Connect with us

EKONOMI & BISNIS

PPKM Darurat, Obat Mujarab bagi ‘’Rebound’’ Perekonomian Bali

BALIILU Tayang

:

de
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho

Denpasar, baliilu.com – Penerapan PPKM Darurat dapat dianalogikan sebagai jamu pahit yang dalam jangka pendek terlihat kurang bersahabat bagi perkembangan ekonomi. Namun dalam jangka panjang merupakan salah satu obat mujarab bagi rebound perekonomian Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pembuka pada webinar SURYA (Survei Bicara) dengan topik “Memperkuat Resiliensi Dunia Usaha di Era PPKM”, Kamis (15/7) yang digelar secara daring diikuti lebih dari 400 peserta dari seluruh Indonesia. Webinar yang diselenggarakan BI Bali ini menghadirkan narasumber Rizki Ernadi Wimanda (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali), Dr. Aviliani, S.E., M.Si. (Senior Econom of INDEF), Bappeda Bali diwakili Ir. Wayan Sudiarsa, M.Si., dengan moderator Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CMA.

Trisno Nugroho mengatakan, PPKM Darurat dapat membawa dampak positif apabila efektif mencapai tujuannya, yakni terkendalinya angka Covid-19. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus mendapat dukungan semua pihak, agar tujuannya dapat tercapai dan PPKM tidak berkepanjangan. ‘’Semakin cepat angka Covid terkendali, maka semakin cepat perekonomian kita bangkit,’’ ujar Trisno Nugroho penuh optimis.

Trisno lanjut memaparkan, dalam beberapa minggu terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia menyentuh angka yang  tinggi sehingga mendorong  pemerintah menetapkan adanya PPKM Darurat termasuk   juga di Provinsi Bali. Meskipun demikian, vaksinasi Covid-19 yang terus digencarkan oleh  pemerintah dengan target vaksinasi 1 juta per hari, bahkan Presiden Jokowi mengarahkan untuk dinaikkan menjadi 2 juta per hari pada bulan Agustus nanti tentunya  akan memberikan optimisme terhadap pemulihan kondisi Indonesia ke depan termasuk dalam hal perekonomian.

‘’Meskipun demikian, vaksinasi harus terus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk di antaranya kegiatan-kegiatan saat  ini masih terus diupayakan dilakukan secara  daring, salah satunya  kegiatan  pada siang hari  ini,’’ ucapnya.

Baca Juga  Hari Ketiga PPKM Darurat, Tim Yustisi Lagi Jaring Tiga Orang Pelanggar Prokes

Di masa yang penuh dengan ketidakpastian terutama dalam pandemi Covid-19 seperti saat ini, Trisno menambahkan, peran data  dan  informasi terutama melalui survei menjadi hal  yang penting. Data dan informasi tersebut berperan sebagai leading indicator penyusunan perkiraan perkembangan perekonomian ke depan yang pada akhirnya bermuara untuk menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Bank Indonesia saat ini berupaya agar analisis dan asesmen yang disusun selalu forward looking terhadap perekonomian  ke depan.  Dengan  demikian, kebijakan yang diambil dapat bersifat mengantisipasi atau mendahului situasi yang mungkin akan terjadi ke depan.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan berbagai survei baik yang bersifat rutin maupun insidentil yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Bali. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mengetahui secara lebih dini mengenai  perkembangan harga  dan kondisi perekonomian ke depan.

‘’Pada kesempatan ini, kami akan melakukan diseminasi terkait perkembangan ekonomi  Bali terkini yakni kondisi triwulan II 2021. Kami secara rutin melakukan survei  untuk  mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian baik dari sisi rumah tangga maupun dunia usaha. Beberapa survei  yang kami lakukan adalah survei konsumen untuk mengetahui perkiraan konsumsi rumah tangga ke depan, survei kegiatan dunia usaha untuk mengetahui indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan, serta survei penjualan eceran untuk melihat pergerakan nilai penjualan di tingkat eceran. Di samping itu, Bank Indonesia Provinsi Bali juga menyelenggarakan survei insendentil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan data terkini,’’ pungkasnya.

Pada kesempatan webinar, tiga narasumber menyampaikan kondisi nasional terkini, juga mengenai dampak penyebaran Covid varian terbaru terhadap kinerja ekonomi Indonesia dan Bali Nusra, dan strategi yang dilakukan Provinsi Bali untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali. (gs)

Baca Juga  Nekat Buka Lewati Pukul 20.00 Wita, Walikota Peringatkan Satu Pengelola Minimarket

Advertisements
idul fitri pemprov bali

EKONOMI & BISNIS

BI Berikan Penguatan Kapasitas Program Pengendalian Inflasi TPID Tabanan

Published

on

By

de
Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun

Tabanan, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyelenggarakan capacity building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan. Kegiatan dilakukan secara daring dan dihadiri oleh seluruh kepala dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi anggota TPID Kabupaten Tabanan, Kamis, 29 Juli 2021.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, Ir. I Wayan Kotio, MP. Dalam sambutannya, I Wayan Kotio menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan seluruh jajaran perangkat daerah anggota TPID Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah. I Wayan Kotio menambahkan perlunya program inovasi pengendalian inflasi daerah yang menyinergikan pembangunan sektor pangan dari hulu maupun hilir, dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Dalam hal terdapat defisit pasokan pangan, perlu dilakukan kerjasama antar-daerah (KAD) untuk mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan di Kabupaten Tabanan maupun antar-kabupaten/kota se-Bali dan di luar wilayah Bali.

I Wayan Kotio menjelaskan konsep pengendalian inflasi di Kabupaten Tabanan dimulai dari desa. Pengendalian harga di tingkat desa nantinya akan berdampak pada kestabilan harga di Kabupaten Tabanan. Harapannya capacity building yang dilakukan juga turut memberikan solusi dalam upaya pengendalian harga barang dan jasa di Kabupaten Tabanan selama pandemi Covid-19 ini.

Hadir sebagai narasumber, Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun yang memberikan paparan terkait inflasi, kelembagaan TPID dan penilaian TPID Awards. Secara umum, penyebab inflasi ada tiga yaitu dorongan biaya/cost push (antara lain disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, kenaikan harga komoditi yang diatur pemerintah, shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi), (2) tarikan permintaan/demand pull (berasal dari kenaikan permintaan melebihi jumlah pasokan yang ada), (3) ekspektasi inflasi (perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama saat menjelang hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional).

Baca Juga  PPKM Darurat, Polres Klungkung Bagikan Paket Sembako

Dari sisi kelembagaan, struktur organisasi TPID kabupaten/kota dipimpin oleh bupati atau walikota, wakil ketua oleh pejabat KPwDN Bank Indonesia dan pimpinan OPD terkait selaku sekretaris dan anggota TPID. Tugas pokok TPID mengacu pada program pengendalian inflasi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif).

Secara garis besar, kata Donny, kegiatan TPID meliputi: (1) Penetapan SK TPID, (2) Pemantauan dan Publikasi Harga Secara Periodik di Pasar, (3) Analisis Determinan Inflasi Daerah, (4) Protokol Pengendalian Inflasi, (5) Penyusunan Program Kerja TPID, (6) Pelaksanaan Kebijakan Daerah, (7) Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Rakor, (8) Pelaporan Rutin, meliputi permasalahan yang dihadapi, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan pengendalian inflasi, (9) Capacity Builing, untuk mengakomodir adanya dinamika rotasi personil anggota TPID, (10) Penyampaian Rekomendasi, (11) Komunikasi Publik dan Edukasi Masyarakat, (12) Partisipasi dalam Evaluasi Kinerja TPID Tahunan, (13) Pembentukan Cadangan Pangan Daerah, (14) Pembangunan Sistem Informasi Harga dan Pasokan, (15) Pembangunan Early Warning System Stabilitas Harga, dan (16) Pembangunan Sistem Logistik Nasional.

‘’Seluruh kegiatan tersebut nantinya akan dinilai sebagai penilaian TPID Awards oleh Pokja Daerah Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIP) dan External Reviewer. Adapun penilaian TPID Awards tersebut akan mengukur kinerja TPID melalui dua aspek yaitu proses dan output untuk kabupaten/kota non-IHK (Indeks Harga Konsumen) berprestasi. TPID juga didorong untuk memiliki program unggulan atau inovasi program TPID yang mencerminkan tugas pokok 4K,’’ ujar Donny.

Ke depannya, kata Donny, Bank Indonesia siap membantu memfasilitasi kerja sama antar-daerah dan mendukung program unggulan pengendalian inflasi oleh TPID Kabupaten Tabanan. Selain itu, Bank Indonesia juga siap mendukung TPID Kabupaten Tabanan dan seluruh TPID di Provinsi Bali dalam hal dibutuhkan capacity building, penyelenggaraan HLM maupun rapat koordinasi TPID. (gs)

Baca Juga  Nekat Buka Lewati Pukul 20.00 Wita, Walikota Peringatkan Satu Pengelola Minimarket

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Ny. Putri Koster Berbagi Pengalaman dengan Pengurus Dekranasda dari Berbagai Daerah

Published

on

By

eka
Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster.

Denpasar, baliilu.com – Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster berbagi pengalaman terkait usahanya membangkitkan semangat pelaku IKM/UMKM yang terpuruk karena terdampak pandemi Covid-19. Pengalaman itu dibagikannya kepada peserta rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan pameran online yang difasilitasi Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Jumat (30/7/2021). Hadir secara virtual dari ruang kerjanya di Gedung Jayasabha, Ny. Putri Koster didampingi Ketua Harian Dekranasda Bali I Wayan Jarta.

Berbagi pengalaman dengan pengurus Dekranasda sejumlah provinsi yang terhubung secara virtual, Ny. Putri Koster menyampaikan salah satu terobosan yang cukup efektif yaitu gelaran IKM Bali Bangkit di Taman Budaya Provinsi Bali. Sayangnya, imbuh Purti Koster, untuk sementara waktu kegiatan pameran secara offline ditiadakan karena status PPKM terkait pencegahan penularan Covid-19. Namun, pihaknya tetap memanfaatkan media online dalam membantu pemasaran produk IKM/UMKM. “Kami di Bali punya platform e-market place lokal yaitu balimall.id dan sangat membantu kami dalam memasarkan produk para perajin secara online,” ucapnya.

Masih dalam uraiannya, ia menyebut Bali mendapat berkah di tengah pandemi dengan terpilihnya kain endek menjadi bahan busana Christian Dior. Penggunaan endek oleh rumah mode tersohor itu, menurutnya, menjadi pemantik semangat perajin tenun yang mengalami kelesuan di tengah pandemi. Perajin juga makin bergairah karena meningkatnya permintaan kain tenun tradisional sejalan dengan pemberlakuan SE Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kain Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali setiap Hari Selasa. Ditambahkan olehnya, sasaran SE ini ditekankan kepada kalangan ASN dan para pegawai yang pendapatannya tidak begitu terpengaruh dampak Covid-19. “Itu strategi yang kami tempuh agar para penenun bisa tetap tersenyum,” imbuh wanita yang dikenal memiliki multitalenta ini.

Baca Juga  PPKM Darurat, Polres Klungkung Bagikan Paket Sembako

Staf Ahli Dekranas Hesti Indah Kresnarini yang memimpin jalannya rakor virtual ini, memuji sejumlah langkah yang ditempuh Bali dalam upaya menjaga nyala semangat pelaku IKM/UMKM. Ia berharap, pengalaman yang dibagikan Ny. Putri Koster bisa menyemangati jajaran pengurus Dekranasda di daerah lain. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya endek sebagai bahan busana Christian Dior.

Terkait dengan pameran online yang akan dilaksanakan secara estafet mulai bulan Agustus, Dekranas membagi peserta dalam lima grup. Bali masuk di grup 5 bersama Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Utara, dan Jambi. Pameran untuk grup 5 akan dilaksanakan dari 29 November hingga 18 Desember 2021 mendatang. Dalam penyelenggaraan pameran online ini, Dekranas bekerja sama dengan dua marketplace nasional yaitu Tokopedia dan Ladara. Hesti menyebut, pameran online di platform digital nasional merupakan sebuah keberuntungan bagi pelaku IKM/UMKM daerah. Oleh sebab itu, ia berharap Dekranasda memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk membantu pemasaran produk IKM/UMKM yang menjadi binaan mereka. (gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Jaga Stabilitas dan Perkuat Pemulihan Ekonomi, BI Pertahankan Suku Bunga BI7DRR pada Angka 3,50%

Published

on

By

de
OBROLAN SANTAI: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho pada acara Obrolan Santai BI Bareng Media, Selasa, 27 Juli 2021 di Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada angka 3,50%. Suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility juga dipertahankan pada 2,75% dan 4,25%. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho pada acara Obrolan Santai BI Bareng Media, Selasa, 27 Juli 2021 di Denpasar.

Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai langkah dalam rangka mendukung implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain melalui pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp 124,13 triliun, yaitu Rp 48,67 triliun melalui mekanisme lelang utama dan sebesar Rp 75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO). Selain itu Bank Indonesia juga melakukan penambahan likuiditas di perbankan (quantitative easing) sebesar Rp 101,10 triliun (hingga 19 Juli 2021). Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk akselerasi ekonomi keuangan digital.

Trisno menambahkan, di samping kebijakan suku bunga, BI juga mengambil beberapa langkah kebijakan. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat stance kebijakan moneter akomodatif. Ketiga, mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan penekanan pada perkembangan premi risiko dan dampak penetapan suku bunga kredit baru di berbagai segmen kredit. Keempat, memperkuat ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran melalui implementasi PBI PJP/PIP untuk simplifikasi dan efisiensi perizinan/persetujuan serta mendorong inovasi layanan sistem pembayaran.

Kelima, mempercepat dukungan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah dan mendukung efisiensi transaksi secara online. Keenam, mendukung ekspor melalui perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE), dari semula berakhir 29 November 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022, untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia.

Baca Juga  Polair Polresta Denpasar Laksanakan Patroli di Pantai Nusa Dua

Ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait. ‘’Pada Juli dan Agustus 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Amerika Serikat, Swedia, dan Singapura,’’ ujar Trisno.

BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM. BI juga meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan moneter–fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Terkait perekonomian Bali terkini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda menyatakan mencermati beberapa indikator terkini di TW 2, BI memperkirakan Bali akan tumbuh positif kecil di TW 2. Namun, akan kembali negatif di TW 3 akibat pemberlakuan PPKM Darurat selama bulan Juli. Dengan demikian, secara keseluruhan tahun 2021, Bali diperkirakan masih terkontraksi dalam kisaran -4% sd -2%.

Rizki menjelaskan, proyeksi bersifat dinamis sehingga wajar dilakukan beberapa kali revisi. Hal ini mengingat proyeksi ekonomi sangat tergantung kepada angka realisasi di triwulan sebelumnya, indikator-indikator terkini dan asumsi-asumsi yang digunakan pada triwulan berikutnya.

Dalam hal intermediasi perbankan, kredit perbankan meningkat pada Triwulan II 2021 didorong oleh meningkatnya kinerja kredit investasi dengan risiko yang relatif terjaga. Perkembangan transaksi menggunakan QRIS di Bali meningkat dengan rata-rata nominal transaksi selama tahun 2021 tercatat sebanyak Rp 24 miliar/bulan.

Indikator kinerja pariwisata masih tertahan seiring dengan belum dibukanya border Indonesia untuk wisatawan. Meski demikian, kunjungan wisatawan domestik menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi awal pandemi Covid-19 yang diiringi dengan sedikit peningkatan pada tingkat hunian kamar hotel.

Baca Juga  Hari Ketiga PPKM Darurat, Tim Yustisi Lagi Jaring Tiga Orang Pelanggar Prokes

Selanjutnya, Rizki merekomendasikan beberapa upaya pemulihan pariwisata. Untuk upaya jangka pendek yang dapat dilakukan antara lain: (1) Sertifikasi CHSE, (2) Dana Hibah Pariwisata, dan (3) Mempersiapkan pariwisata mancanegara dengan konsep Bali Safe Travel (Travel Bubble). Sementara itu, upaya jangka panjang melalui strategi refocusing pariwisata dari mass tourism menjadi quality tourism di antaranya maritime tourism, medical tourism, MICE/Blessure, dan nomadic tourism. (gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca