Badung, baliilu.com – Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang paket wisata paragliding yang viral di media sosial, DPRD Kabupaten Badung melalui Komisi I, II, dan III melakukan kunjungan kerja lapangan atau inspeksi mendadak (Sidak) ke tempat usaha yang berada di Kawasan Desa Kutuh Badung, Senin, 8 Desember 2025. Sidak dilakukan untuk mengkonfirmasi kelengkapan perizinan yang dikantongi oleh pihak pengusaha.

Sidak dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi I, Gusti Lanang Umbara bersama Ketua Komisi II, Made Sada, dan Ketua Komisi III, Made Ponda Wirawan. Hadir beberapa anggota Komisi di antaranya Luwir Wiana, Wayan Loka Astika,  Made Retha, Wayan Puspa Negara, Made Tomy Martana Putra, I Putu Sika Adi Putra, dan lainnya. Turut hadir dari OPD terkait di antaranya Kepala Bapenda Badung Ni Putu Sukarini, perwakilan dari Dinas Perizinan, DKLH, PUPR, dan Satpol PP serta Camat Kuta Selatan dan Perbekel Desa Kutuh. Dari tiga usaha paket wisata paragliding hanya hadir manajemen usaha paragliding di Gunung Payung yang dikelola oleh Desa Adat Kutuh.

Dari hasil sidak ke lokasi wisata Panda Paragliding dengan mendengarkan langsung masukan dari OPD terkait, bahwa secara prinsip izin-izin belum terpenuhi secara lengkap. Ada hal-hal yang masih wajib mereka penuhi terkait asuransi, emergency landing dan juga dengan NPWPD-nya yang masuk di Kabupaten Badung.

“Mereka sudah hampir 2 sampai 3 tahun beroperasi, sekitar 3 tahun lah dari informasi pak perbekel. Tapi mereka belum pernah membayar kontribusi ke Kabupaten Badung. Juga ada informasi dari masyarakat disini, dari pak perbekel selaku pemimpin di wilayah sini sudah sering diundang untuk berkoordinasi, tetapi mereka belum pernah menghadiri undangan,‘‘ ujar Lanang Umbara.

Politisi PDI Perjuangan asal Petang ini menegaskan bahwa DPRD Badung memberikan perhatian serius terhadap investasi di Badung, karena Pemkab Badung sepakat secara tegas siapapun para investor yang berinvestasi di Badung, pihaknya menerima dengan baik.

“Tetapi tentunya mereka juga harus mengikuti semua ketentuan yang ada. Salah satunya melakukan koordinasi dengan pemerintah terbawah kita, pemerintahan desa dinas dan desa adat. Itu tidak dapat dipisahkan karena di Bali menganut prinsip Tri Hita Karana, sekala dan niskala. Itu harus terus berdampingan, selaras dan harmonis,“ ucapnya.

Oleh karena itu, dari kesepakatan bersama Komisi I, II, dan III DPRD Badung didampingi OPD masing-masing, sepakat bahwa semua usaha paragliding yang ada di kawasan ini dihentikan sementara sampai mereka bisa memenuhi semua perizinan, juga konteks keselamatannya yang wajib kita perhatikan.

“Jangan sampai disini ada kecelakaan, yang tentunya akan berpengaruh kepada seluruh pariwisata di Kabupaten Badung, lebih-lebih nanti bisa terjadi travel warning. Makanya keputusan kami bulat bahwa kegiatan ini kita hentikan sementara sampai mereka menghadiri panggilan dari Pemerintah Kabupaten Badung dan melengkapi semua perizinannya, terkait juga keselamatannya,‘‘ tegasnya.

Jika nanti bisa melengkapi perizinannya, Lanang Umbara menegaskan tentu akan memberikan izin untuk dibuka kembali. Kalau tidak bisa sudah barang tentu kita tutup permanen. Karena sudah tidak sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Badung.

Dari tiga perusahaan paragliding yang terpantau, Dewan sudah merekomendasikan pihak terkait seperti Satpol PP, DPMPTSP/perizinan, DKLH dan dari PUPR untuk segera memanggil pihak manajemen usaha tersebut, termasuk juga usaha yang dikelola oleh Desa Adat Kutuh.

“Sama, termasuk yang dikelola desa adat. Kalaupun informasi dari pengelola tadi, yang dikelola oleh desa adat itu sudah hampir memenuhi semua perlengkapan yang ada, persyaratan-persyaratan izinnya. Tapi tetap harus kita verifikasi juga,‘‘ ujarnya menegaskan.

Untuk memastikan tidak dibuka kembali, Dewan akan merekomendasikan kepada Satpol PP untuk memasang Pol PP line, kemudian dilakukan pengawasan bekerja sama dengan pemerintah desa, pihak kecamatan yang ada Satpol PP-nya juga. (gs/bi)

Bireuen, Aceh, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung tenda pengungsian korban bencana di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Presiden ingin memastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, serta mendengar secara langsung suara dan harapan warga yang sedang mengalami masa sulit.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi. Di tenda utama, terdapat sekitar 532 pengungsi dari Dusun Kayee Jato, yang kini menempati dua tenda besar yang telah dilengkapi posko kesehatan, fasilitas air bersih, dan dapur umum yang beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makan pengungsi.

Presiden Prabowo langsung menghampiri masyarakat satu per satu, menjabat tangan mereka, dan mendengarkan keluhan serta cerita pilu mengenai kondisi keluarga dan rumah yang rusak akibat bencana. Suasana haru sempat menyelimuti lokasi ketika beberapa warga menangis saat menyampaikan keadaan mereka kepada Kepala Negara.

Dengan suara lembut dan tenang, Presiden Prabowo menepuk bahu pengungsi yang menangis dan berkata: “Sabar ya, sabar,” ucap Presiden seraya menepuk bahu sejumlah pengungsi. Pemerintah akan bekerja secepat mungkin.

Presiden Prabowo kemudian bergerak menuju dapur umum untuk meninjau langsung persiapan distribusi pangan untuk pengungsi. Di sana, Presiden berbincang dengan para relawan dan memastikan stok logistik tetap tersedia. Kepala Negara bahkan turut mencicipi nasi dan ikan tongkol, menu makan siang yang disiapkan untuk para pengungsi.

Kehadiran Presiden di tengah para korban bencana menjadi penyemangat baru bagi warga Aceh.

Pemerintah menegaskan bahwa bantuan tambahan akan terus dikirim dan berbagai langkah pemulihan akan dipercepat hingga seluruh pengungsi dapat kembali ke rumah dengan aman dan layak. (gs/bi)

Aceh, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh tetap terpenuhi. Dalam keterangannya usai meninjau pengerjaan Jembatan Bailey Teupin Mane yang berada pada ruas penting Bireuen–Takengon di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025, Kepala Negara memastikan bahwa suplai bahan pangan telah diantisipasi dan akan dikirim dari berbagai daerah lain.

“Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak. Kemudian utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ucap Presiden.

Sepanjang peninjauan, Presiden berdialog dengan para petugas di lapangan, mulai dari personel TNI dan Polri, tim teknik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga para relawan yang berperan dalam percepatan pemulihan. Presiden mengapresiasi kecepatan, dedikasi, dan kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dalam menanggapi kerusakan infrastruktur vital tersebut.

Di lokasi pembangunan jembatan, Kepala Negara juga menyempatkan diri berbincang dengan warga yang terdampak. “Jadi setelah saya lihat kondisi. Kerja semua instansi baik. Bahu membahu sama rakyat sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” imbuh Kepala Negara.

Sebagai langkah percepatan, Presiden Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, sebagai komandan percepatan perbaikan infrastruktur.

“Saya tunjuk nanti Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) sebagai Satgas (Satuan Tugas) percepatan perbaikan jembatan untuk membantu PU (Pekerjaan Umum) dan pemerintah daerah karena punya banyak pasukan Zeni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial. Jadi bisa segera membantu,” pungkas Kepala Negara.

Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pemulihan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar keselamatan, guna menjamin masyarakat Aceh dapat kembali beraktivitas dengan aman, lancar, dan normal secepat mungkin. (gs/bi)