Badung, baliilu.com – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Badung menggandeng Komunitas Nak Muda Berkarya menggelar acara bertajuk “Merdeka Tanpa Narkoba”. Kegiatan yang memadukan pagelaran seni dengan peluncuran serta pengukuhan program Duta Bersinar (Bersih Narkoba) Kecamatan Kuta Utara ini berlangsung di Mie Kober Dalung, Kuta Utara, Kamis (27/8). Aksi nyata ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bunda Anti-Narkoba Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, Kepala BNNK Badung, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, perwakilan Kesbangpol Kabupaten Badung, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim), serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Edukasi ini diikuti oleh ratusan Siswa-siswi dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 4 Kuta Utara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) masih menjadi tantangan serius di Provinsi Bali. Upaya pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum. Gerakan bersama ini memerlukan keterlibatan aktif dari keluarga, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kepemudaan, hingga seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bunda Anti-Narkoba Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, bersama Kepala BNNK Badung, AKBP Dewa Ketut Darma Aryawan, mengukuhkan langsung para Duta Bersinar Kecamatan Kuta Utara. Pengukuhan ini menandai dimulainya tugas mereka sebagai sosok teladan dan penggerak utama kampanye hidup sehat tanpa narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan bahwa generasi muda adalah aset berharga penerus masa depan bangsa. “Kita wajib melindungi mereka dari ancaman narkoba agar kelak tumbuh sehat, cerdas, dan bermanfaat. Mari bangun lingkungan yang peduli dan penuh kasih sayang agar anak-anak siap melangkah menuju masa depan gemilang,” ujarnya.

Rasniathi juga mengapresiasi pendekatan kreatif berbasis teman sebaya ini dan berharap para Duta Bersinar mampu menjadi agen perubahan yang nyata.

Sementara itu, Kepala BNNK Badung, AKBP Dewa Ketut Darma Aryawan, menjelaskan bahwa generasi muda memegang peran strategis sebagai pilar Indonesia Emas 2045. Edukasi sejak dini dinilai sangat mendesak agar remaja memiliki pemahaman yang kuat untuk berani berkomitmen mengatakan “TIDAK” pada narkoba.

Melalui program “Merdeka Tanpa Narkoba”, BNNK Badung dan Nak Muda Berkarya memberikan wadah kampanye positif bagi pelajar. Sebagai langkah awal, program ini menyasar seluruh SMP Negeri di Kecamatan Kuta Utara. Menariknya, selain edukasi bahaya narkoba, para siswa juga dibekali dengan materi keselamatan berkendara (safety riding) demi menjaga keselamatan mereka di jalan raya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 yang berlangsung di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (26/8).

Dalam arahannya, Ny. Putri Koster menegaskan bahwa Posyandu saat ini telah mengalami transformasi peran yang mendasar. Posyandu tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat penimbangan bayi dan balita, tetapi telah berkembang menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Transformasi tersebut menempatkan Posyandu sebagai salah satu garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari tingkat keluarga hingga desa. Menurutnya, perubahan peran tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi para kader agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin luas.

Ny. Putri Koster mengatakan, kader Posyandu tidak hanya perlu memahami pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga harus mampu menjadi edukator, motivator, sekaligus fasilitator bagi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

“Melalui pendekatan yang humanis dan semangat gotong-royong, kader diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan, kebersihan lingkungan, dan gizi keluarga, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, peran kader juga mencakup pemberian edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, menjaga kelestarian lingkungan, mendorong pendidikan anak, memperkuat kepedulian sosial, serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Ny. Putri Koster menekankan bahwa pembangunan yang berkualitas selalu berawal dari keluarga yang sehat dan lingkungan yang tertata dengan baik. Karena itu, kader Posyandu memiliki posisi yang sangat strategis karena berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia berharap melalui Bimtek tersebut, para kader semakin memahami tugas dan perannya dalam penyelenggaraan Posyandu enam bidang SPM. Selain itu, kader diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Di akhir arahannya, Ny. Putri Koster mengajak seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya wawasan dan berbagi pengalaman. Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan di wilayah masing-masing sehingga Posyandu benar-benar menjadi pusat pelayanan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

“Dengan kader yang memiliki kapasitas dan semangat pengabdian, kita berharap Posyandu dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan Bali yang sehat, maju, harmonis, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek Posyandu, Komang Sriani, dalam laporannya menyampaikan bahwa Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 diikuti oleh 111 peserta yang seluruhnya merupakan kader Posyandu dari Kabupaten Jembrana.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman kader mengenai Posyandu enam bidang SPM sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Bimtek diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kader dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan bidang layanan.

Bimtek juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara kader Posyandu dan pemerintah desa, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pelayanan dasar kepada masyarakat diharapkan dapat berlangsung secara berkualitas, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan peran Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Bimtek Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 26–28 Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, para kader diharapkan semakin siap menjalankan peran strategis Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat sekaligus penggerak pembangunan mulai dari tingkat keluarga hingga desa. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemusnahan barang rampasan negara berupa ribuan slop rokok ilegal dilaksanakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar di halaman Kantor Kejari Denpasar, Kamis (27/8).

Pelaksanaan pemusnahan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, hadir mewakili Walikota Denpasar dalam kegiatan tersebut. Turut hadir jajaran Forkopimda Kota Denpasar, di antaranya Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, Kepala Bea Cukai Denpasar I Made Aryana, Kepala BNN Kota Denpasar KBP. Dr. Leo Dedy Defretes, perwakilan Pengadilan Negeri Denpasar, dari Kodim 1611/Badung, serta perwakilan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan Negara oleh para saksi dan pejabat kejaksaan. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Trimo, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemusnahan barang rampasan negara merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Pemusnahan ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan wujud konkret penegakan hukum untuk memastikan barang hasil tindak pidana tidak lagi memiliki nilai guna, nilai edar, maupun potensi disalahgunakan di tengah masyarakat,” tegas Trimo.

Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan tindak pidana cukai dari dua perkara. Berdasarkan daftar barang yang dimusnahkan, tercatat kurang lebih 4.551 slop hasil tembakau berupa rokok berasal dari perkara atas nama terpidana Haryanto. Sementara itu, kurang lebih 3.330 slop hasil tembakau berupa rokok berasal dari perkara atas nama terpidana HM Sadli alias Satlli.

Rokok yang dimusnahkan terdiri dari berbagai merek, di antaranya H&D Classic, H&D Classic, Bravo Premium, Luxio Premium, Luxio Premium Mild, Zeba Bold Special Edition, Smith Menthol, Dubois, H&D Light, Dalill Bold Putih, Dalill Bold Hitam, LM, LM Bold, Luxio, Luxio Premium, Jangger, Rebel, San Marino, serta sejumlah bungkus rokok merek 369 Sam Liok Kio. Seluruh barang tersebut merupakan hasil tembakau yang tidak dilengkapi pita cukai sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan pemusnahan telah mendapatkan izin melalui Keputusan Jaksa Agung RI serta Menteri Keuangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara pembakaran, pemotongan, dan penghancuran untuk memastikan barang bukti mengalami perubahan bentuk secara permanen sehingga tidak dapat digunakan maupun diedarkan kembali,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Trimo.

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Denpasar bersama seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait atas langkah tegas dalam menangani peredaran rokok ilegal. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Denpasar tentu mendukung langkah-langkah penegakan hukum seperti ini. Sinergi yang kuat antarinstansi sangat penting untuk menjaga masyarakat dan menciptakan perdagangan yang tertib serta sehat,” ujar Eddy Mulya.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy Mulya didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar Komang Lestari Kusuma Dewi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati. (eka/bi)