Denpasar, baliilu.com – Penerapan PPKM Darurat dapat dianalogikan sebagai jamu pahit yang dalam jangka pendek terlihat kurang bersahabat bagi perkembangan ekonomi. Namun dalam jangka panjang merupakan salah satu obat mujarab bagi rebound perekonomian Bali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pembuka pada webinar SURYA (Survei Bicara) dengan topik “Memperkuat Resiliensi Dunia Usaha di Era PPKM”, Kamis (15/7) yang digelar secara daring diikuti lebih dari 400 peserta dari seluruh Indonesia. Webinar yang diselenggarakan BI Bali ini menghadirkan narasumber Rizki Ernadi Wimanda (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali), Dr. Aviliani, S.E., M.Si. (Senior Econom of INDEF), Bappeda Bali diwakili Ir. Wayan Sudiarsa, M.Si., dengan moderator Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CMA.
Trisno Nugroho mengatakan, PPKM Darurat dapat membawa dampak positif apabila efektif mencapai tujuannya, yakni terkendalinya angka Covid-19. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus mendapat dukungan semua pihak, agar tujuannya dapat tercapai dan PPKM tidak berkepanjangan. ‘’Semakin cepat angka Covid terkendali, maka semakin cepat perekonomian kita bangkit,’’ ujar Trisno Nugroho penuh optimis.
Trisno lanjut memaparkan, dalam beberapa minggu terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia menyentuh angka yang tinggi sehingga mendorong pemerintah menetapkan adanya PPKM Darurat termasuk juga di Provinsi Bali. Meskipun demikian, vaksinasi Covid-19 yang terus digencarkan oleh pemerintah dengan target vaksinasi 1 juta per hari, bahkan Presiden Jokowi mengarahkan untuk dinaikkan menjadi 2 juta per hari pada bulan Agustus nanti tentunya akan memberikan optimisme terhadap pemulihan kondisi Indonesia ke depan termasuk dalam hal perekonomian.
‘’Meskipun demikian, vaksinasi harus terus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk di antaranya kegiatan-kegiatan saat ini masih terus diupayakan dilakukan secara daring, salah satunya kegiatan pada siang hari ini,’’ ucapnya.
Di masa yang penuh dengan ketidakpastian terutama dalam pandemi Covid-19 seperti saat ini, Trisno menambahkan, peran data dan informasi terutama melalui survei menjadi hal yang penting. Data dan informasi tersebut berperan sebagai leading indicator penyusunan perkiraan perkembangan perekonomian ke depan yang pada akhirnya bermuara untuk menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Bank Indonesia saat ini berupaya agar analisis dan asesmen yang disusun selalu forward looking terhadap perekonomian ke depan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat bersifat mengantisipasi atau mendahului situasi yang mungkin akan terjadi ke depan.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan berbagai survei baik yang bersifat rutin maupun insidentil yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Bali. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mengetahui secara lebih dini mengenai perkembangan harga dan kondisi perekonomian ke depan.
‘’Pada kesempatan ini, kami akan melakukan diseminasi terkait perkembangan ekonomi Bali terkini yakni kondisi triwulan II 2021. Kami secara rutin melakukan survei untuk mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian baik dari sisi rumah tangga maupun dunia usaha. Beberapa survei yang kami lakukan adalah survei konsumen untuk mengetahui perkiraan konsumsi rumah tangga ke depan, survei kegiatan dunia usaha untuk mengetahui indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan, serta survei penjualan eceran untuk melihat pergerakan nilai penjualan di tingkat eceran. Di samping itu, Bank Indonesia Provinsi Bali juga menyelenggarakan survei insendentil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan data terkini,’’ pungkasnya.
Pada kesempatan webinar, tiga narasumber menyampaikan kondisi nasional terkini, juga mengenai dampak penyebaran Covid varian terbaru terhadap kinerja ekonomi Indonesia dan Bali Nusra, dan strategi yang dilakukan Provinsi Bali untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali. (gs)