Badung, baliilu.com – Di depan Rapat Paripurna Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Selasa (19/10), Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung yang dibacakan I Made Suwardana, S.E. menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi tentang Penjelasan Bupati Badung terhadap 8 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Badung.

Rapat Paripurna yang digelar secara hybrid dibuka Ketua Dewan Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. dihadiri langsung Wakil Ketua Made Sunarta, bersama anggota DPRD Badung. Turut hadir Bupati Badung Giri Prasta, Forkopimda, Sekda Badung Adi Arnawa, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perusda, dan tenaga ahli dewan dan fraksi.

Dalam pemandangan umum Fraksi PDI-P terhadap Ranperda Badung tentang APBD TA 2022 dan Penjabaran APBD TA 2022, bahwa DPRD Kabupaten Badung bersama dengan Bupati Badung telah menandatangani nota kesepakatan atas KUA dan PPAS APBD Badung 2022 yang selanjutnya telah dijabarkan dalam RAPBD untuk dibahas serta ditetapkan bersama. Secara substansial rancangan ini telah mengacu pada Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD  2022.

Terhadap postur RAPBD 2022 yang meliputi proyeksi target pendapatan, rencana alokasi belanja serta pembiayaan daerah, sebagai berikut: Pendapatan Daerah pada rancangan APBD 2022 dirancang Rp. 2.900.345.173.494,  kalau dibandingkan dengan APBD induk tahun 2021 turun sebesar 23,69 % terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.931.220.339.506  mengalami penurunan dibandingkan APBD induk 2021 sebesar 31,40 %. Pendapatan transfer Rp. 888.841.233.988,00  dibandingkan APBD induk tahun 2021 mengalami penurunan 1,86 %. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan APBD 2022 dirancang sebesar Rp. 80.283.600.000.

Belanja Daerah pada rancangan APBD 2022 dirancang rp. 2.900.345.173.494,00 dibandingkan dengan APBD induk 2021 mengalami penurunan 23,69 %, terdiri dari: Belanja Operasi Rp. 2.399.841.384.009,00, setara dengan 82,74% dari belanja daerah 2022. Belanja Modal dirancang Rp. 52.838.108.769,00, setara dengan 1,82% dari Belanja Daerah 2022. Belanja Tidak Terduga dirancang Rp.181.936.773.707,00, setara dengan 6,27% dari total belanja daerah 2022. Belanja Transfer dirancang Rp. 265.728.907.009,00, setara dengan 9,16% dari total belanja daerah 2022.

Dalam komposisi belanja daerah berdasarkan penerimaan manfaat, maka sebagian besar merupakan belanja operasional sebesar 82,74 %, sedangkan sisanya 17,26 % merupakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk membiayai program atau kegiatan strategis daerah, pemenuhan terhadap amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1 bahwa alokasi anggaran pendidikan wajib sekurang- kurangnya 20%, sementara pada rancangan APBD Badung 2022 anggaran pendidikan dirancang sebesar 20,13 %. Sedangkan anggaran kesehatan yang wajib dianggarkan oleh pemerintah daerah sekurang-kurangnya 10%, pada rancangan APBD Badung 2022 telah dirancang 20,23 %, ini sebagian besar akan dimanfaatkan untuk menangani pandemi Covid-19.

‘’Dengan penuh pertimbangan dan kajian yang mendalam kami Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi- tingginya. Karena rancangan APBD Kabupaten Badung dalam situasi yang sangat sulit telah sepenuhnya berpihak pada kebutuhan utama masyarakat Badung yaitu pendidikan dan kesehatan, ini wujud dari Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajarannya telah melaksanakan kebijakan anggaran yang strategis,’’ ucap Suwardana.

Selanjutnya pemandangan umum Fraksi PDI-P terhadap Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, fraksi menyampaikan penanaman modal merupakan penggerak perekonomian daerah dalam rangka menggarap ekonomi daerah secara optimal. Oleh sebab itu penanaman modal membutuhkan kepastian hukum dan keamanan berinvestasi sehingga para investor mendapatkan iklim usaha yang kondusif. Penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penanaman modal. ‘’Menyikapi kebutuhan ini pemerintah daerah perlu menuangkannya dalam bentuk peraturan daerah sehingga penanaman modal dapat berkontribusi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah,’’ ucapnya.

Terhadap Ranperda Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bagi pemberi kerja wajib memenuhi dan melengkapi dokumen perencanaan penggunaan tenaga asing, sehingga upaya pemerintah daerah memberikan persetujuaan penggunaan tenaga asing dapat berjalan maksimal. Dan penetapan peraturan daerah akan memberikan peluang pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan, sehingga pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan tenaga asing.

Terhadap Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dalam rangka upaya memenuhi hak warga negara atas penghidupan yang layak, dengan terciptanya lapangan pekerjaan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja seluas- luasnya di tengah persaingan global. Untuk mendukung terciptanya lapangan pekerjaan ini diperlukan berbagai penyesuaian khususnya tentang persetujuan bangunan gedung. Dengan dihapusnya ijin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana amanat dari UU Cipta Kerja, maka pemerintah daerah memandang perlu dibuat ketentuan baru sebagai pengganti IMB yaitu persetujuan bangunan gedung (PBG).

Terhadap Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018-2038. Hal ini diharapkan tidak terjadi tumpang tindih aturan dan memberikan kepastian hukum demi terwujudnya iklim investasi yang baik dan pembangunan yang merata.

Terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menindaklanjuti hal ini perlu diadakan perubahan terhadap perda  ini.

Terhadap Ranperda Pencabutan Perda Badung Nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perda ini sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi- regulasi yang ada. Maka dipandang perlu untuk dicabut dan digantikan dengan peraturan daerah yang baru.

Terhadap Ranperda Pencabutan Perda Badung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, oleh karena perda ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak semestinya diatur lagi dalam peraturan daerah. Sehingga dipandang perlu untuk mencabut Perda Badung 1/2015.

‘’Terkait dengan Ranperda Inisiatif Dewan tentang Narkotika kami Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Badung segera memberikan pendapat atau tanggapan,’’ ujar Wiradana.

Sedangkan terhadap Ranperda APBD Badung TA 2022, Ranperda Pencabutan Atas Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing, Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol, Ranperda Pencabutan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kuta Selatan Tahun 2018- 2038, dan Ranperda Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, ‘’Kami Fraksi PDI Perjuangan setelah melalui pembahasan secara komprehensif sesuai dengan alur yang semestinya, dimana anggota fraksi secara aktif dalam pembahasan, sehingga semua ranperda tersebut dapat kami sepakati dan setujui untuk disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Gubernur Bali,’’ ujar Suwardana, S.E. menutup pembacaan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung. (gs)