Badung, baliilu.com – Rapat Kerja Pimpinan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) Kabupaten Badung membahas soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 digelar, Senin (25/10) di Ruang Rapat Madya Gosana lantai 3 Gedung DPRD Badung.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta dihadiri pimpinan dan anggota Banggar di antaranya I Putu Alit Yandinata, Nyoman Satria, I Made Ponda Wirawan, I Wayan Sandra, Ni Komang Tri Ani, I Nyoman Graha Wicaksana, I Wayan Sugita Putra, Sekwan I Gusti Made Agung Wardika. Dari pihak eksekutif hadir Ketua TAPD sekaligus Sekda Badung Adi Arnawa, Kepala Bapenda I Made Sutama, kepala BPKAD Suryaniti, beserta jajaran.

Alit Yandinata, yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan keoptimisannya pendapatan daerah 2021 dari pajak target 1,5 triliun lebih akan tercapai. Kekurangan 400 miliar optimis terealisasi paling tidak 150-200 miliar. Indikatornya dengan dibukanya penerbangan internasional 14 Oktober lalu, diselenggarakannya acara internasional di Bali termasuk ada pertemuan G20 dan tur melihat langsung kondisi restoran-restoran yang mulai ramai. Karena itu, Yandinata optimis di tahun 2022 akan ada peningkatan pendapatan daerah. Ia juga menyarankan soal peningkatan pendapatan dari BPHTB. Selain optimis pendapatan daerah dari pajak akan terealisasi, politisi asal Abiansemal dari PDI Perjuangan ini juga menyoroti masalah belanja tak terduga yang dirasakan terlalu tinggi dan usulan anggaran konsumsi dewan yang perlu dipertimbangkan kembali.

Hal yang sama juga dilontarkan I Nyoman Satria. Wakil Ketua Komisi III yang juga Ketua Bapemperda DPRD Badung ini menegaskan soal BTT, sesuai Surat Edaran Kemeterian Dalam Negeri yang sudah menginstruksikan BTT boleh ditambahkan 5 sampai 10 persen dari BTT yang terpasang bukan APBD sebelumnya. Berdasarkan Perda, BTT Badung Tahun 2021 di APBD induk sebesar 49,560 miliar lebih, di APBD perubahan 2021 naik sebesar 294 miliar. Sementara sekarang, data BTT terbaru dari Setda 185 miliar. Jika mengacu surat edaran menteri ada penurunan dan seharusnya bisa ditambah 5-10 persen.

Selain soal BTT, Nyoman Satria juga kembali menyoroti Perbup 44 termasuk keadilan anggaran konsumsi dewan. Soal aset yang jumlahnya seribuan lebih yang sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai pendapatan daerah seperti yang disarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Made Ponda Wirawan dalam kesempatan itu menekankan pendapatnya soal aset tanah pemkab yang bermasalah. Ia memohon aset daerah agar didata dengan baik, jangan sampai ada perorangan atau perusahaan memohon tanah milik pemkab. Ia juga menyinggung soal konten di medsos dari bagian humas Pemkab Badung agar ada regulasinya, untuk mengantisipasi tidak mendapatkan masalah baru di kemudian hari.

Wayan Sandra, pembicara terakhir dari dewan merasa optimis pendapatan daerah 2022 akan ada peningkatan. Ia mencermati saat ini sudah ada pesawat Arab yang datang juga indikator lainnya. Jika ada kenaikan pendataan agar dinaikkan di anggaran perubahan.

Sementara itu, usai rapat Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta kepada awak media menyampaikan raker antara pimpinan dan Banggar dengan TAPD sudah berjalan bagus di mana teman-teman badan anggaran dewan, memberikan solusi untuk meningkatkan pendapatan. Pertama, BPHTB agar meningkat, NJOP daerah Mengwi, Abiansemal, Petang itu bisa ditinjau kembali. Dengan demikian transaksi jual beli tanah hotel yang tertunda selama ini karena pajak itu bisa masuk nantinya.

Kedua, ungkap Sunarta, saran Dewan untuk memanfaatkan aset-aset Pemkab Badung yang diam, sesuai dengan saran Menteri Keuangan agar bisa mendatangkan pendapatan. Di samping meningkatkan harapan dari peningkatan pariwisata.

‘’Sedangkan soal nilai 15 miliar untuk Sekretariat Dewan  itu adalah usulan kebutuhan bukan kepentingan dari Dewan. Kebutuhan Dewan itu antara lain bukan konsumsi untuk Dewan tetapi konsumsi untuk reses kan untuk rakyat. Konsumsi juga untuk tamu, jadi dapat ditingkatkan sehingga sesuailah dengan kewajaran. Kalau sekarang ‘kan kurang dari kewajaran,’’ ujarnya.

Soal angka yang dipatok APBD 2022 sebesar 2,9 triliun, Sunarta menjelaskan, ini bukan asumsi, tetapi prediksi forecasting. Forecasting ini berlaku ceteris paribus yakni keadaan seperti sebelumnya. Tetapi saat ini keadaan tidak sama seperti sebelumnya jadi untuk membuat forecasting agak susah, sehingga dengan demikian apakah tercapai tidak, ini sangat tergantung dari situasi tahun 2022. Jika sama seperti cetiris paribus sekarang, bisa tidak tercapai, tetapi jika ada perubahan maka bisa lebih besar. Jadi harapan kita karena kita membuat pada saat kondisi tidak baik maka harapan kita 2,9 triliun ini bisa tercapai.

Sementara itu Ketua TAPD Badung Adi Arnawa usai raker menyampaikan, secara prinsip angka tetap di 2,9 triliun lebih, sesuai dengan perintah Bupati, yang mempertimbangkan berbagai tren. ‘’Kita harus jujur, kita tidak berani terlalu muluk-muluk, angka 2,9 triliun ini kan cukup tinggi, karena di dalamnya ada 1,9 triliun dari PAD dan ada 1,5 triliun lebih dari pajak, itu cukup tinggi,’’ ujarnya.

Padahal, lanjutnya, kalau dilihat kondisi sampai sekarang ini cukup tinggi dan kita juga belum tahu walaupun sekarang sudah open border, kita belum tahu kondisinya karena kenyataannya, wisatawan yang datang ini sebagian besar adalah wisatawan domestik, dan dengan rate (harga) yang diturunkan.

Masalah ada dinamika di rapat banggar, ia kira itu wajar. Ia akan coba pertimbangkan nanti untuk disampaikan kepada Bapak Bupati soal angka APBD 2,9 triliun. Ia rasa bukan saja pertimbangan berdasarkan kenyataan sekarang, yang kedua usulan dewan pun bisa dipertimbangkan.

Ditanya BTT (belanja tak terduga) yang dinilai dewan terlalu tinggi, Adi Arnawa mengungkapkan, pihaknya memasang 180 sekian miliar BTT di 2022 ini kan salah satu langkah antisipasi. Jauh lebih fatal bila kita tidak siap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan. ‘’Karena masalah Covid ini kan sangat unpredictable, tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita fikirkan. Oleh karena itulah memasang angka sekian dengan berbagai perspektif sasaran, apakah kesehatannya nanti, implikasi kalau toh terjadi sesuatu, bagaimana dengan pemulihan ekonominya, kan ini harus dijaga, kenapa kita memasang angka sekian artinya kita tetap juga melihat beberapa belanja-belanja modal yang urgent sekali ya kita akan pasang. Termasuk ada beberapa usulan tadi itu akan kita pertimbangkan,’’ ungkapnya, seraya menegaskan belanja tidak terduga ini adalah untuk belanja yang unpredictable. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. (gs)