Komunitas Cinta Pertanian Indonesia dari kiri Prof. Dr. Ir. Wayan Windia, Drh. Nining Hartaningsih, MVSc.Ph.D, I Nyoman Baskara, I Gusti Ngurah T Berata (owners Mina Dalung)
Denpasar, baliilu.com – Tujuh puluh lima tahun pasca-Indonesia merdeka dan hampir seratus tahun usia Republik Indonesia, tingkat kesejahteraan petani tidak juga kunjung membaik. Petani sebagai pilihan kehidupan masyarakat masih bergelut dengan persoalan-persoalan elementer yang mestinya telah menjadi bagian dari masa lalu yaitu kemiskinan dan keterbelakangan.
‘’Bahkan, yang lebih menyedihkan, petani kerap menjadi bagian dari masyarakat korban ketidakadilan. Padahal, data dan fakta berbicara bahwa sektor pertanian menafkahi, memberikan pekerjaan pada sekitar tiga puluh lima persen angkatan kerja. Tetap terpuruknya sektor pertanian, dan/atau relatif rendahnya pertumbuhan sektor ini dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, dapat bahkan telah memicu ketidakstabilan sosial,’’ terang Koordinator Komunitas Cinta Pertanian Indonesia I Nyoman Baskara saat jumpa media, Kamis (1/4) di Agro Learning Center Jalan Cekomaria Gang Raya Denpasar terkait menindaklanjuti Petisi 45.
Acara ini juga menghadirkan pembina dan dewan pakar Petisi 45 di antaranya Prof. Dr. Ir. Wayan Windia dan Drh. Nining Hartaningsih, MVSc.Ph.D, I Gusti Ngurah T Berata (owners Mina Dalung), dihadiri pula pelaku petani.
Ketidakberpihakan kepada petani yang kerap menjadi bagian dari masyarakat korban ketidakadilan itulah 45 tokoh peduli petani menyampaikan petisi pada 29 Maret 2021 kepada pimpinan tingkat pusat seperti presiden, ketua MPRRI, ketua DPRRI, ketua DPD RI, di tingkat provinsi, serta kabupaten dan kota. Ada 5 poin yang disampaikan yakni, pertama, liberalisasi pertanian, khususnya produk tanaman pangan, tidak dilanjutkan. Sebagai gantinya disiapkan program kedaulatan pangan nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, keamanan stok pangan nasional, dan memperbaiki secara substansial kesejateraan petani.
Kedua, program industrialisasi produk pangan untuk peningkatan nilai tambah, penciptaan kesempatan kerja baru, dan memperkuat daya saing di pasar internasional, menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran, kebijakan investasi, dan sistem insentif perkreditan.
Ketiga, segera dibentuk Bank Petani sebagai penggerak pendanaan bagi pertumbuhan pertanian dan proses industrialisasi pertanian yang menyertainya.
Keempat, dalam era algoritma, ekonomi digital menjadi keniscayaan; kecerdasam buatan dan sejenisnya menentukan daya saing. Maka, investasi di sektor IT demi mendukung modernisasi sektor pertanian, harus diberikan prioritas tinggi.
‘’Dan kelima, bagi Bali yang perekonomiannya luluh-lantak sebagai akibat dari hancurnya industri pariwisata karena pandemi, kami usulkan agar disusun agenda konkret penyelamatan ekonomi Bali untuk menghindari risiko kebangkrutan usaha dan sejumlah langkah terobosan di sektor pertanian, yang secara faktual pada saat ini menjadi penampung tenaga kerja yang berasal dari sektor pariwisata, sekaligus penyelamat kehidupan mereka,’’ papar Darsana.
Komunitas Cinta Pertanian Indonesia
Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Wayan Windia menegaskan munculnya Petisi 45 ini tidak terlepas dari kegelisahan melihat petani produsen yang kurang mendapat perhatian pemerintah yang menjadikan sektor pertanian dengan kemiskinan struktural. ‘’Sepanjang negara kebijakannya memihak konsumen maka akan menjadikan kemiskinan struktural pada sektor pertanian,’’ terangnya.
Prof. Windia menegaskan, seharusnya kita harus siap, negara harus siap, masyarakatnya hidup dengan harga -harga produk pertanian yang ‘’mahal’’ yang menguntungkan petani produsen agar tidak lari ke kota atau meninggalkan pertanian.
Yang terjadi sekarang adalah, produk pertanian dibeli murah oleh industri sedangkan UMR yang rendah juga. Ini sebuah sistem ekonomi yang semu, dengan serba murah dengan menekan pertanian. ‘’Karena itu petisi ini kita harapkan membuka mata pemerintah agar sadar, bahwa tidak selamanya kebijakannya memihak konsumen. Petani bisa terus miskin, sehingga mungkin tidak ada lagi pertanian,’’ papar Windia seraya mengutip hasil penelitian Dr. Griya di Puslit Arkeologi Nasional yang mengasumsikan dengan teori system dinamit dimana tahun 2030 di Bali sudah tidak ada subak lagi.
Sedangkan Drh. Nining Hartaningsih, MVSc.Ph.D melihat dari sisi keberpihakan Bali dibuktikan dengan makin sempitnya lahan-lahan pertanian dan juga gencarnya impor yang menekan kehidupan petani. Ia memberi contoh, pada awal tahun 70-an sapi Bali sangat terkenal hingga ekspor ke Hongkong. Kenapa sekarang menjadi seperti ini karena tekanan, alasan kebutuhan masyarakat konsumen sehingga mendatangkan sapi impor. Padahal sapi Bali mempunyai keunggulan yang luar biasa, tahan terhadap lingkungan. Dalam satu studi tahun 80-an, peternak sapi bisa sejahtera kalau memiliki 5 ekor sapi, 3 betina-2 jantan. ‘’Saat ini kalau berkunjung ke Lampung, sapi Bali berkembang bagus di sana, pemiliknya rumahnya bagus-bagus,’’ ungkap Nining.
Nining memaparkan perkembangan pembangunan bermula dari agrikultur, kemudian industrialisasi, telekomikasi, hingga IT. Tetapi Nining meyakini bahwa agrikultur tak akan hilang. Karena semakin tinggi jumlah penduduk maka kebutuhan makanan akan semakin tinggi pula. Karena itu peluang di pertanian sangat besar untuk diambil dan diupayakan.
Di luar negeri seperti di Jerman misalnya, indusri pertanian yang ada bukan dibentuk oleh para investor atau pengusaha, tetapi union para petani. ‘’Kita harus mendorong petani berkolaborasi untuk mendorong pemerintah menjadikan petani memiliki saham sehingga petani tak dimarginalisasi,’’ ucapnya memberi saran.
Koordinator Komunitas Cinta Pertanian Indonesia (KCPI) I Nyoman Baskara mengimbuhkan sangat ironi negara sebesar Indonesia, negeri agraris yang lahan dan hamparannya luas dan subur dan punya laut yang luar biasa kayanya, lalu terjebak menjadi negara impor atas berbagai produk. ‘’Ini sungguh ironi. Ada apa ini. Ini tidak ada alasan tidak mampu menjadi negara yang mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut saya, kedaulatan pangan adalah barometer martabat bangsa. Karena ketika tidak berdaulat dalam konteks pangan maka negara sangat rentan dari berbagai gangguan,’’ tegasnya.
Dalam konteks di Bali, pandemi Covid memaksa pelaku pariwisata menginjak bumi, mengingat ada pertanian sebagai penyangga hidup. Tetapi Baskara mengkhawatirkan jika tidak ada intervensi pemerintah, jika pariwisata kembali menggeliat, maka akan kembali dalam perilaku meninggalkan desa dan pertaniannya. Bagi Bali sangat berbahaya, karena sudah terlalu lama dininabobokan pasokan sumber pangan dari luar. Mengutip tagline KCPI, ‘’Tiada Petani Tiada Masa Depan’’. (gs)
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Agustus 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,5 dan tetap mempertahankan level optimis (indeks >100). Kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 4,2% (mtm), kategori suku cadang dan aksesori sebesar 3,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 1,6% (mtm).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa penguatan tersebut mencerminkan masih kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan wisatawan pada periode puncak kunjungan wisatawan, yang turut mendorong peningkatan kebutuhan transportasi, rekreasi, dan berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya.
Achris Sarwani lanjut menyampaikan bahwa kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan terjaganya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja sektor pariwisata. Di sisi lain, Survei Konsumen terbaru menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis sebesar 122,75, mengindikasikan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Kondisi tersebut turut menopang aktivitas konsumsi dan kinerja sektor perdagangan eceran di Bali.
Achris Sarwani menegaskan kinerja penjualan eceran pada September 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR September 2026 yang diprakirakan berada pada level 128,9, atau meningkat 0,3% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori sandang sebesar 4,5% (mtm), kategori peralatan informasi dan komunikasi sebesar 4,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,3% (mtm). Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata yang menopang permintaan barang dan jasa.
“Meski aktivitas pariwisata mulai memasuki fase normalisasi setelah periode puncak liburan pada Agustus 2026, tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi pendukung masih berada pada level yang relatif tinggi sehingga tetap menopang permintaan masyarakat terhadap berbagai kelompok barang konsumsi,” ujarnya.
Sementara itu, sebut Achris Sarwani, ekspektasi harga umum untuk tiga dan enam bulan mendatang tetap berada pada level tinggi meskipun menunjukkan moderasi dibandingkan hasil survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) November 2026 dan Februari 2027 yang masing-masing tercatat sebesar 198. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih memperkirakan adanya tekanan harga ke depan, namun dengan intensitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan persepsi pada survei bulan sebelumnya. Di sisi lain, inflasi Bali pada September 2026 tercatat meningkat menjadi 3,79% (yoy) dari 3,45% (yoy) pada bulan sebelumnya dan berada sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional. Meskipun demikian, peningkatan tekanan harga hingga saat ini belum mengurangi optimisme pelaku usaha maupun masyarakat, sebagaimana tercermin dari tetap kuatnya prospek penjualan eceran dan terjaganya keyakinan konsumen.
Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) untuk tiga bulan mendatang tercatat sebesar 178, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi bulan sebelumnya sebesar 180. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang tercatat sebesar 168, menurun dari 188 pada survei sebelumnya. Moderasi ekspektasi tersebut sejalan dengan perkiraan normalisasi aktivitas pariwisata pasca periode puncak kunjungan wisatawan serta meningkatnya ekspektasi harga yang masih relatif tinggi.
Kendati demikian, sebut Achris Sarwani, level IEP yang tetap jauh di atas 100 menunjukkan bahwa pelaku usaha masih meyakini prospek penjualan ritel Bali akan tetap tumbuh dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan perkembangan Survei Konsumen September 2026, yang menunjukkan bahwa meskipun Indeks Keyakinan Konsumen mengalami sedikit penurunan, Indeks Ekspektasi Konsumen meningkat dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap positif. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy)
Secara keseluruhan, hasil Survei Penjualan Eceran mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi dan perdagangan ritel Bali masih berada pada fase ekspansi. Meskipun aktivitas pariwisata mulai mengalami normalisasi pasca periode puncak kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat dan prospek usaha tetap terjaga sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali pada semester II 2026. (gs/bi)
Denpasar, baliilu.com – Pada September 2026, keyakinan konsumen Bali tetap berada pada level optimis dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 122,75 atau berada di atas ambang optimis (>100). Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang sebesar 118,10. Meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya (123,08), optimisme konsumen Bali tetap terjaga seiring berlanjutnya aktivitas ekonomi dan pariwisata yang menopang pendapatan masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa optimisme terutama tercermin pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran Rp 5–6 juta dan Rp 2–3 juta per bulan yang menunjukkan peningkatan keyakinan dibandingkan bulan sebelumnya.
Selain itu, sebut Achris Sarwani optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (120,3) dan sektor informal (125,7). Tetap kuatnya keyakinan konsumen didukung oleh kinerja sektor pariwisata yang masih menjadi penggerak utama perekonomian Bali. Aktivitas wisatawan yang tetap tinggi turut menopang kinerja sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, serta berbagai sektor jasa lainnya sehingga menjaga persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha tetap positif.
Lebih detil, optimisme pada keyakinan konsumen didukung oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026 atau naik sebesar 1,69% (mtm). Peningkatan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (129,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (130,50) dan perkiraan kegiatan usaha (131,50). Di sisi lain, penurunan IKK secara keseluruhan terutama dipengaruhi oleh melambatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 118,0 pada Agustus 2026 menjadi 115,17 pada September 2026 atau turun sebesar 2,40% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (123,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (122,00), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (100,50).
Achris Sarwani menegaskan, meskipun mengalami moderasi dibandingkan bulan sebelumnya, keyakinan konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi aktivitas ekonomi setelah periode puncak kunjungan wisatawan pada Agustus 2026. Di tengah normalisasi tersebut, peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen mengindikasikan bahwa masyarakat tetap meyakini prospek pendapatan, kesempatan kerja, dan kegiatan usaha dalam enam bulan mendatang akan tetap baik. Optimisme tersebut sejalan dengan berlanjutnya kinerja positif perekonomian Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
“Ke depan, stabilitas harga tetap menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengingat inflasi Bali pada September 2026 tercatat sebesar 3,79% (yoy), sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Oleh karena itu, sinergi pengendalian inflasi dan penguatan aktivitas ekonomi perlu terus diperkuat guna menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Achris Sarwani.
Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya pengendalian inflasi, antara lain pelaksanaan operasi pasar, penguatan pemantauan harga komoditas strategis, serta peningkatan kelancaran distribusi pangan.
“Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia tetap mengarahkan bauran kebijakan secara konsisten untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah, optimisme masyarakat diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan,” pungkasnya. (gs/bi)
Infografis inflasi Provinsi Bali per September 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Oktober 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Agustus yang mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, khususnya harga pakan, yang mendorong kenaikan harga ayam ras di tingkat Konsumen, serta kemarau berkepanjangan yang diiringi oleh El Nino dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mempengaruhi harga cabai dan beras. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 3,45% (yoy) pada Agustus 2026 menjadi 3,79% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy).
Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Bali mencatat inflasi bulanan pada September 2026. Kabupaten Badung mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,55% (mtm), diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 0,46% (mtm), Kota Denpasar sebesar 0,21% (mtm), dan Singaraja sebesar 0,19% (mtm). Sementara secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 4,54% (yoy), diikuti Kabupaten Badung sebesar 3,95% (yoy), Singaraja sebesar 3,87% (yoy), dan Kota Denpasar sebesar 3,42% (yoy).
Berdasarkan komoditas, lanjut Achris Sarwani, secara bulanan inflasi pada September 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, cabai rawit, air kemasan, biaya akademik/perguruan tinggi, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan beras. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga angkutan udara, canang sari, cabai merah, bawang putih, sawi hijau, ketimun, emas perhiasan, bawang merah, terong, dan kangkung.
Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati antara lain berlanjutnya fenomena El Niño dan mundurnya awal musim hujan yang berpotensi mengganggu produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura. Selain itu, potensi gangguan distribusi pangan antardaerah termasuk melalui jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, serta masih tingginya biaya angkutan barang global juga perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, meredanya aktivitas kunjungan wisatawan setelah periode puncak liburan diprakirakan dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, kata Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dengan dukungan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPID se-Bali, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%, sehingga dapat mendukung stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. (gs/bi)