Badung, baliilu.com – Rapat Kerja Pimpinan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung membahas soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 digelar, Senin (25/10) di Ruang Rapat Madya Gosana lantai 3 Gedung DPRD Badung.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta dihadiri pimpinan dan anggota Banggar di antaranya I Putu Alit Yandinata, Nyoman Satria, I Made Ponda Wirawan, I Wayan Sandra, Ni Komang Tri Ani, I Nyoman Graha Wicaksana, I Wayan Sugita Putra, Sekwan I Gusti Made Agung Wardika. Dari pihak eksekutif hadir Ketua TAPD sekaligus Sekda Badung Adi Arnawa, Kepala Bapenda I Made Sutama, kepala BPKAD Suryaniti, beserta jajaran.
Alit Yandinata, yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan keoptimisannya pendapatan daerah 2021 dari pajak target 1,5 triliun lebih akan tercapai. Kekurangan 400 miliar optimis terealisasi paling tidak 150-200 miliar. Indikatornya dengan dibukanya penerbangan internasional 14 Oktober lalu, diselenggarakannya acara internasional di Bali termasuk ada pertemuan G20 dan tur melihat langsung kondisi restoran-restoran yang mulai ramai. Karena itu, Yandinata optimis di tahun 2022 akan ada peningkatan pendapatan daerah. Ia juga menyarankan soal peningkatan pendapatan dari BPHTB. Selain optimis pendapatan daerah dari pajak akan terealisasi, politisi asal Abiansemal dari PDI Perjuangan ini juga menyoroti masalah belanja tak terduga yang dirasakan terlalu tinggi dan usulan anggaran konsumsi dewan yang perlu dipertimbangkan kembali.
Hal yang sama juga dilontarkan I Nyoman Satria. Wakil Ketua Komisi III yang juga Ketua Bapemperda DPRD Badung ini menegaskan soal BTT, sesuai Surat Edaran Kemeterian Dalam Negeri yang sudah menginstruksikan BTT boleh ditambahkan 5 sampai 10 persen dari BTT yang terpasang bukan APBD sebelumnya. Berdasarkan Perda, BTT Badung Tahun 2021 di APBD induk sebesar 49,560 miliar lebih, di APBD perubahan 2021 naik sebesar 294 miliar. Sementara sekarang, data BTT terbaru dari Setda 185 miliar. Jika mengacu surat edaran menteri ada penurunan dan seharusnya bisa ditambah 5-10 persen.
Selain soal BTT, Nyoman Satria juga kembali menyoroti Perbup 44 termasuk keadilan anggaran konsumsi dewan. Soal aset yang jumlahnya seribuan lebih yang sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai pendapatan daerah seperti yang disarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Suasana raker Pimpinan, Banggar dan TAPD Badung soal APBD TA 2022, Senin (25/10).
Made Ponda Wirawan dalam kesempatan itu menekankan pendapatnya soal aset tanah pemkab yang bermasalah. Ia memohon aset daerah agar didata dengan baik, jangan sampai ada perorangan atau perusahaan memohon tanah milik pemkab. Ia juga menyinggung soal konten di medsos dari bagian humas Pemkab Badung agar ada regulasinya, untuk mengantisipasi tidak mendapatkan masalah baru di kemudian hari.
Wayan Sandra, pembicara terakhir dari dewan merasa optimis pendapatan daerah 2022 akan ada peningkatan. Ia mencermati saat ini sudah ada pesawat Arab yang datang juga indikator lainnya. Jika ada kenaikan pendataan agar dinaikkan di anggaran perubahan.
Sementara itu, usai rapat Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta kepada awak media menyampaikan raker antara pimpinan dan Banggar dengan TAPD sudah berjalan bagus di mana teman-teman badan anggaran dewan, memberikan solusi untuk meningkatkan pendapatan. Pertama, BPHTB agar meningkat, NJOP daerah Mengwi, Abiansemal, Petang itu bisa ditinjau kembali. Dengan demikian transaksi jual beli tanah hotel yang tertunda selama ini karena pajak itu bisa masuk nantinya.
Kedua, ungkap Sunarta, saran Dewan untuk memanfaatkan aset-aset Pemkab Badung yang diam, sesuai dengan saran Menteri Keuangan agar bisa mendatangkan pendapatan. Di samping meningkatkan harapan dari peningkatan pariwisata.
‘’Sedangkan soal nilai 15 miliar untuk Sekretariat Dewan itu adalah usulan kebutuhan bukan kepentingan dari Dewan. Kebutuhan Dewan itu antara lain bukan konsumsi untuk Dewan tetapi konsumsi untuk reses kan untuk rakyat. Konsumsi juga untuk tamu, jadi dapat ditingkatkan sehingga sesuailah dengan kewajaran. Kalau sekarang ‘kan kurang dari kewajaran,’’ ujarnya.
Soal angka yang dipatok APBD 2022 sebesar 2,9 triliun, Sunarta menjelaskan, ini bukan asumsi, tetapi prediksi forecasting. Forecasting ini berlaku ceteris paribus yakni keadaan seperti sebelumnya. Tetapi saat ini keadaan tidak sama seperti sebelumnya jadi untuk membuat forecasting agak susah, sehingga dengan demikian apakah tercapai tidak, ini sangat tergantung dari situasi tahun 2022. Jika sama seperti cetiris paribus sekarang, bisa tidak tercapai, tetapi jika ada perubahan maka bisa lebih besar. Jadi harapan kita karena kita membuat pada saat kondisi tidak baik maka harapan kita 2,9 triliun ini bisa tercapai.
Sementara itu Ketua TAPD Badung Adi Arnawa usai raker menyampaikan, secara prinsip angka tetap di 2,9 triliun lebih, sesuai dengan perintah Bupati, yang mempertimbangkan berbagai tren. ‘’Kita harus jujur, kita tidak berani terlalu muluk-muluk, angka 2,9 triliun ini kan cukup tinggi, karena di dalamnya ada 1,9 triliun dari PAD dan ada 1,5 triliun lebih dari pajak, itu cukup tinggi,’’ ujarnya.
Padahal, lanjutnya, kalau dilihat kondisi sampai sekarang ini cukup tinggi dan kita juga belum tahu walaupun sekarang sudah open border, kita belum tahu kondisinya karena kenyataannya, wisatawan yang datang ini sebagian besar adalah wisatawan domestik, dan dengan rate (harga) yang diturunkan.
Masalah ada dinamika di rapat banggar, ia kira itu wajar. Ia akan coba pertimbangkan nanti untuk disampaikan kepada Bapak Bupati soal angka APBD 2,9 triliun. Ia rasa bukan saja pertimbangan berdasarkan kenyataan sekarang, yang kedua usulan dewan pun bisa dipertimbangkan.
Ditanya BTT (belanja tak terduga) yang dinilai dewan terlalu tinggi, Adi Arnawa mengungkapkan, pihaknya memasang 180 sekian miliar BTT di 2022 ini kan salah satu langkah antisipasi. Jauh lebih fatal bila kita tidak siap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan. ‘’Karena masalah Covid ini kan sangat unpredictable, tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita fikirkan. Oleh karena itulah memasang angka sekian dengan berbagai perspektif sasaran, apakah kesehatannya nanti, implikasi kalau toh terjadi sesuatu, bagaimana dengan pemulihan ekonominya, kan ini harus dijaga, kenapa kita memasang angka sekian artinya kita tetap juga melihat beberapa belanja-belanja modal yang urgent sekali ya kita akan pasang. Termasuk ada beberapa usulan tadi itu akan kita pertimbangkan,’’ ungkapnya, seraya menegaskan belanja tidak terduga ini adalah untuk belanja yang unpredictable. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. (gs)
MELEPAS PENERIMA BANTUAN: Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat melepas peserta penerima bantuan biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi program satu tahun bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gianyar, Rabu (3/6), di Taman Maheswara, Halaman Belakang Kantor Bupati Gianyar. (Foto: Hms Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Bupati Gianyar I Made Mahayastra melepas peserta penerima bantuan biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi program satu tahun bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gianyar, Rabu (3/6), di Taman Maheswara, Halaman Belakang Kantor Bupati Gianyar. Program ini merupakan salah satu implementasi misi keempat Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing melalui pendidikan yang maju dan berkualitas.
Dalam arahannya, Bupati Mahayastra menegaskan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan memiliki keahlian khusus terus meningkat seiring perkembangan dunia kerja. Salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
“Kebutuhan atas tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan ahli saat ini semakin meningkat. Salah satu solusinya adalah dengan mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja,” ujar Bupati Mahayastra.
Bupati asal Payangan itu juga menyoroti perkembangan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), yang berlangsung sangat cepat di era revolusi industri. Menurutnya, lembaga pelatihan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri agar dapat melahirkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Perubahan ini telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi para pekerja dan pengusaha. Namun, kami yakin pada sektor hospitality masih banyak fungsi dan pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh tenaga mesin,” imbuhnya.
Selain kompetensi teknis, Bupati Mahayastra menekankan pentingnya membangun mental yang kuat dan keberanian dalam menunjukkan kemampuan diri. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak dibarengi dengan keberanian untuk tampil dan menunjukkan kemampuan.
“Setinggi apapun pengetahuan yang dimiliki, apabila tidak berani menunjukkan kemampuan dan tampil di depan, maka kita akan tetap berada pada titik yang sama. Karena itu, tunjukkan kemampuan yang dimiliki. Jika melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya,” tegasnya.
Bupati Mahayastra juga mengungkapkan rasa syukurnya karena program bantuan kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pada hari ini saya merasa sangat berbahagia karena proses bantuan kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sudah dapat berjalan dengan baik. Ini juga menjadi hari yang membahagiakan bagi adik-adik sekalian karena telah memperoleh kesempatan untuk mengakses program pemerintah daerah guna meningkatkan kompetensi sehingga siap bersaing dan diterima di pasar kerja,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Mahayastra juga berpesan kepada para pengelola LPK agar terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan agen pemberangkatan maupun perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Saya berharap LPK fokus pada tugas utamanya, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta menjalin kerja sama dengan agen atau perusahaan penempatan untuk mempercepat proses penyaluran lulusan ke dunia kerja. Kepada adik-adik yang telah diterima di LPK, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Raihlah masa depan melalui pendidikan berbasis kompetensi, fokus pada tujuan, sehingga tahun depan dapat lulus dengan sertifikat kompetensi dan siap bersaing di dunia kerja,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Gede Suardana Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing. Program ini juga memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/SMK sederajat yang belum dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi.
“Peserta penerima manfaat merupakan lulusan SMA/SMK sederajat yang termasuk dalam angkatan kerja produktif dengan batas usia maksimal 25 tahun, serta berasal dari masyarakat Kabupaten Gianyar yang masih memerlukan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suardana Putra menjelaskan bahwa dari target 400 penerima bantuan yang dicanangkan pada tahun 2026, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 345 orang.
“Setelah melalui sosialisasi yang dilakukan pada berbagai media, jumlah pendaftar mencapai 345 orang. Dari jumlah tersebut, lima orang tidak lolos seleksi administrasi karena melebihi batas usia dan ber-KTP di luar Kabupaten Gianyar. Pada tahap wawancara, 26 orang dinyatakan tidak lolos, terdiri atas enam orang tidak mengikuti wawancara, enam orang memilih beasiswa program S1 dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan 14 orang mengundurkan diri. Selanjutnya, pada tahap seleksi akhir melalui visitasi rumah, ditetapkan sebanyak 204 penerima manfaat. Sebanyak 20 calon penerima mengundurkan diri, sedangkan sisanya berada pada kelompok desil 6–10 berdasarkan data Kementerian Sosial,” pungkasnya. (gs/bi)
SABA POL PP: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng meluncurkan program inovasi teranyar bertajuk "SABA POL PP" (Satu Hari Bersama Satpol PP). (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng melakukan terobosan berani untuk mengikis stigma negatif di masyarakat. Melalui program inovasi teranyar bertajuk “SABA POL PP” (Satu Hari Bersama Satpol PP), korps penegak peraturan daerah (Perda) ini membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat untuk merasakan langsung dinamika bertugas di lapangan.
Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng Komang Kappa Tri Aryandono dikonfirmasi, Rabu (3/6) selaku penanggung jawab utama menegaskan bahwa inovasi ini lahir sebagai jawaban atas tantangan komunikasi publik. Selama ini, sebagian masyarakat masih memandang Satpol PP dengan sudut pandang lama—sebagai aparat yang kaku, galak, dan konfrontatif.
“Melalui SABA yang menawarkan pengalaman langsung ini, kepatuhan hukum masyarakat diharapkan tumbuh secara tulus atas dasar kesadaran internal (commitment), bukan lagi karena takut dihukum (compliance),” tambah Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng.
Menariknya, peluncuran program ini sengaja diselenggarakan dalam momentum memperingati Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026. Langkah ini diambil bukan sekadar seremonial, melainkan untuk mengimplementasikan ajaran Trisakti Bung Karno, khususnya nilai “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Semangat nasionalisme dan kemanusiaan sang Proklamator diadopsi untuk membentuk pola penegakan hukum yang berkarakter, sopan, serta mengutamakan musyawarah dan gotong-royong.
Program ini menyasar berbagai elemen masyarakat di Wilayah Kabupaten Buleleng, mulai dari masyarakat umum, anggota Satlinmas desa/kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga perwakilan pelajar dan mahasiswa.
Langkah berani ini diharapkan mampu meruntuhkan tembok pembatas yang selama ini memisahkan petugas dengan masyarakat. Dengan mengubah pendekatan dari yang semula berbasis kekuasaan (power-based) menjadi berbasis hubungan (relationship-based), wajah penegakan hukum di Gumi Denbukit kini selangkah lebih maju—berkarakter, berbudaya, dan yang terpenting: humanis. Pada akhirnya, ketertiban wilayah yang damai tidak akan bisa tegak jika hanya mengandalkan anggota Satpol PP di lapangan, melainkan harus lahir dari kesadaran kolektif masyarakat yang merasa memiliki kotanya sendiri. (gs/bi)
MARGA FESTIVAL II 2026: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya secara resmi membuka Marga Festival II Tahun 2026 yang berlangsung di Taman Pujaan Bangsa (TPB) Margarana, Marga, Tabanan, Selasa, (2/6) malam. (Foto: Hms Tbn)
Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya secara resmi membuka Marga Festival II Tahun 2026 yang berlangsung di Taman Pujaan Bangsa (TPB) Margarana, Marga, Tabanan, Selasa, (2/6) malam. Pembukaan festival ditandai dengan prosesi nepak punggelan Barong Ket oleh Bupati Sanjaya sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan festival yang akan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 2 hingga 6 Juni 2026.
Turut hadir anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, para Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Camat se-Kabupaten Tabanan, unsur Forkopimcam Marga, para Perbekel, Bendesa Adat se-Kecamatan Marga, tokoh masyarakat, serta undangan terkait lainnya.
Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Camat Marga, unsur Forkopimcam, para Perbekel, Bendesa Adat, tokoh masyarakat, serta seluruh panitia yang telah berhasil menyelenggarakan Marga Festival untuk kedua kalinya. Festival Kecamatan dikatakannya merupakan gagasan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai potensi desa melalui ruang-ruang kreativitas yang dapat diaktualisasikan oleh masyarakat.
Menurutnya juga, festival tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni budaya, melainkan juga sarana menggerakkan berbagai potensi daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif hingga pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. “Festival kecamatan ini digagas untuk memantik munculnya potensi-potensi terbaik dari desa. Jika kegiatan lahir dari bawah dan berasal dari kebutuhan masyarakat, maka manfaatnya akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkas Sanjaya.
Selain itu, Ia juga menaruh harapan besar agar Marga Festival terus berkembang menjadi agenda kebanggaan masyarakat Kecamatan Marga sekaligus menjadi sarana pelestarian seni budaya, peningkatan prestasi generasi muda, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif seluruh komponen daerah.
“Saya yakin Marga Festival akan semakin semarak dari tahun ke tahun. Dengan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat, Kecamatan Marga mampu menunjukkan kualitas dan potensi terbaiknya sebagai kebanggaan Kabupaten Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” imbuh Sanjaya.
Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki. “Kita tunjukkan bahwa Kecamatan Marga tidak kalah saing dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Tabanan. Melalui festival ini, seni budaya, pendidikan, ekonomi masyarakat hingga potensi lokal dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas politisi asal Dauh Pala Tabanan tersebut.
Sementara itu, Camat Marga, I Gede Putu Adhi Putra Adiksa selaku Ketua Panitia Marga Festival II Tahun 2026, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan festival tahun ini mengusung tema “Melestarikan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dan Pariwisata” yang sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).
Selama lima hari pelaksanaan, festival menghadirkan berbagai kegiatan dan perlombaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari desa dinas, desa adat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga pelaku UMKM. Beragam atraksi seni budaya seperti tari, baleganjur, barong, gong kebyar, dolanan tradisional, lomba aksara Bali, pidarta Bahasa Bali, lomba bahasa Inggris, hingga penampilan kreativitas siswa sekolah turut meramaikan festival.
Tidak hanya itu, sebanyak 70 pelaku UMKM dilibatkan dalam festival guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Berbagai kegiatan sosial juga diselenggarakan, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian kacamata gratis, donor darah, serta vaksinasi rabies gratis melalui kolaborasi bersama instansi terkait. Puncak kegiatan festival akan dimeriahkan dengan Lomba Barong Bangkung se-Kabupaten Tabanan yang diikuti 30 peserta dengan total hadiah pembinaan sebesar Rp 15 juta. (gs/bi)