Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Penjelasan KUA-PPAS 2023, Ketua DPRD Badung Putu Parwata Apresiasi Langkah Berani Pemerintah

BALIILU Tayang

:

parwata
RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Badung Putu Parwata memimpin Rapat Paripurna, Rabu, 9 Agustus 2023 dengan agenda Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung. (Foto: ist)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Rabu, 9 Agustus 2023 menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Made Sunarta dihadiri segenap anggota DPRD Badung, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Forkopimda, Sekda Badung, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Direksi Perusahaan Daerah serta Tenaga Ahli DPRD dan Fraksi DPRD Badung. 

Para rapat paripurna tersebut, Pemkab Badung pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023 merancang pendapatan daerah sebesar Rp 7,4 triliun lebih. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun lebih atau 22,13% dari APBD induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 6 triliun lebih.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Badung Putu Parwata kepada media mengatakan rancangan pendapatan daerah Badung sangat fantastis sekali dalam perubahan ini. Pendapatan asli daerahnya dari Rp 5,1 triliun menjadi Rp 6,5 triliun. Kemudian pendapanan daerah totalnya menjadi Rp 7,4 triliun.

parwata
Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta saat konferensi pers. (Foto: gs)

‘’Kami memberikan apresiasi langkah berani berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat oleh pemerintah. Semoga dengan adanya peningkatan pendapatan ini bisa menjadi hal yang positif bagi pembangunan di Badung,’’ ujar Putu Parwata.

Namun, Putu Parwata menegaskan ada beberapa yang harus dikoreksi. Di antaranya soal anggaran bencana yang masih kecil ratusan juta dimana kita tidak tahu kapan ada bencana. Barangkali kita minta kepada pemerintah untuk dinaikkan. Tetapi ada yang fantastis kenaikannya dari Rp 1,4 miliar menjadi Rp 84 miliar di anggaran perpustakaan, dimana di Dinas Perpustakaan belum mempunyai museum.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Terima Kunjungan Anggota DPD-RI Arya Wedakarna

‘’Kami punya pikiran, Agustus September Oktober November cuaca yang tidak jelas, kemungkinan bencananya diprediksi akan terjadi, mungkin dana-dana itu kita dorong ke sana. Sehingga dana bencana akan bisa bertambah. Sekarang anggaran bencana Rp 150 juta, jadi kita akan tambahkan mungkin akan bisa Rp 25 miliar karena ini sangat urgen sekali karena menyangkut hajat hidup masyarakat kita yang ada di Badung,‘‘ ucap Parwata seraya menegaskan idealnya 25 miliar, dengan pertimbangan kalau 150 juta dengan penduduk 512 ribu, ini sangat kecil sekali dari persentasenya. Kita harap bisa kita lakukan rasionalisasi dan kewajaran dalam penganggaran.

‘’Kami akan lakukan satu pembahasan sebentar dengan TAPD dengan tim badan anggaran kami di DPRD,‘‘ pungkasnya.

Sebelumnya, Wabup Suiasa pada rapat paripurna menjelaskan, pendapatan daerah terdiri dari, PAD dirancang Rp 6,5 triliun lebih dan pendapatan transfer tidak mengalami perubahan tetap dirancang 872,8 M lebih. Sementara belanja daerah dirancang Rp 8,4 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp 2,4 triliun lebih atau 39,70% dari APBD Induk 2023 sebesar Rp 6 triliun lebih. Belanja daerah terdiri dari, belanja operasional sebesar Rp 5,1 triliun lebih, belanja modal Rp 1,4 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp 77,7 miliar lebih dan belanja transfer sebesar Rp 1,8 triliun lebih. 

Ditambahkan, pada perubahan KUA-PPAS 2023 ini, anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan strategis, wajib dan mengikat sesuai bidang prioritas. Diantaranya bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, bidang pariwisata, bidang infrastruktur serta bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Kami berharap Pemkab Badung bersama DPRD melakukan evaluasi dan penyesuaian APBD untuk periode tahun anggaran yang tersisa, agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Dengan pembahasan yang detail dan konstruktif oleh Dewan sehingga hasilnya dapat memberi manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Badung,” ujarnya. (gs/bi)

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Hadiri Penutupan Sidang Paripurna DPRD Badung

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

TP Posyandu Gianyar Gelar Pelatihan SPA Bayi bagi Kader Posyandu dan KKM Desa

Published

on

By

Pelatihan SPA Bayi bagi kader Posyandu Gianyar
PELATIHAN SPA: Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) Kabupaten Gianyar menggelar Pelatihan SPA Bayi bagi Kader Posyandu dan Kader Kesehatan Masyarakat (KKM) Desa, Jumat (21/8), di Kori Maharani Resort and Villa. (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) Kabupaten Gianyar menggelar Pelatihan SPA Bayi bagi Kader Posyandu dan Kader Kesehatan Masyarakat (KKM) Desa, Jumat (21/8), di Kori Maharani Resort and Villa. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mendukung pelayanan kesehatan serta tumbuh kembang bayi.

Pelatihan tersebut diikuti 160 peserta, terdiri dari 70 KKM Desa, 70 kader bidang kesehatan, serta 10 orang dari TP Posyandu Kecamatan dan TP Posyandu Kabupaten Gianyar.

Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dengan materi yang saling mendukung. Dari Griya Kamini, Putu Sri Widi Antari menyampaikan materi “Stimulasi Tumbuh Bayi dengan Baby Spa”, yang memberikan pemahaman sekaligus praktik mengenai stimulasi bayi melalui teknik baby spa yang aman dan sesuai dengan kaidah kesehatan.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gianyar memberikan materi “Pelaksanaan Posyandu dengan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Internalisasi Pemanfaatan Dana Desa”. Materi ini menekankan pemanfaatan Dana Desa secara tepat untuk mendukung pelaksanaan Posyandu dan mencakup enam bidang SPM.

Sementara itu, TP Posyandu Kabupaten Gianyar yang disampaikan oleh Sekretaris II TP Posyandu Gianyar Ni Wayan Sriyani memberikan materi mengenai Posyandu 6 Bidang SPM, sebagai penguatan pemahaman kader terkait transformasi Posyandu dan peran Posyandu dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra, dalam Berbagai yang dibacakan Sekretaris I TP Posyandu Gianyar, Ny. Ida Ayu Diana Dewi Agung Mayun, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas kader dalam mendukung pelayanan kesehatan dan tumbuh kembang bayi.

Baca Juga  Catatan Putu Parwata 10 Tahun Menjabat Ketua DPRD Badung

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mendukung pelayanan kesehatan serta tumbuh kembang bayi. Melalui pelatihan ini, diharapkan kader memiliki pemahaman dan keterampilan dasar mengenai SPA Bayi yang aman, tepat, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat memberikan pendidikan dan pendampingan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Gianyar, I Gede Daging, selaku pengarah Posyandu, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat Posyandu melalui Transformasi Posyandu Era Baru.

“Sebagaimana kita pahami bersama, Posyandu saat ini terus diperkuat melalui Transformasi Posyandu Era Baru. Posyandu tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung pelayanan masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM),” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan kapasitas kader menjadi sangat penting dalam transformasi tersebut. Di Kabupaten Gianyar saat ini terdapat 4.316 kader yang tersebar di 570 kelompok Posyandu. Kader merupakan unsur yang dekat dengan masyarakat dan keluarga, sehingga memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan dan pendampingan sesuai dengan bidang yang dicakupnya.

“Melalui kegiatan ini, para kader diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada orang tua, khususnya terkait stimulasi tumbuh kembang bayi melalui teknik SPA Bayi yang benar, aman, dan sesuai dengan kaidah kesehatan,” ujarnya.

I Gede Daging berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif berpikir, serta menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh narasumber maupun instruktur. Ilmu yang diperoleh diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat diterapkan dan didistribusikan kepada masyarakat di desa dan kelurahan masing-masing.

Baca Juga  DPRD Badung Tetapkan KUA-PPAS 2023

“Menjadi kader merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap informasi yang diberikan harus benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan. Khusus dalam edukasi SPA Bayi, aspek keamanan dan kaidah kesehatan harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas PMD bersama TP Posyandu akan terus mendorong penguatan peran Posyandu, termasuk melalui peningkatan kapasitas para kader.

“Kami mengajak seluruh kader untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, dan berperan aktif dalam mendukung Transformasi Posyandu di Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

I Gede Daging juga menyampaikan bahwa penguatan kapasitas kader akan dilakukan secara bertahap. Hingga akhir tahun, Dinas PMD menargetkan dapat memberikan pelatihan kepada sekitar 800 kader dari total 4.316 kader Posyandu yang tersebar di 570 kelompok Posyandu di Kabupaten Gianyar.

“Tidak mungkin seluruhnya sekaligus, namun akan dilakukan secara bertahap. Dengan peningkatan kapasitas ini, kita berharap kader semakin siap memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat,” tambahnya.

Pelatihan berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi dan praktik. Peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai stimulasi tumbuh kembang bayi melalui baby spa, tetapi juga diperkuat pemahamannya mengenai implementasi enam bidang SPM Posyandu serta pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Posyandu.

Melalui kegiatan ini, TP Posyandu Gianyar berharap peningkatan kapasitas kader dapat semakin memperkuat pelayanan Posyandu di seluruh desa dan kelurahan, sekaligus mendukung terwujudnya transformasi Posyandu yang mampu memberikan pelayanan dasar secara lebih optimal kepada masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tujuh Tahun Tanpa Pekerjaan Tetap, Mangku Wijana Terbantu Aksi Sosial TP PKK Bali

Published

on

By

Ketua TP PKK Bali serahkan bantuan sosial di Klungkung
SERAHKAN BANTUAN: Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster menyerahkan bantuan dalam Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi”, di Kabupaten Klungkung, Jumat (21/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Klungkung, baliilu.com – Selama tujuh tahun terakhir, Jero Mangku Ketut Wijana menjalani hidup tanpa pekerjaan tetap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga Kabupaten Klungkung itu mengandalkan penghasilan dari nganteban banten ketika ada upacara keagamaan.

Karena itu, bantuan yang diterimanya dalam Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi”, Jumat (21/8), terasa sangat berarti. Bantuan tersebut setidaknya dapat membantu meringankan kebutuhan keluarganya untuk beberapa waktu ke depan.

“Kebetulan saya sudah tujuh tahun tidak bekerja, sejak pandemi Covid-19. Penghasilan yang didapat hanya dari nganteban banten jika ada upacara keagamaan. Bantuan ini sangat membantu,” ungkap Mangku Wijana.

Mangku Wijana merupakan satu dari 150 penerima bantuan yang tersebar di tiga lokasi, yaitu Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan; Desa Manduang, Kecamatan Klungkung; dan Desa Pikat, Kecamatan Dawan.

Manfaat serupa dirasakan Ni Ketut Nanik Fitriani, penerima bantuan asal Desa Pikat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai desa di Bali.

“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Ibu Putri Koster atas bantuan yang diberikan. Kami berharap kegiatan aksi sosial ini dapat terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu dari TP PKK Provinsi Bali. Bantuan diberikan kepada lansia, ibu hamil, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kader PKK.

Sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali turut menyalurkan paket Gemarikan, sembako dan susu, multivitamin, bibit pohon dan tanaman cabai, serta buku resep kuliner.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mengatakan Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi dirancang untuk menyentuh langsung kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat di tingkat desa.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Terima Kunjungan Anggota DPD-RI Arya Wedakarna

“Ini adalah oleh-oleh dari Bapak Gubernur Bali. Meskipun tidak turun langsung dan bantuan diserahkan melalui TP PKK Provinsi Bali, ini merupakan bentuk cinta dan perhatian Gubernur kepada masyarakat Bali,” ujar Ny. Putri Koster.

Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria, menyampaikan apresiasi atas perhatian TP PKK Provinsi Bali kepada masyarakat Klungkung. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.

“Atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Bali. Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di Kabupaten Klungkung pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Aksi sosial tersebut tak hanya diisi dengan penyerahan bantuan. Masyarakat juga memperoleh pelayanan kesehatan dan vaksinasi rabies secara gratis. Sementara itu, Bali Chef Community memberikan pelatihan memasak kepada para ibu rumah tangga.

Melalui pelatihan tersebut, peserta diajak mengolah bahan pangan lokal menjadi hidangan sehat dan bergizi. Keterampilan itu diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi keluarga, tetapi juga membuka peluang untuk menambah penghasilan rumah tangga. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

20 Karya dan Budaya Buleleng Resmi Terlindungi HKI di Buleleng Festival 2026

Published

on

By

Penyerahan sertifikat HKI di Buleleng Festival 2026
HKI: Penyerahan 20 sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangkaian hari ketiga Buleleng Festival (Bulfest) 2026, Kamis (20/8). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong perlindungan terhadap karya, inovasi, produk UMKM, serta kekayaan budaya daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan 20 sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangkaian hari ketiga Buleleng Festival (Bulfest) 2026, Kamis (20/8).

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menyerahkan langsung 20 sertifikat HKI kepada para penerima di Panggung Buleleng Digital Expo (BDE), RTH Rumah Jabatan Bupati Buleleng.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan perlindungan HKI merupakan bagian penting dalam menjaga hasil kreativitas dan kekayaan budaya masyarakat Buleleng. Menurutnya, karya yang dihasilkan masyarakat memiliki nilai yang harus dijaga sekaligus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas.

“Kita ingin karya-karya masyarakat Buleleng, baik berupa inovasi, produk UMKM, seni, maupun kekayaan budaya, mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan adanya HKI, karya tersebut memiliki identitas dan kepastian hukum sehingga tidak mudah diklaim oleh pihak lain,” ujar Sutjidra.

Ia menambahkan, perlindungan HKI juga menjadi langkah untuk mendorong masyarakat agar semakin berani menghasilkan karya dan inovasi baru.

“Ini bukan hanya tentang mendapatkan sertifikat, tetapi bagaimana kita membangun kesadaran bahwa setiap karya memiliki nilai. Karena itu, kita mendorong para pelaku UMKM, seniman, budayawan, pencipta, dan masyarakat untuk mendaftarkan karya mereka,” imbuhnya.

Menurut Sutjidra, pemerintah daerah akan terus memberikan fasilitasi agar proses perlindungan kekayaan intelektual dapat semakin mudah diakses masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Buleleng tentu akan terus hadir memberikan fasilitasi. Kita ingin semakin banyak karya dan kekayaan budaya Buleleng yang terlindungi, sehingga bisa menjadi kekuatan ekonomi sekaligus menjaga identitas dan jati diri daerah,” tegasnya.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Siap Fasilitasi HUT Ke-22 Kaum Bapak PBKW GKPB Se-Bali

Sebanyak 20 sertifikat HKI yang diserahkan mencakup berbagai kategori. Pada kategori Hak Cipta, terdapat Aplikasi AKU Online milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Aplikasi PINTAR milik Dinas Kesehatan, platform Pokmaswas.org, serta lagu “Bersepeda”.

Untuk kategori Pengetahuan Tradisional dan Merek Kolektif, sertifikat diberikan kepada Mengguh Tejakula, Cerorot Pacung, serta Kain Tenun KTC Samirana Desa Sembiran. Sedangkan kategori Ekspresi Budaya Tradisional mencakup Tradisi Upacara Adat Nyeeb dari Desa Adat Tajun dan Tradisi Meamuk-amukan.

Sementara itu, perlindungan Hak Merek diberikan kepada sejumlah UMKM Buleleng, yakni ESMP Risolaiss, Kayuputih Moki Moyangkopi, My Kupi, Coffee Gunung Luwih, Tumpuksari Tajun, Yush Orista Coffee, Kodu Kopi Duwe Tambakan, Ceritaperca Din’z Handmade, AP Anjanigoris, Mie Ornik, serta Minyak Kalimosada Kalimosadi.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan Tari Nelayan dan dilanjutkan dengan peluncuran aplikasi SI MANJA-PKK (Sistem Informasi Mandala Ambara Raja PKK) yang merupakan inovasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng.

Melalui momentum Buleleng Festival 2026, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya melindungi setiap karya dan kekayaan intelektual. Fasilitasi dan informasi terkait pendaftaran HKI dapat diperoleh melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng. (gs/bi)

 

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca