Friday, 14 June 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Optimalkan Fungsi Desa Adat, Ketua DPRD Badung Fasilitasi Kebutuhan MDA Badung

BALIILU Tayang

:

audiensi MDA Badung
AUDIENSI: Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, saat menerima audiensi Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung di ruang kerjanya Sekretariat DPRD Badung, Senin, 20 Mei 2024. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata mengatakan bahwa fungsi desa adat harus betul-betul dioptimalkan. Terlebih, dalam situasi saat ini yang sedang berkembang pada setiap desa terus mengalami percepatan dan pertumbuhan, terutama kedatangan tamu asing di masing-masing wilayah desa adat.

‘‘Fungsi desa adat harus betul-betul dioptimalkan. Terlebih saat ini desa adat terus mengalami percepatan dan pertumbuhan, terutama kedatangan tamu asing di masing-masing wilayah desa adat,‘‘ ujar Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, saat menerima audiensi Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung di ruang kerjanya Sekretariat DPRD Badung, Senin, 20 Mei 2024.

Putu Parwata lanjut menyampaikan bahwa pihaknya selaku Ketua DPRD Kabupaten Badung melakukan percakapan dan berdialog dengan tokoh-tokoh adat di Kabupaten Badung, yang memberikan masukan dan aspirasi tentang kondisi di wilayah desa adat masing-masing.

“Kami menerima tokoh-tokoh adat di Badung, khususnya dari MDA Kabupaten Badung. Mereka melakukan percakapan diskusi dengan saya sebagai Ketua DPRD Badung dan ada beberapa hal masukan-masukan dan inspirasi yang disampaikan melalui kami,” kata Putu Parwata.

Parwata menyebut banyak hal yang terjadi di desa adat yang harus disikapi dengan rasional dan logis sesuai situasi perkembangan di masing-masing desa adat yang ada di Kabupaten Badung.

“Jadi, adanya percepatan pertumbuhan daripada tamu-tamu, terutama tamu asing di masing-masing wilayah, yang harus dijaga di seluruh Kabupaten Badung, agar peranan desa adat ini bisa maksimal,” tegasnya.

Meski demikian, lanjutnya ada beberapa hal yang diusulkan desa adat kepada DPRD Kabupaten Badung, untuk ditindaklanjuti. “Jadi, aspirasinya disampaikan kepada kami, yang pertama adalah bagaimana tempat berkumpul masyarakat itu ada dalam bentuk wantilan di MDA Kabupaten Badung, sehingga mereka mengusulkan agar dapat ditindaklanjuti untuk pembuatan wantilan,” paparnya.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Fasilitasi Pengabdian Masyarakat Gerakan Pramuka Gudep Badung

Oleh karena itu, pihaknya mendorong percepatan proposalnya, untuk segera dikawal. Mengingat, mereka membutuhkan fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk kebutuhan Majelis Alit di kecamatan hingga desa.

Parwata menyontohkan, untuk operasional perlu kendaraan yang dibutuhkan sangat urgent adalah bensin, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik MDA Kabupaten maupun Majelis Alit, pada tingkat kecamatan dan desa.

“Kami dorong supaya Pemerintah Kabupaten Badung juga memberikan perhatian untuk memfasilitasi kendaraan dan bensin-bensinnya,” terangnya.

Mengingat, MDA dan Majelis Alit juga memiliki staf dan struktur organisasi hingga tingkat desa, oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan pertimbangan dalam bentuk kebersamaan dan juga insentif kepada staf atau pengurus MDA dan Majelis Alit hingga tingkat desa.

Tak hanya itu, mereka ingin juga mendapatkan dukungan terhadap pengembangan adat. Bahkan, MDA berkeinginan melakukan studi komparasi ke Suku Badui, Dayak atau suku lainnya untuk menambah wawasan mereka.

“Nah, pada prinsipnya kami di DPRD ini sangat senang bisa menerima inspirasi dari tokoh-tokoh adat yang ada di Kabupaten Badung. Kami mendorong agar apa yang menjadi kebutuhan adat, baik itu di tingkat Majelis Madya, Alit dan Desa Adat, kami dukung penuh, karena ini adalah kebersamaan kami di Pemerintahan Kabupaten Badung. Kami sangat mendorong dan kami akan fasilitasi apa yang mereka harapkan,” pungkasnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

SSDM Polri gelar “He For She  Award” Wujud Komitmen dan Dukungan Terhadap Perempuan di Lingkungan Polri

Published

on

By

He For She award
Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani. (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78, SSDM Polri menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah penghargaan He For She  2024. Ini merupakan ajang penghargaan yang pertama kali diadakan di instansi Polri.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kampanye He For She  dari UN Women. Ketua Penilaian Lomba yang diadakan SSDM Polri 2024, Kombes Pol Widy Saputra, mengatakan sejak awal Polri selalu mendukung perempuan berkarir di Kepolisian. Penghargaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pimpinan Polri.

He For She  award dapat diikuti oleh semua Polda jajaran. Syaratnya peserta harus menunjukkan komitmen dukungan mereka dalam bentuk tulisan dan video. Penilaiannya nanti tergantung pada inovasi dan kreativitas peserta selain komitmen dukungan terhadap Perempuan tentunya,” ujar Kombes Pol Widy Saputra, dikutip dari humas.polri.go.id.

Polri sudah lama memberikan dukungan kepada Polwan-Polwan agar nyaman berkarir di Kepolisian. Saat ini semakin banyak Polwan yang menduduki posisi strategis di instansi Polri. Kuota penerimaan Polwan setiap tahun juga terus ditambah.

Polri memandang keberadaan Polwan sangat strategis untuk penyelesaian kasus-kasus dengan korban yang didominasi perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang.

Perhatian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengajukan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Atas dukungan terhadap Perempuan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tahun 2023 mendapat penghargaan He For She dari International Association of Women Police atau Asosiasi Polwan Internasional atas dedikasinya mendorong kemajuan Perempuan di Kepolisian.

Baca Juga  Soal Pajak SPA Naik 40 Persen, Begini Penjelasan Ketua DPRD Badung Putu Parwata 

Jenderal Pol Listyo Sigit juga dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan dan memajukan perempuan di Kepolisian.

Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani menegaskan ruang berkarir di Kepolisian semakin terasa lebih ramah bagi Perempuan.

“Belum lama ini kami menerima audiensi UN Women. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan komitmen UN Women untuk mendukung upaya Polri dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan di lingkungan Polri,” ujar Jenderal Perempuan Bintang satu ini.

Lebih lanjut Brigjen Pol Desy Andriani mengatakan dalam pertemuan ini juga dibahas proyeksi potensi kerjasama antara Polri dan UN Women. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pertandingan Tenis Ganggu Jam Istirahat Warga, Ketua DPRD Badung Imbau Penyelenggara Jaga Etika dan Norma

Published

on

By

ketua dprd badung
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Adanya tempat bermain tenis di Kabupaten Badung, yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi villa atau pemukiman penduduk dikeluhkan sejumlah warga sekitar.

Parahnya lagi, setelah beroperasi, kondisi villa tidak ada yang datang, lantaran pertandingan tenis dilakukan hingga malam hari, yang semestinya dibuatkan aturan khusus dengan radius tertentu terkait jarak antara lapangan tenis dengan pemukiman atau villa penduduk.

Kondisi tersebut ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, saat diwawancarai awak media di kediamannya, Jalan Panji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut Putu Parwata, ternyata muncul aturan terbaru yang tidak ada jarak tertentu terkait sepadan yang harus dibuatkan antara tetangga satu dengan lainnya. Namun, hal itu bukan berarti tidak mengindahkan etika dan norma.

“Jadi, etikanya bagaimana semua lingkungan itu nyaman. Jadi, undang-undang yang terbaru mempermudah, tapi jangan memperkeruh situasi,” tegasnya.

Jika memang harus melakukan pertandingan tenis di lokasi dekat villa atau pemukiman penduduk, agar dilakukan pembatasan jam pertandingan.

“Misalnya, boleh sampai jam 10 malam. Kalau sampai jam 12 malam,  jam 1 dinihari, apalagi hingga larut pagi itu tentu sangat menggangu,” terangnya.

Oleh karena itu, Putu Parwata berharap, agar penyelenggara pertandingan tenis jangan membuat event di atas pukul 22.00 Wita.

“Kalau sampai jam 10 malam event pertandingan tenis itu sudah normal,” paparnya.

Selain itu, disebutkan pula seharusnya ada koordinasi dengan para tetangga, agar aktivitas pertandingan tenis tidak mengganggu jam istirahat warga.

“Itu bagaimana caranya, ya buatkanlah pengaman-pengaman dan peredam suara, artinya dibuat temboknya itu jangan sampai mengganggu kondisi villanya orang,” jelasnya.

Baca Juga  DPRD Badung Terima Kunjungan Studi Lapangan Mahasiswa UMY

Untuk itu, perlu adanya kesadaran masing-masing para pihak yang berusaha di Kabupaten Badung, agar menjaga norma dan etika, supaya jangan saling merugikan.

Mengenai belum adanya izin PPG berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan, sehingga tinggal dikontrol oleh Satpol PP.

“Sudah lama dilakukan sidak, sebelum jadi, itu harus diperingatkan, Satpol PP bisa memperingatkan dan mengecek kembali,” tegasnya.

Mengingat, soal izin belum keluar, ditegaskan Putu Parwata, bahwa hal itu urusan izin merupakan kewenangan Satpol PP untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

“Hal itu bagaimana mestinya supaya jangan menjadi konflik di daerah pariwisata, daerah yang pembangunannya pesat, tapi malah menimbulkan konflik. Jadi, itu bagaimana membuat ekonomi maju dan pariwisata maju, sehingga semuanya aman. Memang perlu peran pemerintah, tapi juga perlu kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Apresiasi Peringkat IKK Tertinggi dari LAN, Walikota Jaya Negara Terima Studi Tiru BNN RI

Published

on

By

walikota jaya negara
TERIMA BNN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar.

Kehadiran perwakilan BNN RI ini ke Kota Denpasar terkait agenda studi tiru pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Walikota yakni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, AA. Gde Risnawan dan Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, serta perwakilan OPD lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Toton Rasyid beserta jajarannya di Kota Denpasar.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran BNN RI yang telah memilih Kota Denpasar sebagai lokasi studi tiru dalam pelaksanana penilaian IKK,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Walikota Jaya Negara menyampaikan, IKK merupakan indikator Reformasi Birokrasi yang mengukur kualitas kebijakan pemerintah. Pelaksanaan ini mengukur kualitas kebijakan, dari proses pembuatan kebijakan, agenda, formulasi, implementasi disertai evaluasi.

“Tentunya dari pertemuan ini diharapkan dapat menajamkan lagi kolaborasi signifikan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BNN, terutama terkait upaya-upaya mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar,” ujar Walikota Jaya Negara.

Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Toton Rasyid mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang dapat dilaksanakan kali ini bersama Walikota Denpasar.

Dipilihnya Pemkot Denpasar sebagai lokasi studi tiru, tidak terlepas dari Peringkat IKK Tertinggi yang diraih Pemkot Denpasar untuk Pemerintah Daerah di tahun 2023 berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Kami berharap studi tiru ini dapat memberikan manfaat, masukan dan arahan serta bimbingan dari jajaran Pemkot Denpasar terkait penilaian IKK. Tentu pada akhirnya tujuannya dapat memberikan output yang maksimal ke publik dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Baca Juga  Sekda Badung Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-77 di Badung

Sementara Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi menjelaskan, penilaian mandiri IKK oleh seluruh instansi pemerintah dilaksanakan dalam periode waktu 2 tahun sekali, yakni tahun 2021 – tahun 2023 dan tahun 2025 nanti.

“Partisipasi pengukuran IKK oleh instansi pemerintah diawali melalui penilaian mandiri oleh setiap instansi pemerintah disertai bukti dukung. Selanjutnya dinilai oleh LAN, apakah penilaian sudah sesuai dan disertai bukti. LAN yang berperan sebagai instansi pengampu IKK yang digunakan sebagai dasar penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah” Jelas Komang Lestari. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca