Wednesday, 22 January 2025
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

PLN Siapkan Teknologi CCS/CCUS, Tekan Emisi di Sisi Pembangkitan Hingga 19 GW di 2060

BALIILU Tayang

:

PLN
DISKUSI: Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra dalam diskusi CEO Insight di Jakarta (26/11) menyampaikan komitmen PLN dalam mendukung tercapainya Pertumbuhan Ekonomi 8%. Tampak Ketua Umum Indonesian Mining Association, Rachmat Makkasau (Kiri), Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra (Tengah), Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sumedi Andono Mulyo (Kanan). (Foto: Hms PLN)

Jakarta, baliilu.com – PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung Pemerintah Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan memastikan pasokan energi yang andal, bersih dan berkelanjutan melalui transisi energi yang masif.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard mengungkapkan, transisi energi menjadi roda penggerak untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

“Transisi energi akan diarahkan untuk peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam berbagai kegiatan perekonomian seperti kebijakan carbon credit, pengalihan subsidi bahan bakar fosil menuju energi terbarukan dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik,” kata Febrian dalam pembukaannya pada agenda CEO Insight bertajuk “Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%: Sinergi Infrastruktur & Teknologi Inovatif untuk Keberlanjutan Ekonomi”, Jakarta (26/11).

Febrian menyampaikan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan juga adanya upaya dekarbonisasi dari sektor kelistrikan yang sejalan dengan komitmen Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

“Selain itu Indonesia juga butuh melakukan lompatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui upaya dekarbonisasi juga. Hal ini sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RPJPN 2025-2045 untuk melakukan upaya dekarbonisasi menuju Net Zero Emissions tahun 2060 kita membutuhkan investasi sebesar tidak kurang dari Rp 794 triliun per tahun,” tambahnya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power (PLN IP) Edwin Nugraha Putra mengatakan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% dan transisi energi PLN tidak hanya berfokus pada penambahan pembangkit EBT untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga menekan emisi dari pembangkit eksisting.

“Langkah menuju ke sana, PLN mempersiapkan bukan hanya pembangkit baru dengan Renewable Energy namun pembangkit-pembangkit eksisting itu juga didukung agar tetap beroperasi dengan emisi yang lebih rendah menuju Net Zero Emissions pada tahun 2060,” kata Edwin.

Baca Juga  PLN Peduli Serahkan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Bantuan Sosialisasi Akte Lahir

Upaya tersebut tercermin melalui implementasi teknologi Carbon Capture & Storage (CCS) / Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) pada operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total kapasitas 2 GW pada tahun 2040 dan 19 GW pada tahun 2060.

“Pembangkit batu bara akan digantikan oleh pembangkit nuklir, hidro, dan geothermal. Untuk pembangkit batu bara yang masih beroperasi, emisi akan dikendalikan menggunakan teknologi CCS/CCUS,” ujar Edwin.

CCS/CCUS merupakan teknologi inovatif yang dapat membantu mengurangi emisi gas buang CO2 ke atmosfer. Teknologi ini bekerja dengan cara memisahkan dan menangkap emisi karbon, kemudian menyimpannya dalam berbagai bentuk penyimpanan, termasuk salah satunya Saline Aquifer. Di Indonesia, potensi kapasitas penyimpanan karbon pada Saline Aquifer diperkirakan mencapai 572 GtCO2.

PLN telah berkolaborasi dengan mitra nasional dan internasional yang melakukan studi pengembangan teknologi CCS/CCUS pada 5 pembangkit, seperti PLTU Suralaya Unit 1-4 kolaborasi dengan Karbon Korea Co., Ltd, PLTU Suralaya Unit 5-7 dengan PT PLN Enjiniring dan LAPI ITB, PLTU Indramayu dengan JERA Co., Inc. Japan dan JGC Corporation Japan, PLTGU Tambak Lorok dengan JERA Co., Inc. Japan dan JGC Corporation Japan, dan PLTU Tanjung Jati B dengan INPEX Corporation Japan.

“Kolaborasi sangat diperlukan dalam upaya studi pengembangan CCS/CCUS karena kompleksitas yang cukup tinggi pada teknologi ini,” jelasnya.

Dalam upaya implementasi teknologi CCS/CCUS, PLN berharap industri nasional dapat tumbuh untuk menopang kebutuhan teknologi yang ada.

“Kami berharap industri dalam negeri dapat tumbuh dan menghasilkan teknologi yang dapat menopang inovasi pembangkit. Sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional 8%,” tutup Edwin. (eka/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur dan Bupati serta Walikota Terpilih Dilantik Serentak 6 Februari Mendatang

Foto kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Published

on

By

pelantikan gubernur
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada Rabu, 22 Januari 2025. (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada Rabu, 22 Januari 2025 menyetujui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 pada 6 Februari 2025 mendatang.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 bagi kepala daerah yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan Oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di lbu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat yang dipimpin ketua rapat Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, SH, MH bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagia, SH, LL.M. serta Ketua DKPP RI Heddy Lugito meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (gs/bi)

Baca Juga  The 2022 HAPUA-JEPIC Symposium, Pemahaman serta Komitmen Bersama Perusahaan Listrik di ASEAN

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Satu Izin Pangkalan LPG 3 Kg di Gianyar Dicabut

Dari Sidak Tim Pengawas Terpadu Provinsi Bali di Gianyar

Published

on

By

sidak pangkalan lpg di gianyar
SIDAK: Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan Satpol PP saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tujuh pangkalan LPG 3 kg di Desa Medahan, Gianyar, Rabu (22/1/2025). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Gianyar, baliilu.com – Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan Satpol PP melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tujuh pangkalan LPG 3 kg di Desa Medahan, Gianyar, Rabu (22/1/2025). Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan kelangkaan LPG yang sebelumnya telah diinvestigasi oleh Disperindag Kabupaten Gianyar.

Koordinator Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Wayan Pasek Putra, mengungkapkan bahwa beberapa pangkalan terbukti melakukan praktik penjualan di luar ketentuan atau canvassing. “Sejumlah pangkalan ini mendistribusikan LPG 3 kg ke warung-warung dan pengecer, yang berakibat pada distribusi yang tidak terkontrol. Padahal, LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, seperti rumah tangga dan pelaku Usaha Kecil Mikro (UMKM),” jelasnya.

Selain itu, tim juga menemukan sejumlah pelanggaran lainnya, seperti pangkalan yang tidak memasang papan nama di lokasi yang mudah terlihat. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengetahui lokasi resmi pangkalan.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Pengawasan Terpadu mewajibkan pemilik pangkalan menandatangani kesepakatan kepatuhan terhadap aturan distribusi LPG 3 kg. Sementara itu, PT Pertamina memberikan sanksi tegas bagi pangkalan yang melanggar, termasuk pemberian Surat Peringatan pertama, pemotongan alokasi agen, serta kemungkinan pengembalian nilai subsidi kepada negara dan denda selisih nilai subsidi.

Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menegaskan bahwa pelanggaran serius akan berujung pada pemutusan kerja sama dengan PT Pertamina. “Pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi akan dikenakan sanksi tegas hingga pemutusan hubungan kerja sama,” ujarnya.

Dalam sidak kali ini selain penandatanganan kesepakatan juga terdapat pencabutan izin terhadap salah satu pangkalan yang jumlah pendistribusian LPG 3 kg-nya tidak sesuai.

Baca Juga  Backbone Kelistrikan Jawa, Madura dan Bali Dijamin Aman

Sebagai langkah pengawasan lebih lanjut, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan agen akan meningkatkan pembinaan terhadap pangkalan di wilayah Gianyar. Saat ini, terdapat 476 pangkalan LPG 3 kg di Kabupaten Gianyar yang akan terus diawasi untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan mencegah kelangkaan di lapangan. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tandai 100 Hari Kerja Presiden Prabowo, Waskita Karya Sebut Bendungan Rukoh dan Jlantah Siap Diresmikan

Published

on

By

Presiden Prabowo
Bendungan Rukoh dan Jlantah siap memperkuat infrastruktur air Indonesia. (Foto: dok Waskita Karya)

Jakarta, baliilu.com – Ada dua proyek bendungan yang sudah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengungkapkan proyek tersebut adalah Bendungan Rukoh di Aceh dan Bendungan Jlantah di Jawa Tengah.

Kedua bendungan ini dipastikan dapat mendorong sasaran swasembada pangan, karena mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Bendungan Rukoh misalnya, akan mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektar (ha) dengan pola tanam padi-padi-palawija dan intensitas tanam 300 persen. Sementara Bendungan Jlantah, akan menyuplai air ke lahan persawahan seluas 1.494 ha di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo.

Keberadaan bendungan di Kabupaten Karanganyar ini juga bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 172 persen menjadi 272 persen pada lahan seluas 806 ha. Lalu pada lahan seluas 688 ha pun, IP berpotensi mencapai 272 persen.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, sebagai BUMN Konstruksi, Perseroan selalu mendukung program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Maka melalui proyek bendungan, lanjut dia, Waskita ikut mendorong ketahanan pangan dan hilirisasi yang tengah menjadi fokus pemerintah sekarang.

“Memasuki 100 Hari Kerja Kementerian BUMN yang dipimpin Pak Erick Thohir, Waskita terus mengerjakan berbagai proyek bendungan yang memiliki sejumlah manfaat sesuai Asta Cita Presiden. Terutama terkait pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru,” ujar Ermy dalam keterangan resmi, Selasa (21/1/2025).

Ia menambahkan, Bendungan Rukoh dan Jlantah pun ikut mendukung ketahanan air dan energi karena, tidak hanya berfungsi menyediakan air baku tapi juga berpotensi menjadi pembangkit listrik. Ermy menyebutkan, Rukoh mampu menyediakan air baku sebanyak 0,90 meter kubik per detik (m3/dt) dan berpotensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 140 MegaWatt (MW).

Baca Juga  Dukung Pemulihan Pascagempa Cianjur, PLN Alirkan Penyambungan Listrik Sementara di Huntara

“Sedangkan Jlantah, dapat menyuplai air baku hingga 150 liter per detik. Kemudian berpotensi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) sebesar 0,625 Megawatt,” kata Ermy dikutip dari laman bumn.go.id.

Sejalan pula dengan Astra Cita Presiden, Waskita turut menyerap banyak tenaga lokal. Sesuai arahan pemerintah, penyerapan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan guna memperluas lapangan pekerjaan di Tanah Air.

Ke depannya, kata Ermy, Waskita akan terus berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur agar dapat mendukung berbagai program pemerintah. Diharapkan, seluruh proyek yang dikerjakan Perseroan dapat memberikan multiplier effect terhadap masyarakat.

Sebagai informasi, saat ini Waskita masih mengerjakan beberapa proyek bendungan seperti Bener, Tiga Dihaji, Mbay, Jragung, Cibeet, serta Karangnongko. Sebelumnya sepanjang 2024, ada empat bendungan garapan Perseroan yang diresmikan mencakup Karian pada Januari, Margatiga dan Leuwikeris pada Agustus, serta Temef pada Oktober. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca