Jakarta, baliilu.com – Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026, menjadi ruang kebersamaan bagi para pemuka agama dan masyarakat untuk memanjatkan doa bagi bangsa. Momentum tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberagaman Indonesia merupakan kekuatan yang terus dirawat melalui semangat persatuan, toleransi, dan gotong-royong.

Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Jakarta, Romo Agustinus Heri Wibowo, Pr, memandang doa sebagai fondasi penting dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, setiap ikhtiar yang dilakukan bangsa Indonesia perlu dilandasi doa agar mendapat penyertaan Tuhan.

“Doa adalah fondasi dasar hidup kita sebagai bangsa yang religius. Semua daya upaya manusiawi kita, kerja sama di antara kita, dilandasi atas doa supaya Tuhan merestui, memberkati, dan menyempurnakan semua pekerjaan baik yang telah kita rencanakan, dan kita lakukan, dan akan kita laksanakan,” ujar Romo Agustinus.

Sementara itu, Ketua Umum Pinandita Sanggraha Nusantara, Pinandita Gede Pastika, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan doa kebangsaan lintas agama yang dinilainya menjadi sarana memperkuat keharmonisan di tengah kemajemukan Indonesia.

“Kami mewakili masyarakat Hindu sangat apresiasi, sangat menyambut dengan baik. Ini adalah bagaimana mempersatu umat seluruh, masyarakat, lapisan masyarakat di Indonesia untuk menyatukan dengan kebinekaan ini menjadi satu, menjadi keharmonisan yang luar biasa,” tuturnya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Sangha Agung Indonesia, Bhikkhu Bhadranatha, Thera. Ia menilai doa lintas agama menjadi cerminan wajah Indonesia yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan dan hidup dalam keberagaman.

“Untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan yang perlu kita jaga adalah nilai-nilai cinta kasih di dalam diri kita dan terlebih juga nilai-nilai dari Pancasila kita yang juga cukup kuat bahwa kita memang sudah beragam tetapi dengan adanya cinta kasih yang terus dikembangkan akan membawa persatuan dan kesatuan dengan jauh lebih indah karena memang inilah Indonesia,” ucapnya.

Dari kalangan Konghucu, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Xs. Budi S. Tanuwibowo, menilai doa lintas agama menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola keberagaman secara damai. Ia menyebut perbedaan bukan alat perseteruan, melainkan ibarat seperti orkestra yang terdiri atas berbagai macam alat musik namun berpadu harmonis karena ada satu lagu kebersamaan yaitu Indonesia.

“Bekerja samanya banyak agama dalam satu kebersamaan tentu menegaskan sila pertama. Tentu kemudian sila kemanusiaan bahwa di atas segala perbedaan, kemanusiaan kita satu. Kemudian jelas persatuan dan kemudian bisa saling berembuk, bisa bermufakat, dan mudah-mudahan ini dengan kebersamaan bisa membikin Indonesia adil, makmur, sejahtera,” ujar Xs. Budi.

Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, mengatakan bahwa perjalanan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari doa seluruh umat beragama. Ia menyambut dan mendukung penuh doa lintas agama ini menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia.

“Saya kira itu nilai-nilai luhur yang telah ditaruh oleh para pendiri bangsa sejak awal mereka membangun bangsa ini. Tidak melihat apapun, latar belakang suku, agama tapi berdiri bersama-sama dan saya kira itu legacy yang sangat luar biasa yang harus kita pelihara dan kita jaga bagi keutuhan Indonesia ke depan,” ungkap Pdt. Jacklevyn.

Senada dengan para pemuka agama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa zikir dan doa kebangsaan merupakan bentuk rasa syukur atas berbagai capaian bangsa sekaligus ikhtiar memohon keberkahan bagi masa depan Indonesia.

“Saya kira memang sangat tepat kita melakukan doa dan syukur semua kebangsaan kita yang tetap minimum dipertahankan dengan kondisi yang kita capai selama ini, dan syukur-syukur nanti kita akan terus dan terus berkembang dan menjadi episentrum peradaban dunia masa depan adalah Indonesia,” ujar Nasaruddin.

Lebih lanjut, Nasaruddin juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, Indonesia merupakan “lukisan yang paling indah” yang harus dipelihara bersama agar tetap menjadi bangsa yang damai, harmonis, dan mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Bupati Gianyar I Made Mahayastra secara simbolis menyerahkan santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris seniman Wija Kusuma, almarhum Ida Ayu Nyoman Oka, di Griya Angkeran, Banjar Triwangsa, Desa Siangan, Gianyar, Sabtu (1/8).

Almarhum Ida Ayu Nyoman Oka, dikenal sebagai seniman yang memiliki dedikasi tinggi dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Beliau wafat pada usia 82 tahun.

Penyerahan santunan juga didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar I Gede Suardana Putra serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar, Venina. Santunan Jaminan Kematian sebesar Rp 42.000.000 diserahkan kepada ahli waris, Ida Ayu Putu Eka Susanti.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gianyar menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya almarhum. Bupati Mahayastra menegaskan bahwa kehadiran negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko sosial.

“Program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja. Santunan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” ujar Bupati Mahayastra.

Lebih lanjut, Bupati Mahayastra menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berkomitmen memberikan perlindungan kepada para pelaku seni. Pada tahun 2026, Pemkab Gianyar telah mengikutsertakan 595 seniman dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran hampir Rp 120 juta per tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.

Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk penghargaan sekaligus perhatian pemerintah daerah kepada para seniman yang selama ini berperan penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya sebagai identitas Kabupaten Gianyar.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar, Venina, menjelaskan bahwa manfaat Jaminan Kematian diberikan sebagai bentuk perlindungan kepada peserta aktif sehingga ketika terjadi risiko kematian dunia, ahli waris memperoleh dukungan finansial sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami terus mendorong seluruh pekerja, termasuk pekerja seni dan sektor informal, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan perlindungan yang optimal,” ungkapnya.

Di sisi lain, ahli waris, Ida Ayu Putu Eka Susanti, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Gianyar dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan BPJS Ketenagakerjaan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada keluarga kami. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” tuturnya. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Setelah melewati proses panjang, termasuk pemeriksaan substantif pada 19 Mei 2026 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia, kini Batu Pulaki resmi memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) sebagai Indikasi Geografis (IG).

Tim DJKI sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung ke Sekretariat Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), sentra pengrajin, hingga kawasan Pura Melanting untuk melihat proses produksi Batu Pulaki secara langsung. Pendalaman terhadap aspek produksi, mutu, serta pemasaran menjadi fokus utama dalam menentukan kelayakan Batu Pulaki memperoleh status Indikasi Geografis.

Dalam proses tersebut, Camat Gerokgak, I Gede Arya Rimbawa Giri, menegaskan bahwa Batu Pulaki merupakan kekayaan lokal yang memiliki nilai budaya, sejarah, sekaligus potensi ekonomi strategis bagi Kabupaten Buleleng, khususnya masyarakat Kecamatan Gerokgak.

Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, S.STP., M.M., saat dikonfirmasi, Minggu (2/8), menyampaikan bahwa keberhasilan Batu Pulaki memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak yang telah dibangun secara berkelanjutan.

“Dalam proses pengajuan Indikasi Geografis Batu Pulaki, BRIDA Kabupaten Buleleng berperan sebagai fasilitator yang mengawal seluruh tahapan pengajuan, mulai dari memfasilitasi koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mendampingi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), menyusun dokumen persyaratan, hingga menjalin kolaborasi dengan tim ahli dari Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja untuk memperkuat kajian ilmiah sebagai dasar pengajuan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat mampu melahirkan pelindungan hukum terhadap potensi unggulan daerah yang bernilai ekonomi, budaya, dan sejarah,” ujar Ketut Suwarmawan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tim ahli IAHN Mpu Kuturan, Batu Pulaki dinilai sebagai aset daerah yang memiliki keunikan dan nilai strategis sehingga perlu mendapatkan pelindungan hukum. Kajian tersebut dilatarbelakangi besarnya minat terhadap Batu Pulaki yang dikhawatirkan dapat memicu eksploitasi berlebihan dan berdampak pada kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Dr. Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, S.H., M.Fil.H., selaku tim ahli IAHN Mpu Kuturan, menjelaskan bahwa Batu Pulaki tidak hanya bernilai tinggi sebagai batu permata, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan upacara adat, baik secara sekala maupun niskala. Selain itu, Batu Pulaki memiliki corak dan karakteristik khas yang membedakannya dari batu permata lainnya.

Dengan terbit dan diserahkannya sertifikat IG Batu Pulaki pada penutupan Lovina Festival 2026 kemarin (28/7), maka keaslian, kualitas, reputasi, dan karakteristik Batu Pulaki yang berkaitan erat dengan faktor geografis, budaya, alam, dan keterampilan masyarakat setempat tidak perlu diragukan lagi. (gs/bi)