar memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mempromosikan dan memasarkan produknya.

“Untuk stan IKM Bali Bangkit dan UMKM Kuliner pada PKB tahun ini kita gratiskan. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pada masa lalu, stan pameran PKB kerap dilelang dengan harga tinggi sehingga hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM kecil kesulitan memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam ajang promosi terbesar di Bali tersebut. Karena itu, kebijakan stan gratis diharapkan mampu membuka akses yang lebih adil bagi UMKM lokal untuk berkembang dan memperluas pasar.

Meski digratiskan, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa seluruh peserta pameran telah melalui proses kurasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Dengan demikian, produk yang ditampilkan tetap memenuhi standar kualitas dan mencerminkan kekayaan kreativitas pelaku usaha Bali.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga daya beli pengunjung, Ibu Putri Koster juga meminta para pelaku usaha menjual produknya dengan harga yang wajar dan terjangkau. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada para pedagang, baik pungutan keamanan, kebersihan, maupun pungutan lainnya.

Selain mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, Ibu Putri Koster juga mengingatkan pentingnya menjadikan PKB sebagai contoh pelaksanaan kegiatan yang bersih dan ramah lingkungan. Sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Provinsi Bali, ia meminta seluruh pedagang dan masyarakat disiplin melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Menurutnya, setiap stan akan dilengkapi tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. Namun keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada sarana yang disediakan, melainkan juga pada kesadaran seluruh pihak untuk memilah sampah dengan benar.

“Nanti akan disediakan dua tong sampah di setiap stan, masing-masing untuk sampah organik dan anorganik. Ibu minta diperhatikan agar jangan sampai bercampur,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak para pelaku IKM dan UMKM untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai serta beralih ke tas kain atau kemasan yang lebih ramah lingkungan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mengurangi timbulan sampah plastik dan membangun budaya hidup bersih yang berkelanjutan.

Ibu Putri Koster berharap Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang promosi bagi produk-produk unggulan Bali, tetapi juga menjadi wahana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya mendukung UMKM lokal sekaligus menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dengan demikian, PKB tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan budaya Bali secara berkelanjutan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan terus diperkuat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 terkait pemanfaatan sebagian lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan Pelabuhan Benoa untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Penandatanganan dilaksanakan pada Rabu (10/6) dalam rangkaian Rapat Koordinasi Gerakan Bali Bersih Sampah menuju Bali 100 Persen Memilah Sampah bertempat di Gedung Kertha Sabha Kompleks Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, mewakili Pemerintah Kota Denpasar bersama Plt. Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Daru Wicaksono Julianto. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, perwakilan Danantara, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta para bupati se-Bali.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo Regional 3 memberikan pemanfaatan sebagian lahan HPL seluas kurang lebih 60.502 meter persegi di kawasan Pelabuhan Benoa. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL beserta sarana pendukung lainnya guna mendukung sistem pengelolaan sampah perkotaan yang lebih efektif, modern, dan ramah lingkungan.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi di Kota Denpasar. Menurut Jaya Negara, langkah tersebut merupakan strategi jangka panjang untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi. Melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir diharapkan dapat berkurang secara signifikan sekaligus menghasilkan energi terbarukan yang bermanfaat.

Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa pembangunan PSEL tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan, mendukung ketahanan energi, serta mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

“Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah perkotaan, sekaligus mendukung terwujudnya Denpasar sebagai kota yang bersih, sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan bagi generasi saat ini maupun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi komitmen kuat pemerintah daerah di Bali dalam penanganan sampah dan pelestarian lingkungan.

“Pendekatan yang memadukan kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai kearifan lokal menjadi kekuatan utama Bali dalam membangun kesadaran masyarakat,” ujar Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta rapat koordinasi menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Bali 100 persen memilah sampah sebagai langkah nyata menuju Bali yang bersih, sehat, indah, dan lestari. (eka/bi)