Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Presiden Jokowi Luncurkan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara

BALIILU Tayang

:

presiden
Presiden Jokowi meluncurkan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara. (Foto: Lukas)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Joko Widodo mengapresiasi peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara oleh Bank Indonesia (BI) di tengah perkembangan ekonomi digital yang begitu cepat. Presiden menilai bahwa Indonesia mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi digital, salah satunya pada bidang ekonomi.

Demikian disampaikan Presiden saat meluncurkan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara yang digelar di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin, 29 Agustus 2022.

“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS (QR Code Indonesian Standard) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat,” ujar Kepala Negara.

Kepala Negara menginstruksikan Bank Indonesia dan perbankan untuk mendampingi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk dapat segera masuk ke dalam platform KKP Domestik agar tercipta kecepatan dalam sistem pembayaran.

“Saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia, kemudian perbankan terutama Himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran. Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan belanja pemerintah melalui peningkatan pembelian produk-produk dalam negeri.

“Saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” ucap Presiden.

Baca Juga  Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tunaikan Salat Idulfitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal

Presiden Jokowi pun menginstruksikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pembelian produk dalam negeri. Presiden menuturkan bahwa pembelian produk dalam negeri akan sangat berdampak pada pergerakan ekonomi.

“Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp 800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp 400 triliun sudah lebih dari target, tapi kalau bisa masuk ke Rp 800 triliun dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta agar sistem QRIS dapat terhubung antarnegara sehingga dapat memudahkan UMKM dan dunia pariwisata untuk berhubungan dengan negara-negara lainnya.

“Memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN, dan kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya makin banyak,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar, Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas, dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Ekonomi Bali Triwulan I 2026 Mampu Tumbuh Kuat di Tengah Gejolak Geopolitik Global

Published

on

By

ekonomi bali
Infografis pertumbuhan perekonomian Bali triwulan I Tahun 2026. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, perekonomian Bali pada Triwulan I 2026 tumbuh kuat sebesar 5,58% (yoy). Di tengah gejolak geopolitik global, ekonomi Bali mampu tumbuh positif yang menunjukkan ekonomi Bali tetap kuat dan berdaya tahan meskipun kondisi eksternal dipenuhi dengan ketidakpastian.

Perekonomian Provinsi Bali pada Triwulan I 2026 masih tinggi meskipun melambat dari triwulan sebelumnya (5,86%; yoy), sejalan dengan pola seasonal-nya. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut didorong pertumbuhan hampir seluruh lapangan usaha (LU). Merujuk data BPS, LU dengan pertumbuhan tertinggi masih berada pada LU Administrasi Pemerintah yang tumbuh 16,67% (yoy), diikuti LU Industri Pengolahan (8,93% yoy).

Lebih lanjut, LU Pertanian tumbuh menguat sebesar 2,36% (yoy) yang didorong peningkatan kinerja subsektor perkebunan dan peternakan. LU konstruksi juga tumbuh menguat sebesar 4,87% (yoy) didukung tingginya realisasi proyek strategis serta investasi PMA dan PMDN. Sementara itu, LU Akmamin masih tumbuh kuat sebesar 6,44% (yoy), meskipun melambat seiring periode low season dan penutupan beberapa penerbangan karena konflik Timur Tengah. Dari sisi pengeluaran, ekonomi Bali yang tumbuh kuat utamanya didukung pertumbuhan konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 20,28% (yoy) yang bersumber dari realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

Komponen dengan pertumbuhan terbesar berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 6,78% (yoy). Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,02% (yoy) sejalan dengan aktivitas belanja masyarakat pada momen HBKN Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri, disertai program potongan harga belanja dan insentif Pemerintah. Di sisi lain, ekspor luar negeri tumbuh 2,84% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan melambatnya ekspor jasa (kunjungan wisatawan).

Baca Juga  Bermain Sepak Bola Bersama Warga NTT, Presiden: Gembira dan Sportif

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa ke depan, Bank Indonesia memprakirakan perekonomian Bali akan meningkat pada triwulan II 2026 seiring meningkatnya kinerja pariwisata yang memasuki pola high season bersumber dari wisatawan mancanegara (utamanya India) dan wisatawan nusantara (liburan sekolah), meningkatnya kinerja pertanian seiring panen raya padi dan hortikultura, kuatnya konstruksi proyek terutama terkait pariwisata dan proyek strategis pemerintah, dan meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan HBKN Galungan-Kuningan.

“Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan stakeholders terkait, Bank Indonesia berkomitmen mendukung berbagai inovasi serta kebijakan strategis daerah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun global,” ujarnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Inflasi Bali April 2026: TPID Bali Bersinergi Menjaga Stabilitas Harga di Tengah Tensi Geopolitik Global

Published

on

By

inflasi bali
Infografis inflasi di Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 4 Mei 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada April 2026 mengalami inflasi sebesar 0,01% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Maret sebesar 0,50% (mtm), dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional bulan April sebesar 0,13% (mtm). Inflasi didorong kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi, serta pergerakan harga komoditas global mendorong dinamika pergerakan inflasi secara bulanan di tengah ketersediaan sejumlah komoditas pertanian.

Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan menurun dari 2,81% (yoy) pada Maret 2026 menjadi 2,08% (yoy). Secara spasial, hanya 1 (satu) Kota dari 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali yang mengalami inflasi bulanan pada Maret 2026 yakni Kota Denpasar dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,19% (mtm) atau 2,51% (yoy), namun masih dalam kisaran target 2,5±1%.

Selanjutnya, Kota Singaraja mengalami deflasi bulanan sebesar -0,09% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,51% (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan dengan deflasi bulanan sebesar -0,17% (yoy) atau inflasi tahunan sebesar 1,40% (yoy), dan selanjutnya Kabupaten Badung yang juga mengalami deflasi bulanan sebesar -0,17% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 1,41% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada April 2026 bersumber dari kenaikan harga angkutan udara, beras, minyak goreng, canang sari, dan nasi dengan lauk. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, daging ayam ras, sawi hijau, buncis, dan emas perhiasan. Inflasi yang terjaga mendukung daya beli masyarakat di tengah konflik geopolitik global.

Baca Juga  Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky

Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau yang disertai potensi El Nino, potensi kenaikan harga minyak dan komoditas dunia di tengah ketidakpastian global, serta peningkatan permintaan HBKN Idul Adha dan long weekend yang berpotensi meningkatkan permintaan pangan dari sektor pariwisata.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani menegaskan, dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali senantiasa bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat aspek regulasi. Strategi tersebut diimplementasikan utamanya melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, dan perluasan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi, yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Kegiatan Usaha di Bali Tetap Tumbuh di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global

Published

on

By

SKDU
Infografis perkembangan tenaga kerja Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mencerminkan kinerja kegiatan dunia usaha di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tetap tumbuh meskipun melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 sebesar 17,91%, melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 35,46%.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa melandainya SKDU Provinsi Bali pada triwulan I 2026 utamanya disebabkan oleh penurunan kinerja lapangan usaha (LU) utama seperti Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman (Akmamin) dari – 0,67% pada triwulan IV 2025 menjadi sebesar -8,32% pada triwulan I 2026 dan LU Konstruksi dari 8,88% pada triwulan IV 2025 menjadi -1,78% pada triwulan I 2026.

Erwin menegaskan bahwa faktor musiman perlambatan jumlah kunjungan wisatawan pasca periode libur akhir tahun (low season) memberikan dampak pada sektor pariwisata, perdagangan, dan LU pendukung lainnya. Hal tersebut memberikan efek perlambatan daya beli masyarakat. Normalisasi kinerja sektor pariwisata pasca libur akhir tahun turut tercermin dari data kunjungan wisatawan Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. “Terdapat penurunan kedatangan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan I 2026 sebesar 10,85% (qtq) atau dari jumlah kedatangan sebanyak 2,94 juta orang menjadi 2,62 juta orang,” ujarnya.

Selain faktor musiman, sebut Erwin, ketidakpastian ekonomi global turut menahan kinerja usaha seiring dengan adanya kondisi peperangan di wilayah Timur Tengah yang masih terus bergulir sehingga berpengaruh terhadap perubahan jadwal penerbangan. Lebih lanjut, instabilitas geopolitik global juga memberikan efek kenaikan harga plastik yang banyak dipergunakan di berbagai sektor di Bali. Hal tersebut seiring dengan berkurangnya pasokan bijih plastik yang berasal dari Timur Tengah.

Baca Juga  Presiden Jokowi dan Presiden Akufo-Addo Bahas Upaya Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Ghana

Erwin menegaskan bahwa kenaikan harga bijih plastik turut dirasakan oleh pedagang pasar tradisional di tiga wilayah pemantauan harga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Badung), yang menyatakan rata-rata kenaikan bijih plastik pada bulan April jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya berkisar antara 30%-60% (mtm). Fenomena kelangkaan bahan baku plastik tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha yang sebagian besar menghindari opsi menaikkan harga jual.

Di sisi lain, LU Jasa Keuangan diharapkan mampu memberikan optimisme pada dunia usaha, dengan peningkatan SBT LU Jasa Keuangan sebesar 2,95% (qtq) atau dari 0,27% pada triwulan IV 2025 menjadi 3,22% pada triwulan I 2026. Peningkatan pada LU Jasa Keuangan tidak terlepas dari masih adanya geliat aktivitas ekonomi selama triwulan I 2026 dari rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Dikatakan, SKDU merupakan survei triwulanan Bank Indonesia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dunia usaha, memberikan indikasi arah perkembangan perekonomian, serta menyediakan informasi tentang ekspektasi pelaku usaha terhadap perkiraan inflasi. Pelaksanaan SKDU di Provinsi Bali dilakukan terhadap 130 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Bali dan mewakili 17 kategori lapangan usaha. Metode perhitungan dilakukan dengan saldo bersih tertimbang yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah respons yang memberikan jawaban menurun, dan dengan memperhitungkan bobot masing-masing lapangan usaha. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca