Connect with us

POLITIK

Penduduk Badung 578 Ribu, Kursi DPRD Wajib Bertambah Menjadi 45 Orang

BALIILU Tayang

:

de
Ketua DPD II Golkar Badung I Wayan Suyasa, S.H.

Badung, baliilu.com – Sesuai aturan undang-undang menyebutkan jika jumlah penduduk berkisar 500 ribu, itu artinya wakil rakyat di wilayahnya menjadi 45 kursi. ‘’Badung jumlah penduduknya sudah kurang lebih 578 ribu, maka kursi di DPRD Badung memang wajib bertambah menjadi 45 orang,’’ ungkap Ketua DPD II Golkar Badung I Wayan Suyasa, S.H. kepada awak media di ruang kerjanya DPRD Badung, Jumat (26/3).

Suyasa yang juga Wakil Ketua DPRD Badung lanjut menyampaikan, prinsip dasar jumlah penduduk sesuai aturan PKPU. Aturan itu yang menyebabkan seper-100 ribu mendapat 10 kursi, artinya kita sudah 500 ribu lebih berarti mendapatkan 45 kursi. ‘’Itu aturan,’’ ujarnya.

Dalam konteks implementasi, tegas politisi asal Desa Penarungan ini,  KPU sebagai penyelengara pemilu harus melaksanakan, menginformasikan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. ‘’Dalam konteks itu, KPU tentunya membuat suatu agenda dan kita juga di pemerintahan akan berkoordinasi baik eksekutif melalui Dinas Capil tentunya DPRD pasti menetapkan dalam sidang paripurna,’’ katanya seraya menegaskan kursi di DPRD Badung memang wajib bertambah dikarenakan jumlah penduduk sudah mencapai 500 ribu, tepatnya 578.000 orang.

Suyasa berharap, yang terpenting dalam konstitusi dan situasional, ada keterbukaan soal penambahan jumlah penduduk yang ada di 6 kecamatan di Badung. Hal ini karena sekarang sedang dikontrol oleh masyarakat dan orang-orang politik. ‘’Di wilayah mana, di kecamatan mana yang akan bertambah, ini harus  terbuka sehingga mereka tidak ribut nanti,’’ ucap Ketua Federasi Serikat Pekerja Bali Kabupaten Badung ini.

Suyasa mencontohkan, di Petang masih 3 kursi karena jumlah penduduknya belum bertambah mencapai satu kursi maka jumlah kursi tetap tiga. Otomatis misalnya jika di Mengwi jumlah penduduk bertambah dan akan mendapatkan tambahan kursi. Berarti, di kursi yang sudah besar akan bisa bertambah, di tempat yang masih minim kursi masih tetap. ‘’Ini akan bisa menjadi polemik,’’ ujarnya.

Oleh karena itu, Suyasa berharap dari Dinas Capil dan KPU sebagai penyelenggara harus betul-betul memberikan satu atensi, penjelasan dan realita dimana penambahan kursi atau pun minimal penambahan penduduk yang menyebabkan kursi itu bertambah.

Ditanya optimisme Golkar di Badung soal 5 kursi yang akan diperebutkan, Suyasa menyatakan, kalau bicara partai politik, sebagai ketua partai pasti memiliki rasa optimisme. ‘’Sering saya sampaikan dalam rapat di internal partai. Saya selaku leadership partai harus punya satu sikap dan ketegasan dan punya tanggung jawab moral. Tak hanya sebatas jabatan walaupun itu diberikan dengan dasar musyawarah daerah dipilih secara resmi, tapi kita juga harus punya prinsip,’’ ungkapnya dan menegaskan, ‘’Saya jamin Golkar di Kabupaten Badung di 2024 pasti bertambah minimal 10 kursi, dari 7 jadi 10.’’

Dikatakan, untuk merebut kursi itu, masing-masing dapil punya peluang. Golkar Badung akan mencoba mencari kader-kader partai yang punya realita dan tentunya punya figur kemampuan atau yang popular di masyarakat. ‘’Kami optimis, kursi Golkar di DPRD Badung akan bertambah minimal menjadi 10 kursi,’’ pungkasnya. (gs)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Rakerda Partai Golkar Bali, Cok Ace Harapkan Tumbuh sebagai Wahana Pemantapan Eksistensi Organisasi

Published

on

By

de
Wagub Cok Ace hadiri pembukaan rapat kerja daerah (Rakerda) dan rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar Provinsi Bali, di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Sabtu (10/4).

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati menyampaikan kegiatan rapat kerja daerah (Rakerda) Partai Golkar ini dipandang sangat strategis dan penting maknanya dalam menyusun langkah program kegiatan operasional kerja untuk tahun-tahun mendatang.

Rakerda ini hendaknya dapat dijadikan media untuk saling memberikan masukan dan dukungan dari berbagai sektor. Bukan dimaksudkan hanya sebagai wahana evaluasi program kerja semata. Akan tetapi, dijadikan sebagai wahana pemantapan eksistensi organisasi melalui peningkatan program kerja yang sekaligus dibarengi peningkatan kemampuan personil.

Hal ini disampaikan Wagub Cok Ace saat memberikan sambutan serangkaian pembukaan rapat kerja daerah (Rakerda) dan rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar Provinsi Bali, di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Sabtu (10/4).

Peran partai politik dalam perjalanan bangsa Indonesia ini sangatlah penting terutama terkait sistem politik di Indonesia. Karena sebagai poros utama dalam sistem demokrasi, partai politik bukan hanya sebagai wadah mempersiapkan seseorang dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif dan juga eksekutif. Tetapi partai politik juga berperan untuk mengintegrasikan individu atau kelompok masyarakat ke dalam sistem politik, serta memperjuangkan kebijakan partai berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena partai politik dituntut untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, sehingga dituntut untuk mampu mengerahkan artikulasi arah dan tujuan partai. Karena partai politik memiliki sejumlah kewajiban, antara lain melakukan sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekrutmen serta komunikasi politik kepada semua warga negara.

Pembukaan Rakerda dan Rapimda Partai Golkar Provinsi Bali yang dibuka langsung oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan sejumlah petinggi Partai Golkar lainnya, diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi anggota (pada khususnya) dan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah Bali.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, rapat kerja daerah Partai Golkar kali ini akan membahas beberapa hal penting, salah satunya terkait revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena Bali merupakan daerah yang memiliki daya tarik atau daya khas kepariwisataan yang unggul dari daerah lainnya, sehingga membutuhkan perlindungan secara hukum.

Sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, dapat turut berperan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, 1 Juni 1945. (gs)

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Raker DPRD Badung Terkait Perbup, Putu Parwata: Samakan Persepsi supaya Berkeadilan

Published

on

By

se
Ketua DPRD Badung DR. Drs. Putu Parwata MK, M.M. membuka rapat kerja DPRD Badung, Kamis (8/4) di Kantor DPRD Badung.

Badung, baliilu.com – Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di Pemerintahan Kabupaten Badung, DPRD Badung mengundang Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dalam rapat kerja membahas tentang penjelasan terkait peraturan bupati di Ruang Rapat Madya Gosana Sekretariat DPRD Badung, Kamis (8/4/2021).

Raker yang dibuka Ketua DPRD Badung DR. Drs. Putu Parwata MK, M.M. dihadiri Plt Asisten I Setda Pemkab Badung Gede Wijaya mewakili Sekda, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung Luh Suryaniti dan pejabat OPD lainnya.

“Rapat kerja hari ini bersama dengan asisten sekda dan seluruh OPD untuk menyamakan persepsi, pandangan kerja kita, tentunya dalam bekerja ini ‘kan ada makan minum, menyangkut perjalanan, pendidikan, ada juga kepentingan tunjangan yang harus disamakan persepsinya karena Perpres 33 sudah mengatur, tertuang satuan harga, perjalanan dinas, standar makan minum dan sebagainya. Ini kita luruskan supaya jangan menimbulkan kebiasan dalam pemerintahan,’’ terang Putu Parwata usai raker.

Suasana rapat kerja DPRD Badung.

Politisi PDI Perjuangan asal Dalung Kuta Utara ini menguraikan, tentang masalah perjalanan dinas dalam negeri – dalam kota dan luar kota, supaya disesuaikan dengan Perpres 33 Tahun 2020. Begitu juga tentang standar uang harian, penginapan dan beaya taxi nilai berbeda sesuai dengan lokasi tujuan, tetapi Badung menetapkan fit satu jenis saja. Ia mengharapkan menyesuaikan contoh yang sudah menjalankan. Ada fakta empiris dan real yang sudah berjalan oleh Tabanan, Bangli, Klungkung, dan Gianyar.

Demikian pula mengenai kelas jabatan ASN agar disosialisasikan. Kalau di dewan memang anggotanya 40 orang, tetapi setiap dapil pertanggungjawabannya minimal 50 ribu orang. Karena dewan ini sesuai UU merupakan representasi rakyat. ‘’Jadi lebih berat, jumlah orangnya 40, tapi bobotnya 50 ribu masing-masing dapil,’’ paparnya.

Kemudian juga disampaikan ada penentuan angka index kos tentang tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang terdiri dari beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja. ‘’Mohon diperhatikan khususnya di seketariat dewan. Supaya berkeadilan, sama-sama ASN. Kasihan juga kawan-kawan di sekretariat terlalu jomblang,’’ ucapnya.

Putu Parwata memohon Pemerintahan Kabupaten Badung harus untuh dalam melaksanakan tugas, aturan ini yang kita persamakan. Termasuk juga tentang TTP ASN untuk mendorong supaya kinerjanya bisa maksimal. ‘’Karena ASN itu adalah bagian daripada Pemerintahan Badung yang bekerja bersama-sama dengan kami di Dewan,’’ katanya.

Selanjutnya standar konsumsi rapat agar penampilannya mencerminkan Badung yang hebat. Artinya kalau angkanya dinaikkan sesuai Perpres itu maka standarnya akan lebih bagus.

Disampaikan juga tentang Perbup 77 Tahun 2020 tidak diatur mengenai perjalanan dinas keluar Provinsi Bali yang menggunakan transportasi darat. Apakah tidak ada batas maksimalnya atau sesuai pengeluaran real cost. Juga disoroti Perbup 4 Tahun 2021 tentang jenis jabatan dan kelas jabatan di masing-masing OPD.

‘’Kami sudah putuskan untuk membuat tim kerja bersama. Tim ini yang akan menggodok mana Perbup 77 yang harus direvisi, mana yang perlu ditambahkan dan mana yang ditetapkan. Ini kita duduk bersama-sama supaya benar-benar formulanya tepat. Dengan formula yang tepat maka kita bekerja dengan nyaman,’’ pungkas Parwata seraya memohon perhatian dengan membangun sinergitas supaya berkeadilan, ikut berbagi saling merasakan, sepanjang ada payung hukumnya. (gs)

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011

Published

on

By

de
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. membuka Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, Kamis (8/4) di Ruang Sidang Utama DPRD Bali Renon, Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. membuka Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, dengan agenda mendengar pendapat Gubernur Bali terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Kamis (8/4/2021) di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Renon Denpasar.

Pada Rapat Paripurna ke-4 yang terbuka untuk umum ini, Ketua DPRD Bali didampingi Wakil Ketua Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M. Ak. S.A., juga diikuti secara virtual oleh anggota Dewan. Hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mewakili Gubernur Bali.

Ketua DPRD Bali sebelum memberi kesempatan kepada Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur Bali menyampaikan pendapat terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha itu, Adi Wiryatama menyampaikan maaf di hari suci Galungan dan Kuningan yang akan dirayakan nanti pada 14 dan 24 April 2021. ‘’Marilah dengan ketekunan dharma melawan adharma, kita tingkatkan satwam, kebenaran dharma secara kukuh, juga perhatian terhadap dharma negara khususnya masyarakat Bali yang kita cintai bersama,’’ ungkapnya.

Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali juga diikuti secara virtual anggota Dewan.

Hal ini terasa penting, terlebih dalam tantangan yang telah kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya ke depannya terhadap Covid-19. ‘’Kita harus bersatu melawan Covid dengan protokol kesehatan sehingga ekonomi Bali bisa bangkit,’’ ucapnya seraya mempersilakan Wakil Gubernur Bali untuk menyampaikan pendapat Gubernur.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dewan dalam menyusun Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Wagub Cok Ace memaparkan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia Sakala dan Niskala, maka Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah inisiatif bijak dalam rangka upaya peningkatan PAD.

Wagub menyampaikan beberapa masukan dalam rangka menyempurnakan aspek substansi. Pertama, perlu ditinjau pula tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk uraian pekerjaan pengujian di UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kedua, perlu dipertimbangkan potensi baru penjualan hasil pembuatan simplisia, serbuk tanaman obat dan bahan baku kosmetika herbal serta pembuatan ekstrak bahan alam, yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan PAD.

Ketiga, perlu ditinjau kembali Biaya Tarif Retribusi Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyiapan fasilitas obyek retribusi.

Dan keempat, agar struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang sebelumnya diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 dapat dialihkan ke dalam Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pengalihan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 974-4626 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pengalihan Struktur dan besaran tarif dimaksud, sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan telah mendapat pembahasan oleh Bagian Perundang-undangan Dirjen Bina Keuangan Daerah bersama Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri.

‘’Berkenaan dengan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tentunya Raperda dimaksud masih perlu bersama-sama dilakukan pembahasan secara lebih mendalam pada forum-forum berikutnya,’’ papar Wagub mengakhiri sambutan Gubernur Bali. (eka/gs)

Lanjutkan Membaca