Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Pemprov Bali Serahkan Bantuan 5 Traktor dan 5 Pompa Air kepada 10 Subak di Bali

BALIILU Tayang

:

de
SERAHKAN BANTUAN: Sekretaris Dinas dan Ketahanan Pangan Prov. Bali Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb., mewakili Plt. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Ir. Ketut Lihadnyana, menyerahkan bantuan 5 traktor dan 5 pompa air kepada 10 subak di Bali, Senin (11/10/2021) di kantornya Jalan WR Supratman, Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan 5 unit traktor dan 5 unit pompa air kepada 10 subak atau kelompok tani yang ada di Bali. Penyerahan bantuan alat pertanian tersebut dilakukan Sekretaris Dinas dan Ketahanan Pangan Prov. Bali Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb., mewakili Plt. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Ir. Ketut Lihadnyana, Senin (11/10/2021) di kantornya Jalan WR Supratman, Denpasar.

Sekdin Wayan Sunada didampingi Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Ir. Ketut Arya Utama dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Hadir pula 10 kelian subak para penerima hibah tersebut.

Bantuan 5 unit traktor diberikan kepada Subak Uma Panji Desa Bakti Seraga, Buleleng, Kelompok Tani Mentik Sari Mekar Desa Tamblang, Kubutambahan, Buleleng, Kelompok Tani Mekar Sari Rahayu Desa Bengkala, Kubutambahan, Buleleng, KUB Petani Porang ‘’Maju Bersama’’ Desa Mundeh Kauh, Selemadeg Barat, Tabanan, dan Subak Akah Desa Akah, Klungkung.

Sebanyak 10 subak/kelompok tani yang menerima bantuan alat pertanian dari Pemerintah Provinsi Bali

Sebanyak 5 unit pompa air diberikan kepada Subak Penyaringan Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Jembrana, Subak Pemangket Awen Barat Desa Tegalbadeng, Jembrana, Subak Pangkung Buluh, Kaliakah Negara, Subak Kedua Lelateng, Jembrana, dan Subak Tegal Badeng, Desa Tegal Badeng Timur, Jembrana.

Plt. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali Ir. Ketut Lihadnyana dalam sambutan yang dibacakan Sekdin Wayan Sunada menyampaikan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban menjamin penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas serta aman dikonsumsi, dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bali dan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Dan, sebagaimana juga diketahui, sektor pertanian masih memegang peranan penting pada pembentukan PDRB Bali, setelah sektor pariwisata.

Baca Juga  Pintu Masuk dan Lintasan Utama Bali Disekat Berlapis, 80 PPDN Dikembalikan ke Ketapang

Dikatakan, dampak dari adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional bahkan sampai tumbuh minus. Meskipun demikian sektor pertanian ternyata masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sebagai daerah yang selama ini lebih bertumpu kepada sektor pariwisata sebagai penyumbang utama PDRB dan penghela sector lainnya, Provinsi Bali sangat merasakan dampak dari adanya wabah pandemi Covid-19. Sebagaimana daerah lainnya dimana semua sektor mengalami kontraksi, di Bali hanya sektor pertanian yang masih mampu bertahan terhadap dampak mewabahnya pandemi Covid-19 ini.

‘’Kondisi tersebut telah menyadarkan kita semua untuk melakukan transfomasi struktur perekonomian Bali dengan menjadikan sektor pertanian sebagai fundamental pembangunan ekonomi Bali dan mendorong sektor-sektor lainnya untuk tumbuh dan berkembang secara bersinergi,’’ papar Sunada.

Untuk menjawab perubahan tersebut, lanjut penemu Bio-Inokulum ini membacakan sambutan Plt Kadis, telah tersedia payung hukum atau peraturan-peraturaan yang sangat mendukung ke arah perubahan tersebut seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik yang diharapkan mampu menjaga lingkungan alam Bali, meningkatkan nilai tambah produk pertanian krama Bali, serta mampu menyediakan pangan yang sehat bagi krama Bali. Demikian juga Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018, tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal merupakan peraturan yang diharapkan mampu menjadikan produk lokal Bali menjadi tuan di Provinsi Bali sendiri bukan produk-produk luar bahkan bukan produk asing.

Plt. Kadis Lihadnyana menyampaikan, saat ini dan di waktu yang akan datang pembangunan sektor pertanian dihadapkan dengan tantangan yang semakin komplek antara lain karena adanya tuntutan kebutuhan pangan yang terus meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk. Adanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke nonpertanian, persaingan pemanfaatan air dengan sektor domestik, tuntutan konsumen terhadap kualitas dan kontinyuitas produk, dan persaingan pasar yang semakin ketat. Hal tersebut tentunya memerlukan dukungan semua pihak dan perbaikan serta penajaman-penajaman kebijakan sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan tetap petani secara berkelanjutan serta memperhatikan alam Bali, krama Bali dan budaya Bali dengan menerapkan kearifan lokal sad kerthi loka Bali.

Ditegaskan, membicarakan masalah pertanian tidak pernah lepas dari membicarakan masalah air, karena air merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk mampu bertahan hidup dan berkembang biak selanjutnya berproduksi. Air penting bagi perkembangan tanaman maupun makhluk hidup lainnya. Sehingga sering terjadi persaingan dalam pemanfaatan air.

Baca Juga  Bulan Bung Karno III Ditutup, Sekda Dewa Indra Ajak Generasi Muda Teruskan Ajaran dan Ideologi sang Proklamator

Pemasalahan persaingan pemanfaatan air antara pertanian dengan sektor domestik saat ini perlu dilakukan upaya-upaya pemecahan yang koperhensif dengan melibatkan berbagai pihak. Dan sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Provinsi Bali untuk penyediaan air pada lahan pertanian dalam penyediaan pangan bagi krama Bali di tahun 2021 telah dilaksanakan di seluruh Provinsi Bali 190 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier, 14 unit kegiatan perpompaan, 5 unit kegiatan perpipaan serta sebanyak 18 unit kegiatan penyediaan embung pertanian.

Subak Penyaringan Jembrana, salah satu penerima bantuan pompa air dari Pemprov Bali

Usai penyerahan bantuan, Wayan Sunada menambahkan dengan adanya penyerahan 10 unit sarana pertanian dengan sumber dana dari APBN dalam bentuk hibah barang ini, diharapkan ke depan petani bisa berakitivitas lebih semangat. ‘’Kita sudah memberikan traktor dan pompa air. Tidak ada alasan tidak ada air, tidak bisa mengolah tanah. Itulah sebabnya kita memberikan alat ini,’’ ucap Sunada seraya berpesan alat ini tidak boleh dijual.

I Gede Sumarwen, selaku Kelian Subak Penyaringan Mendoyo, Jembrana menyampaikan terimakasih kepada Bapak Gubernur Bali yang telah menghibahkan pompa air kepada Subak Penyaringan. Dengan adanya pompa air ini, Subak Penyaringan bisa kembali mengairi sawah seluas 31 hektar setelah lintasan subak sempat tersumbat karena bencana banjir dua tahun lalu. ‘’Kami sangat mengharapkan bantuan ini dan hari ini kami bisa membawa pulang pompa air ini,’’ pungkasnya. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

Balinomics Bank Indonesia Rekomendasikan Langkah Taktis Dorong Pemerataan Ekonomi Bali Utara–Selatan

Published

on

By

Forum Diskusi Balinomics Bank Indonesia di Buleleng
BALINOMICS: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. (Foto: ist)  

Buleleng, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. Penyelenggaraan kegiatan Balinomics di Buleleng merupakan salah satu perwujudan semangat mendorong penguatan ekonomi di Bali Utara. Forum dibuka oleh Bupati Buleleng yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni. Forum BALINOMICS kali ini mempertemukan perwakilan instansi vertikal seperti Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, OPD Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, perwakilan akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha, media, dan perwakilan asosiasi pengusaha.

Dalam pembukaannya, Putu Ayu menyampaikan bahwa tantangan ekonomi Bali saat ini yakni masih terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Wilayah Bali Selatan. ”Ke depan, pengembangan Bali Utara sangat esensial yang sejatinya merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi Bali secara keseluruhan, agar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan di seluruh wilayah Bali,” tutur Putu Ayu. Putu Ayu menekankan tiga strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan yakni Penguatan Konektivitas Bali Utara–Selatan, (ii) Pengembangan Pariwisata Bali Utara yang Berkualitas dan Berkelanjutan, (iii) Peningkatan Nilai Tambah Sektor Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Melalui Hilirisasi.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Provinsi Bali, Achris Sarwani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Balinomics kali ini merupakan penyelenggaraan keempat di tahun ini yang berfokus pada perumusan strategi taktis untuk mendukung pemerataan ekonomi Bali Utara dan Selatan. Achris menyebutkan kinerja perekonomian Bali tahun 2026 tetap kuat dengan pertumbuhan yang diprakirakan berada pada batas atas kisaran 5,4–5,9% (yoy). Namun demikian, potensi ekonomi Bali belum sepenuhnya optimal karena aktivitas ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Bali Selatan. Hal ini tercermin dari, kontribusi PDRB Wilayah Bali Selatan (Daerah Sarbagia) mencapai 58% terhadap PDRB Bali. Realisasi penanaman modal juga terkonsentrasi di Daerah Sarbagia mencapai Rp 30,49 triliun (pangsa 81,64%) sepanjang 2026. Pada Balinomics kali ini, Achris menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah komoditas unggulan daerah sebagai langkah pemerataan ekonomi, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu pada Balinomics kali ini terdapat sharing dari pengusaha yang telah sukses meningkatkan nilai tambah komoditas lokal unggulan.

Baca Juga  Pintu Masuk dan Lintasan Utama Bali Disekat Berlapis, 80 PPDN Dikembalikan ke Ketapang

Sharing session disampaikan oleh Founder & CEO PT. Haldin Pacific Semesta, PT. Talasi Tru Origin, Alisjahbana Haliman. Ali menyampaikan Bali memiliki berbagai komoditas unggulan daerah yang sangat dibutuhkan oleh pasar domestik dan internasional, mulai dari kopi, rumput laut, anggur, dsb. Ketersediaan produk lokal menjadi modal untuk meningkatkan value ekonomi melalui strategi substitusi impor. Sebagai contoh, Ali menyebutkan mapple syrup yang selama ini banyak diimpor, dapat disubstitusi dengan aren syrup. Namun Ali menegaskan yang masih menjadi PR untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal adalah penguatan value chain, mulai dari jaminan mutu, keberlanjutan supply, dan perluasan market.

Sejalan dengan Ali, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, Dedy Arief Hendriyanto memaparkan komoditas perikanan Bali telah mampu bersaing di pasar global seperti ikan tuna, udang, dsb yang selalu dijaga mutunya, namun perlu juga untuk dilakukan perluasan pasar ekspor. Turut hadir, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, menyampaikan harapan kedepannya dapat dibangun satu ekosistem pertumbuhan Bali Utara sehingga lebih banyak nilai ekonomi yang tinggal di Bali Utara.

Penguatan konektivitas fisik, digital, pariwisata, serta penguatan value chain komoditas lokal menjadi langkah taktis untuk pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan. Ke depan, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan mitra kerja, BALINOMICS dapat menjadi katalis penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan Bali yang tumbuh lebih merata, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan akan menjadi fondasi penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI Bali: Inflasi Oktober 2026 Terkendali, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat Jelang Akhir Tahun

Published

on

By

Infografis Inflasi Provinsi Bali Oktober 2026 dari Bank Indonesia Bali
Infografis Inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat perkembangan inflasi di wilayah Bali pada Oktober 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan penguatan sinergi lintas instansi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis pada 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,32 persen (mtm).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Senin (2/11), menjelaskan bahwa inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya komoditas hortikultura.

“Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño. Selain itu, gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah,” ujar Achris.

Ia menambahkan, kenaikan harga daging babi juga terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79 persen pada September 2026 menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Capaian tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/ytd), inflasi Bali naik dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen (ytd).

Melihat perkembangan tersebut, BI menilai pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.

Perkembangan Spasial dan Komoditas Penyumbang

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,16 persen (yoy).

Baca Juga  Di Tengah Pandemi Covid, Pemprov Bali Berikan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

Kota Denpasar menyusul dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) atau 3,63 persen (yoy), Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau 3,67 persen (yoy).

Secara komoditas, inflasi bulanan pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Mitigasi Risiko dan Strategi 4K

Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar.

Ke depan, Achris memaparkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utama seperti padi.

Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. Kendati demikian, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan mampu menahan tekanan inflasi pada November 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi publik. Melalui langkah-langkah komprehensif ini, inflasi Bali pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Baca Juga  Info Terkini Covid-19 di Bali (3/2), Kasus Positif Tembus Empat Angka, 1.501 Orang

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Dunia Usaha Bali Terus Menguat di Tengah Kinerja Pariwisata dan Sektor Jasa yang Tetap Solid

Published

on

By

Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali
Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha di Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terus menguat. Perbaikan tersebut sejalan dengan terjaganya kinerja ekonomi Bali yang didukung oleh tingginya mobilitas wisatawan, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas berbagai sektor jasa. Kondisi tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 63,06%, meningkat dibandingkan 49,32% pada Triwulan II 2026. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pariwisata dan sektor jasa yang memiliki keterkaitan luas dengan aktivitas ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan persnya mengatakan bahwa hasil SKDU Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa optimisme dunia usaha Bali tetap terjaga dan semakin tersebar pada berbagai sektor ekonomi. “Temuan ini memperkuat indikasi bahwa perekonomian Bali masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid dengan dukungan kinerja pariwisata, konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas jasa yang tetap kuat,” ujarnya.

Menguatnya aktivitas pariwisata tercermin dari peningkatan SBT LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 14,62% pada Triwulan II 2026 menjadi 19,12% pada Triwulan III 2026. Penguatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata pada awal Triwulan III 2026.

Achris Sarwani mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli–Agustus 2026 mencapai sekitar 691,9 ribu kunjungan per bulan, meningkat 19,5% dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 578,9 ribu kunjungan per bulan. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Juli–Agustus 2026 juga meningkat menjadi 67,74%, dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 61,32%.

Baca Juga  Tangguh di Segala Tantangan, Sekda Dewa Indra Ajak Perkuat UMKM Bali

Menguatnya aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, tetapi juga mendorong aktivitas usaha pada sektor transportasi, perdagangan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perbaikan SBT dari -1,39% menjadi 0,00%, sedangkan LU Jasa Lainnya meningkat dari 0,00% menjadi 1,57%. Perkembangan tersebut mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha pada sejumlah sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata.

Selain pariwisata, sebut Achris Sarwani, aktivitas pada sektor jasa juga menunjukkan penguatan. SBT LU Informasi dan Komunikasi meningkat dari 3,14% pada Triwulan II 2026 menjadi 6,27% pada Triwulan III 2026, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas masyarakat serta kegiatan ekonomi. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga meningkat dari 3,33% menjadi 5,55%. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan data DJPb, realisasi belanja daerah di Bali hingga Agustus 2026 tumbuh 9,45% (yoy), termasuk peningkatan belanja operasi sebesar 9,75% (yoy). Sementara itu, LU Jasa Pendidikan meningkat dari 2,39% menjadi 4,78%, sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026 yang mendorong aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan layanan pendukungnya. Di luar sektor tersebut, mayoritas LU lainnya juga mencatat peningkatan SBT, antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Keuangan yang mengindikasikan perbaikan persepsi pelaku usaha yang lebih luas, tidak hanya terkonsentrasi pada sektor pariwisata dan jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Bali semakin terdiversifikasi dan ditopang oleh semakin luasnya sumber pertumbuhan antar lapangan usaha.

Baca Juga  Bulan Bung Karno III Ditutup, Sekda Dewa Indra Ajak Generasi Muda Teruskan Ajaran dan Ideologi sang Proklamator

Ke depan, kata Achris Sarwani, dunia usaha pada Triwulan IV 2026 di Bali diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dari Triwulan III dengan SBT sebesar 47,76%. Optimisme pelaku usaha didorong oleh prospek konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang periode akhir tahun, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat seiring penguatan permintaan domestik dan distribusi barang, sementara Lapangan Usaha Industri Pengolahan didukung oleh kenaikan permintaan terhadap produk makanan-minuman dan produk industri lokal. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan juga diperkirakan mendorong aktivitas Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali hingga akhir tahun 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca