Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Raker DPRD Bali soal Penanganan Sampah di Pesisir Laut Bali, Bali Dapat DID untuk Pengelolaan Sampah

BALIILU Tayang

:

de
RAKER KOMISI III: Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Bali dengan agenda penanganan sampah di pesisir laut Bali digelar, pada Selasa (25/5) di Kantor DPRD Bali, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Bali dengan agenda penanganan sampah di pesisir laut Bali digelar, pada Selasa (25/5) di Kantor DPRD Bali, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon Denpasar.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, S.T. didampingi Wakil Ketua Dr. IGA Diah Werdhi Srikandi WS, S.E., M.M., Sekretaris I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, S.T., serta dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar, akademisi Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, I Gede Hendrawan, S.Si., M.Si., Ph.D,  Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Drs. I Made Teja, Balai Wilayah Sungai, serta dinas terkait.

Dalam kata sambutannya, Adhi Ardhana mengatakan, dewan bersama-sama dengan OPD menghadapi masalah sampah yang bertahun-tahun sudah terjadi di pesisir pantai di seluruh Bali. “Oleh karena itu, kami mengharapkan para akademisi bisa menjelaskan dan nanti bisa mengkaji situasi dan kondisi yang sebenarnya yang berhubungan dengan arus laut,’’ papar Ardhana.

Ia menyampaikan kita bisa melihat apa yang menjadi harapan rakyat dikaitkan dengan pesisir yang bernilai tinggi di Bali yang dulu naturalnya adalah menerima berupa sampah ranting, tapi saat ini sudah cukup banyak sampah yang dihasilkan oleh manusia seperti sampah plastik. ‘’Kami berharap di masa kerja ini kami minimal bisa mengurangi volume sampah ini, jangan sampai hanya membersihkan saja tetapi mengurangi sampah yang sampai di pantai-pantai kita,” papar Adhi Ardhana.

Terkait dengan kajian masalah sampah, perwakilan dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana I Gede Hendrawan  menyampaikan, karakteristik sampah yang ada saat ini tentu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan karakteristik sampah 20 tahun yang lalu. Saat ini Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia, walaupun data ini masih bisa diperdebatkan tapi paling tidak inilah gambaran kita bahwa bukan hanya Bali tapi Indonesia bermasalah dengan plastik.

“Yang menjadi tantangan kita untuk mengatasi masalah sampah ini adalah keterbatasan data yang diperoleh oleh masyarakat, lemahnya pendekatan hukum, wilayah dan karakteristik perairan yang sangat kompleks yang akan memberikan kesulitan dalam kajian-kajian ilmiah. Dalam sebuah analisis yang kita lakukan kita dapatkan permasalahan yaitu sampah yang belum tertangani dengan baik itu lebih besar dari sampah yang tertangani. Dengan terbitnya peraturan gubernur terkait dengan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, penanganan sampah di sumber menjadi regulasi yang sangat baik. Hanya kita masih menunggu bagaimana efektivitas dari program tersebut dalam mengurangi timbunan sampah dan pencemaran lingkungan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Adhi Ardhana menambahkan, DPRD Provinsi Bali sangat konsen dengan masalah sampah dimana sudah berulang kali dibahas dan terlihat tidak semakin berkurang tapi justru semakin bertambah.

“Kami mengumpulkan mereka membuat suatu tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup sehingga bisa membuat suatu tim yang melangkah satu per satu fokus dan terukur sehingga terlihat hasilnya, jadi kita bukan bicara anggaran tapi kita bicara kerja. Dan mudah-mudahan dari hasil rapat tadi jelas mereka semua sudah sepakat untuk membuat tim dan akan kita lihat kinerja dan ukurannya sehingga kita bisa evaluasi dari bulan ke bulan,” terang Adhi Ardhana.

 Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar menjelaskan, persoalan ini tentu tidak bisa diselesaikan secara local, karena ini sangat terkait secara nasional dan juga global karena ada persoalan-persoalan di global yang juga berkaitan dengan arus dan sebagainya.

“Tentu untuk menyelesaikannya kita perlu melakukan upaya-upaya sesuai dengan kapasitas kita, teman-teman di provinsi dan kabupaten kota di Bali tentu menyelesaikan persoalannya di sini, kemudian di nasional saya dan teman-teman punya tanggung jawab kemudian di global kita koordinasi melalui ASEAN, kerjasama multilateral dan sebagainya. Pertama untuk di Bali tadi saya sampaikan bahwa memang secara umum dari sembilan kabupaten kota kondisi pengelolaan sampahnya memang belum maksimal,” ungkap Novrizal Tahar.

Dari sembilan kabupaten kota, yang punya TPA tidak Open Dumping hanya Kabupaten Bangli, jadi tentu harus dimaksimalkan sehingga punya alibi yang kuat  kalau memang  persoalan tetap ada tentu ada alibi yakni TPA  sudah benar, kapasitas pengelolaan sampah harus ditingkatkan jadi 100 persen, sehingga alibi jadi benar.

“Saya juga mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun kabupaten kota salah satunya dengan kebijakan pembatasan pemakaian plastik sekali pakai, penyelesaian sampah di sumber, saya pikir itu adalah hal- hal penting yang memberikan alibi yang kuat buat Bali, dan pemerintah pusat memberikan dukungan walaupun masalah ini tidak bisa kita selesaikan secara sim salabim karena ini menyangkut persoalan yang luas,“ terangnya.

Dukungan tersebut salah satunya berupa Dana Insentif Daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk kabupaten kota juga mendapatkan DID tersebut. Tahun depan akan ada delapan  kabupaten kota di Provinsi Bali yang didorong untuk mendapatkan dana alokasi khusus yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kapasiatas pengelolaan sampah di Provinsi Bali.

“Pengelolaan sampah menjadi energy listrik di TPA Suwung itu sudah point of no return karena tidak mungkin lagi kita mencari lahan seluas sepuluh atau limabelas hektar di wilayah Denpasar atau Badung untuk membuat TPA baru. Jadi hal tersebut sudah merupakan terapi yang paling maksimal yang kita bisa lakukan, dan ini harus didorong cepat untuk menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Badung, Denpasar, Tabanan, dan Gianyar,” pungkasnya. (eka)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Gubernur Koster Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Samuh

Published

on

By

koster
BERSIH SAMPAH: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat memimpin korve bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (Saniscara Wage, Julungwangi), 6 Juni 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Serangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin korve bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (Saniscara Wage, Julungwangi), 6 Juni 2026.

Membaur dengan peserta aksi korve yang terdiri dari ASN, TNI, Polri dan Pelajar, Gubernur Koster menelusuri kawasan pantai sambil memunguti satu demi satu sampah plastik. Aksi korve dilaksanakan dengan penuh semangat oleh para peserta hingga dalam waktu singkat, kawasan pantai kembali bersih.

Kegiatan korve didahului dengan apel yang diisi penyampaian arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Gubernur Koster.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam arahan tertulisnya menyampaikan, dunia saat ini sedang menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.

Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial global. Oleh sebab itu, masalah lingkungan hidup menjadi isu krusial bagi kelangsungan generasi mendatang.

Menteri Jumhur mengingatkan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena lebih dari 60% penduduknya tinggal di wilayah pesisir dan berisiko terdampak kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan. “Lebih dari 90% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, longsor, dan kekeringan,” sebutnya.

Ditambahkan olehnya, persoalan lingkungan di Indonesia makin pelik karena dipengaruhi persoalan sampah. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun, 74% diantaranya belum terkelola secara optimal. “Sebagian besar bercampur dan berakhir di TPA yang menggunakan metode open dumping. Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metana, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan ekosistem,” jelasnya. Menurut dia, kondisi TPA yang telah kelebihan beban hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Mengatasi berbagai persoalan lingkungan, ia mengajak masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan pertobatan ekologis. “Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam. Kita diajak untuk memuliakan alam, mengintrospeksi setiap perilaku dan kebiasaan yang berdampak pada lingkungan,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Menteri LH mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 sebagai momentum untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan dengan alam. Ia mengajak masyarakat mengambil langkah nyata yaitu mengurangi penggunaan plastik dan sampah sekali pakai, serta mendorong setiap rumah tangga dan kawasan publik untuk memilah sampah mulai dari sumbernya. Menteri Jumhur juga mendorong pemanfaatan sampah secara produktif dan ekonomi sirkular melalui bank sampah atau inisiatif lokal lainnya, serta menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi pencemaran dan limbah.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Indonesia ASRI. Gerakan ini diharapkan mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.

Usai pelaksanaan korve bersih sampah, Gubernur Koster, Bupati Badung, Pimpinan OPD Pemprov Bali dan Pemkab Badung mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 tingkat nasional secara daring. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Di Depan Delegasi ECI, KPU Bali Beberkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan, Inklusif dan Berintegritas

Published

on

By

kpu bali
TERIMA KUNJUNGAN: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan Delegasi Election Commission of India (ECI) Negara Bagian Assam dan India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), Jumat (5/6/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan Delegasi Election Commission of India (ECI) Negara Bagian Assam dan India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), Jumat (5/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman kepemiluan antara Indonesia dan India, khususnya dalam penguatan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang transparan, inklusif, dan berintegritas.

Delegasi ECI dan IIIDEM hadir di KPU Provinsi Bali dalam rangkaian kunjungan lapangan ke Bali. Setelah agenda di KPU Provinsi Bali, delegasi dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke KPU Kota Denpasar serta meninjau salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Banjar Sembung Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Kegiatan di KPU Provinsi Bali dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Delegasi ECI dan IIIDEM. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mempererat hubungan kelembagaan serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengelolaan kepemiluan.

Lidartawan juga memperkenalkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah diterapkan KPU Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Menurutnya, pengalaman Bali menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi juga memerlukan dukungan budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

Pada kesempatan tersebut, Anggota KPU RI, Idham Holik, turut menyampaikan sambutan dan memperkenalkan Bali sebagai salah satu daerah yang memiliki capaian membanggakan dalam penyelenggaraan demokrasi. Ia menyampaikan bahwa Provinsi Bali menjadi salah satu daerah dengan kinerja baik pada Pemilu Serentak Tahun 2024, antara lain ditandai dengan capaian tanpa sengketa hasil pemilu yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

Idham Holik menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari sinergi kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, partai politik, media, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki kesamaan sebagai negara demokrasi besar dengan jumlah pemilih yang sangat besar serta tantangan penyelenggaraan yang kompleks. Karena itu, forum kunjungan seperti ini menjadi ruang penting untuk saling berbagi pengalaman dan inovasi dalam memperkuat kualitas demokrasi di kedua negara.

Dalam sesi pemaparan, KPU Provinsi Bali menjelaskan berbagai praktik baik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Materi yang disampaikan mencakup tingkat partisipasi pemilih, program Green Election, pemanfaatan desa adat dan kulkul sebagai media sosialisasi, serta pendekatan berbasis filosofi Tri Hita Karana dalam penguatan demokrasi di Bali.

Selain itu, KPU Provinsi Bali juga memaparkan upaya peningkatan inklusivitas pemilih, pelayanan bagi kelompok rentan, strategi menghadapi tantangan geografis, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tahapan pemilu. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Bali dikembangkan dengan memadukan kepatuhan regulasi, inovasi layanan, dan kearifan lokal.

Sementara itu, Kepala Delegasi ECI dan IIIDEM, Shri Anurag Goel, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Bali. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pengalaman India dalam menerapkan teknologi Electronic Voting Machine (EVM) dan Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) pada penyelenggaraan pemilu.

Menurut Shri Anurag Goel, penggunaan EVM dan VVPAT mendukung efisiensi penyelenggaraan pemilu, mengurangi kebutuhan logistik berbasis kertas, serta mempercepat proses penghitungan suara. Ia juga menyampaikan ketertarikan terhadap sistem pengelolaan data pemilih dan pendekatan berbasis budaya lokal yang diterapkan di Bali.

Melalui kunjungan ini, KPU Provinsi Bali berharap hubungan kelembagaan antara penyelenggara pemilu Indonesia dan India semakin kuat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan, penguatan jejaring kerja sama, dan pembelajaran bersama dalam menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional, transparan, inklusif, dan dipercaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bali Jagadhita VII Tahun 2026 Dorong Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata untuk Ekonomi Bali yang Berkelanjutan

Published

on

By

buka bI Bali
BALI JAGADHITA: Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Opening Ceremony Bali Jagadhita VII Tahun 2026 pada Jumat, 5 Juni 2026, di Mal Bali Galeria, Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Opening Ceremony Bali Jagadhita VII Tahun 2026 pada Jumat, 5 Juni 2026, di Mal Bali Galeria, Denpasar. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang promosi terintegrasi untuk memperkuat tiga pilar utama perekonomian Bali, yaitu perdagangan, pariwisata, dan investasi yang berkualitas serta berkelanjutan.

Mengusung tema Suddha Bumi Parahita, Bali Jagadhita VII 2026 menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pasar UMKM, promosi pariwisata dan mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global. Pada penyelenggaraan ketujuh ini, Bali Jagadhita turut memperkuat fokus pada ekonomi hijau. Hal tersebut diwujudkan melalui peragaan busana berbahan ramah lingkungan yang bersinergi dengan Dekranasda Provinsi Bali, gerai edukasi pengolahan sampah, serta sejumlah kegiatan aktivasi, antara lain gelar wicara pengolahan sampah dan sustainable talk. Penguatan ekonomi hijau tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan akses pasar UMKM agar dapat bertransformasi menjadi UMKM hijau yang berorientasi ekspor.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Kementerian Pariwisata RI, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranasda Provinsi Bali, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa Bali Jagadhita merupakan kegiatan strategis Bank Indonesia Provinsi Bali yang menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong kinerja ekonomi daerah, sekaligus menjaga stabilitas inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran.

“Bali memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, terutama melalui kekuatan sektor pariwisata yang mampu menggerakkan sektor lain, seperti pertanian, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, sinergi lintas pihak menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Bali tetap inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Achris.

Di tengah dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah, perekonomian Bali dinilai tetap menunjukkan ketahanan. Optimisme tersebut didukung oleh capaian Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah dengan kinerja terbaik pertama dalam kategori Pengendalian Inflasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali. Keberhasilan Bali dalam menjaga inflasi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong aktivitas perdagangan, investasi, dan pariwisata yang menjadi fokus Bali Jagadhita 2026 dalam mencapai pertumbuhan ekonomi pada 2026 di kisaran 5,5–6 persen.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bali, Dr. Luh Ayu Aryani, mengapresiasi penyelenggaraan Bali Jagadhita 2026 sebagai ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga budaya Bali.

“UMKM Bali memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjaga identitas budaya. Ke depan, Bali tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ekonomi berbasis budaya lokal dan masyarakat, termasuk melalui pengembangan desa wisata,” ujarnya.

Dukungan terhadap Bali Jagadhita juga disampaikan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Riza Adha Damanik. Ia mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengawal Bali Jagadhita sebagai salah satu agenda unggulan pengembangan UMKM dan perekonomian daerah selama tujuh tahun terakhir. Riza menyampaikan bahwa tren ekonomi global saat ini terus mengalami pergeseran. Konsumen semakin selektif dalam menentukan produk yang dibeli dan dikonsumsi, termasuk dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, serta keadilan dalam proses produksi. Karena itu, ia mengapresiasi penyelenggaraan peragaan busana dalam Bali Jagadhita yang menampilkan produk berbahan ramah lingkungan. Ia berharap Bali Jagadhita dapat terus menjadi wadah pengembangan UMKM hijau sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing.

Kegiatan Bali Jagadhita terbuka untuk umum dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari penuh pada 5 – 7 Juni 2026 di Mal Bali Galeria, yang menampilkan showcase, talkshow, perlombaan, serta music performance. Pada pilar perdagangan, Bali Jagadhita menghadirkan pameran UMKM yang melibatkan lebih dari 60 UMKM se-Bali-Nusra dari sektor makanan dan minuman, kriya, fesyen, serta sektor kreatif lainnya.

Selain itu, pasar murah bahan pangan juga digelar melalui kolaborasi dengan Paiketan Perumda Pangan Bali sebagai upaya mendukung stabilisasi harga, menekan inflasi, dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Berbagai kegiatan kreatif turut dihadirkan dalam rangkaian Bali Jagadhita VII 2026, antara lain lomba masak serba ikan yang bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali serta PLN UID Bali, lomba kreasi kerajinan tas dari bahan purna pakai bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, lomba gebogan bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, lomba videografi bersama Institut Desain dan Bisnis Bali, lomba melukis motif endek, serta lomba mewarnai anak.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pembiayaan UMKM dan edukasi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga bersinergi dengan perbankan melalui kegiatan sosialisasi produk pembiayaan UMKM, edukasi QRIS, serta pelindungan konsumen. Selain itu, Bank Indonesia turut menghadirkan layanan Kas Keliling untuk penukaran uang pecahan kecil bagi masyarakat.

Pada pilar pariwisata, Bali Jagadhita turut mendukung pengembangan quality tourism yang ditandai dengan seremoni komitmen bantuan kepada Desa Wisata Dukuh Penaban yang merupakan salah satu desa wisata mitra Bank Indonesia yang turut berpartisipasi dalam Bali Beyond Travel Fair (BBTF) 2026, sebagai salah satu ajang business matching terbesar sektor pariwisata di Indonesia.

Lebih lanjut, pada pilar investasi, Bali Jagadhita menghadirkan showcasing proyek investasi unggulan Balinusra, yang akan dirangkaikan dengan site visit proyek investasi, serta one-on-one business meeting dengan calon investor potensial. Melalui sinergi strategis berbagai pihak, Bank Indonesia berharap kegiatan ini dapat semakin mendorong lahirnya karya kreatif bernilai tambah tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Upaya tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal Bali, sekaligus mendukung kemajuan pariwisata agar Bali tetap menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dunia. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca