Gianyar, baliilu.com – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satgas Preventif Operasi Pekat Agung 2026 Polres Gianyar melaksanakan kegiatan razia di sejumlah kafe yang berada di seputaran Jalan Sinta, Kelurahan Bitera, Gianyar, Minggu (26/7/2026) malam.

Kegiatan tersebut melibatkan personel yang tergabung dalam Satgas Preventif Operasi Pekat Agung 2026 sesuai Surat Perintah Kapolres Gianyar Nomor: Sprin/1109/VII/OPS.1.3./2026 tanggal 17 Juli 2026. Razia bersama Satgas 1 hingga Satgas 4 dengan sasaran tiga tempat hiburan, yakni Libra Bar, Star One Cafe, dan Junior Cafe.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pemeriksaan identitas para pemandu lagu (LC), pemilik usaha, kelengkapan perizinan peredaran minuman beralkohol, serta pengecekan terhadap para pengunjung. Selain itu, petugas juga melaksanakan pengaturan, penjagaan, patroli, serta berkoordinasi dengan pemilik kafe dan masyarakat guna memperkuat upaya pemeliharaan kamtibmas.

Kasat Samapta Polres Gianyar selaku Kasatgas Preventif Operasi Pekat Agung 2026, AKP Wibowo Sidi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah berbagai bentuk penyakit masyarakat sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Razia terpadu ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Gianyar dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Selain melakukan pemeriksaan terhadap identitas, perizinan, dan pengunjung, kami juga mengedepankan pendekatan humanis melalui koordinasi dengan para pemilik usaha agar bersama-sama menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan yang berlaku,” ujar AKP Wibowo Sidi.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak menemukan adanya pelanggaran menonjol, termasuk peredaran minuman beralkohol ilegal maupun indikasi penyalahgunaan narkotika.

Polres Gianyar menegaskan akan terus mengintensifkan kegiatan preventif dan razia terpadu selama pelaksanaan Operasi Pekat Agung 2026 sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari berbagai bentuk penyakit masyarakat. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan menyelenggarakan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada Senin, 27 Juli 2026.

GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang dilakukan sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan sehingga upaya pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial. Sebagai bagian dari implementasi GPIPS Nasional, penyelenggaraan GPIPS Balinusra memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Balinusra.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu turut hadir perwakilan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Balinusra, kementerian/lembaga, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, BMKG, ASDP, HKTI, perbankan, akademisi, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Asisten Gubernur/Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menyampaikan lima hal penting terkait implementasi GPIPS Balinusra 2026 sebagai berikut:

1.GPIPS dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan berbagai pemangku kepentingan melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, guna menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

2.Pengendalian inflasi di wilayah Balinusra menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring karakteristik wilayah kepulauan, meningkatnya risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrem, serta dinamika global yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan.

3.Menjawab berbagai tantangan tersebut, implementasi GPIPS Balinusra difokuskan pada penguatan produktivitas pangan, modernisasi pertanian, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan. Bank Indonesia mendorong replikasi sistem Subak di Bali sebagai model pengelolaan irigasi dan tata kelola produksi yang mampu menyelaraskan kebutuhan air dan pola tanam, serta mendorong sinkronisasi wilayah surplus dan defisit pangan.

4.Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada TPID di wailayah Balinusra atas komitmen, inovasi, dan kolaborasi yang telah dibangun dalam pengendalian inflasi. Berbagai success story seperti pengembangan pertanian terintegrasi dan modern, pasar murah berbasis 3T berkolaborasi dengan perumda, gerakan tanam cabai, serta inovasi stabilisasi harga di daerah menjadi contoh keberhasilan yang layak direplikasi dan telah mengantarkan Balinusra meraih berbagai capaian dalam pengendalian inflinfl

5.Ke depan, implementasi GPIPS akan terus diperkuat melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin erat untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) selama ini terus mendukung terjaganya stabilitas inflasi nasional. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% (yoy), tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah dan Bank Indonesia. Capaian tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui implementasi GPIPS secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penguatan koordinasi pusat dan daerah serta kesiapsiagaan menghadapi tantangan iklim. Bima menekankan bahwa ketahanan pangan daerah merupakan fondasi utama stabilitas inflasi nasional, sehingga langkah antisipasi terhadap dampak El Nino dan cuaca ekstrem harus dimitigasi secara cepat melalui sinergi TPID. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan pentingnya sinkronisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar-lembaga. Sinkronisasi ini diperlukan untuk memastikan efektivitas kelembagaan pangan, keterlibatan BUMN/BUMD sebagai offtaker, serta kelancaran rantai pasok antarwilayah di Balinusra.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menekankan perlunya komitmen kuat dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan serta pemberian insentif nyata untuk mendorong regenerasi petani muda agar sektor pertanian tetap memiliki daya tarik dan keberlanjutan secara jangka panjang.

GPIPS Balinusra 2026 dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Balinusra yang menghasilkan komitmen bersama bertajuk Panca Kerthi Pangan sebagai arah penguatan ketahanan pangan di wilayah Balinusra. Rapat menyepakati berbagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi strategi 4K melalui lima fokus utama, yaitu (i) memperkuat regenerasi dan peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan; (ii) mempercepat implementasi pertanian modern melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), mekanisasi, dan digitalisasi pertanian; (iii) memperkuat mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan; (iv) mengoptimalkan stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan penguatan kelembagaan pangan; serta (v) memperkuat kelancaran distribusi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan, dan penguatan komunikasi kebijakan.

Sebagai implementasi komitmen tersebut, GPIPS Balinusra 2026 turut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian modern kepada kelompok tani, penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memperkuat penyerapan, penyediaan, dan distribusi komoditas pangan strategis, serta penguatan sinergi lintas sektor melalui kolaborasi riset pertanian, penguatan offtaker hasil panen, program urban farming, dan dukungan pembiayaan sektor pertanian. Berbagai inisiatif tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai pasok pangan, serta menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat implementasi GPIPS melalui penguatan sinergi lintas sektor, perluasan Kerja Sama Antar-Daerah, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Kolaborasi yang berkelanjutan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Balinusra. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Juanda, beserta jajaran di Ruang Tamu Bupati Badung, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (28/7). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari studi tiru dan sharing informasi terkait pengelolaan sektor pangan, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan, serta pengembangan tata kelola bisnis dan distribusi hasil pertanian.

Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada rombongan Pemerintah Kabupaten Tapin yang telah memilih Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan studi tiru.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Tapin ke Kabupaten Badung. Semoga pertemuan ini menjadi sarana untuk saling berbagi pengalaman, mempererat kerja sama antardaerah, serta memberikan manfaat bagi pembangunan di masing-masing daerah,” ujar Bupati Adi Arnawa.

Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Badung merupakan destinasi pariwisata internasional dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagian besar bersumber dari sektor pariwisata.

Menurutnya, sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Badung, namun keberlanjutannya harus diimbangi dengan penguatan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan di Kabupaten Badung.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah harus bertumpu pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Pada kesempatan itu, Bupati Adi Arnawa juga memaparkan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Badung, yaitu pemberian bantuan hari raya sebesar Rp 2 juta per KK bagi masyarakat Badung yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus membantu mengendalikan inflasi daerah.

Di bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga kenyamanan wisatawan, di antaranya melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah titik strategis guna mengurangi kemacetan lalu lintas.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Tapin Hj. Juanda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Badung beserta seluruh jajaran atas sambutan hangat dan penerimaan yang diberikan kepada rombongan selama melaksanakan kunjungan kerja. Ia menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Badung bertujuan untuk mempelajari berbagai kebijakan dan inovasi Pemkab Badung dalam pengelolaan sektor pangan, pembinaan BUMD pangan, sistem distribusi beras, pengelolaan penggilingan padi, hingga tata kelola bisnis yang diterapkan.

Menurutnya, sektor pertanian, khususnya komoditas beras, merupakan sektor strategis di Kabupaten Tapin sehingga diperlukan berbagai referensi dan inovasi untuk memperkuat sistem pengelolaannya.

“Kami ingin belajar, menggali pengalaman, bertukar pikiran, serta memperoleh referensi mengenai pola pengelolaan sektor pangan yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung. Semoga kunjungan ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan di Kabupaten kami,” ungkapnya.

Turut mendampingi Bupati Badung dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi Umum Kabupaten Badung I Wayan Wijana, Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Badung Gede Sudharta, Direktur Utama Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kompiang Gede Pasek Wedha serta Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Ketut Sudibia. (gs/bi)