Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026.

“Presiden Prabowo Subianto menulis surat dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026,” tulis Seskab Teddy.

Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa surat belasungkawa tersebut ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat tersebut menyampaikan simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran.

“Surat resmi yang berisi belasungkawa mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei tersebut ditujukkan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian,” lanjut Seskab.

Surat resmi dari Presiden Prabowo diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia.

Penyampaian surat dukacita ini dilakukan menjelang prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Mashhad, salah satu kota suci sekaligus kota terbesar kedua di Iran.

Pemerintah Indonesia melalui langkah tersebut menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan kehidupan masyarakat Iran, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik antara kedua negara. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan bahkan telah melampaui standar minimal cadangan nasional. Menurut Bahlil, kapasitas daya tampung cadangan BBM Indonesia selama ini masih terbatas, yakni maksimal sekitar 25 hari. Namun demikian, cadangan BBM nasional saat ini tetap berada dalam kisaran aman.

“Saya sampaikan bahwa kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu, 4 Maret 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas penyimpanan menjadi salah satu tantangan yang harus segera diperbaiki. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah segera membangun fasilitas penyimpanan baru guna memperkuat cadangan energi nasional.

“Jadi kita tidak bisa katakan lah, teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita tidak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita tidak punya cadangan untuk mengisi minyak. Tapi sekarang mau taruh di mana?” lanjutnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut menjadi langkah penting agar cadangan energi nasional dapat ditingkatkan hingga mencapai tiga bulan. Terkait rencana pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi.

“Kita rencana salah satu alternatif terbaiknya ada di wilayah Sumatra,” ungkapnya.

Bahlil juga menyinggung potensi dampak konflik global terhadap pasokan energi. Ia memastikan bahwa hingga saat ini pasokan energi nasional masih dalam kondisi aman.

“Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perangnya lama pasti akan berdampak. Itu sudah pasti. Sampai dengan 1-2 bulan ke depan insyaallah kita masih clear. Insyaallah tidak ada masalah,” tuturnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi gangguan pada jalur pasokan energi global. Salah satunya dengan melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah.

“Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relative clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita impor kan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insya Allah clear,” pungkasnya.

Langkah penguatan cadangan energi dan pembangunan fasilitas penyimpanan baru tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama dibulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Peringatan dari tiga lembaga pemeringkat internasional terhadap surat utang Indonesia dinilai sebagai sinyal penting bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan ekonomi. Respons yang hati-hati dan terukur diperlukan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap ringan keputusan tiga lembaga rating global yakni Moody’s, Standard & Poor’s dan Fitch Ratings yang memberikan outlook negatif terhadap surat utang Indonesia. Menurutnya, sinyal tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap pruden dan disiplin.

“Peringatan dari tiga lembaga rating global tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan alarm serius agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan memastikan arah kebijakan ekonomi tetap kredibel,” ujar Kholid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (5/3/2025).

Ia juga menegaskan bahwa tugas utama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, terutama agar defisit anggaran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. “Pemerintah harus memastikan defisit APBN tidak melampaui batas maksimal 3 persen dari PDB sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Batas ini adalah pagar penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.

Kholid juga mengingatkan bahwa tantangan fiskal ke depan akan semakin berat seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Pasalnya, konflik yang memanas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berpotensi memicu gejolak besar di pasar energi dunia. “Perang Iran versus Israel-AS berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN kita,” jelasnya.

Sebab itu, menurut Kholid, pemerintah harus mewaspadai dua risiko utama yang dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal nasional, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi bersamaan. “Pelemahan rupiah akan meningkatkan beban pembayaran utang dan biaya impor energi. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Karena itu semuanya harus dihitung secara sangat cermat,” ujar legislator dapil Jawa Barat VI tersebut.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa gejolak energi global dapat menimbulkan tekanan inflasi, terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas dunia. “Ancaman kenaikan inflasi energi dan pangan juga harus diantisipasi dengan serius. Gejolak harga minyak biasanya akan merambat pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga bahan pokok,” kata Kholid.

Dalam keterangan resminya, Ia menegaskan bahwa dalam situasi global yang semakin tidak menentu, kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, responsif, dan berbasis kehati-hatian. “Kebijakan fiskal perlu terus beradaptasi dengan dinamika global. Jika diperlukan, pemerintah harus berani melakukan perbaikan atau koreksi kebijakan untuk mengantisipasi gejolak eksternal tersebut,” ujarnya.

Baginya, langkah antisipatif sangat penting untuk memastikan kesinambungan fiskal tetap terjaga, sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Kepercayaan pasar adalah modal utama stabilitas ekonomi. Karena itu pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal tetap pruden, disiplin, dan kredibel, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini,” pungkasnya. (gs/bi)