Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan di Bali tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur yang mendukungnya. Hal ini menjadi faktor utama terjadinya kemacetan di beberapa wilayah di Bali.

“Fiskal Bali tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya hal ini bisa ditutup dari pusat mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata di Indonesia sangat besar,” ungkap Koster saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4).

Ia mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap Bali khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur. Menurutnya hal tersebut sangat krusial terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional.

“Jadi kalau dihitung jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali 7,05 juta dikalikan dengan rata-rata belanja per sekali kunjungan sebesar 1.522 dollar jumlah uang yang berputar di Bali mencapai 176 T rupiah,” katanya. Angka tersebut mencakup 55% dari devisa yang dihasilkan Indonesia dari sektor pariwisata.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa perkembangan pariwisata ini tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Bali namun juga menghadirkan berbagai tantangan seperti kemacetan dan sampah.

“Seluruh wilayah Bali merupakan objek pariwisata. Hanya saja karena konektivitasnya kurang bagus. Sehingga ke Jembrana, ke Buleleng dan Karangasem sulit dan lama. Hal tersebut menjadi faktor utama ketidakseimbangan pembangunan antar-wilayah di Bali.,” ungkapnya.

Beberapa upaya juga telah ia lakukan terkait pengembangan infrastruktur di Bali salah satunya adalah dengan melakukan audiensi kepada Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur untuk dapat membantu pembangunan infrastruktur darat di Bali.

Sementara itu, Wayan Koster juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum KADIN Indonesia. Ia berharap KADIN Indonesia dapat membantu mendorong perekonomian Bali khususnya dalam hal membantu menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bali kepada Pemerintah Pusat.

KADIN Siap Bantu Pertumbuhan Ekonomi Bali

Di sisi lain, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie menyampaikan bahwa KADIN bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali akan membuat Strategic Paper untuk membantu peningkatan pertumbuhan perekonomian di Bali.

“Mungkin nantinya Kadin Indonesia bersama dengan Provinsi Bali bisa menghitung berapa yang dibutuhkan untuk infrastruktur. Dimana saja, sehingga kita bisa membantu sedikit banyak untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa return ininvestmentnya bagus, paybacknya bisa dihitung tidak terlalu lama dan efeknya kepada ekonomi juga besar,” jelas Anindya.

Diketahui Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bali mengukuhkan dan melantik dewan kehormatan, dewan penasehat, dewan pertimbangan dan dewan pengurus masa Bakti 2025-2030 pada Sabtu (25/4/2026). Sedangkan Ketua Umum KADIN Bali kembali dijabat oleh I Made Ariandi. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Denpasar secara berkelanjutan  menggelar pelatihan pembuatan Banten Otonan Ayaban Tumpeng Pitu yang menyasar para wanita Hindu di Kota Denpasar.

Pelatihan yang dihadiri langsung Wakil Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa itu, kali ini digelar di Balai Banjar Lingkungan Taman Sekar, Kelurahan Padangsambian, Minggu (26/4).

Setidaknya, lebih dari 20 orang peserta yang merupakan ibu-ibu PKK Banjar setempat, secara seksama mengikuti setiap materi yang diberikan oleh  narasumber dari WHDI Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Ketua TP PKK Kecamatan Denpasar Barat, Ny. Prima Dewi Yuswara menyampaikan, pelatihan ini sengaja digelar untuk memberikan pemahaman mengenai makna dan juga tata cara pembuatan Banten Otonan Ayaban Tumpeng Pitu.

Hal ini lantaran jenis Banten Otonan ini sangat dibutuhkan di setiap enam bulan sekali dalam memperingati hari kelahiran secara agama Hindu.

“Pelatihan pembuatan Banten ini dikhususkan  pada pembuatan Banten Otonan Ayaban Tumpeng Pitu. Hal ini agar para peserta yang mayoritas kaum ibu ini paham tidak saja cara membuat banten, tapi juga pengaplikasiannya serta filosofi dari banten tersebut sesuai dengan Sastra Agama Hindu. Tentu saja dengan bimbingan narasumber berpengalaman dari WHDI,” ujar Ayu Kristi.

Sementara Narasumber Pelatihan Banten dari WHDI Denpasar, Ni Wayan Sukerti  menjelaskan materi yang diajarkan dalam pelatihan membuat Banten kali ini adalah Banten Otonan Ayaban Tumpeng Pitu. Banten ini sendiri terdiri dari “Ulun Banten” yakni Pejati, Gebogan, Pengambean, Peras Soda, Dapetan Pokok, dan  juga terdiri dari Sesayut (Sesayut Pebersihan, Sesayut Sida Purna, Sesayut Pageh Urip) dan Tebasan Pemiak Kala, juga Segehan Manca Warna, Bayakaonan dan Prayascita.

“Pelatihan ini juga sekaligus akan menjelaskan filosofi dari masing-masing komponen banten tersebut serta tata cara pengaplikasian dalam upacara otonan itu sendiri,” jelasnya.

Ditambahkan Sukerti, pelatihan banten kepada masyarakat ini merupakan program rutin tahunan sekaligus menjadi media saling bertukar pikiran dan pengetahuan tentang pembuatan banten.

“Pelatihan pembuatan banten ini juga sebagai media saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan tentang pembuatan banten,” ucap Sukerti.

Salah satu peserta pelatihan, Anak Agung Inten, menyambut baik dilaksanakannya pelatihan membuat banten di lingkungannya.

“Kegiatan ini sangat membantu kami para ibu-ibu untuk semakin memahami tata cara pembuatan banten dan pengaplikasiannya dalam upacara. Karena kita di Bali tidak pernah terlepas dari kegiatan keagamaan,” ungkapnya. (eka/bi)

Yogyakarta, baliilu.com — Inovasi pengelolaan limbah rumah tangga menjadi energi kembali mendapat perhatian. Minyak jelantah yang dikumpulkan ibu-ibu PKK di Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini diolah di Kilang Cilacap menjadi bahan bakar pesawat (avtur). Hal ini sebagai bagian dari upaya pemanfaatan limbah sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyebut program tersebut sebagai terobosan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat. “Tadi Bapak GM MOR IV menyampaikan bahwa di Semarang, di MOR IV Semarang, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada ibu-ibu dari PKK yang mengumpulkan minyak jelantah ini yang diolah di Kilang Cilacap untuk dijadikan avtur,” ujar Rokhmat Ardiyan usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI ke Kota Yogyakarta, DIY, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Barat ini menegaskan bahwa minyak jelantah yang selama ini dianggap sebagai limbah berbahaya kini memiliki nilai tambah ekonomi setelah diolah menjadi energi baru.

“Ini adalah terobosan yang sangat positif, di mana minyak jelantah atau minyak sampah yang bisa menjadi limbah berbahaya, kini diubah menjadi avtur,” jelasnya.

Menurut Rokhmat, keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu PKK, menjadi bagian penting dalam rantai pasok ekonomi sirkular. Selain mengurangi limbah rumah tangga, program ini juga berpotensi membuka sumber pendapatan baru di tingkat lokal.

Dengan demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mendorong Pertamina untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjaga ketersediaan energi nasional, termasuk BBM dan LPG. Hal ini guna memperkuat ketahanan energi Indonesia.

“Harapannya Pertamina meningkatkan kinerja, meningkatkan stok BBM dan LPG, sehingga bisa terwujud ketahanan energi, swasembada energi, dan kemandirian energi,” sebutnya.

Program pengolahan minyak jelantah menjadi avtur ini dinilai sebagai contoh nyata sinergi antara masyarakat, BUMN, dan pemerintah dalam mendukung transisi energi berkelanjutan sekaligus memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. (gs/bi)