Balikpapan, Kaltim, baliilu.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Ketua Dekranasda, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Wakil Ketua Harian Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana menghadiri Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), yang berlangsung di BSSC Dome, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).

Perayaan yang mengusung tema “Perajin Berdaya Mendunia” ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas Pusat, Selvi Gibran Rakabuming. Dalam sambutannya, Selvi Gibran menekankan pentingnya peran seluruh jajaran Dekranas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk aktif membina dan mendampingi para perajin, khususnya yang masih pemula dan belum memiliki akses pasar.

“Dekranas bukan milik pusat atau provinsi saja, namun menyeluruh. Koordinasi dan pembinaan harus menyentuh perajin yang belum dikenal dan belum memiliki pasar. Mereka harus diberikan perhatian khusus, pembinaan, serta pendampingan intensif,” ujar Selvi Gibran.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan partisipasi perajin dalam pameran. “Jangan hanya yang itu-itu saja yang diikutsertakan. Perajin kecil yang belum bisa menjual hasil karyanya juga perlu diberi kesempatan, agar merasakan dampak ekonomi yang nyata dari kegiatan-kegiatan promosi seperti ini,” lanjutnya.

Selain itu, Selvi Gibran menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk kerajinan, seiring dengan perkembangan era digitalisasi. “Pembinaan terhadap perajin, khususnya di daerah-daerah kecil, harus mencakup pelatihan pemasaran baik offline maupun online, karena itu kunci membuka pasar yang lebih luas,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa akses terhadap pemodalan menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus diperjuangkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa di sela-sela acara menyampaikan bahwa Dekranasda Kota Denpasar telah secara konsisten melaksanakan arahan Ketua Umum Dekranas.

“Kami selalu memberikan pendampingan dan pembinaan, khususnya kepada perajin pemula dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Mereka juga kami fasilitasi untuk mengikuti pameran di tingkat kota, provinsi, hingga nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, berbagai langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing produk lokal dan mendorong para perajin agar mampu mandiri serta menembus pasar global di masa mendatang.

Puncak perayaan HUT ke-45 Dekranas ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar daerah, memperluas jejaring promosi, dan mempertegas komitmen Dekranasda dalam memajukan industri kerajinan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pelayanan Publik dalam Pencegahan Maladministrasi Menuju Pelayanan Publik Berkualitas yang berlangsung pada Rabu, (9/7), bertempat di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewaka Dharma, Lumintang.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana dan dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, SH, serta Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, I Nyoman Agus Santika, yang sekaligus menjadi narasumber.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu misi penting dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota berbasis budaya yang maju. Nilai “Sewakadarma” atau melayani adalah kewajiban, telah menjadi semangat yang diinternalisasi oleh seluruh aparatur sejak 2008, dan diperkuat melalui Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja.

Berbagai langkah konkret telah dilakukan Pemkot Denpasar, seperti penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat (SKM), serta pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Publik. Nilai SKM Kota Denpasar terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dengan kategori sangat baik.

Lebih lanjut, Pemkot Denpasar juga berpartisipasi aktif dalam sejumlah penilaian eksternal. Di antaranya, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian PANRB, dengan peningkatan Indeks Pelayanan Publik dari A− pada Tahun 2023 menjadi A pada Tahun 2024. KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik), dengan capaian Top 99 dan Top 45 Nasional, hingga survei Kepatuhan Ombudsman, dengan nilai 97,99 pada 2023 yang menempatkan Denpasar pada peringkat 10 besar nasional.

“Kami mengajak seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan berkolaborasi guna mencegah maladministrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang prima, dan melaksanakan pengawasan internal serta sinergi antarlembaga, dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam yakni kita semua bersaudara,” ujarnya.

Sementara Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi, menyampaikan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik, mencegah praktik maladministrasi, serta mendorong implementasi standar pelayanan prima di lingkungan instansi pemerintah.

“Materi yang disampaikan mencakup peran pengawasan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan upaya pencegahan maladministrasi,” ujarnya.

Disampaikan pula bahwa, peserta kegiatan terdiri dari para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta kepala UPTD Puskesmas se-Kota Denpasar.

“Kami berharap agar kegiatan ini mampu menciptakan budaya kerja yang profesional dan birokrasi yang responsif,” ujarnya. (eka/bi)

Badung, baliilu.com – Komitmen strategis Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah secara optimal, serta mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Hari pertama kegiatan, Rabu (9/7) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda Kabupaten Badung, Made Suardita bersama Lurah Kerobokan Ni Putu Budhiyani dan Lurah Kerobokan Kaja, Gusti Agung Ngurah Marhaena Yasana Putra, turun langsung ke lapangan mendampingi Tim TOPD untuk mengkoordinasikan proses pendataan.

Langkah ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan secara optimal dan selaras dengan arahan strategis Bupati Badung yang disampaikan sebelumnya dalam pembukaan resmi program pendataan potensi pajak daerah se-Kabupaten Badung, Selasa, 8 Juli 2025 di Wantilan Pura Dang Kahyangan Petitenget, Kerobokan.

Kabag Prokompim Made Suardita menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud konkret pelaksanaan arahan strategis pimpinan daerah dan mencerminkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, akuntabel, dan berbasis data.

“Kami memastikan seluruh proses pendataan dilakukan sesuai standar teknis dan etika pelayanan publik. Bersama para Lurah, kami turut mendampingi tim pendataan di lapangan sebagai bentuk komitmen untuk menjamin akurasi data dan transparansi proses. Ini menjadi tonggak awal modernisasi sistem basis data perpajakan daerah yang lebih sistematis dan efisien,” ujarnya di sela-sela kegiatan monitoring.

Pendataan ini menyasar sebanyak 2.749 izin usaha yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS), yang perlu divalidasi keakuratannya sebagai dasar pengenaan pajak daerah. Kegiatan pendataan melibatkan kolaborasi aktif dengan para kepala lingkungan setempat guna mendukung efektivitas proses di lapangan.

Adapun sektor usaha yang menjadi fokus pendataan di wilayah Kerobokan dan Kerobokan Kaja meliputi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa perhotelan dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama lebih dari satu bulan, yaitu sejak 8 Juli hingga 21 Agustus 2025, dengan melibatkan total 48 personel lintas perangkat daerah. Tim pendataan terdiri atas 14 personel dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), 5 personel dari Bagian Tata Pemerintahan, dan 5 personel dari Bagian Prokompim.

Lurah Kerobokan dan Lurah Kerobokan Kaja menegaskan bahwa keterlibatan langsung unsur kelurahan bersama Kabag Prokompim berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD) dan pelaku usaha, sehingga proses pendataan dapat berlangsung secara kondusif dan responsif. Koordinasi lintas sektor di lapangan ini dipandang sebagai langkah strategis awal dalam mendukung validasi terhadap 2.749 izin usaha yang tercatat dalam OSS, sebagai bagian dari upaya penguatan basis data perpajakan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan diperoleh data wajib pajak yang akurat dan komprehensif, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Validasi tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah yang lebih terukur, efisien, dan berbasis data aktual lapangan. (gs/bi)