Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Peluncuran Jaga Desa di Bali, Gubernur Koster: Jaga Desa, Pembangunan Bersih, Berkelanjutan dan Transparan

BALIILU Tayang

:

program jaga desa bali
JAGA DESA: Peluncuran Program Jaga Desa di Provinsi Bali pada, Kamis, 11 September 2025 di Kejati Bali yang ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar Bupati/Walikota se-Provinsi Bali dengan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bali. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik peluncuran Program Jaga Desa di Provinsi Bali, yang merupakan program kolaborasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes  PDTT) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, guna mendukung pembangunan Bali yang bersih, berkelanjutan dan memastikan Bali tetap ajeg penuh dengan kedamaian.

Program Jaga Desa ini secara resmi diluncurkan pada, Kamis (Wraspati, Umanis Sinta) 11 September 2025 di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali yang ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar Bupati/Walikota se-Provinsi Bali dengan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster yang hadir bersama Wakil Menteri Desa dan PDTT RI, Ahmad Riza Patria, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H.,L.L.,M., Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo,  Kepala Kajati Bali, Ketut Sumedana, Pangdam IX Udayana, Wakapolda Bali, dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar menyaksikan secara langsung Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Jaga Desa tersebut yang disambut apresiasi oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bendesa Adat beserta Perbekel se-Bali.

Mengawali acara peluncuran tersebut, Kejati Bali, Ketut Sumedana mengatakan, peluncuran program Jaga Desa sangat penting dan strategis, dimana program ini diselenggarakan dengan kolaborasi antara Kejaksaan RI, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa dan PDTT.

Dalam implementasinya, program Jaga Desa disebutnya memiliki aplikasi untuk mengawasi dana desa, jadi jangan macam – macam menggunakan dana Desa. Untuk itu diharapkan pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kejati Bali juga melaporkan bahwa ia menyadari di Bali masih ada banyak konflik adat yang tidak terselesaikan, sehingga ia memastikan harus ada tempat atau pola penyelesaian perkara adat di Desa.

Baca Juga  Gubernur Koster Serahkan Seribu Paket Sembako Bantuan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa kepada Krama Bangli

Tempat dan pola itu, ia hadirkan dengan program Bale Kertha Adhyaksa, harapannya supaya setiap masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif, cepat dan tidak dipungut biaya. Bale Kertha Adhyaksa juga akan dipayungi oleh Peraturan Daerah, tujuannya untuk meminimalisir perkara – perkara perdata yang sederhana, agar tidak masuk ke Pengadilan.

Kita berharap, biaya – biaya yang dikeluarkan dalam perkara itu tidak ada biaya, baik biaya dari masyarakat maupun biaya dari negara harus kita meminimalisir.

“Sehingga kehadiran Bale Kertha Adhyaksa akan menciptakan keadilan secara hakiki, karena setiap masalah yang muncul diselesaikan secara musyawarah mufakat,” tegasnya.

Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan kami di Provinsi Bali mendapat program yang sangat bagus dari Kejati Bali, yaitu pertama Bale Kertha Adhyaksa, sebagai program yang progresif dan inovatif dalam memecahkan masalah – masalah kehidupan masyarakat yang bersakala Desa/Kelurahan, serta Desa Adat dengan melaksanakan proses hukum di tingkat Desa menggunakan kearifan lokal.

Dampaknya akan membuat Desa semakin harmoni, secara psikologis tidak ada dendam satu sama yang lain, karena setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan beban negara dalam pembiayaan penanganan perkara akan berkurang.

Kedua, untuk program Jaga Desa, bahwa kami di Bali memiliki 636 Desa, 80 Kelurahan, dan 1.500 Desa Adat. Kata Gubernur Koster, di Bali sangat membutuhkan program ini, agar kekuatan unteng alam, manusia, dan kebudayaan di Bali dapat dibangun dengan penuh harmoni, serta membangun tata titi kehidupan masyarakat Bali yang semakin baik, guna mewujudkan Bali semakin kondusif, menginggat Bali sebagai daerah pariwisata dunia yang sangat ditentukkan oleh faktor kenyaman, keamanan, dan kondusifitas masyarakat di Bali.

Baca Juga  Peresmian Bale Paruman Adhyaksa Se-Badung

Guna mendukung program Jaga Desa, khususnya di Desa Adat, kami di Bali sudah ada Pecalang yang mendukungnya, karena secara sosiologis, historis, dan kultural Pecalang sudah tumbuh sejak berabad-abad, serta berperan secara kolektif menjaga wilayah Bali. Sehingga dengan adanya Jaga Desa, tatanan di Bali sudah sangat lengkap, baik di Desa Dinas atau di Desa Adat untuk menjaga wilayahnya.

“Kami penuh komitmen akan menjalankan Jaga Desa dengan sebaik – baiknya bersama Bupati/Walikota, Perbekel, dan Bendesa Adat se-Bali,“ tutup Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Program Jaga Desa Sebuah Terobosan Perkuat Transparansi Pengelolaan Dana Desa Secara Kolaborasi

Wamendesa RI, Ahmad Riza Patria yang hadir pada acara Peluncuran Program Jaga Desa menjelaskan program Jaga Desa adalah sebuah terobosan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Dana Desa telah menjadi tulang pungung pembangunan lebih dari 75 ribu Desa, dengan total alokasi sudah mencapai Rp 681 triliun, Dana Desa telah membangun jalan, jembatan, irigasi, air bersih, MCK, Posyandu, Poliklinik, prasarana olahraga, sampai membantu mengurangi kemiskinan dan stunting. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula tanggungjawabnya, korupsi sekecil apapun akan menciderai amanah rakyat.

“Karena itu, kehadiran program Jaga Desa hari ini adalah wujud nyata yang sangat penting, kita ketahui bersama Bapak Presiden RI sangat gencar sekali agar pembangunan di Indonesia segera terwujud, bisa menjadi negara maju, adil dan makmur, serta sejahtera. Tunjukkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan Pemerintah Desa dalam membangun Desa. Wujudkan pemerintahan yang bersih, kedepan kami harapkan tidak ada satupun perangkat Desa yang menyalahgunakan dana Desa,“ tegasnya.

Baca Juga  KUHP Baru Berlaku Awal 2026, Koster: Bali Sudah Lama Terapkan Hukuman Sosial dengan Sentuhan Kearifan Lokal

Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Prof. Reda Manthovani menegaskan program Jaga Desa sangat sesuai dengan visi misi Pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita keenam, yakni membangun Desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Membangun Desa berarti membangun Indonesia. Banyak yang bertanya, mengapa Jaksa dan Intelijen ikut mengurusi permasalahan Desa, katanya karena Kejaksaan merupakan struktur tata negara pada penyelenggaraan tugas eksekutif, yang berperan aktif mendukung pembangunan nasional.

“Karena itu, aplikasi Jaga Desa hadir untuk mendukung pengelolaan keuangan Desa dapat dijaga secara tertib aturan dan tertib sasaran,” jelasnya.

Sedangkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo, menyampaikan selamat sekaligus apresiasi kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Bali yang sudah berkomitmen menjaga Desa. Kalau Desa terjaga, daerah pasti terjaga, Indonesia pasti terjaga.

“Jaga kondusivitas daerah, jaga kerukunan sosial masyarakat, aktifkan semua instrumen yang ada, lakukan kerja sama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta semua perangkat di Pemerintah Desa dan Kelurahan harus berkolaborasi,’’ tegasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Tim SAR Evakuasi Jenasah di Bawah Tebing

Published

on

By

Pantai Savaya
EVAKUASI: Tim SAR evakuasi jenasah tanpa identitas dari Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. (Foto: Hms SAR)

Pecatu, Badung, baliilu.com – Sesosok tubuh laki-laki ditemukan terdampar di Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. Info kejadian baru diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 17.10 Wita dari anggota Polsek Kuta Selatan.

Tak berselang lama, 3 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi melibatkan unsur SAR lainnya dari Polsek Kuta Selatan, Bhabinsa Desa Pecatu Pecatu, Linmas Desa Pecatu, petugas Ambulance Banser dan masyarakat setempat.

Upaya evakuasi cukup memakan waktu, karena akses ke posisi jenasah harus menuruni medan yang curam dan batu karang tajam. “Jenasah dibawa secara manual dengan melewati medan curam hingga bisa dibawa naik ke atas,” terang I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain kondisi yang beresiko tersebut, evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati karena situasi gelap, pencahayaan terbatas.

Akhirnya kurang lebih pukul 19.40 Wita, tim SAR gabungan selesai melakukan evakuasi. Jenasah tanpa identitas tersebut dibawa menuju RSUP Prof. Ngoerah menggunakan Ambulance Banser. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Peresmian Bale Paruman Adhyaksa Se-Badung
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wondr Kemala Run 2026 Sukses Digelar, Dongkrak Ekonomi Bali, Libatkan UMKM dan Salurkan Donasi Kemanusiaan

Published

on

By

Kemala Run
PEMBUKAAN AJANG LARI: Pembukaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. (Foto: Hms Polri)

Gianyar, baliilu.com – Pelaksanaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Event lari yang digelar di kawasan Jalan Ida Bagus Mantra hingga Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, itu dinilai tidak hanya berhasil dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah, masyarakat lokal, hingga aksi sosial kemanusiaan.

Ketua Race Management Kemala Run 2026, Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai rencana, dengan total 11.000 peserta mengikuti lomba mulai dari kategori half marathon, 10 kilometer, hingga 5 kilometer.

“Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan Kemala Run 2026 dapat berjalan dengan lancar dan baik, sesuai yang kita rencanakan. Hampir seluruh peserta saat ini sudah memasuki area finish, dan semuanya berjalan lancar,” ujar Sambodo usai kegiatan.

Menurut Sambodo, tingginya antusiasme masyarakat dan peserta dari berbagai daerah menunjukkan bahwa ajang ini memiliki daya tarik besar dan layak menjadi agenda tahunan.

“Kalau melihat animo yang luar biasa seperti ini, mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita laksanakan setiap tahun,” katanya.

Keberhasilan Wondr Kemala Run 2026 juga terlihat dari dampak ekonominya. Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora Panasea, menilai event seperti ini menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini berada di angka 5,82 persen (year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada mobilitas. Ketika kita mampu menarik ribuan orang datang, maka diperkirakan akan terjadi stimulus ekonomi melalui konsumsi pada sektor akomodasi, perdagangan, dan transportasi,” ujar Nandya.

Baca Juga  Peringatan Hakordia 2022, Kejati Bali Beberkan Penanganan Perkara Sepanjang 2022

Ia menjelaskan, dengan jumlah peserta sekitar 11.000 orang dan pola belanja tertentu, potensi perputaran ekonomi selama acara berlangsung diperkirakan mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar.

“Untuk peserta luar daerah, rata-rata pengeluaran dapat berada pada kisaran Rp 10 juta per orang. Dengan asumsi sekitar 11.000 peserta dan skenario optimistis, potensi perputaran ekonomi dari kegiatan ini diperkirakan dapat mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar,” jelasnya.

Selain menggerakkan sektor pariwisata dan jasa, event ini juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Puluhan UMKM dilibatkan untuk meramaikan area acara sekaligus melayani kebutuhan peserta dan pengunjung.

Sambodo menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi perhatian utama panitia. Selain personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, pecalang, dan unsur masyarakat, UMKM juga diberikan ruang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung.

“Kita juga melibatkan UMKM, termasuk juga untuk memberikan cheering semangat kepada para peserta,” ujarnya.

Senada dengan itu, Nandya menekankan pentingnya pelibatan UMKM agar dampak ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu.

“Pelibatan UMKM lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” katanya.

Di sisi lain, Wondr Kemala Run 2026 juga membawa misi sosial melalui penggalangan donasi kemanusiaan. Panitia membuka kesempatan berdonasi bagi peserta dan masyarakat, termasuk melalui lelang lukisan karya anak-anak berkebutuhan khusus.

“Kita bisa berdonasi juga di sini, dan ada lelang lukisan juga dari anak-anak ABK, dan nanti semua dana yang terkumpul kita akan berikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana kemarin, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat,” tutur Sambodo.

Baca Juga  Sinergi Pemprov dan Kajati Bali, Gubernur Koster Puji Edukasi dan Penegakan Hukum hingga Tingkat Desa

Dengan suksesnya pelaksanaan, besarnya antusiasme peserta, dampak ekonomi yang signifikan, keterlibatan masyarakat luas, serta aksi sosial kemanusiaan, Wondr Kemala Run 2026 dinilai menjadi contoh event olahraga yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kepedulian sosial. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Beri Harapan Palsu, Harga BBM Nonsubsidi Naik Ugal-ugalan Tanpa Empati

Published

on

By

harga bbm
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.( Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis, mendapatkan kritik tajam dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya kepada media, di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.

Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.

Mufti pun menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.

Baca Juga  Tak Terbukti Bersalah, Prof. Antara Akhirnya Divonis Bebas

Mufti menyatakan apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.

Bahkan Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar Pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM.

“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.

Karena meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, kata Mufti, namun dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.

Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai Pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini dinilai sebagai sebuah ironi.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.

“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok  BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.

Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.

Mufti menambahkan, ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan signifikan, maka yang terjadi adalah Pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat.

Baca Juga  KUHP Baru Berlaku Awal 2026, Koster: Bali Sudah Lama Terapkan Hukuman Sosial dengan Sentuhan Kearifan Lokal

“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” ujar Mufti.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina ini pun meminta Pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi. Mufti mendorong agar stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera ditangani.

“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

Mufti juga mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Ia meminta Pemerintah memahami dampak turunan yang terjadi saat harga BBM naik.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca