Jakarta, baliilu.com – DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk segera mengerahkan bantuan darurat berskala besar bagi masyarakat Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor. Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, setelah menerima laporan bahwa kebutuhan pangan di banyak wilayah semakin kritis dan korban mulai mengalami kelaparan.

Irmawan mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan sudah masuk kategori darurat kemanusiaan. Sebagian wilayah telah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa pasokan makanan, sementara jalur distribusi logistik tidak dapat diakses.

“Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak daerah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa makanan. Ada masyarakat yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang mentah. Stok pangan habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Di beberapa tempat bahkan mulai terjadi penjarahan,” ujar Irmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menerima laporan bahwa kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak sangat parah. Jalan nasional sebagai jalur utama distribusi logistik putus total, bukan hanya tertimbun longsor tetapi juga hilang karena terbawa arus. Beberapa desa bahkan disebut lenyap tersapu banjir bandang.

“Banyak badan jalan hilang sama sekali. Kalau ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya hanyut,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Dengan kondisi tersebut, bantuan hanya dapat dikirim menggunakan helikopter, namun ketersediaan armada dinilai tidak memadai untuk menjangkau ratusan ribu hingga lebih dari satu juta pengungsi.

Irmawan menilai skala kerusakan, jumlah korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan telah memenuhi unsur penetapan Bencana Nasional. Menurutnya, penetapan status ini akan memungkinkan pemerintah pusat mengambil langkah penuh untuk penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.

“Ini bukan bencana biasa. Banyak yang menyebutnya ‘tsunami darat’. Penetapan Bencana Nasional sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara total oleh pemerintah pusat,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Aceh ini.

Irmawan menyoroti bahwa tanpa intervensi cepat, korban berikutnya bukan hanya karena banjir, tetapi juga kelaparan, penyakit, dan kerentanan sosial lainnya.

Irmawan menyampaikan bahwa beberapa daerah terdampak telah mengaku tidak mampu menangani bencana secara mandiri. Pemerintah daerah kekurangan anggaran, fasilitas kesehatan tidak berfungsi optimal akibat listrik padam, dan BBM sulit ditemukan. Selain itu, jaringan komunikasi terputus di sejumlah wilayah menghambat laporan situasi lapangan.

Kondisi ini, menurut Irmawan, memerlukan respons lebih cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat.

“Bantuan dari Malaysia justru sudah tiba lebih dulu di beberapa titik. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas menangani bencana besar seperti ini,” kata Irmawan.

DPR RI terus berkoordinasi dengan struktur partai untuk memetakan titik-titik pengungsian. Namun, sejumlah wilayah seperti Bireuen dan Aceh Tamiang masih belum bisa dihubungi karena jaringan komunikasi lumpuh.

“Lokasi pengungsian yang mudah dijangkau relatif sudah mendapat bantuan. Tetapi wilayah terisolasi benar-benar membutuhkan prioritas utama,” tegasnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11).

Turut hadir anggota DPRD Badung I Made Ponda Wirawan, Perbekel Desa Abiansemal IB Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB Mas Arimbawa, tokoh serta masyarakat setempat.

Bupati secara simbolis memberikan bantuan dana aci dari Pemkab Badung sebesar Rp 1 miliar kepada Manggala Karya I Ketut Sudarya.

Dalam sembrama wecana-nya Bupati Adi Arnawa memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat, kekompakan, dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan upacara yang utama. Semangat dan kekompakan masyarakat dalam ngayah ini adalah cerminan nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda.

“Pemerintah Kabupaten Badung akan senantiasa mendukung upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian adat dan budaya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemkab Badung sudah menyusun regulasi untuk Krama Badung Lansia yang berusia 75 tahun ke atas akan diberikan reward sebesar Rp 5 juta saat hari ulang tahunnya.

“Termasuk warga yang cacat, lumpuh dan lainnya kami bantu Rp 1 juta per bulan, dengan tujuan untuk meringankan beban keluarganya. Di tahun 2026 ini kami prioritaskan yang benar-benar anak petani untuk kuliah S1 gratis. Untuk anak-anak Badung yang masuk sekolah SMA juga akan kami gratiskan walaupun itu kewenangan Provinsi, khusus di Badung kami akan gratiskan. Sementara untuk SD dan SMP sudah berjalan lebih dulu,” katanya.

Sementara itu, Manggala Karya I Ketut Sudarya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bupati Badung bersama undangan lainnya di Pura Dalem Desa yang melaksanakan Karya Ngenteg Linggih, Mapadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan Medasar Tawur Balik Sumpah Madya. Upacara ini sudah diawali sejak 3 bulan yang lalu.

“Tanggal 29 bertepatan Rahina Kuningan puncak Piodalan Ida Betara di Pura Dalem Desa. Untuk upacara ini penghabisan biaya kurang lebih Rp 2 miliar. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah membantu kami dana sebesar Rp 1 miliar,” jelasnya. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Upaya memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat terus dilakukan Kabupaten Tabanan, salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang digelar di American Cruise College, Sangulan, Kediri, Tabanan, Rabu (26/11). Kegiatan ini menghadirkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya sebagai narasumber utama.

Kegiatan turut diikuti oleh Sekretaris PKK Kabupaten Tabanan, jajaran Perangkat Daerah terkait, serta para perwakilan kader posyandu dari Kecamatan Penebel dan Kecamatan Tabanan. Seluruh peserta hadir untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kini menjadi arah transformasi pelayanan di tingkat desa.

Dalam arahannya, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya menekankan pentingnya memahami konsep Posyandu 6 SPM sebagai pondasi baru dalam pelayanan masyarakat. “Posyandu 6 SPM ini harus kita pahami bersama. Saya terus mensosialisasikan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih mengenal program ini dan para kader semakin paham tugas-tugasnya,” ucapnya seraya mengapresiasi kehadiran para kader yang tetap berkomitmen tanpa mengenal lelah.

Ny. Rai Wahyuni juga menjelaskan, Posyandu 6 SPM merupakan program baru yang telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Transformasi ini dikatakan memperluas cakupan pelayanan posyandu, yang sebelumnya berbasis kesehatan, menjadi mencakup enam bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial.

Lebih lanjut, Ia juga memaparkan bahwa para kader memiliki peran penting sebagai pencatat dan pengumpul informasi terkait permasalahan masyarakat. “Nanti masyarakat bisa menyampaikan masalah dan aspirasinya. Tugas kader hanya mencatat, dan selanjutnya OPD terkait akan membantu menyelesaikan sesuai bidangnya. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka tahu bahwa posyandu sudah bertransformasi,” tegas Bunda Rai.

Ia juga menyebut bahwa pola kerja Posyandu 6 SPM sangat sejalan dengan program milik Bupati Tabanan yakni Bupati Ngantor di Desa atau akrab dikenal dengan “Bungan Desa” yang menerapkan sistem jemput bola. Pelayanan ini diharapkan memberikan dampak nyata karena mampu menjangkau kebutuhan dasar masyarakat secara langsung dan terintegrasi lintas sektor.

Dalam kesempatan itu, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, juga menegaskan kembali komitmen Kabupaten Tabanan yang kini memiliki 832 posyandu. “Semua sudah memiliki SK Posyandu 6 SPM. Yang penting sekarang adalah implementasinya. Jangan hanya berhenti pada SK, tetapi harus benar-benar diterapkan di lapangan. Saya akan turun langsung memastikan pelaksanaannya, karena program ini luar biasa membantu masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang di PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Luh Gede Parwati, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus posyandu dalam memberikan pelayanan sesuai standar baru. “Peserta berasal dari total 832 posyandu dengan jumlah kader 4.160 orang. Pada peningkatan kapasitas kali ini, setiap posyandu diwakili satu orang kader,” jelasnya.

Pelatihan kali ini dibagi menjadi lima tahap, yakni tahap pertama telah dilaksanakan pada 10 November 2025 melibatkan pengurus posyandu se-Kecamatan Kediri dan Baturiti dengan jumlah 178 peserta. Hari ini merupakan tahap kedua dengan peserta dari Kecamatan Tabanan dan Penebel sebanyak 216 orang. “Kami berharap para kader dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, sehingga pelayanan di Posyandu semakin optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya. (gs/bi)