Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemkab Badung dan Ombudsman Tandatangani Rencana Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sekda Adi Arnawa Dorong Pelayanan Prima di Semua OPD

Loading

BALIILU Tayang

:

ombudsman
Sekda Wayan Adi Arnawa menandatangani rencana kerja tentang penyelenggaraan pelayanan publik dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di Puspem Badung, Senin (20/6). (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menyebut penandatanganan rencana kerja antara Ombudsman Perwakilan Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik prima di semua OPD yang ada.

“Di samping itu penandatanganan rencana kerja ini sebagai bentuk hubungan Pemkab Badung dengan Ombudsman Perwakilan Bali terjalin bagus selama ini. Dimana semua masukan maupun saran yang disampaikan oleh Ombudsman sudah kita tindaklanjuti meskipun belum maksimal semua, terlebih di tengah situasi pandemi seperti saat ini,” demikian dikatakan Sekda Adi Arnawa saat mewakili Bupati Badung dalam acara penandatanganan rencana kerja tentang penyelenggaraan pelayanan publik dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di Puspem Badung, Senin (20/6).

Turut hadir Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil AA. Arimbawa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika IGN Jaya Saputra, Kepala Bagian Organisasi Wayan Putra Yadnya, Kepala Bagian Kerja Sama IA Yutri Indah Gustari, dan perwakilan OPD terkait di Lingkungan Pemkab Badung.

Dilanjutkan Sekda Adi Arnawa, dalam rangka mendorong budaya kerja melayani pada ASN, pihaknya menerapkan sistem reward and punishment, sehingga diharapkan mampu memotivasi ASN untuk berbuat dan meningkatkan kinerja berdasarkan tupoksi, guna melahirkan akselerasi yang akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Bagi kami di Pemkab Badung penandatangan rencana kerja ini merupakan bentuk pengawalan dalam implementasi pelayanan publik sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab semua OPD yang ada di Pemkab Badung. Rencana aksi yang terukur merupakan potret sekaligus bahan evaluasi, apa yang harus kita lakukan ke depan. Salah satunya dengan membuka survey dan ruang pengaduan untuk menerima masukan dari eksternal. Karena kunci pelayanan publik adalah manajemen pengaduan dengan tindak lanjut yang jelas dan respons time yang cepat. Kalau itu bisa kita lakukan pasti hasilnya bagus,” imbuhnya.

Baca Juga  MPP Badung Kembali Raih Penghargaan MPP dengan Kinerja Prima 2024

Di samping itu Adi Arnawa juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Ombudsman Perwakilan Bali karena selama ini telah memberikan pendampingan kepada Pemkab Badung dalam rangka mewujudkan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat luas.

“Setelah adanya pendampingan dan arahan Ombudsman sudah ada hasil yang progresif di beberapa OPD Pemkab Badung yang menyelenggarakan pelayanan publik. Kami juga komit untuk terus mendorong terwujudnya pelayanan yang berkualitas di semua OPD, karena esensi pemerintah adalah memberikan pelayan yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih karena Ombudsman sudah banyak membantu Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemkab Badung melalui OPD terkait seperti DPMPTSP, Dukcapil maupun pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan. Pihaknya juga mengungkapkan melalui penandatanganan rencana kerja antara Ombudsman Perwakilan Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah, Ombudsman ingin fokus ke tindakan pencegahan pelanggaran pelayanan publik. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah daerah agar lebih progresif dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Ombudsman selalu hadir mendorong perbaikan pelayanan publik, untuk itu kami meminta Pemda agar memberikan peluang ke Ombudsman agar bisa masuk ke semua OPD yang ada.  Di sisi lain kami juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Badung atas kerja sama yang terjalin bagus dengan Ombudsman Perwakilan Bali selama ini,” ujar Umar Ibnu Alkhatab seraya berpamitan dengan Sekda Adi Arnawa karena pindah tugas ke tempat lain. (gs/bi)

Loading

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pendaki Swiss yang Terjatuh di Rinjani, Dievakuasi Menggunakan Heli

Published

on

By

pendaki swiss
EVAKUASI: Tim SAR saat mengevakuasi korban seorang pendaki berkebangsaan Swiss, Benedikt Emmenegger, yang mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani pada Rabu, 16 Juli 2025. (Foto: Hms SAR)

Benoa, Denpasar, baliilu.com – Seorang pendaki berkebangsaan Swiss, Benedikt Emmenegger, dilaporkan mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani pada Rabu, 16 Juli 2025. Emmenegger memulai pendakian melalui jalur Sembalun pada Selasa (15/7), dan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Laporan awal diterima dari Yarman, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR).

Menindaklanjuti adanya kejadian tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar berkoordinasi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram agar bisa bertindak cepat mengevakuasi dengan mengerahkan helikopter. Sementara Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram juga telah menggerakkan SRU darat dari Pos Pencarian dan Pertolongan Kayangan menuju lokasi kejadian. Di lokasi kejadian korban mendapatkan penanganan medis awal dari salah seorang pendaki yang kebetulan berprofesi sebagai dokter.

“Korban dievakuasi menuju Danau Segara Anak oleh SRU darat dalam keadaan selamat dengan kondisi tangan patah dan juga kaki,” terang I Nyoman Sidakarya.

Operasi penyelamatan ini melibatkan koordinasi lintas instansi dan berbagai unsur, seperti Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), TNI, Polri, BPBD, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Rinjani Squad, Damkar, Relawan Rinjani, porter, guide, dan unsur terkait lainnya. Seluruh tim gabungan saat ini bersinergi untuk menjangkau lokasi korban dan memberikan pertolongan secepatnya.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya segera mendatangi kantor SGi Air Bali untuk berkoordinasi agar segera menggerakkan heli menuju lokasi kejadian. Pada pukul 15.45 Wita diterbangkan SGi Air Bali, meskipun sempat terkendala kabut, akhirnya mereka tiba kurang lebih pukul 16.22 Wita.

Setelah terevakuasi dari Gunung Rinjani, heli SGi Air Bali kembali terbang menuju Bali, dan landing sekitar pukul 17.30 Wita. Selanjutnya Emmenegger dibawa menujun Rumah Sakit BIMC untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, karena diduga alami patah tulang pada alat gerak atas dan bawah. (gs/bi)

Baca Juga  Badung Ditetapkan Sebagai Kabupaten IHK, Wabup Suiasa Pimpin Rakor HLM TPID

Loading

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tingkatkan Percepatan Digitalisasi di Buleleng, Bupati Sutjidra Launching Desa dan Kawasan Wisata Digital

Published

on

By

desa digital buleleng
LAUNCHING: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra secara resmi melaunching 14 desa digital dan kawasan wisata Binaria-Lovina, di Lovina Haven Boutique Resort, Rabu, (16/7). (Foto: Hms Buleleng)  

Buleleng, baliilu.com – Dalam upaya meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra secara resmi melaunching 14 desa digital dan kawasan wisata Binaria-Lovina pada kegiatan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Lovina Haven Boutique Resort, Rabu (16/7).

Empat belas desa digital ini menjadi project awal dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat. Kedepannya semua potensi pendapatan dan pengeluaran desa akan dilakukan secara digital. Adapun desa digital yang dilaunching meliputi Bumdes Swandesi Sawan, Nugraha Tata Samaya Pejarakan, Rahayu Mesari Umeanyar, Giri Amerta Gesing, Giri Mekar Lemukih, Sila Sakti Sejahtera Kayuputih, Bhuana Utama Desa Panji, Mandala Giri Amertha Desa Tajun, Giri Segara Desa Les, Padang Kerta Desa Kekeran, Kencana Sari Amerta Sejahtera Pengelatan, Sari Bhuana Graha Desa Tukad Mungga, Mandala Lestari Banjarasem, dan Sari Nadi Desa Pemuteran. Untuk kawasan wisata dipilih Kawasan Wisata Binaria – Lovina.

Bupati Sutjidra menyampaikan, desa digital melalui Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sangat strategis dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk transparansi dan mencegah terjadinya korupsi serta kepastian masyarakat untuk membayar pajak yang masuk ke pendapatan daerah. “Semakin luas keamanan digital di Kabupaten Buleleng, maka masyarakat semakin percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan memang betul-betul masuk ke kas/pendapatan daerah untuk pembangunan daerah,” ucap Sutjidra.

Lebih lanjut, pihaknya meminta supaya melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar masyarakat memahami salah satu bentuk digitalisasi yaitu aplikasi qris yang sering digunakan untuk pembayaran. Kedepannya, bagaimana pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Buleleng dapat meningkat dengan pemanfaatan digitalisasi. “Jika seluruh masyarakat melakukan transaksi menggunakan Qris, kami yakin bisa mengurangi kebocoran penerimaan di Kabupaten Buleleng,” ujarnya.

Baca Juga  Serahkan SK Pengangkatan Kepala Sekolah SD dan SMP, Bupati Giri Prasta Berpesan agar Bekerja dengan Baik

Sementara itu, Advisor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali, Indra Gunawan Sutarto mengatakan, Pemerintah terus melakukan digitalisasi dan terus mendukung upaya pemerintah melalui kebijakan sistem pembayaran di Indonesia. “Penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sangat penting, agar program di masing-masing daerah dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2024, Kabupaten Buleleng meraih kategori digital bedasarkan hasil indeks IPTD dengan skor sangat baik yaitu 90,07 persen. Bahkan di championship tahun 2024, Kabupaten Buleleng meraih juara satu dengan skor sempurna yakni 100 persen. Ini merupakan pencapaian luar biasa dan komitmen dari Pemkab Buleleng dalam pemanfaatan kanal-kanal transaksi melalui digitalisasi, termasuk penerimaan pajak dan restribusi yang menunjukkan kinerja yang solid, konsisten dan terintegrasi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Buka Rakor Posyandu 2025, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Dorong Optimalisasi Kesehatan Program 6 SPM

Published

on

By

rai wahyuni sanjaya
RAKOR: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang berlangsung di Pondok Indi, Kecamatan Penebel, Tabanan, Rabu (16/7). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang berlangsung di Pondok Indi, Kecamatan Penebel, Tabanan, Rabu (16/7). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, narasumber, dan Camat se-Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutannya, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya menegaskan pentingnya rapat koordinasi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu sebagai wadah partisipasi masyarakat. “Pada kesempatan ini, saya ingin menekankan kembali betapa pentingnya rapat koordinasi pos pelayanan terpadu, karena posyandu merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, posyandu memiliki fungsi strategis sebagai penyalur aspirasi masyarakat, serta berperan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, menurut Bunda Rai diperlukan komitmen dan konsistensi dari seluruh pihak, termasuk pembentukan institusi Tim Pembina Posyandu.

Rapat koordinasi kali ini difokuskan pada peningkatan kinerja posyandu dalam enam bidang SPM Kesehatan, yakni pengukuran status gizi, skrining kesehatan, pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan), serta penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). “Tujuan dari rakor ini adalah untuk meningkatkan pembinaan, evaluasi, dan pelaksanaan kegiatan enam bidang SPM pembina posyandu,” ungkap Ny. Rai Wahyuni.

Srikandi Tabanan itu juga berharap rapat koordinasi ini mampu memunculkan berbagai inovasi baru, khususnya dalam bidang kesehatan. Melalui rakornas ini diharapkan ada sesuatu yang baru, misalnya inovasi yang baru khususnya di bidang kesehatan agar nanti pelayanan di masyarakat lebih mudah dan optimal. Selain itu, Ny. Rai Wahyuni juga menyampaikan rasa bangganya atas perkembangan Posyandu 6 SPM di Kabupaten Tabanan.

Baca Juga  MPP Badung Kembali Raih Penghargaan MPP dengan Kinerja Prima 2024

Saat ini, tercatat sebanyak 832 posyandu telah mendapatkan SK SPM. Bunda Rai juga menjelaskan, bahwa keberadaan posyandu 6 SPM menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahannya. “Tujuan kita, posyandu dengan 6 SPM ini betul-betul memberikan ruang aspirasi untuk masyarakat lebih luas lagi. Ini semacam program jemput bola, sama seperti berkantor di desa,” jelasnya.

Ia pun mengapresiasi keterlibatan OPD terkait yang terlibat langsung dalam proses ini. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Posyandu 6 SPM sangat bergantung pada konsistensi dan sinergi lintas sektor. Ny. Rai Wahyuni menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan pemahaman terhadap tugas masing-masing. “Saya apresiasi rakornas posyandu bidang kesehatan ini, agar nantinya bisa saling berkoordinasi untuk saling menguatkan, harus paham dulu tugasnya apa, dan yang paling penting terus sosialisasi terutama kepada masyarakat,” tutup Bunda Rai. (gs/bi)

Loading

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca