Denpasar, baliilu.com – Kepolisian Sektor Denpasar Timur merespons cepat laporan masyarakat terkait adanya seorang pria yang diduga masuk ke pekarangan rumah warga tanpa izin di kawasan Jalan Jaya Giri, Gang 26 Blok A, Denpasar Timur, Rabu (22/7/2026) malam.

Laporan tersebut diterima melalui layanan pengaduan Kepolisian 110 sekitar pukul 20.30 Wita. Mendapat laporan tersebut, Pawas Polsek Denpasar Timur bersama Unit Kegiatan Lapangan (UKL) segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan.

Sesampainya di lokasi, petugas berkoordinasi dengan pelapor dan melakukan pemeriksaan situasi di sekitar pekarangan rumah. Berdasarkan keterangan pelapor, pria yang dilaporkan telah meninggalkan lokasi sebelum petugas kepolisian tiba.

Petugas kemudian memberikan imbauan secara humanis kepada pelapor agar segera menghubungi pihak kepolisian apabila pria tersebut kembali datang dan menimbulkan rasa terganggu atau tidak nyaman. Pelapor juga diarahkan untuk membuat laporan secara resmi ke kantor polisi apabila merasa permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas, antara pelapor dan pria yang dilaporkan sebelumnya pernah memiliki hubungan pribadi. Namun, hubungan tersebut telah berakhir dan permasalahan sebelumnya juga telah dilakukan upaya mediasi. Pelapor kemudian memilih meminta bantuan kepolisian karena merasa terganggu dengan kedatangan yang bersangkutan ke kediamannya.

Sementara itu Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H., mengatakan bahwa setiap laporan masyarakat merupakan perhatian kepolisian dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan situasi serta ketentuan yang berlaku.

“Polri berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap setiap laporan masyarakat. Personel di lapangan segera mendatangi lokasi untuk memastikan situasi aman serta memberikan imbauan dan langkah penanganan yang diperlukan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi kepolisian apabila mengalami atau mengetahui adanya situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.

“Apabila masyarakat merasa terancam, terganggu atau mengalami permasalahan yang membutuhkan kehadiran polisi, segera hubungi layanan Kepolisian 110 atau kantor polisi terdekat. Kami akan merespons dan memberikan penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.

Dalam penanganan tersebut, petugas telah menerima laporan, mendatangi lokasi kejadian, melakukan pengecekan situasi, berkoordinasi dengan pelapor serta memberikan imbauan secara persuasif dan humanis.

Setelah petugas melakukan pengecekan, situasi di sekitar lokasi terpantau aman dan kondusif. Polsek Denpasar Timur juga mengimbau agar masyarakat tetap menjaga komunikasi yang baik dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur yang tepat serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun kenyamanan orang lain. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi pemenuhan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Bali bersama bupati/walikota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7/2026). Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pemenuhan luasan LP2B Provinsi Bali yang mencapai 56.098,76 hektare atau 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2024, sehingga telah memenuhi target minimal nasional sebesar 87 persen.

Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberadaan lahan pertanian pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan Bali sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan produktif.

Rapat tersebut juga menyepakati komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/SE-HK.02/VI/2026 dan Nomor 500.1/4757/SJ tanggal 19 Juni 2026 tentang percepatan penetapan LP2B.

Berdasarkan hasil kesepakatan, Kabupaten Tabanan menjadi daerah dengan luasan LP2B terbesar yang disepakati, yakni 16.936,23 hektare, disusul Kabupaten Gianyar 7.651,93 hektare, Kabupaten Buleleng 7.233,54 hektare, Kabupaten Badung 6.922,41 hektare, Kabupaten Jembrana 6.203,28 hektare, Kabupaten Karangasem 5.479,23 hektare, Kabupaten Klungkung 2.942,34 hektare, Kabupaten Bangli 1.764,54 hektare, dan Kota Denpasar 965,26 hektare.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti penetapan LP2B sebagai dasar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian Bali, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung pembangunan Bali yang berlandaskan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat yang sama, Gubernur Bali juga membahas perkembangan digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Provinsi Bali yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3A) Provinsi Bali, dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, M.Kes.

Dalam paparannya, dr. Sagung menyampaikan bahwa berdasarkan data Dashboard Portal Perlinsos Provinsi Bali per 22 Juli 2026 pukul 08.00 WITA, jumlah masyarakat yang telah mendaftar mencapai 363.247 kepala keluarga atau 28,11 persen dari total sasaran sebanyak 1.292.152 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 341.544 kepala keluarga telah melalui proses verifikasi administrasi kependudukan (NIK). Selain itu, sebanyak 13.920 agen telah terdaftar untuk mendukung pelaksanaan pendataan di seluruh Bali.

Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini tercatat 355.500 pendaftar Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 344.206 pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil verifikasi sementara menunjukkan 133.662 pendaftar BPNT atau 37,60 persen berpotensi layak menerima bantuan, sementara 220.833 pendaftar dinyatakan tidak layak dan 1.005 pendaftar masih dalam proses verifikasi. Adapun pada program PKH, dari 344.206 pendaftar, sebanyak 50.404 pendaftar atau 14,64 persen dinyatakan berpotensi layak, 292.844 pendaftar tidak layak, dan 958 pendaftar masih dalam proses verifikasi.

Paparan tersebut juga memperlihatkan capaian pendaftaran masyarakat di masing-masing kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi dalam mempercepat pendataan. Kabupaten Bangli dan Jembrana menjadi daerah dengan persentase pendaftaran tertinggi, sedangkan sejumlah daerah lainnya masih perlu meningkatkan capaian agar target digitalisasi data perlindungan sosial di Provinsi Bali dapat segera terpenuhi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali juga membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan. Hingga 22 Juli 2026 pukul 06.00 WITA, progres pendataan di Provinsi Bali telah mencapai 60,89 persen atau 1.039.662 responden dari total sasaran, menempatkan Bali pada peringkat ke-18 dari 38 provinsi, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 61,19 persen.

Dalam paparannya disampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting untuk memotret aktivitas usaha di Bali secara lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mempercepat transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Gubernur Koster pun mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pendataan sehingga target Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai sesuai jadwal. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bukan sekadar instrumen evaluasi, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Pemerintah Provinsi Bali dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (23/7). Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta sejumlah instansi vertikal, di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Imigrasi, dan Kantor Pertanahan.

Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia atas komitmennya dalam mengawal peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas.

“Penilaian maladministrasi harus dimaknai sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, pelayanan publik dituntut menghadirkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, ramah, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan perlu terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin meningkat.

Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk publikasi hasil penilaian pelayanan, dinilai penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Bali mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi penyelenggara pelayanan publik menjadikan penilaian maladministrasi sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali serta berharap kolaborasi tersebut semakin memperkuat upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui pelaksanaan Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, dan berintegritas demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bali. (gs/bi)